Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rona perubahan penggunaan lahan pada periode tahun 1985 hingga 2021 serta mensintesa pengaruh perubahan penggunaan lahan yang terjadi terhadap penghidupan  masyarakat lokal serta strategi penghidupan yang digunakan dalam menghadapi keterbatasan aset dan mengkaji regulasi yang digunakan pemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup delta Citarum. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan memanfaatkan olah data citra melalui supervised classification, uji data statistik untuk olah data penghidupan, studi pustaka dan DPSIR untuk mencari keterkaitan antar fenomena yang terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) selama 36 tahun terakhir penggunaan lahan di delta Citarum didominasi oleh lahan tambak dengan luasan terakhir yaitu 6001 ha. walaupun begitu, adanya alih fungsi lahan mangrove menuju lahan tambak menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan berupa terjadinya intrusi air laut yang menggenangi sebagian daratan  delta Citarum; 2)  pada kajian penghidupan ditunjukan bahwa adanya abrasi yang menggenangi sebagian daratan berdampak pada akses masyarakat dalam mengoptimalkan aset penghidupan. Adapun strategi penghidupan yang digunakan yaitu intensifikasi-ekstensifikasi dengan memanfaatkan keberadaan lahan pekarangan, diversifikasi yaitu mengandalkan pekerjaan non pertanian tambak untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan migrasi berupa migrasi sirkuler ataupun migrasi permanen; 3) kajian terakhir yaitu kebijakan pengelolaan lingkungan, dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di delta Citarum, walaupun begitu, kebijakan tersebut belum dapat diterapkan secara optimal dikarenakan terhambat oleh kerusakan lingkungan separti lahan tambak yang tergenangi oleh air laut akibat dari mangrove yang tidak mampu menahan laju abrasi.

---

This study aims to determine the tone of changes in land use in the period from 1985 to 2021 and to synthesize the effect of changes in land use that have occurred on the livelihoods of local communities as well as the livelihood strategies used in dealing with limited assets and review regulations used by the government in an effort to improve the environmental quality of the Citarum delta . The method used is descriptive analysis by utilizing image data processing through supervised classification, statistical data testing for livelihood data processing, literature study and DPSIR to look for links between phenomena that occur. The results showed that 1) for the last 36 years land use in the Citarum delta has been dominated by ponds with the last area being 6001 ha. even so, the conversion of mangrove land to pond land has caused environmental damage in the form of sea water intrusion which inundated parts of the Citarum delta land; 2) in the study of livelihoods it is shown that the presence of abrasion that inundated parts of the land has had an impact on community access in optimizing livelihood assets. The livelihood strategies used are intensification-extensification by utilizing the existence of yards, diversification, namely relying on non-agricultural work in ponds to increase household income and migration in the form of circular migration or permanent migration; 3) the last study, namely environmental management policies, can be explained that there are several policies implemented by the government in the Citarum delta, even so, these policies cannot be implemented optimally because they are hampered by environmental damage such as ponds which are inundated by sea water as a result of mangroves unable to withstand the rate of abrasion."

