Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 220 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rakhmad Priasmoro
Abstrak :
ABSTRAK Pemerintah Indonesia telah mensubsidi penggunaan LPG untuk rumah tangga semenjak tahun 2007. Subsidi diberikan sebagai insentif agar rumah tangga mau mengalihkan penggunaan minyak tanah ke LPG. Meningkatnya beban subsidi kepada anggaran negara membuat pemerintah mengusulkan pengurangan subsidi sebagai salah satu arah kebijakan di sektor energi. Makalah ini menginvestigasi efek dari perubahan harga LPG dan pendapatan rumah tangga terhadap konsumsi LPG rumah tangga dengan menggunakan model elastisitas konstan. Menggunakan data SUSENAS 2015, hasil estimasi mengindikasikan karakteristik konsumsi LPG rumah tangga yang bersifat inelastic terhadap perubahan harga dan pendapatan dimana besaran elastisitas harga lebih besar daripada elastisitas pendapatan. Karakteristik yang inelastic tersebut mengindikasikan bahwa LPG dianggap sebagai necessity good oleh rumah tangga Indonesia. selanjutnya paper ini juga meneukan bahwa permintaan LPG oleh rumah tangga desa lebih sensitive terhadap harga dan pendapatan dibanding dengan rumah tangga perkotaan. Hasil estimasi juga memperlihatkan bahwa rumah tangga berpenghasilan rendah lebih sensitif terhadap perubahan harga dan pendapatan dibandingkan dengan  rumah tangga berpenghasilan tinggi. Hasil pembahasan makalah menyimpulkan bahwa pemerintah harus menyediakan bantuan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memproteksi level konsumsi LPG mereka jika pemerintah ingin menjalankan kebijakan rasionalisasi harga dan subsidi LPG.
ABSTRACT The Government of Indonesia has been subsidizing Liquefied Petroleum Gas (LPG) for households since 2007. The subsidy is given as an incentive to households to convert their use of kerosene into LPG. The increasing burden of LPG subsidy on state budget compels the government to propose subsidy reduction as their policy direction in the energy sector. This paper investigated the effects of the changes in LPG prices and household income on household LPG consumption using constant elasticity demand model. Utilizing 2015 Indonesia National Socioeconomic Survey (SUSENAS) data, the estimated results suggest an inelastic characteristic of Indonesian households LPG consumption toward the change in LPG prices and households income where the magnitude of price elasticity is higher than income elasticity. The inelastic income elasticity characteristic suggests that LPG is considered as a necessity good by Indonesian households. Moreover, we found that the demand for LPG in rural households is more sensitive to price and income change than in urban households. Estimated results indicate that lower-income households are more sensitive to LPG prices and income compared to higher-income households. The results suggest that the government has to provide some cushion or subsidy to lower-income households to protect their level of LPG consumption if it wants to rationalize the price and subsidy of LPG.

2018
T52111
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agnes Putri Apriliani
Abstrak :
Dalam pelaksanaan desentralisasi, Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu pembiayaan kesehatan sesuai prioritas pembangunan kesehatan nasional yang capaian kinerjanya digambarkan melalui indikator Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF) dan Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1). Peningkatan anggaran DAK kesehatan setiap tahun belum diiringi peningkatan cakupan PF dan KN1 di daerah dimana masih terdapat ketimpangan yang cukup besar antar daerah. Menggunakan data sekunder tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2014-2017, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak DAK kesehatan terhadap cakupan PF dan KN1. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek DAK kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap cakupan PF dan KN1. DAK kesehatan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap cakupan PF pada tahun ke duanya sementara dampaknya terhadap cakupan KN1 belum terlihat bahkan sampai jangka waktu 2 tahun. Merujuk pada hasil tersebut, maka proses perencanaan, penganggaran dan administrasi DAK kesehatan perlu dilakukan dengan lebih baik lagi agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka pendek. Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik agar transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran dan pengeluaran DAK kesehatan dapat efektif membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.
