Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis implikasi amandemen PKP2B Generasi 3 terhadap beban pajak yang ditanggung Perusahaan (Effective Tax Rate) serta Manajemen Pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan pasca amandemen PKP2B tersebut. Amandemen PKP2B merupakan amanat dari terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mengatur bahwa ketentuan-ketentuan di dalam pengusahaan pertambangan yang tercantum dalam PKP2B harus disesuaikan dengan UU Minerba. Salah satu pokok perubahan adalah mengenai peningkatan penerimaan negara dimana ketentuan perpajakan berubah dari ketentuan Undang-undang Tahun 1994 menjadi ketentuan Undang-undang yang berlaku saat ini (prevailing law). Penelitian ini membahas mengenai Manajemen Pajak yang harus dilakukan perusahaan pasca perubahan rezim perpajakan tersebut yang meliputi kepatuhan pajak (tax administration), tax planning dan strategi apabila terdapat pemeriksaan pajak. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Unit analisis yang digunakan adalah sebuah perusahaan batubara PKP2B Generasi 3 yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Tengah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya amandemen PKP2B akan mengakibatkan Effective Tax Rate meningkat. Manajemen Pajak yang dapat dilakukan agar beban pajak menjadi efisien diantaranya adalah Tax Planning dalam PPh Badan seperti pengajuan Penetapan Daerah Tertentu, pengawasan terhadap Debt to Equity Ratio (DER) dan sebagainya. Selain Tax Planning, perusahaan juga harus menerapkan kepatuhan administrasi sesuai dengan Ketentuan Prevailing untuk menghindari sanksi bunga atau denda. Penelitian ini juga dapat menjadi evaluasi kebijakan Amandemen PKP2B yang dilakukan oleh Pemerintah.

---

ABSTRACT

This research is aimed to analyze the implications of the 3rd generation CCoW amendment to the company's effective tax rate and tax management that can be applied by the company after the amendment of CCoW. The amendment of the CCoW is a mandate from the issuance of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Minerba Law) that stipulate the provisions in CCoW mining concessions must be amended according to the Minerba Law. One of the main points of change is the increase in state revenues where the taxation provisions change from the 1994 Law to the prevailing law. This research discusses about Tax Management which can be applied by the company after the change of tax regime which covers tax administration, tax planning and strategy if there is tax audit. The study used a case study approach with qualitative method. The unit of analysis used is CCoW 3rd Generation coal company located in East and Central Kalimantan. From this research can be concluded that Amendment of CCoW increase Effective Tax Rate. Tax Management that can be performed is Tax Planning in the Corporate Income Tax therefore the tax expense can be efficient. For instance, submission of Specific Areas, supervision of Debt to Equity Ratio (DER) and so on. In addition to Tax Planning, companies should also apply administrative compliance based on Prevailing Provisions to avoid any interest or penalties. This research may also be an evaluation of the CCoW Amendment policy undertaken by the Government."

"Tesis ini membahas mengenai aspek Pajak Penghasilan atas transaksi yang dilakukan oleh Online Travel Agent (OTA) dengan skema merchant model di sektor perhotelan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian tesis ini menunjukan bahwa dari 14 karakteristik atau kategori yang ditinjau dari agency theory dan konsep pengakuan pendapatan, 11 karakteristik menunjukan OTA merchant model sebagai prinsipal. Belum terpenuhinya semua karakteristik tersebut dapat menimbulkan keraguan dalam penentuan OTA merchant model sebagai agen atau prinsipal. Perlakuan perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh OTA merchant model harus dilakukan dengan berdasarkan pada model bisnis, nature transaksi, dan mempertimbangkan kebijakan kebijakan supply-side tax policy dan pro corporate cash flow sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi OTA merchant model termasuk dalam rangka melakukan tax planning.

---

The online travel agent (OTA) merchant model differs from a traditional agency model. The tax approach is different. This paper examines the OTA merchant model characteristics from agency theory and revenue recognition viewpoints. It also examines income tax practices on income earned by using the OTA merchant model. Lastly, the paper studies how the OTA merchant model implements tax planning. The research method used is the qualitative approach with a descriptive design. The main argument is that there is a discrepancy between the characteristics of the OTA merchant model and the sales contract for hotel rooms using the agency theory and revenue recognition concepts, which undermines the role of OTA merchant model as principals or agents. Of the 14 characteristics analyzed, 11 showed the OTA merchant model to be the principal. Income tax practice of income received by the OTA merchant model should be based on the business model and the nature of the transaction. It should also consider the supply-side tax policy and pro-corporate cash flow policy, as it will provide legal certainty for the OTA merchant model when implementing tax planning."