"Tujuan: Mengetahui pengaruh penurunan berat badan terhadap kadar asam urat plasma dan urin subjek dengan berat badan lebih.Tempat: Sebuah pusat kebugaran di Kelapa Gading, Jakarta UtaraMetodologi: Dilakukan penelitian pada 26 perempuan peserta program penurunan berat badan (BB) yang bersedia mengikuti penelitian ini. Penelitian ini merupakan eksperimen kuasi pra dan pasca perlakuan tanpa pembanding. Tiap subjek mendapat diet rendah kalori seimbang dan olahraga aerobik selama 12 minggu. Diet rendah kalori seimbang diberikan berdasarkan pengurangan kalori sebesar 1000 kkal/hari.Dengan perhitungan keluaran energi selama olahraga aerobik yang diprogramkan berkisar antara 200-400 kkal/hari, diet yang diberikan kira-kira 800-1100 kkal/hari. Sebelum diberikan olahraga aerobik dilakukan tes Cooper untuk menilai kemampuan maksimal tiap subjek dalam berolahraga. Olahraga aerobik diberikan dengan intensitas 60-80% kemampuan maksimal, lama latihan 60 merit; dan frekuensi 5 kali seminggu Pemeriksaan antropometri dan kadar asam urat dilakukan pada awal, minggu ke 2, dan akhir perlakuan.Hasil Terjadi penurunan BB secara signifikan (p<0,05; uji t berpasangan) dan 74,30 ± 10,48 kg menjadi 65,31 ± 8,56 kg (penurunan 12,10%); penurunan indeks massa tubuh (IMT) secara signifikan (p<0,05) dari 29,79 ± 4,28 menjadi 26,19 ± 3,41 kglm2 (pemmman 12,08%); dan penurunan massa lemak (ML) secara signifikan (p<0,05) Bari 36,21 ± 2,80 menjadi 25,97 ±2,94% (penurunan 28,28%). Pada minggu ke 2 terjadi peningkatan kadar asam urat plasma dan urin, masing-masing dari 5,40 ± 1,29 menjadi 5,96 ± 1,44 mg/dL (peningkatan 10,37%) dan dari 542,23 ± 179,39 menjadi 583,15 ± 202,35 mg/dL (peningkatan 7,55%). Setelah perlakuan 12 minim' terjadi penurunan kadar asam urat plasma dan urin yang signifikan (p<0,05) masing-masing dari 5,40 ± 1,29 menjadi 4,39 t 1,21 mg/dL (penurunan 18,70%) dan dari 542,23 ± 179,39 menjadi 479,06 ± 134,73 rng/dL (pemurumn 11,60%). Penurunan berat badan mempunyai korelasi lemah dengan penurunan kadar asam urat plasma (r = 0,32) dan penurunan kadar asam urat urin (r = 0,33) namun tidak signifikan (p >0,05). Dengan uji multivariat didapat korelasi positif atas peningkatan kadar asam urat plasma minggu ke 2 dengan BB awal. Penurunan kadar asam urat plasma pada akhir penelitian mempunyai korelasi positif dengan person ML akhir perlakuan. Penurunan kadar asam carat urin akhir perlakuan berkorelasi positif dengan asupan protein awal, serta berkorelasi negatif dengan clearance asam urat swat.Kesimpulan: Pada proses penurunan berat badan dengan diet rendah kalori seimbang dan olahraga aerobik, kadar asam urat plasma dan urin mula-mula akan meningkat, kemudian menurun mencapai kadar yang lebih rendah daripada kadar awal.

---

Effects of Weight Reduction by Balanced Low-Calorie Diet (LCD) and Aerobic Exercise on Plasma and Urinary Uric Acid Levels of Overweight WomenObjective: To investigate the effects of weight reduction on plasma and urinary uric acid levels of overweight subjects

Place: One fitness centre at Ketapa Gading, North Jakarta

Methods: Twenty six overweight women were studied in a pre and posttest, using control group as the same subjects as the treatment group. Subjects received a balanced LCD and aerobic exercise for 12 weeks. Balanced LCD was given based on energy deficit 1000 kcal/day. Energy expenditure from aerobic exercise was 200 to 400 kcal and the subject were given diet of 800-1100 kcallday. All subjects had to undergo Cooper test for designing the aerobic exercise program. The intensity of the aerobic exercise was 60-80% of maximum capacity with duration of 60 minutes 5 days a week Anthropometric measurements and plasma and urinary uric acid were examined at the beginning, second week and after the treatment