In the implementation of decentralization, the Special Allocation Fund (DAK) of health is given to certain regions to help their health financing according to national health development priorities. Performance achievements of these regions are illustrated through indicators of the Coverage of Delivery in Health Service Facilities (PF) and the Coverage of First Neonatal Visits (KN1). The increase in the health DAK budget every year has not been accompanied by an increase in the coverage of PF and KN1 especially in the regions where there are still significant disparities between them. Using secondary data at the district/city level in Indonesia in 2014-2017, this study aims to determine the impact of health DAK on PF and KN1 coverage. The analytical method used is linear regression panel data with fixed-effect models. The results showed that in the short term health DAK had a positive but not significant effect on the coverage of PF and KN1. Health DAK has a positive and significant effect on PF coverage in the second year while its impact on KN1 coverage has not been seen even for a period of 2 years. Referring to these results, the process of planning, budgeting and administration of health DAK have to be improved in order to give the short term benefits to the people. In addition, better monitoring and evaluation process is needed so that transparency and accountability in the budgeting and expenditure of health DAK can effectively assist national and regional governments in providing equitable, affordable and quality health services.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T54460
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sidabalok, Febrita
Abstrak :
E-Purchasing systems allow buyers and sellers to communicate directly and to negotiate. A relatively recent addition to public procurement practice in Indonesia, this research investigates how negotiation affects transacted price, particularly in the vehicle commodity. More than 40,000 transactions were examined; transactions consisted of central government purchasing organizations and also at the local government level. Statistical analysis involved Ordinary Least Square (OLS) and Multinomial Logit regression. Findings reveal that more frequent negotiations lead to a lower final price and that some government buyer organizations experience greater impact of negotiation than others. We discuss implications for Indonesian government policies, and for future research.
Sistem e-Purchasing mengakomodasi pembeli dan penjual untuk berkomunikasi secara langsung dan bernegosiasi. Sebagai metode yang relatif baru pada praktik pengadaan pemerintah di Indonesia, penelitian ini menyelidiki bagaimana negosiasi mempengaruhi harga transaksi, khususnya dalam komoditas kendaraan bermotor. Data yang diolah lebih dari 40.000 transaksi oleh organisasi pembelian pemerintah pusat dan juga di tingkat pemerintah daerah. Analisis statistik menggunakan Ordinary Least Square (OLS) dan regresi Multinomial Logit. Hasil mengungkapkan bahwa negosiasi yang lebih sering menyebabkan harga akhir yang lebih rendah dan bahwa beberapa organisasi pembeli pemerintah mengalami dampak negosiasi yang lebih besar daripada yang lain. Implikasi untuk kebijakan pemerintah Indonesia turut dibahas, dan saran untuk penelitian di masa depan.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T55248
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Matindas, Victor G.P.
Abstrak :
ABSTRAK Jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat global maupun Indonesia masih relatif tinggi dengan porsi terbesar berbentuk kekerasan terhadap istri. Meningkatkan tingkat pendidikan istri dinilai sebagai salah satu cara untuk menekan jumlah KDRT, sekalipun sampai saat ini masih terdapat perdebatan mengenai korelasi tingkat pendidikan wanita terhadap jumlah KDRT. Melalui model teoretis, penelitian ini membuktikan semakin tinggi tingkat pendidikan wanita akan dapat menekan jumlah KDRT. Fokus penelitian empiris diarahkan pada 15 propinsi di Indonesia dalam periode 2006-2013. Hasil estimasi model empiris menemukan tingkat pendidikan wanita berkorelasi negatif dan signifikan dalam menjelaskan jumlah KDRT.
ABSTRACT Number of domestic violence at the global level as well as Indonesia is still relatively high with the largest portion is in the form of violence against wives. Improving wife education level is one way to reduce domestic violence, even though to this day there is still a debate about the correlation between the women level of education and domestic violence. Through theoretical models, this study proves that higher women education level will be able to reduce domestic violence. Focus of empirical research directed at 15 provinces in Indonesia in the period 2006-2013. The estimation results of an empirical model found the level of education of women is negatively correlated and significant in explaining the amount of domestic violence.
