Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis biaya minimal bagi pasien pecandu opioidayang menjalani perawatan di RSKO Jakarta antara terapi rumatan methadonedengan rehabilitasi berdasarkan persepsi pasien pecandu opioida yang masih aktifmenjalani kedua perawatan saat penelitian ini dilakukan. Penelitian ini merupakanpenelitian evaluasi ekonomi yang bersifat deskriptif analitik dengan melakukanstudi perbandingan antara terapi rumatan methadone dengan rehabilitasi melaluipendekatan retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: komponen biayalangsung terapi rumatan methadone dan rehabilitasi adalah biaya rawatjalan/rawat inap, biaya obat, biaya pemeriksaan laboratorium, dan biayakonsultasi dokter; komponen biaya tidak langsung terapi rumatan methadone danrehabilitasi adalah biaya transportasi (pasien dan keluarga pasien), biaya konsumsi(pasien dan keluarga pasien), dan biaya penghasilan (pasien) yang hilang selamamenjalani perawatan;biaya total terapi rumatan methadone untuk 17 orang pasientahun 2011 dan tahun 2012 yang berhasil mencapai output 180 hari bebas opioidaadalah Rp. 226.635.306,- dengan unit cost Rp.13.331.489,-; biaya totalrehabilitasi untuk 17 orang pasien tahun 2011 dan tahun 2012 yang berhasilmencapai output 180 hari bebas opioida adalah Rp. 468.018.638,- dengan unitcost Rp.27.530.508,- ; sehingga dapat disimpulkan biaya terapi rumatanmethadone lebih efisien dibandingkan biaya rehabilitasi, yaitu rasio biayarehabilitasi 2 kali lebih besar dibandingkan biaya terapi rumatan methadoneberdasarkan persepsi pasien dengan output/keluarannya adalah pasienpenyalahguna opioida yang mampu mempertahankan abstinensia terhadap opioidaselama 180 hari. Dengan demikian peneliti menyarankan kepada pihak RSKOJakarta untuk lebih meningkatkan promosi kesehatan dan edukasi tentang terapi

---

ABSTRACTThis thesis discusses the minimal cost analysis for patients undergoing treatmentopioid aaddicts in Drug Dependency Hospital Jakarta (RSKO Jakarta) amongmethadone maintenance therapy with rehabilitation based on patient perceptionopioida addict who still actively undergoing both treatment while this researchwas conducted. This study is an economic evaluation that is descriptive analyticstudy comparison between methadone maintenance therapy with rehabilitationthrough a retrospective approach. The results showed that: the direct costcomponent of methadone maintenance therapy and rehabilitation is the cost ofoutpatient/inpatient care, drug costs, laboratory costs, and the cost of consulting adoctor; component of indirect cost sof methadone maintenance therapy andrehabilitation is the cost of transportation (for the patient and the patient's family),the cost of consumption (for the patient and the patient’s family), and cost ofrevenue(for patients) were lost during treatment (opportunity cost); total cost ofmethadone maintenance therapy for 17 patients in 2011 and in 2012 for outputreached 180 days off reeopioida is Rp. 226.635.306,- with a unit costRp.13.331.489,- ; total cost of rehabilitation for 17 patients in 2011 and in 2012for the output reached 180 days off reeopioida is Rp. 468.018.638,- with a unitcost Rp.27.530.508,- ; thus it can be concluded methadone maintenance therapy ismore cost efficient than the cost of rehabilitation; the rehabilitation cost ratio of 2times greater than the cost of methadone maintenance therapy based on thepatient's perception of the output is opioida abusers patients who maintainedabstinence for opioida for 180days. Thus researchers suggest to the RSKO Jakartato further enhance health promotion and education about methadone maintenancetreatment for opioid addicts and families will choose treatment for dependenceopioida."

