Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perubahan tarif pajak terhadap hubungan agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak. Studi ini menggunakan pengukuran penghindaran pajak: Book-Tax Difference BTD , Abnormal Permanent Difference DTAX , Abnormal Book-Tax Difference BTD, dan Composite Measure of Tax Avoidance CMTA . Data diperoleh dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI tahun 2007 - 2010. Hasil penelitian belum dapat membuktikan bahwa agresivitas pelaporan keuangan sebelum perubahan tarif lebih kecil daripada sesudah perubahan dan agresivitas pajak sebelum perubahan tarif lebih besar daripada sesudah perubahan. Penelitian ini dapat membuktikan terdapat hubungan positif antara agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak. Studi ini juga dapat membuktikan bahwa perubahan tarif pajak memperlemah pengaruh agresivitas pelaporan keuangan terhadap agresivitas pajak, namun hubungan sebaliknya tidak dapat dibuktikan. ......This study aims to analyze the impact of tax rate changes on the relation between financial reporting aggressiveness and tax aggressiveness. This study uses tax avoidance measurements Book Tax Difference BTD, Abnormal Permanent Difference DTAX , Abnormal Book Tax Difference BTD, and Composite Measure of Tax Avoidance CMTA . The data were obtained from companies listed in the Indonesia Stock Exchange IDX in 2007 2010. The results have not been able to prove that the financial reporting aggressiveness before the tariff change is less than after the change and tax aggressiveness before the tariff change is greater than after the change. This study can prove there is a positive relationship between financial reporting aggressiveness and tax aggressiveness. This study can also prove that changes in tax rates weaken the effect of financial reporting aggressiveness on tax aggressiveness, but the opposite relationship can not be proven.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis masalah perpajakan sebuah perusahaan multinasional dengan jenis usaha toll manufacturing business model, yakni PT XYZ yang berkedudukan di Indonesia. PT XYZ mengadapi dua risiko perpajakan yang merupakan bagian dari masalah perpajakan, yang diantaranya adalah transfer pricing dan perlakuan pajak pertambahan nilai. Risiko dari transfer pricing diakibatkan oleh transaksi kepada pihak afiliasi dan risiko dari pajak pertambahan nilai diakibatkan oleh apakah fasilitas PPN berupa kawasan berikat telah secara efektif digunakan oleh PT XYZ. Penelitian ini merupakan analisis lebih lanjut atas permasalahan perpajakan yang dimiliki oleh PT XYZ. Manajemen perpajakan semestinya dapat menjadi jawaban untuk memitigasi permasalahan pajak di PT XYZ sebagaimana yang telah dikemukakan dalam SPHP. Manajemen perpajakan secara khusus memiliki peranan dalam memitigasi risiko pajak ketika menghadapi proses pemeriksaan pajak. Penelitian ini merekomendasikan PT XYZ untuk mengoptimalkan fungsi dari manajemen perpajakan yang dimilikinya sehingga dapat meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan karena koreksi fiskal saat proses pemeriksaan pajak. ......This undergraduate thesis is about the analysis of the taxation problems in one of the multinational companies, named PT XYZ that implements toll manufacturing model as its business type. PT XYZ faces two taxation risks, which are related to transfer pricing and value added tax (VAT). The risk in transfer pricing is arised by the affiliated party transaction while the risk in value added tax arised by how effective the company using the facility of VAT in the bonded zone. This study is the further analysis of taxation problems of PT XYZ. Taxation management should be the answer to mitigate all taxation problems in PT XYZ as depicted in the notifaction of tax audit findings. Taxation management is specifically being conducted in mitigate the taxation risks when facing the tax audit. This research recommends PT XYZ to optimize the function of their taxation management so that minimize the amount of tax paid to fiscal correction in tax audit process.