Depok: Fakulats Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T44772;T44772;T44772
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Deftrianov
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi determinan dan kesediaan membayar willingness to pay penghuni rumah susun Penjaringan Jakarta Utara melalui Metode Penilaian Kontijensi CVM terhadap kondisi hipotetis peningkatan luas hunian dan lingkungan kondisi yang ditawarkan dengan menggunakan metode kuesioner indepth interview terhadap 205 responden dari total 1.514 penghuni rumah susun Penjaringan. Dari hasil olah data primer dan sekunder, faktor-faktor yang mempengaruhi WTP dapat dijelaskan dalam model berikut: Kesediaan membayar WTP penghuni rusun Penjaringan Jakarta dipengaruhi diantaranya oleh status pekerjaan, tingkat pendapatan, kesediaan membayar dan kondisi bangunan eksisting, serta tingkat pengetahuan akan program serupa. Adapun berdasarkan nilai WTP terungkap, dengan kondisi hipotetis yang ditawarkan para penghuni rusun Penjaringan secara rata-rata bersedia untuk membayar sebesar Rp. 200.300,8,-.
ABSTRACT
This Thesis examines the factors that affect determinants and willingness to pay of the residents of Penjaringan Flat in North Jakarta through Contingency Valuation Method CVM towards the hypothesis condition of environment and residential area increase. The condition offered uses in depth interview method with 205 respondents of the total 1,514 residents of Penjaringan Flat. Based on primary and secondary data processing, factors that affect WTP can be described by the following model Willingness to Pay WTP of the Penjaringan Flat resident is affected among others by job status, income level, existing willingness to pay and building condition, as well as knowledge level of similar programs. Moreover, based on the WTP value, it can be concluded that with the hypothesis condition, the Penjaringan Flat residents on average are willing to pay the amount of Rp200.300,8
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T49643
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erfan Wibisono
Abstrak :
Otonomi daerah bertujuan untuk memperbaiki perekonomian daerah dengan meningkatkan pelayanan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Namun kenyataannya sampai dengan saat ini pada umumnya pemerintah daerah sangat bergantung pada dana-dana transfer dari Pemerintah Pusat baik DAK maupun DAU. Dalam periode tahun 2011-2020 persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lebih dari 17% terhadap Pendapatan Daerah. KPK, melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP), yang juga dikenal dengan sistem pencegahan korupsi dengan salah satu areanya berupa Optimalisasi Pajak Daerah berupaya agar Pemerintah Daerah mampu meningkatkan pajak daerah. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan fixed effect. Dari 542 Pemerintah Daerah dengan rincian 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota yang diteliti pada tahun 2018-2020 dengan variabel independen yaitu Sistem Pencegahan Korupsi serta varaibel kontrolnya adalah PDRB harga berlaku, nilai IPM dan skor database wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan Sistem Pencegahan Korupsi yang diwakili dengan skor MCP memiliki hubungan yang positif dan siginifikan dengan pendapatan pajak daerah. Begitu pula dengan PDRB harga berlaku memiliki hubungan yang positif dan siginifikan dengan pendapatan pajak daerah, sedangkan variabel IPM dan database wajib pajak memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem pencegahan korupsi di seluruh pemerintah daerah dengan melaksanakan good corporate governance kunci: pemerintah daerah, sistem pencegahan korupsi, pajak daerah ......Regional autonomy aims to improve the regional economy by improving services in order to create a just and prosperous society. However, the reality is that up to now, in general, local governments are very dependent on funds transfered from the central government, both DAK and DAU. That the percentage of Regional Original Income (PAD) in 2010-2020 is not more than 17% compared to Regional Revenue. KPK, through the Monitoring Center for Prevention (MCP) program, which is also known as the corruption prevention system, with one of its areas in the form of Optimizing Regional Taxes, seeks to make local governments able to increase local taxes. The method used is multiple linear regression with fixed effect. Of the 542 Regional Governments with details of 34 Provinces, 415 Regencies and 93 Cities studied in 2018-2020 with the independent variable, namely the Corruption Prevention System and the control variables are GRDP at current prices, HDI values and taxpayer database scores. The results showed that the Corruption Prevention System represented by the MCP score had a positive and significant relationship with local tax revenues. Likewise, GRDP at current prices has a positive and significant relationship with local tax revenues, while the HDI variable and the taxpayer database have a positive but not significant relationship. This shows the importance of a corruption prevention system in all local governments by implementing good corporate governance.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Setyo Hari Priyono