"Besarnya proporsi pegawai perempuan dengan status menikah yang bekerja di puskesmas Padasuka menghadapi tekanan dari berbagai aspek sehingga menimbulkan beberapa masalah dalam kinerja pegawai. Penelitian bertujuan mengidentifikasi kinerja pegawai perempuan menikah yang mempunyai anak dipengaruhi oleh konflik peran ganda dan stres kerja. Jenis penelitiannya kuantitatif dan kualitatif, teknik pengumpulan data primer dan sekunder pada bulan april-mei 2014. Sumber informasi 11 orang. Hasil penelitian didapatkan informan mengalami konflik ringan pekerjaan–keluarga 36,4% dan keluarga-pekerjaan 27,3%, mengalami stres kerja ringan yang berasal dari pekerjaan 36,4% dan luar pekerjaan 27,3% sehingga menyebabkan kinerja menjadi rendah. Diharapkan pimpinan melibatkan pegawai dalam mengambil strategi untuk mengatasi konflik ini.

---

The magnitude proportion of women employees with the status married who work in health centers Padasuka face pressure from various aspects, giving rise to some problems in the performance of employees. The research aims to identify the performance of employees married who have children affected by the conflict and the dual role of work stress. Types of quantitative and qualitative research, techniques of primary and secondary data collection in April-May 2014. Sources of information from 11 people. The results showed the informant suffered a mild work-family conflict by 36.4% and 27.3% family-work, light work stress stemming from work 36.4% and 27.3% outside of work, causing the performance to be low. It is expected that leaders engage employees in taking the strategy to resolve this conflict."

"ABSTRAKPenelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan program peningkatan penggunaan jamban sehat di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kramat Jati tahun 2014. Konsep yang digunakan adalah kerangka kerja Laverack (2000) dan data dikumpulkan dengan kuesioner rumah tangga dan wawancara mendalam. Temuan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan program puskesmas merujuk pada tujuan dan prioritas Suku Dinas Kesehatan.
2. Belum ada keselarasan antara pelaksanaan program dengan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan program, puskesmas kecamatan hanya memiliki dua sanitarian sedangkan idealnya terdapat 5 orang.
4. Belum terdapat peraturan tentang pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
5. Baru 37% responden rumah tangga mengikuti 1 kali pemicuan STBM.
6. Ketua RT mendukung penggunaan jamban sehat namun rencana pembuatan septic tankbelum terlaksana.
7. Hingga saat ini. pencapaian penggunaan jamban sehat puskesmas adalah 73.92% masih jauh dari target Suku Dinas Keshatan (100%).

Saran peneliti adalah dalam melakukan program STBM harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, Suku Dinas Kesehatan agar menyusun kebijakan operasional dari peraturan STBM, dan meresmikan tim kerja masyarakat menjadi tim kerja khusus sesuai peraturan menteri kesehatan.

---

ABSTRACTThis study identified and analyzed the implementation of healthy latrine usage at Kecamatan Kramat Jati,2014. Laverack theory was used to build the conceptual work and data was collected through questionnaire to households and in-depth interview to the health center staff. The findings were

1. The program?s objectives of the health center referred to the vision and mission of the Sub District Health Office.
2. The program implementation is yet to be aligned with the community empowerment.
3. Health center only has two sanitarians whereas ideally has 5 sanitarians.
4. There is no operational regulation for the STBM program.
5. Only 37% respondents attended the trigger activities which was only once.
6. The formal head of RT support the healthy latrine usage but septic tank was not built so far.
7. Target of healthy latrine usage in health center is 73,92%, which is still so far from sub district health office target.

Recommendations given in implementing CLTS program should be adjusted with community characteristics,Sub District Health Office should arrange operational regulationsof CLTS programs, andformalizethe community workingteambecomesa specialteamwork according to the rulesof health minister."