Abstrak :
ABSTRACT
Sengketa pajak penghasilan badan PT. ABC tahun 2014 yang hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian pada tahap banding merupakan hasil dari pemeriksaan DJP yang mengakibatkan perbedaan atas jumlah pajak yang lebih bayar yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut tidak diterima oleh PT. ABC yang kemudian melayangkan keberatan yang akhirnya juga ditolak seluruhnya oleh DJP lalu merasa tidak puas PT. ABC mengajukan banding ke pengadilan pajak yang hingga saat ini masih berlangsung. Sengketa yang terjadi disebabkan oleh koreksi atas harga pokok penghasilan yang dilakukan oleh keduanya memiliki cara yang berbeda terkait perhitungan harga pokok tersebut dimana PT.ABC menggunakan metode full costing sebagai dasar perhitungan, sedangkan DJP menggunakan metode cost plus sebagai dasar perhitungan harga wajar dari harga pokok penjualan milik PT.ABC yang sesuai dengan peraturan PER 32/PJ/2011.  Atas kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi wajib pajak agar lebih memperhatikan kewajiban pajak yang harus dipenuhinya. The 2014 PT. ABC corporate tax dispute which is still in the process of being resolved at the appeal stage is the result of the DJPs inspection which results in a difference in the amount of overpayment tax which then the results of the inspection are not received by PT. ABC, and finally the DJP was completely rejected, and felt dissatisfied with PT. ABC filing an appeal to the tax court which is still ongoing. Disputes that occur due to correction of cost of income made by both parties have different ways related to the calculation of the cost of good sold where PT. ABC used the full costing method as the basis for calculation, while DJP used the cost plus method as a basis for calculating the fair price of the cost of good sold owned by PT.ABC in accordance with regulations PER 32/PJ/ 2011. This case is expected to be a lesson for taxpayers to pay more attention to tax obligations that must be fulfilled.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemeriksaan pajak atas harga transfer dalam pelepasan kendaraan bekas yang dilakukan PT. XYZ kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Adapun pelepasan kendaraan bekas tersebut dilakukan melalui anak-anak perusahaan PT. XYZ, yaitu PT. ABC yang bergerak pada bidang jasa pelelangan kendaraan dan PT. BCD yang bergerak pada bidang jual beli kendaraan bekas. Pelepasan kepada PT. ABC dilakukan dengan skema titip lelang, dan pelepasan kepada PT. BCD dengan skema penjualan langsung. Atas penetapan harga dalam skema pelepasan kendaraan bekas dalam hubungan istimewa tersebut, pemeriksa melakukan pengujian untuk menentukan kewajaran harga. Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan pada pengujian yang dilakukan, harga transfer yang ditetapkan dalam pelepasan kendaraan bekas terlalu rendah. Pemeriksa melakukan koreksi atas penetapan harga transfer tersebut dengan mendasarkan kepada harga pasar wajar yang tercantum dalam majalah otomotif dan situs jual beli online kendaraan bekas. Sesuai dengan OECD Guidelines 2010, didalam pengujian harga transfer, penentuan harga pembanding yang tepat adalah hal yang sangat penting dan krusial. Penentuan harga pembanding tersebut harus didasarkan atas analisis kesebandingan atas aspek-aspek yang dapat menilai persamaan dan perbedaan antara transaksi yang diuji dan data pembanding. Adapun perbedaan-perbedaan yang ada dapat dijadikan dasar dalam penyesuaian atas harga pembanding. Pada kasus pemeriksaan pajak atas PT. XYZ, Pemeriksa Pajak belum secara memadai menilai kesebandingan yang ada antara transaksi yang diuji dan data pembanding. Perbedaan yang ada antara transaksi yang diuji dan data pembanding belum terakomodasi dalam harga pembanding yang ditetapkan pemeriksa pajak. Sehingga koreksi yang dilakukan atas harga transfer yang ditetapkan oleh PT. XYZ kepada anak-anak perusahaannya tidak berdasarkan harga pembanding yang sesuai.

---

This study aims to analyze the transfer pricing tax audit process in the case of the used vehicles disposal owned by PT. XYZ to the related parties. The disposal of used vehicles is carried out through subsidiaries of PT. XYZ, namely PT. ABC, which is engaged in auction services and PT. BCD is engaged in used vehicle dealer. The disposal of used vehicles to PT. ABC was carried out with the auction scheme, and the the disposal of used vehicles to PT. BCD was carried out with with direct sales scheme. The Tax Auditor tested the pricing of the two affiliate transaction schemes to test the fairness of the transaction. Based on the tests carried out, Tax auditor  assumed that the transfer prices specified in the disposal of used vehicles were too low when compared to the fair market prices listed in automotive magazines and online sites, so that corrections to the transfer pricing was made. In accordance with OECD Guideline 2010 in the process of testing of transfer pricing, determining the right price comparison is very important and crucial.  Determination of the comparison price must be based on comparative analysis of aspects that may assess the similarities and differences between the tested transaction and comparative data. The differences obtained can be used as a basis for adjustments to the comparison price. In the case of tax audit of PT. XYZ, the Tax Auditor had not adequately assessed the comparability between the tested transactions and comparative data. The differences that existed between the tested transaction and comparative data have not been accommodated in the comparison price set by the Tax Auditior. So that the corrections made on the transfer pricing set by PT. XYZ to its subsidiaries was not based on the appropriate comparison price.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis manfaat keikutsertaan Indonesia dalam rencana aksi Base Erosion Profit Shifting (BEPS) nomor 15 Multilateral Instrument on Tax Treaty /MLI) yang mencakup mengenai latar belakang bergabungnya Indonesia dalam MLI, manfaat posisi Indonesia dalam MLI, implikasi MLI terhadap Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia yang berlaku saat ini dan juga kecukupan posisi Indonesia di MLI dalam kaitannya untuk menangkal praktik BEPS. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Indonesia bergabung dalam MLI adalah wujud komitmen Indonesia sebagai anggota G-20, langkah efisien untuk menerapkan rencana aksi BEPS yang terkait dengan P3B, memperbaiki ketentuan penyalahgunaan P3B dengan memasukkan ketentuan anti avoidance rule berupa Principle Purpose Test (PPT) dan juga memperbaiki ketentuan P3B Indonesia yang dicakup dalam MLI dengan rekomendasi MLI. Dengan menandatangani naskah MLI, maka P3B Indonesia yang tercakup dalam MLI akan dimodifikasi dengan rekomendasi MLI dengan cara mengganti atau menambahkan ketentuan P3B Indonesia yang berlaku saat ini. Posisi Indonesia dalam MLI dinilai cukup ekstensif jika dibandingkan dengan negara lain sehingga dianggap relatif optimal untuk menangkal praktik BEPS di Indonesia melalui jalur P3B. Namun demikian, diperlukan perubahan ketentuan domestik agar dapat MLI diimplementasikan secara maksimal.