Results: Balanced LCD and aerobic exercise given for 12 week significantly (p<0.05; paired t test) decreased body weight (BW), body mass index (BM), and fat mass from 74.30 ± 10.48 kg to 65.31 ± 8.56 kg (decreased 12.10%), from 29.79 ± 4.28 to 26.1.9 ± 3.41 kg/m2 (12.08%), and from 36.21 ± 2.80 to 25.97 ± 2.94% (28.28%) respectively. In the second week, plasma and urinary uric acid levels increased from 5.40 ± 129 to 5.96 ± 1.44 mg/dL (10.7%) and from 542.23 ± 179.39 to 583.15 ± 202.35 mg/dL (7.55%). After 12 weeks of treatment, plasma and urinary uric acid levels decreased significantly (p<0,05) from 5.40 ± L29 to 4.39 ± 1.21 mg/dL (18.70%), and from 542.23 ± 179.39 to 479.06 ± 134.73 mg/dL (11.60%) respectively. There was a weak correlation between weight reduction and plasma (r = 0.32) and urinary uric acid levels (r = 0.33), but not significant (p X0.05). With multivariate analysis, there was a positive correlation between increased plasma uric acid level with BW before treatment There was a positive correlation between decreased of plasma uric acid after treatment with fat mass after treaatment (%). There was a positive correlation between decreased after treatment urinary uric acid level and before treatment protein intake, and had a negative correlation with before treatment uric acid clearance.

Conclusions: In the process of weight reduction with balance LCD and aerobic exercise, plasma and urinary uric acid levels increased in the second week, and decreased to the levels lower than the base line at the end of treatment."

"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), semua barang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenakan PPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perpajakan. Dengan pengenaan PPN tersebut, berbagai kalangan terutama yang berhubungan dengan barang-barang hasil pertanian menyatakan keberatannya dan menolak, karena ditengarai akan meningkatkan harga jual barang-barang hasil pertanian, serta menurunkan daya saing di pasar internasional (ekspor). Tertarik akan pendapat yang menolak tersebut, penyusun mencoba untuk mengetahui secara mendalam mengenai 2 (dua) masalah pokok yang mengemuka, yaitu (1) pengaruh pengenaan PPN terhadap pembentukan harga jual produk pertanian, dan (2) pengaruh pengenaan PPN atas produk pertanian terhadap daya saing dipasaran ekspor.Untuk mendalami masalah pokok tersebut penyusun melakukan penelitian terhadap 117 perusahaan yang bergerak di bidang produksi maupun perdagangan barang-barang hasil pertanian, yaitu dengan cara mengajukan kuesioner. Juga terhadap Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan pengenaan PPN atas barang-barang hasil pertanian.Dari analisis, kajian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh hasil bahwa (1) faktor utama yang mempengaruhi harga jual barang-barang hasil pertanian adalah kualitas barang. Dengan demikian pengenaan PPN atas barang-barang hasil pertanian tidak serta merta menaikkan harga jual sebesar tarif PPN 10%, melainkan apabila seluruh pengusaha sepanjang jalur distribusi sebagai PKP, kenaikan harga yang dibayar oleh konsumen dibawah 10% karena adanya mekanisme pengkreditan PM terhadap PK. Kemudian (2) pengaruh pengenaan PPN terhadap daya saing juga kurang signifikan. Dari data yang diperoleh ditunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi daya saing di pasar internasional adalah kualitas barang hasil pertanian itu sendiri, bukan harga. Bahkan dengan mekaniame PPN, Pajak Masukan yang dikenakan atas pengusaha dapat diminta kembali (restitusi), sehingga dapat menambah cash flow perusahaan.Untuk itu penyusun menyarankan (1) agar para pengusaha yang belum terdaftar sebagai PKP segera mcnjadi PKP. (2) agar pemerintah selalu melakukan sosialisasi atas peraturan-peraturan PPN, termasuk mekanisme serta keuntungan yang diperoleh para pengusaha."