"Rumah sakit adalah suatu institusi penyelenggara pelayanan kesehatan yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kuratif serta menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap serta perawatan dirumah, untuk menjadikan unit rawat jalan yang sesuai visi dan misi Rumah Sakit, diperlukan kinerja rumah sakit yang baik yang akan menuntun pada suatu kerangka kerja strategis yang tepat dan dapat memicu keunggulan berkompetisi secara sehat di era globalisasi ini, sehubungan dengan hal tersebut rumah sakit harus dapat memberikan perhatian yang memadai untuk beberapa komponen utama rumah sakit. Penelitian ini ingin menganalisis kinerja pelayanan unit rawat jalan. Penelitian ini adalah penelitian gabungan antara kuantitatif dan kualitatif dengan desain cross sectional, penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Posisi skor kinerja pelayanan unit rawat jalan RS St Carolus Summarecon Serpong ditinjau dari kriteria Malcolm Baldrige 2018 berada pada skor 552 dalam jenjang predikat 'Good Performance' dengan tingkat kinerja 'Average'. Kinerja pelayanan unit rawat jalan RS St Carolus Summarecon Serpong dapat mengembangkan kesempatan untuk perbaikan pada kriteria Kepemimpinan, fokus pada staf dan hasil kinerja organisasi.

---

The hospital is an institution of health service provider which is an integral part of the health service system that provides curative services as well as providing outpatient and inpatient services as well as home care, to make the outpatient unit in accordance with the vision and mission of the hospital, both of which will lead to an appropriate strategic framework and can lead to a healthy competitive advantage in this era of globalization, in which case hospitals should be able to give adequate attention to some of the key components of the organization.

This study wanted to analyze the performance of outpatient service unit. This research is a combination of quantitative and qualitative research with cross sectional design, qualitative research is conducted by in depth interviews with key informants.

The result of the research shows that the position score of outpatient service of St Carolus Summarecon Serpong Hospital in terms of the criteria ofMalcolm Baldrige 2018 is at score 552 in Good Performance with Average performance level.Outpatient services St Carolus Summarecon Serpong Hospital can develop opportunities for improvement on leadership criteria, staff focus and organizational performance outcomes. "

"RS Abdi Waluyo adalah sebuah RS tipe C di Jakarta Pusat. Berdasarkan data rumah sakit tahun 2023, rasio pengambilan resep di farmasi rawat jalan mengalami penurunan dari 84% (Januari) ke 61% (September). Fokus penelitian ini terutama pada keluhan lamanya menunggu obat hingga 1-4 jam, terutama bagi pasien asuransi yang mendapatkan obat racikan. Terlebih lagi pada pre-survey terkesan adanya inefisiensi proses, adanya alur yang berulang karena staff perlu menginput obat pesanan berulang kali. Peneliti melakukan penelitian dengan business process improvement (BPI) untuk memperoleh gambaran proses bisnis, mengidentifikasi permasalahan, merumuskan langkah perbaikan, dan menilai implementasi dari intervensi perbaikan yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian mixed method di mana penelitian kualitatif dilakukan sesuai 5 fase BPI yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, Control (DMAIC). Adapun informa Informan dalam penelitian ini, adalah: Direktur Medik, Kepala Penunjang Medik, Kepala Unit Rawat Jalan, Kepala Farmasi. Sementara penelitian kuantitatif dilakukan terhadap seluruh resep pasien asuransi rawat jalan di RS Abdi Waluyo di bulan November 2023, sebelum dan sesudah implementasi intervensi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses bisnis farmasi rawat jalan dan memberikan masukan perbaikan yang berarti bagi manajemen rumah sakit dalam meningkatkan efisiensi pelayanan farmasi rawat jalan.

---

Abdi Waluyo Hospital is a type C hospital in Central Jakarta. Based on hospital data in 2023, the ratio of prescriptions taken at outpatient pharmacy has decreased from 84% (January) to 61% (September). The focus of this research is mainly on complaints regarding the long wait for medications, up to 1-4 hours, especially for insurance patients who receive compounded medications. Moreover, the pre-survey showed that there were inefficient processes associated with some were repetitive steps done by the staffs, e.g. when inputting orders to the hospital information system. This research was conducted using business process improvement (BPI) method to obtain an overview of business processes, identify problems, formulate improvement steps, and assess the implementation of the performed interventions. This is a mixed method research where qualitative study was carried out adhering to the 5 phases of BPI, namely Define, Measure, Analyze, Improve, Control (DMAIC). The informants involved were: Medical Director, Head of Medical Support, Head of Outpatient Unit, Head of Pharmacy. Meanwhile, quantitative study was conducted on all insurance outpatient prescriptions at Abdi Waluyo in November 2023, before and after the intervention. The results of this research will provide a deeper understanding on outpatient pharmacy business processes and provide meaningful input for improvements for hospital management in increasing the efficiency of outpatient pharmacy services."