---

This study aims to analyze the benefits of Indonesias participation in the Base Erosion Profit Shifting (BEPS) action plan 15 (Multilateral Instrument on Tax Treaty/MLI) which covers the rationals of Indonesias joining the MLI, the benefits of Indonesias position in the MLI, MLIs implications for the current Indonesias Double Tax Avoidance Agreement (DTA) and also the adequacy of Indonesias position at the MLI in relation to counter the practice of Base Erosion Profit Shifting (BEPS). The method used in this study is descriptive qualitative with qualitative data analysis techniques. Indonesia joined MLI as a manifestation of Indonesias commitment as a member of the G-20, an efficient way to implement BEPS action plans related to DTA, avoiding improper use of DTA by including the provisions of the Anti-Avoidance rule in the form of Principle Purpose Test (PPT) and also improving the current Indonesian DTA which covered in MLI with MLI recommendations. By signing the MLI, the Indonesian DTA covered in MLI will be modified by the MLI recommendation by replacing or adding to the current Indonesian DTA provisions. Indonesias position in MLI is considered quite extensive when compared to other countries, so it is considered relatively optimal to counter the BEPS practice in Indonesia in the context of DTA. However, changes in domestic regulations are needed for MLI can be well-implemented.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai evaluasi kepatuhan perpajakan PT TMU dari tahun 2015 sampai 2017. Evaluasi dilakukan karena PT TMU sebagai wajib pajak dihadapkan pada risiko perpajakan yang kemungkinan timbul pada masa yang akan datang dari pemenuhan kewajiban perpajakan pada periode sebelumnya. PT TMU harus mempersiapkan diri untuk menghadapi risiko tersebut. Evaluasi dilaksanakan dengan menganalisa dokumen perpajakan PT TMU dan proses bisnis PT TMU. Analisa dilakukan secara metode kualitatif dengan membandingkan dokumen Perpajakan PT TMU dengan Undang-Undang Perpajakan. Proses bisnis dianalisa melalui wawancara pemilik usaha dibandingkan dengan teori manajemen. Skripsi ini juga menganalisa mengenai penerapan akuntansi pajak yang sudah dilakukan oleh PT TMU. Skripsi ini menyajikan sejauh mana kepatuhan perpajakan yang sudah dilakukan oleh PT TMU dan proses bisnis yang terjadi di PT TMU melalui analisa struktur manajemen perusahaan.  Hasil dari skripsi ini menemukan bahwa PT TMU belum mematuhi peraturan perpajakan. PT TMU juga masih memiliki kesalahan dalam penerapan akuntansi pajak. Proses bisnis PT TMU juga menyebabkan risiko perpajakan PT TMU di masa yang akan datang. Saran penulis terhadap PT TMU adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang lebih matang dan melakukan restrukturisasi manajemen PT TMU terkait fungsi perpajakan.