"ABSTRAKPenelitian ini menguji pengaruh tingkat akrual dalam laba perusahaan terhadaptingkat pengembalian saham di Pasar Saham Indonesia (IDX) denganmenggunakan data dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa akrual memiliki hubungan negatif terhadap tingkatpengembalian saham. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa bahwateknik pemilihan saham berdasarkan tingkat akrual bisa digabungkan dengankonsep value stock dan growth stock. Penggabungan dari strategi pemilihan sahamtersebut menghasilkan tingkat portofolio yang lebih menguntungkan

---

ABSTRACTThis study examined the effect of accrual level in firm?s earning on stock return inIndonesia Stock Exchange (IDX) using data from 2010 to 2014. The results of thisstudy indicate that accrual has a negative relation to stock return. In addition, themagnitude of that negative relation is bigger when value stock and growth stock areused as moderating variables. This study also finds that stock screening technicaccording to accrual level can be combined with value stock and growth stockconcept. Results show that this combined strategy can generates higher return ofportfolio."

"ABSTRAKPenelitian ini menguji pengaruh dari kualitas dewan komisaris, kualitas komite audit, kepemilikan keluarga, kepemilikan asing dan kualitas audit terhadap pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan 403 sampel perusahaan di luar sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan pengendalian internal dalam laporan tahunan memiliki rata-rata sebesar 48,42% dan dewan komisaris serta komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan pengendalian internal. Sedangkan kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan pengendalian internal dalam laporan tahunan. Kepemilikan asing dan kualitas audit tidak terbukti berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pengendalian internal dalam laporan tahunan.

---

ABSTRACTThis study examines the effect of the quality of the Board of Commissioners, quality of audit committee, family ownership, foreign ownership and audit quality on the disclosure of internal control in the annual report of non finansial companies listed on Indonesian Stock Exchange. This study uses a sampel of 403 companies of non financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange, the results shows the level of internal control disclosure in the annual report have an average of 48,42% and board of commissioners and audit committee have a positive effect on the disclosure of internal control. While the family ownership is negatively affect the level of internal control disclosure on annual report. Foreign ownership and audit quality are not shown to affect the level of internal control disclosure on annual report"

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh karakteristik dewan komisaris dan dewan direksi terhadap laba perusahaan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 175 perusahaan BUMN pada tahun 2010-2014 dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Karakterisik yang dicakup dalam penelitian ini adalah Usia, Gender, Tingkat Pendidikan, Kesesuaian Pendidikan, Ukuran Dewan, dan Masa Jabatan. Sedangkan kinerja perusahaan dilihat dari Marjin Laba Operasi (MLO) dan Margin Laba Bersih (MLB). Bukti empiris bagi dewan komisaris menunjukkan : (i) karakteristik yang berpengaruh positif terhadap kinerja : Ukuran Dewan, sedangkan yang berpengaruh positif secara parsial bila kinerja diukur dengan MLB adalah Tingkat Pendidikan; (ii) karakteristik yang secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja bila diukur dengan MLB adalah Masa Jabatan; (iii) karakteristik yang tidak berpengaruh terhadap kinerja : Usia, Keberadaan Gender Perempuan dalam Dewan dan Kesesuaian Pendidikan. Bagi Dewan Direksi, bukti empiris menunjukkan : (i) karakteristik yang secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja bila diukur dengan MLB adalah Usia; (ii) karakteristik yang berpengaruh negatif terhadap kinerja : Keberadaan Gender Perempuan dalam Dewan serta Kesesuaian Pendidikan, sedangkan Ukuran Dewan berpengaruh secara parsial bila kinerja diukur dengan MLO; (iii) karakteristik yang tidak berpengaruh terhadap kinerja : Tingkat Pendidikan dan Masa Jabatan.