"Tujuan : Mengetahui keadaan metabolisme penderita obesitas setelah menjalani diet rendah kalori seimbang selama 14 hari, dengan mengukur resting energy expenditure (REE) dan kadar T3 serumTempat : Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta BaratMetodologi: Dilakukan penelitian pada 37 orang perempuan obes yang memenuhi kriteria penerimaan dan penolakan serta bersedia mengikuti penelitian ini. Penelitian ini merupakan studi quasi eksperimental pra dan pasca perlakuan. Setiap subjek menjalani diet rendah kalori seimbang 1000 kkal selama 14 hari. Pemeriksaan antropometri, REE dan kadar T3 serum dilakukan pada awal, hari ke 7 dan akhir perlakuan. REE diukur dengan kalorimetri tak langsung (REE ukur) dan dihitung dengan menggunakan persamaan Harris-Benedict (REE hitung).Hasil: Pada akhir perlakuan terjadi penurunan yang bermakna (p <0,05) pada berat badan, massa lemak, massa bebas lemak, REE ukur dan REE hitung masing-masing dari 71,22±8,63 kg menjadi 69,15±8,37 kg (penurunan 2,9%), dari 35,32J2,58% menjadi 33,94,58% (penurunan 1,38%), dari 45,96±4,89 kg menjadi 45,544,82 kg (penurunan 0,92%), dari 1815,0822,37 kkal menjadi 1718,97±269,50 kkal (penurunan 5,29%) dan dari 1428,07+84,02 kkal menjadi 1408,25 1,52 kkal (penurunan 1,39%). Penurunan kadar T3 serum yang bermakna terjadi pada hari ke 7 (p = 0,001), dari 0,9005±0,1530 ng/mL menjadi 0,836210,1611 mg/mL (penurunan 7,1%). Pada akhir penelitian, dibandingkan dengan hari ke 7, terjadi pertingkatan T3 yang tidak beramakna. Pada hari ke 7 terdapat korelasi positif bermakna (r = 0,349; p = 0,034) antara perubahan REE ukur dengan perubahan T3. Pada hari ke 15 terdapat korelasi positif bermakna (r = 0,401; p = 0,014) antara perubahan REE ukur dengan perubahan massa bebas lemak. Perubahan T3 pada hari ke 7 mempunyai korelasi positif bermakna (r = 0,385; p = 0,019) dengan perubahan berat badan pada minggu pertama dan dengan perubahan massa bebas lemak pada minggu pertama (r = 0,345; p = 0,036). Pads penurunan berat badan sebesar 2,9% terdapat penurunan REE ukur dan REE hitung masing-masing 5,29% dan 1,39%. Rata-rata REE ukur lebih besar 27% daripada REE hitung.Kesimpulan : Setelah terjadi penurunan berat badan dengan diet rendah kalori seimbang, penderita obesitas berada dalam kondisi hipometabolisme yang ditandai dengan penurunan RFE ukur, REE hitung dan kadar T3 serum.

---

Objective: to determine the metabolic state of obese females after treatment with balanced low-calorie diet for 14 days by measuring resting energy expenditure (REE) and serum T3 level as indicators.

Location : Sumber Waras hospital , West Jakarta

Methods : The study was carried out on 37 obese females who have been recruited based on inclusion and exclusion criteria. This study is a quasi experimental study with a pre and posttest treatment design. Every subject received a balanced low-calorie diet (LCD) of 1000 kcal/day for 14 days. Antropometric measwrements, REE and serum T3 levels were examined at the beginning, at day 7 and at the end of study. REE were measured and calculated by indirect calorimetry (measured-REE) and using Harris-Benedict equation (calculated-REE) respectively.

Result : Balanced LCD given for 14 days significantly (p <0.05) decreased body weight (BW) , fat mass, fat free mass, measured-REE and calculated-REE from 71.22±8.63 kg to 69.15±8.37 kg (decreased 2,9%), from 35.32.58% to 33.94±2.58% (1,38%), from 45.96±4.89 kg to 45.54±4.82 kg (0,92%), from 1815.0822.37 kcal to 1718.97±269.50 kcal (5,29%), and from 1428,.7±84.02 kcal to 1408.25±81.52 kcal (1,39%) respectively. There was a significant decrease (p = 0.001) in serum T3 leveI at day 7 from 0.9005±0.1530 ng/mL to 0.836210.1611 nglmL (decrease 7,1%). At the end of the study, serum T3 levels increased not significantly compared to day 7. At day 7, there was a significant positive correlation (r = 0.349; p = 0.034) between the change in measured-REE and the change in serum T3 levels. At day 15, a significant positive correlation (r = 0.401; p = 0.014) was found between the change in measured-REE and the change in fat free mass. The changed of serum T3 levels at day 7 had significant positive correlation (r = 0,385; p = 0,019) with the changed of BW in the first week. The changed of serum T3 levels at day 7 had significant positive correlation (r = 0,345; p = 0,036) with the changed of fat free mass in the first week. After reduction of BW by 2.9%, there was a decrease of measured-REE and calculated-REE, 5.29% and 1.39%, respectively. The measured-REE was 27% higher than calculated-REE.