Abstrak :
Berbeda dengan studi sebelumnya yang berfokus pada pengaruh pemilihan umum terhadap belanja anggaran, studi ini berfokus pada perbedaan perilaku  belanja anggaran antara daerah yang memiliki petahana yang memutuskan untuk maju kembali pada pilkada 2015 dengan daerah di mana petahana sudah menjalani dua periode. Asumsi yang digunakan pada studi ini adalah para petahana yang maju kembali seringkali mencoba memaksimalkan pengaruh mereka agar terpilih kembali, sementara petahana yang sudah tidak dapat mencalonkan diri kembali akan bertindak lebih konservatif. Studi ini menggunakan metode OLS untuk menganalisa perilaku oportunistik daerah terkait penggunaan anggaran daerah yang kepala daerahnya dapat maju kembali dan yang tidak dapat maju kembali pada pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2015 di 237 kabupaten/kota. Untuk itu, studi ini menganalisa kebijakan fiskal kepala daerah melalui pos-pos pengeluaran tertentu yang diduga dapat menarik simpati pemilih seperti total belanja daerah, belanja investasi, serta anggaran diskresi baik secara total maupun detil yang terdiri dari belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan perilaku belanja antara daerah yang memiliki petahana yang maju kembali dalam pemilukada dan yang sudah dua periode kecuali pada komponen belanja hibah. Di daerah di mana petahana dapat dipilih kembali dan memutuskan untuk ikut pemilukada kembali, belanja hibah cenderung lebih tinggi pada tahun dilaksanakannya pilkada. Selain itu, pada kabupaten/kota tersebut, semakin tinggi pengeluaran hibah pada tahun sebelum pilkada disertai oleh penurunan anggaran hibah pada tahun pilkada. ......Unlike other studies that focus on election time effect on budget spending, this study focuses on the difference in spending policy behavior between regions that have eligible incumbent and decide to re-run in the 2015 election and regions that have the last period incumbent. Hypothetically, incumbents who seek to gain electoral support have opportunity and power to enhance their re-election prospect by increasing their targeted expenditures in the times leading to the election time, while the last term period incumbents will act oppositely. OLS cross-sectional data used to analyze politicians’ behavior on fiscal spending policy. We try to find whether re-running eligibility leads them to behave differently compared to lame ducks in 237 municipalities. The level of targeted expenditures to attract voters we use in this study are budget total spending, investment spending, and discretionary funds, both as aggregate, and as disaggregated funds which consisting  grants aid, social assistance expenditures, and financial aid. In general, the results obtained shows that there is no difference behavior between regions that have re-running incumbent and regions that have last period incumbent except in grant subcomponent. Compared to regions that had lame ducks, grant expenditure tends to be higher on election year in regions that have re-running incumbent. Also, the higher grant expenditure in a year before election, the lower grant expenditure during election year in those regions.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T54364
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diana Ernawati
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis dampak regulasi Obat-obat Tertentu OOT yang diterapkan kepada perusahaan farmasi produsen OOT pada tahun 2018 terhadap jumlah produksi OOT. Menggunakan metode pendekatan difference-in-differences DID, penelitian ini melihat pengaruh pada 5 lima kelompok OOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan jumlah produksi OOT sebesar 8.072.811 satuan OOT. Penurunan jumlah produksi OOT ini dipengaruhi oleh adanya regulasi dan dipengaruhi oleh faktor lain yaitu kenaikan harga bahan baku obat bahan aktif obat serta penetapan harga obat jadi untuk pelayanan jaminan kesehatan nasional yang ketat. Faktor selain regulasi ini mendorong produsen OOT untuk mengurangi jumlah produksi agar tetap mempertahankan skala ekonomi perusahaan. Variabel yang mempunyai pengaruh terhadap penurunan produksi yaitu golongan obat generik untuk sediaan obat bentuk tablet, pada perusahaan yang multiproduk dengan status perusahaan milik negara BUMN. Perbandingan tingkat produksi dengan kebutuhan obat pada tahun sebelum berlakunya regulasi menunjukkan jumlah produksi masih di atas kebutuhan dan setelah berlaku regulasi jumlah produksi di bawah dari jumlah kebutuhan. Hal ini akan berdampak pada ketersediaan dan harga OOT di sarana pelayanan kesehatan. Hasil ini menggarisbawahi bahwa regulasi di bidang farmasi akan memberikan dampak salah satunya pada pada keputusan produsen dalam menetapkan jumlah produksi obat. Pengawasan yang efektif perlu mempertimbangkan efisiensi sumber daya dengan tetap menjaga ketersediaan obat untuk kebutuhan terapi.