"ABSTRAKInsentif merupakan salah satu hal yang penting dalam meningkatkanproduktivitas kerja karyawan. Masalah besaran, keadilan, memenuhi kebutuhandan ketepatan waktu dalam pembagian insentif masih menjadi masalah dan seringdiabaikan oleh pimpinan sebuah organisasi, hal ini akan nmenimbulkan kinerjayang buruk dari karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubunganantara insentif dengan kinerja berdasarkan indikator kualitas kerja dankedisiplinan di ruang rawat inap RSUD Lakipadada tahun 2011. Penelitian iniadalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional kepada perawat denganbesar sampel 105 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkankuesioner dan melakukan observasi langsung. Analisis dilakukan secara univariatdan bivariat menggunakan uji statistik Chi Square. Hasil penelitian menunjukkaninsentif berdasarkan besaran dilihat dari tambahan penghasilan 63,8% respondenmendapat Rp 200.000/bulan serta jasa pelayanan 33,3% responden mendapatantara Rp 100.000-Rp 300.000/bulan. Insentif berdasarkan keadilan dalampembagiannya terhadap karyawan tergolong belum adil (49,5 %), berdasarkanmemenuhi kebutuhan tergolong belum memenuhi kebutuhan (47,6 %) danberdasarkan ketepatan waktu sudah tepat waktu (61,0 %). Terdapat hubunganantara besaran insentif baik tambahan penghasilan dan jasa pelayanan dengankedisiplinan perawat. sebagai saran untuk RSUD Lakipadada agar lebihmemperlebihkan pemberian insentif dari segi besaran dan keadilan dengan tidakmengabaikan indikator lainnya karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadapkinerja perawat.

---

ABSTRACTIncentive is one of important thing in improving productivity ofemployee?s working. Regarding to magnitude, fairness, fulfillment of need, andtimely of given incentive are still becoming problem and often ignored byleadership of an organization, it will cause poor performance of employee. Thisstudy aims to find out relationship between incentive and performance based onindicator of working quality and discipline in inpatient unit of RSUD lakipadadayear 2011. It is a quantitative research using cross sectional design to nurses withamount of samples are 105 people. Data was collected by giving a questionnaireand carrying out direct observation, and analyzed by univariate and bivariateanalysis using Chi Square Test. Study result shows that incentive based on:magnitude noted from additional income 63,8% respondents receivedRp.200.000/month and services 33,3% respondents received between Rp.100.00-Rp 300.000/month. Fairness in distribusion to employee is unfairness (49,5%),fulfillment of need does not fulfill (47,6%) and timely has been accurate (61,0%).There are relationship between magnitude of incentive and discipline of nurse andfairness and working quality of nurse. Suggestion to RSUD Lakipadada is toincrease an incentive giving in the side of magnitude and fairness by not ignoringanother indicators because it highly influences nursing performance.;"

"Skripsi ini membahas tentang analisis kesesuaian kebijakan dan prosedur mutu pelayanan Laboratorium Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan standar akreditasi laboratorium kesehatan tahun 2011. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian kebijakan dan prosedur mutu pelayanan Laboratorium Departemen Parasitologi dengan standar akreditasi laboratorium kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode obeservasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen, dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dan prosedur mutu pelayanan Laboratorium Departemen Parasitologi belum sesuai dengan standar akreditasi laboratorium kesehatan karena ada prosedur yang memperoleh nilai dibawah standar.