---

ABSTRACT
This study discusses the evaluation of tax compliance of PT TMU from 2015 to 2017. The evaluation was carried out because PT TMU as a taxpayer was faced with taxation risks that might arise in the future from fulfilling tax obligations in the previous period. PT TMU must prepare to face these risks. The evaluation was carried out by analyzing PT TMUs tax documents and PT TMUs business processes. The analysis is carried out using a qualitative method by comparing PT TMUs Taxation documents with the Taxation Law. Business processes are analyzed through business owner interviews compared to management theory. This study also analyzes the application of tax accounting that has been carried out by PT TMU. This study will present the extent to which the tax compliance that has been done by PT TMU and the business processes that have taken place at PT TMU through analysis of the companys management structure. The results of this thesis state that PT TMU did not fully complied with the tax regulations. PT TMU also still has mistakes in applying tax accounting. PT TMUs business process also causes the tax risk of PT TMU in the future. The author's advice on PT TMU is to do more good tax planning and restructure PT TMU's management which related to tax function.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisa strategi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua mengelola kepatuhan dari wajib pajak terdaftar dan melihat peranan Akuntan Publik terkait kepatuhan pajak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa co-operative compliance strategy adalah cara yang paling sesuai dalam mengelola kepatuhan pajak, namun butuh beberapa perubahan mengingat kegiatan yang dijalankan masih belum efektif meskipun sudah positif dalam mengelola kepatuhan pajak dan penerimaan pajak; dan dari sisi Akuntan Publik agar terus mempertahankan kualitas kinerja serta independensinya agar dapat memberikan opini yang sesuai mengingat pentingnya opini Akuntan Publik bagi kepatuhan pajak.

---

The focus of this study is to analyze the strategy used by the Tax Office of the Large Taxpayers II in managing tax compliance of Large Taxpayers and knowing the role of Public Accountant related to the tax compliance. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study conclude that co-operative compliance strategy is the most appropriate strategy to manage the compliance of Large Taxpayers but still need changes since we know that it has not been effective, even it has a positive impact on the tax compliance and tax-revenue; And from the Public Accountant to keep on developing the quality of performance and independence in order to provide opinions that really describe the condition of a company.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Book Tax Difference terhadap pertumbuhan laba perusahaan. Book Tax Differencs dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan permanen dan perbedaan temporer yang diuji bersamaan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 176 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2012. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa perbedaan temporer memiliki hubungan negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan, perbedaan permanen memiliki hubungan positif signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan, serta book tax difference memiliki hubungan negatif signifikan terhadap pertumbuhan laba.

---

This study aims to examine the influence of Book-Tax Difference on companies earnings growth. Book-Tax Differences in this study devides into two types, which are permanent differences and temporer differences. Both of them examined to know about the influences on earnings growth. This study used 44 manufacturing companies listed at Indonesia Stock Exchange from 2009 to 2012 as the sample. The result showed that negative differences has negative no significant affect on earnings growth. On the other hand, permanent differences has positive significantly affect on earning growth, and also book tax difference has negative significantly affect on earnings growth.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013: yang ditinjau dari aspek keadilan, kepastian pajak, kemudahan, serta efisien dan ekonomis. Penelitian ini dilakukan terhadap sektor UMKM yang berdomisili di Pulau Jawa dengan total responden sebanyak 88 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum tingkat persetujuan responden atas aspek keadilan, kepastian, kemudahan, serta efisien dan ekonomis adalah sebesar 50% yang menunjukkan bahwa peraturan ini sudah cukup mengandung keempat aspek tersebut. Namun, walaupun demikian minimnya sosialiasi membuat beberapa responden masih belum mengetahui peraturan terbaru ini. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi lebih banyak lagi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak

---

ABSTRACT
The main purpose of this research is to analyze Small Medium Enterprises? Perception related to the publication of Government Law No. 46, 2013: from equality, certainty, convenience, and efficient and economic aspects. The respondents of this research come from Java Island with total 88 respondents. In this research, the qualitative descriptive method is applied. According to the research conducted, It can be concluded that the SME?s has perception that this regulation is quite equal, certain, convenience, and efficient and economic. However, because of lack of socialization, some of the respondents do not know about this regulation. Therefore, government should take action by doing more socialization in order to increase society knowledge and awareness related to this regulation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara agresivitas pajak, proporsi Komisaris Independen, dan kebijakan hutang perusahaan pada perusahaan manufaktur BEI tahun 2008 - 2013 sengan total observasi 640 perusahaan-tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara agresivitas pajak dan hutang pada FEM pertama dan kedua. Hasil juga menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara proporsi Komisaris Independen dan hutang perusahaan. Adapun proporsi Komisaris Independen sebagai pemoderasi hubungan negatif antara agresivitas pajak dan hutang memiliki hasil yang beragam di ketiga FEM. Pada proksi pertama dan kedua terdapat moderasi memperlemah hubungan positif dan hubungan negatif secara berurutan, dan tidak ada hubungan yang signifikan pada proksi ketiga. ...... The focus of this study is the correlation between corporate tax aggressiveness, proportion of independent commissioners, and corporate debt policy with 640 firm-year observations. The result of this research is there is a negative correlation between tax aggressiveness and debt policy for two of three fixed-effect models used in this hypotheses. For the proportion independent commissioners there is no significant correlation between it and debt policy. The proportion of independent commissioners as moderating variable has various results across three proxies used for tax aggressiveness. The first and second proxy result a weakening of positive and negative correlation from independent commissioner repeatedly, and the third one does not show significant result for the moderating variable.