Conclusion : Weight-reduced obese subjects with balanced LCD were in hypometabolic state indicated by a reduction in measured and calculated-REE, and serum T3 levels."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak. DiIatar belakangi pemikiran bahwa rendahnya kepatuhan Wajib Pajak disebabkan belum adanya penerapan sanksi hukum (pidana) yang tegas terhadap pelaku tindak pidana perpajakan.Penelitian dilakukan dengan mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dan kelemahan yang terdapat dalam kebijakan penanganan tindak pidana perpajakan itu sendiri, lalu diqpayakan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada.Dari hasil penelitian diketahui bahwa di samping terdapat kelemahan dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana perpajakan dan kelemahan dalam kebijakan, ternyata juga dari sisi Wajib Pajak ada kendala yang menyebabkan WP sulit untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara patuh dan benar. Banyak WP yang tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar karena banyaknya praktek uang suap, sogok dan pungli yang dialami oleh bayak pelaku usaha.Banyaknya uang siluman itu dibebankan melalui mark up biaya dalam laporan keuangan, yang pada akhirnya mempengaruhi jurnlah pajak yang harus dibayar.Sedangkan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan antara lain, rendahnya kinerja Ditjen Pajak dalam penanganan tindak pidana perpajakan yang ditandai dengan sedikitnya jumlah WP yang dilakukan penyidikan dibandingkan dengan data ketidakpatuhan WP berupa tidak menyampaikan SPT Tahunan yang jumlahnya menurut data intranet bulan Maret Tahun 2002 mencapai 808.022 SPT PPh WP Orang Pribadi dan 399.273 SPT Tahunan PPh Badan. Koordinasi PPNS dan POLRI yang berbelit-belit sehingga proses penyidikan menjadi lama.Di bidang kebijakan penanganan tindak pidana perpajakan melalui KEP-02/PJ.7/1990 dan SE-36/PJ.73/1990 mengandung kelemahan, seperti tidak jelasnya kriteria hash pemeriksaan bukti permulaan yang bagaimana yang dikeluarkan produk skp atau dilanjutkan ke penyidikan, tidak jelasnya kriteria seorang Pengamat dan tidak diaturnya prosedur penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan apabila WP membayar lunas utang pajak, sesuai Pasal 44 B UU KUP, serta perlunya koordinasi antara POLRI dan Penyidik Pajak dalam penentuan ruang lingkup tindak pidana perpajakan agar tidak terjadi benturan kepentingan soal kewenangan melakukan penyidikan."