---

This study aims to analyze the effects of the characteristics of Board of Commissioners and Boards of Directors on State Owned Enterprises Company Profit. The samples of this research are 175 SOEs companies for period 2010-2014 with using purposive sampling method for the sampling method.. Characteristics that are covered in this study are Age, Gender, Education Level, Fitness of Education, Board Size and Tenure. While the company's performance seen from Operating Profit Margin (MLO) and Net Profit Margin (MLB). The empirical evidences for commissioners show: (i) the characteristic which has positive effect on performance is Board Size, while Education Level has partial positive effect only when firm performance is measured by MLB; (ii) the characteristics which has partial negative effect is Tenure only when performance is measured by the MLB; (iii) characteristics which have no effect on performance are : Age, the Existence of Women as Board Member, and Fitness of Education. For the Board of Directors, the empirical evidences show: (i) the characteristics which has partial positive effect is Age only when performance is measured by the MLB; (ii) the characteristic which have negative effect on performance are the Existence of Women as Board Member and Fitness of Education, while Board Size has partial negative effect only when firm performance is measured by MLO; (iii) characteristics which have no effect on performance are Education Level and Tenure."

"ABSTRAKSifat kekayaan intelektual yang unik dan keterbatasan data menjadikan 25% rulesebagai pilihan otoritas pajak di Indonesia dalam menentukan tarif royalti wajar.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi 25% rule di Indonesia denganpengujian kuantitatif terhadap perusahaan terbuka di Indonesia dan mencari tahupenggunaannya oleh otoritas pajak di Indonesia melalui pendekatan kualitatifmelalui studi putusan pengadilan maupun wawancara para pihak yang jugamenggali lebih lanjut dampak yang mungkin terjadi apabila 25% rule digunakansebagai pengaturan resmi. Berdasarkan penelitian, dapat diketahui bahwa 25%rule sangat relevan di Indonesia sehingga memiliki manfaat untuk dijadikan safeharbor sehingga memberikan kepastian baik bagi Wajib Pajak maupun otoritaspajak.

---

ABSTRACTThe unique nature of intellectual property and the lack of data, result in using 25%rule by the authorities of Indonesia in determining reasonable royalty rates. Thisresearch use quantitative approach on public company to understand the relevanceof a 25% rule in Indonesia and to find out its use by the tax authorities inIndonesia through a qualitative approach by studying the court rulings andinterviewing the authorized parties. It also explores the impact that may occur ifthe 25% rule is used as the formal regulation in Indonesia. Based on research, it isknown that the 25% rule is highly relevant in Indonesia so it may be used as safeharbor to provide certainty for both the taxpayer and the tax authorities."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kesesuaian konsep BUT dalam dunia ekonomi digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui i apakah penerapan konsep BUT tersebut berkontribusi bagi tergerusnya basis pendapatan pajak, ii apakah konsep BUT yang berlaku di Indonesia sudah mampu menjawab tantangan perpajakan ekonomi digital, dan iii apakah konsep BUT saat ini masih sesuai untuk menentukan hak pemajakan atas aktivitas-aktivitas ekonomi digital atau membutuhkan modifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep BUT saat ini tidak sesuai lagi untuk digunakan dalam menentukan hak pemajakan negara sumber dalam dunia ekonomi digital, bahkan berkontribusi dalam mengikis basis pajak di negara tersebut. Konsep BUT di Indonesia juga belum mampu menjawab tantangan ekonomi digital. Dengan demikian penelitian ini menyarankan agar konsep BUT dimodifikasi atau menerapkan mekanisme pemajakan yang lain khusus atas ekonomi digital.