---

This paper discuss about analysis suitability policy and procedure quality service from Laboratory of Department Parasitology Faculty of Medicine University of Indonesia with standard accreditation health laboratory. The research that used was qualitative with observation method, in dept interview and document study, with number of source about 7 peoples. The result from research indicate that policy and procedure quality treatment from Laboratory of Department Parasitology unsuitable with standard accreditation health laboratory because there are some prosedure that below standard"

"Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat standar pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Haji Jakarta Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Desain penelitian adalah studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder Rumah Sakit Haji Jakarta tahun 2011.Hasil penelitian mendapatkan bahwa pelayanan rawat inap Rumah Sakit Haji Jakarta sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dimaksud. Sepuluh (10) indikator yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah\ Sakit terdapat 3 (tiga) indikator yang belum sesuai yaitu indikator : Pemberi pelayanan di rawat inap, Jam visite dokter spesialis, Angka kematian pasien lebih dari 48 jam.Kesimpulannya adalah rawat inap Rumah Sakit Haji Jakarta masih perlu meningkatkan diri sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.This study explains about the standard level of inpatient services at the Haji Jakarta hospital in 2011 based on the Regulation of the Minister of Health of Indonesia Number: 129/Menkes/SK/II/2008 about the Hospital Minimum Service Standards and Regulation of the Minister of Health of Indonesia Number: 340/MENKES/PER / III/2010 of Hospital Classification. The study design is a case study. The data used are secondary data of Haji Jakarta Hospital in 2011.

This study found that inpatient services Haji Jakarta hospital is in conformity with the Regulation referred of the Minister of Health. Ten (10) indicators that are based on the Regulation of the Minister of Health of Indonesia Number: 129/Menkes/SK/II/2008 on Standard Minimum Service Hospital, there are 3 (three) indicators which are not appropriate indicators: care giving in inpatient, time of specialist visite, the patient mortality rate of more than 48 hours.

The conclusion is inpatient services at the Haji Jakarta hospital still needs to improve itself in accordance with standards established by the government."

"Tesis ini membahas Implementasi Kebijakan Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan di Bidang Kesehatan. Dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan diperlukan berbagai upaya melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satu upaya yang ditempuh Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan pelatihan, serta kualitas tenaga kesehatan yang dihasilkannya adalah menerapkan standar dan melaksanakan akreditasi dan sertifikasi terhadap institusi pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.Implementasi kebijakan akreditasi dan sertifikasi pelatihan di bidang kesehatan telah dilakukan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725 Tahun 2003, akan tetapi masih banyaknya pelatihan di bidang kesehatan yang tidak terakreditasi disebabkan karena berbagai hal. Desain penelitian ini adalah kualitatif eksplanatoris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan di Bidang Kesehatan, antara lain: kurangnya kompetensi para pelaksana kebijakan dari unit penyelenggara pelatihan dan unit program dan lebih meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Disarankan kepada pihak yang berwenang untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam implementasi kebijakan akreditasi dan sertifikasi pelatihan di bidang kesehatan serta membuat usulan kepada pemerintah untuk meningkatkan kebijakan tingkat Keputusan Menteri menjadi Peraturan Pemerintah.

---

This thesis discusses the implementation of Training Certification and Accreditation Policy in the Health Sector. In order to improve the quality, professionalism and competence of health personnel required numerous attempts through education and training. One of the efforts taken by the Ministry of Health in order to improve the quality of education and training institutions, and the resulting quality of health workers is to apply and implement the standards of accreditation and certification of education and training institutions in the health sector.

Implementation of policies of accreditation and certification training in the health sector have been carried out based on the Decree of the Minister of Health No. 725 of 2003, but still much training in the health field that is not accredited due to various things. The design of this study is qualitative explanatory.

The results showed that there are still weaknesses in the implementation of the Accreditation and Certification Training in the Field of Health, among others: competence of the executive policy of the unit operator and unit training programs are still lacking and further improve coordination between central and local governments. Advised to authorities to be improvements in policy implementation accreditation training and certification in health and make a proposal to the government to improve policy level ministerial decision shall become government regulation."