"Tesis ini mengkaji Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan atas Leasing di Indonesia, yaitu suatu kajian atas peraturan-peraturan yang ruang lingkupnya berhubungan dengan kebijakan Pajak Penghasilan atas kegiatan leasing di Indonesia. Analisis mencakup Undang-undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.Pokok permasalahan penelitian ini berkaitan dengan bagaimana sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan leasing dan bagaimana akibatnya atas sistem tersebut terhadap perusahaan leasing, serta bagaimana seyogyanya leasing diatur lebih lanjut agar supaya fiskus tidak dirugikan dan wajib pajak tidak dibebani pajak yang lebih tinggi karena leasing.Metode penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskritif analitis, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian mengadakan analisis untuk dapat ditarik kesimpulan dan memberikan sara-saran yang dianggap perlu.Kebijakan perpajakan yang terkandung di dalam pengaturan tentang leasing khususnya mengenai kriteria apukah suatu leasing dikategorikan sebagai finance lease ataukah operating lease tidak sejalan dengan tingkatan hierarki peraturan perpajakan, dalam hal ini Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang peraturan pelaksanaan leasing tidak konsisten terhadap Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur pelaksanaan leasing. Demikian pula halnya dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang leasing belum memuat aturan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pasal 4 Keputusan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.04/1991 tentang leasing untuk dihapuskan karena tidak efisien dan tidak efektif karena terdapat dua positip list tentang pembagian jenis leasing. Selain itu disimpulkan pula bahwa ketentuan syarat adanya hubungan antara lessor dan lessee dihapus karena bertentangan dengan kriteria dasar leasing dengan hak opsi apabila jangka waktu leasing lebih pendek daripada yang telah diperjanjikan. Penulis menyarankan agar pemerintah segera memperbaiki aturan pelaksanaan leasing dengan menyesuaikan terhadap Undang-undang perpajakan yang terbaru."

"Implementasi Kebijakan UU PPN melalui Faktur Pajak berdampak pada Kejahatan PPN berupa pengkreditan Faktur Pajak Bermasalah dalam mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan, sehingga pengawasan multak diperlukan agar tujuan pembuatan kebijakan dapat tercapai. Pengawasan faktur pajak dapat dilakukan, baik secara administratif yakni pengawasan yang tercipta dalam suatu sistem, secara otomatis (build in control), maupun secara represif berupa penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. bentuk-bentuk pengawasan represif berupa pemeriksaan ataupun penyidikan pajak.Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah studi atas pendapat stakeholder's (Aparat Pajak dan Wajib Pajak) tentang : pertama Implementasi UU PPN melalui Faktur Pajak, kedua imptementasi pengawasan administratif Faktur Pajak, dan ketiga implementasi pengawasan represif sebagai upaya pencegahan kejahatan PPN. Sedangkan kerangka teori yang penulis ajukan adalah teori tentang pembuatan suatu kebijakan, dan implementasi dari kebijakan, serta pemahaman akan konsep Nilai Tambah ( Value Added) yang menjadi dasar pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai serta pengertian akan Faktur Pajak yang merupakan implementasi kebijakan UU PPN.Metodologi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif dengan frekuensi prosentase. Responden Wajib Pajak yang diteliti adalah yang pernah di periksa di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bogor, dan dipilih secara purposive, serta semua Aparat Pajak yang bekerja di Seksi PPN Kantor Pelayanan Pajak Bogor, Sukabumi, Cibinong, Depok Berta Pemeriksa di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bogor.Hasil penelitian menunjukkan Sistem Informasi Perpajakan sebagai implementasi pengawasan administratif masih memiliki kelemahan-kelemahan yang mendasar. Pemeriksaan sebagai implementasi pengawasan represif diyakini tidak mampu mendeteksi adanya Faktur Pajak Bermasalah yang coba dikreditkan oleh para pelaku. Penyidikan pajak sebagai implementasi pengawasan represif merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan bila sanksi administratif tidak mampu menghalangi terjadinya kejahatan PPN. Namun, sanksi administratif yang ada saat ini tidak mampu untuk menghalangi terjadinya kejahatan PPN.Untuk lebih mengoptimalkan Sistem Infornasi Perpajakan sebagai implementasi pengawasan administratif disarankan agar dilakukan protek terhadap system untuk tidak dapat dicopy dan di print out diluar piranti keras yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Pengawasan represif pemeriksaan disarankan agar dilakukan melalui pemeriksaan lengkap untuk marrpu mendeteksi adanya Faktur Pajak Bermasalah yang ikut dikreditkan. Sanksi administratif yang diberikan sebagai hasil bentuk pengawasan represif pemeriksaan agar dibuat khusus dan diperberat kepada pelaku yang mencoba mengkreditkan Faktur Pajak Bermasalah, berupa Sanksi Kenaikan sebesar 100% dari Nilai Faktur Pajak Bermasalah.Penyidikan sebagai bentuk pengawasan represif membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat, oleh karena itu disarankan agar unsur kerugian negara dapat ditempatkan sebagai unsur yang memberatkan, bukan sebagai unsur yang harus dibuktikan. Selain itu, disarankan Pula agar dilakukan penghapusan pasal-pasal yang menghambat proses penyidikan dan menambahkan pasal-pasal yang mempermudah pelaksanaan penyidikan sebagai upaya pencegahan kejahatan PPN."