ABSTRACT
This study analyzes estimate the impact of the regulation of Spesific Drugs OOT applied to pharmaceutical companies producing OOT in 2018 on the response of the pharmaceutical industry in the form of OOT production. Using the difference-in-differences DID approach, this study looked at the effect on 5 five OOT groups. The results of this study indicate that there is a general decrease in the amount of OOT production by 8072,811 OOT units. The decrease in the amount of OOT production is not only influenced by the regulation but also by other factors, namely the increase in the price of drug raw materials active ingredients of drugs and the determination of the price of finished drugs for strict national health insurance services. Factors other than this regulation encourage OOT producers to reduce the amount of production to maintain the companys economies of scale. Variables that affect production decline are generic drug classes for tablet drug preparations, in multiproduct companies with state-owned company BUMN status. Comparison of production level with the need for drugs in the year before the enactment of the regulation of the amount of production is still above the requirement and after the regulation of the amount of production is below the amount of demand, this will have an impact on the availability and price of OOT in health care facilities. These results underline that regulations in the pharmaceutical field will have an impact, one of which, on the decision of producers in determining the amount of drug production. Effective supervision needs to consider the efficiency of resources while maintaining the availability of drugs for therapeutic needs.
2020
T54456
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuliyanto
Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah implementasi regulasi mengenai SVLK berdampak terhadap ekspor produk industri kehutanan Indonesia. Kami menggunakan data panel ekspor produk industri kehutanan Indonesia ke-37 negara pengimpor selama 12 tahun terakhir (2005-2016). Hasil regresi menunjukkan bahwa regulasi/ketentuan legalitas kayu yang hanya diimplementasikan di Indonesia (SVLK) atau negara pengimpor tidak berpengaruh terhadap kuantitas (volume) ekspor produk industri kehutanan Indonesia. Sementara itu, regulasi/ketentuan legalitas kayu yang sama-sama sudah diimplementasikan di kedua negara akan dapat meningkatkan kuantitas (volume) ekspor produk industri kehutanan Indonesia sebesar 0,38. Hal ini dapat terjadi karena regulasi SVLK yang diimplementasikan oleh Indonesia mulai diakui dan diterima oleh negara pengimpor.


This study aims to analyze whether the implementation of Indonesia`s Timber Legality Assurance System (SVLK) scheme affects Indonesia`s local forest products exports statistics. We use a panel data of Indonesia`s forest export commodities to 37 importing countries during 2005-2016. A regression indicates that the implemented regulation on Timber Legality Assurance System in either sides (Indonesia alone or importing countries alone) has no significant impact on the quantity (volume) of local forest products exports. Meanwhile, the timber legality verification regulation that has been implemented in both sides (Indonesia and importing countries) will increase the quantity (volume) of local forest goods exports 0.38 times. It happened because SVLK was began to be recognized and accepted by importing countries.

2019
T52788
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>