---

ABSTRACTThis research discusses the relevance of permanent establishment concepts in digital economy to identify if i the application of permanent establishment concepts contribute to the loss of the basic income from tax ii the permanent establishment concepts currently applied in Indonesia are effective to deal with the challenges encountered in digital economy taxation iii the currently applicable permanent establishment concepts are still relevant to define the right to tax digital economy activities or require ammendment. This research is a qualitative research based on literary analysis on secondary data. The output of this research suggests that the currently applied permanent establishment concepts is no longer relevant to determine the source country 39 s right to tax the digital economy activities and, therefore, contributes to the loss of bases tax in the country. The permanent establishment concepts is also not effective to deal with the challenges encountered in digital economy. Hence, this research recommends that the government ammends the permanent establishment concepts or apply alternative tax mechanism, specifically for digital economy."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah aktivitas cross-border acquisition dan tax avoidance di perusahaan kawasan Asia akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pengakuisisi. Selain itu penelitian ini juga ingin mengetahui apakah aktivitas tax avoidance akan memoderasi hubungan antara cross-border acquisition dengan nilai perusahaan pengakuisisi. Penelitian ini menggunakan tiga pengukuran tax avoidance yaitu effective tax rate differences, book tax differences dan residual book tax differences. Penelitian ini meneliti 567 akuisisi yang terjadi di kawasan Asia pada periode tahun 2012-2014. Peneliti menemukan bahwa aktivitas cross-border acquisition akan menghasilkan value destruction atau penurunan nilai bagi nilai perusahaan pengakuisisi. Hasil penelitian ini mendukung managerialis dan hubris hypothesis, dimana aktivitas cross-border acqusition justru terbukti menurunkan nilai perusahaan mungkin disebabkan karena adanya overpayment atau tindakan ekspropriasi dari managemen yang terjadi pada proses akuisisi. Sedangkan aktivitas tax avoidance terbukti dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Aktivitas tax avoidance memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Namun aktivitas tax avoidance tidak terbukti dapat memoderasi hubungan antara cross-border acquisition dengan nilai perusahaan pengakuisisi.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the effect of the activity of cross border acquisition and tax avoidance on firm value in Asian firms and the effect of activity of tax avoidance as a moderation of relatedness activities cross border acquisition and firm value. This study used three measurements of tax avoidance, effective tax rate differences, book tax differences and residual book tax differences. Our research covers activity of cross border acquisitions by 567 Asian firm during the periode 2012 2014. We found that cross border acquisition activities create value destruction on acquirer firm value. This result is consistent with managerialist dan hubris hypothesis that value destruction on cross border acquisitions might occur because overpayment or expropriation by managemnet in acquisition process. We found that tax avoidance has a positif effect on firm value. But tax avoidance activity as a moderation have no impact on the relationship between cross border acquisition and firm value."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus penghindaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi WP OP atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven dengan melakukan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap para praktisi di DJP yang membidangi sektor Orang Pribadi dan membahas tiga kasus tentang penghasilan capital gain atas transaksi pengalihan saham, deemed dividend, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan kepemilikan aset di negara tax haven. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DJP telah melakukan tahapan identifikasi data sampai dengan tindak lanjut untuk penggalian potensi pajak atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven secara efektif dengan memanfaatkan berbagai sumber data eksternal yang relevan.

---

The purpose of this research is to analyze individual tax evasion for income and asset ownership in tax haven country by conducting case study in Directorate General of Taxes DGT. This research is conducted by interviewing some individual tax experts in DGT and had discussed three cases like capital gain from stock acquisition, deemed dividend, remuneration and asset ownership in tax haven country. It is concluded that DGT analysis has efficiently conducted from data identification to follow up prrocess by utilizing and maximizing some relevant external data sources. "

"Penelitian ini menganalisis implementasi akuntansi berbasis akrual serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual di Dit. APK dalam penyusunan LKPP TA 2015. Berdasarkan pendekatan studi kasus yang didukung dengan data primer dan sekunder, penelitian ini menunjukan bahwa persiapan implementasi akuntansi berbasis akrual dimulai sejak tahun 2010 dengan penetapan kebijakan, sosialisasi, dan pelatihan rutin. Penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor pendukung implementasi, yaitu perubahan manajemen, dukungan politis dan birokrasi, dukungan tenaga profesi dan akademisi, strategi komunikasi, keinginan untuk berubah, konsultasi dan koordinasi, penganggaran biaya adopsi, penanganan isu akuntansi spesifik, dukungan IT, serta dukungan dana internasional Ouda, 2004 dan Ouda, 2005 . Berdasarkan hasil analisis, faktor pendukung yang dominan dalam implementasi awal akuntansi berbasis akrual secara penuh, yaitu faktor dukungan politis dan birokrasi, strategi komunikasi, serta keinginan untuk berubah dari internal SDM.

---

This study analyzes the implementation of accrual based accounting at Dit. APK in composing of LKPP TA 2015. Based on case study approach supported with primary and secondary data, this study shows that preparation of accrual basis accounting implementation started in 2010 with policy determination, socialization, and routine training. This research also analyzes the supporting factors of implementation management change, political and bureaucracy support, professional and academic support, communication strategy, willingness to change, consultation and coordination, budgeting of adoption costs, tackling of specific accounting issues, IT support, and international financial support Ouda, 2004 dan Ouda, 2005. Based on the results of the analysis, the dominant supporting factors in the initial implementation of accrual based accounting in LKPP TA 2015 are political and bureaucracy support, communication strategy, and willingness to change."