"Sebelum tanggal 1 Januari 2001 (Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996) atas imbalan jasa usaha konstruksi dikenakan PPh final dengan dasar pasal 4 ayat (2) UU PPh. Narnun, muiai 1 Januari 2001 pengenaan PPh atas jasa usaha konstruksi dikembalikan kepada dasar pengenaannya yakni dikenakan PPh berdasarkan ketentuan UU PPh. Walau usaha tersebut tidak sepenuhnya dapat terlaksana karena untuk keadaan tertentu masih dikenakan PPh final. Ketentuan yang mengatur dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001 tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor I40 Tahun 2000.Permasalahan yang diteliti adalah apakah ada perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak penghasilan jasa usaha konstruksi dengan menggunakan tarif final dan tarif tidak final (PP No. 140 tahun 2000).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi dengan menggunakan tarif final dan dengan menggunakan tarif tidak final (PP No. I40 tahun 2000).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dimana setiap data yang diperoleh (data penerimaan pajak) akan dianalisis. Penulis juga menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fakta atau kondisi populasi tertentu secara faktual dan cermat serta sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.Penulis dalam tesis ini menggunakan beberapa tinjauan pustaka yang menjadi dasar penulisan tesis. Tinjauan pustaka tersebut adalah: definisi dan fungsi pajak, kebijakan perpajakan, hukum pajak, administrasi perpajakan, tarif pajak, PPh final dan tidak final, asas-asas perpajakan, konsep penghasilan, pengurang penghasilan, penghasilan yang tidak boleh dikurangkan. Dalam tesis ini juga penulis menyajikan tinjauan pustaka mengenai jasa usaha konstruksi yang terdiri dari pengertian jasa konstruksi, proyek konstruksi, jenis-jenis proyek konstruksi, tahap pekerjaan serta manfaatnya, ketentuan perpajakan untuk jasa konstruksi sejak tax reform sampai saat ini, PPh atas jasa usaha konstruksi.Hasil dari analisis adalah berdasarkan data yang diperoleh terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan PPh dari jasa usaha konstruksi dengan menggunakan tarif final dan tidak final pada tahun 2001. Pada tahun 2001 total penerimaan PPh Final pasal 4 ayat (2) jasa konstruksi sebesar Rp. 401,78 (dalam milyar) sedangkan PPh jasa konstruksi sebesar Rp. 48,51 (dalam milyar). Total persentase PPh final pasal 4 ayat (2) jasa konstruksi terhadap penerimaan PPh sebesar 0.44% sedangkan persentase PPh jasa konstruksi terhadap penerimaan PPh sebesar 0.05%. Perbedaan yang cukup signifikan ini disebabkan karena tidak adanya kepastian hukum pada PP No. 140 tahun 2000 sehingga pelaksanaan administrasi dan kewajiban perpajakan menjadi sulit.Berdasarkan hasil analisis. penulis tnengambil kesimpulan PPh untuk jasa usaha konstruksi dikenakan tarif final. PPh final memang tidak mencerminkan asas keadilan tapi yang paling penting adalah bagaimana usaha pemerintah sebagai pembuat kebijakan menciptakan kepastian karena kepastian dapat menjamin tercapainya keadilan pajak. Penerapan PPh final sangat mudah, administrasinya sangat sederhana, memberikan kepastian hukum, serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pengusaha konstruksi.Banyak sekali penelitian mengenai tingkat kepatuhan yang berkesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah. Penerapan PPh final untuk jasa usaha konstruksi juga bisa menghilangkan praktek penggelapan uang pajak baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun aparat pajak.PPh final untuk jasa usaha konstruksi memang tidak sesuai dengan accrealion theory. Apabila teori ini dipaksakan untuk diimplementasikan, penerimaan PPh dari jasa usaha konstruksi akan mengalami penurunan yang sangat signifikan karena pengetahuan akuntansi dari pengusaha jasa konstruksi masih sangat rendah dan banyak biaya-biaya "siluman" yang terjadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya."

"Dalam tahun 2002, perkembangan Reksa Dana (mutual funds) sebagal salah satu instrumen investasi di Pasar Modal Indonesia cukup menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari perkembangan jumlah Reksa Dana, jumlah pemodal, dan nilai aktiva bersih. Sampai Desember 2002 total Reksa Dana adalah 131 Reksa Dana, dengan dana yang dikelola sebesar Rp 46,613 triliun dan jumlah pemodal 125.820 pemodal.Pesatnya perkembangan industri Reksa Dana tersebut tidak terlepas dan adanya insentif di bidang perpajakan terhadap industri ini berupa dikecualikannya bunga obligasi yang diperoleh atau diterima perusahaan Reksa Dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha. Pembenan insentif ini mengingat Reksa Dana merupakan salah satu altematif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil atau pemodal yang tidak ingin menanggung risiko tinggi.Dan hasil penelusuran yang penulis lakukan, yang menjadi perumusan masalah di sini adalah apakah penerapan babas pajak atas pendapatan bunga obligasi (bond interest income) yang diperoleh atau diterima Reksa Dana masih dapat dianggap relevan, dan bagaimana implikasi jika masih diterapkan aturan yang ada dan sebaliknya terhadap industri Reksa Dana.Untuk menjawab masalah tersebut, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber akan dianalisis dengan mengambil sampel praktek perpajakan Reksa Dana di berbagai Negara dan di Indonesia. Data yang dikumpulkan akan diklasifikasi sesuai pokok bahasan, kemudian dilakukan pembandingan. Dari analisis pembandingan dilakukan evaluasi kemungkinan penerapan pajak penghasilan untuk Reksa Dana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan bebas pajak (tax free) alas bunga obligasi yang diperoleh atau diterima Reksa Dana dapat dianggap tidak relevan, karena sebagian besar investor yang melakukan investasi pada Reksa Dana adalah para pemodal besar, bukan pemodal kecil sebagaimana yang dijelaskan dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf j UU Nomor 17 tahun 2000. Hal lni dibuktikan, dari Rp 46,613 triliun total dana kelolaan Reksa Dana sampai akhir tahun 2002 sebesar Rp 37,357 triliun (80,15%) merupakan Reksa Dana Pendapatan Tetap yang portofolio investasinya ke Obligasi. Di samping itu, batasan umur Reksa Dana yang dikenakan pajak merupakan 'loophole' para Manajer Investasi dengan cara menutup Reksa Dana yang telah berumur lebih dari 5 tahun dan menggantinya dengan Reksa Dana baru.Dari pengkajian, analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa : (1) pemberian fasilitas bebas pajak untuk reksa dana dapat dianggap sudah tidak relevan lagi, (2) apabila masih diterapkan, diperlukan aturan baru sebagai batasan atau rambu-rambu yang mengatur arah penerapan kepemilikan Reksa Dana yaitu untuk kesejahteraan bangsa.Berdasarkan basil kajian, penulis memberikan saran: (1) agar peraturan di bidang perpajakan yang mengatur Reksa Dana ditinjau kembali atau diganti dengan aturan pengenaan pajak penghasilan atas Reksa Dana yang lebih bersifat netral, (2) apabila diterapkan pajak perlu aturan yang tegas dan jelas batasan investor kecil sehingga insentif pajak yang diberikan tepat sasaran, dan (3) untuk lebih menyakinkan diperlukan penelitian lebih lanjut."