Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 62 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dewi Iriani
The unsuccessful poverty reduction strategies in indonesia and the alternatives solutions (the study on blt and jamkesmas)
"Indonesia as the 16th largest economy in the world, the 4th in Asia-after China, Japan
and India as well as Southeast Asia?s largest-has the potential to be the seventh biggest
by 2030, due to the increasing economic. Indonesia also has many potential natural
resources that can be utilized to support development in order to increase the nation
welfare. However, the number of poor people still has not been significantly reduced,
reaching 28.07 million or 11.37% of the total population in 2013. The Government
has tried to reduce poverty with some programs such as BLT (Bantuan Langsung
Tunai/Direct Cash Assistance) and Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat/
Community Health Protection Scheme). However, the programs are considered not
effective and do not make poor people become financially independent. Ironically,
in inadequate evaluation, the Government continues to runs the programs. By using
a qualitative approach, researchers will provide policy alternatives that can be
implemented by Government.
Indonesia sebagai negara dengan ekonomi ke-16 terbesar di dunia, ke-4 di Asiasetelah
Cina, Jepang dan India serta memiliki potensi menjadi yang terbesar ketujuh
di Asia Tenggara pada tahun 2030 sesuai dengan peningkatan ekonominya. Indonesia
juga memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk
mendukung pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa.
Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin masih belum berkurang secara
signifikan, pada tahun 2013 mencapai 28.070.000 atau 11,37% dari total penduduk.
Pemerintah telah mencoba untuk mengurangi kemiskinan dengan beberapa
program seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan
Masyarakat). Namun, program-program tersebut dianggap tidak efektif dan tidak
membuat orang miskin menjadi mandiri secara finansial. Ironisnya, dalam evaluasi
yang tidak memadai, Pemerintah tetap menjalankan program-program tersebut.
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti akan memberikan alternatif
kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah."
University of Indonesia, Faculty of Law, 2014
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Nur`aini Rizki Virgita
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia = The Effectiveness of the Government Internal Control System (SPIP) in the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia
"Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian sehingga menciptakan efektivitas kinerja instansi pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun, sejak SPIP diterapkan, KKN masih terjadi di lingkungan instansi pemerintah yang salah satunya adalah Kemenhub seperti korupsi, suap, pungli, dan percaloan. Beberapa penyebab terjadinya KKN adalah rendahnya integritas pegawai dan kurangnya jumlah anggaran yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas SPIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori Internal Control COSO 2013 yang disesuaikan dengan keadaan organisasi yang mengikuti PP 60/2008 tentang SPIP. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif berdasarkan sumber data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya efektif karena kurangnya penggunaan teknologi, jumlah SDM dan anggaran untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, masih ditemukan pegawai yang tidak patuh terhadap peraturan sehingga melakukan KKN di lingkungan Kemenhub.
The implementation of SPIP intends to enhance good governance through several monitoring and evaluation process in order to increase the effectiveness and clean performance of public sector. But corrupt practices are still happening even after the SPIP is implemented, especially in Ministry of Transportation. The corrupt practices happening in Ministry of Transportation consist of bribery, illegal tolls, and also scalpers. The factors behind corrupt practices in Ministry of Transportation are the personnel lack of integrity, and lack of funding to do proper monitoring and controlling. Therefore, the goal of this research is to analyze the effectiveness of SPIP in Ministry of Transportation done by Inspectorat General of Ministry of Transportation Republic Indonesia. This research uses Internal Control COSO 2013 theory adapted to organizational structure based of PP 60/2008 about SPIP. Post-positivist approach is used in this research with qualitative research in data collection through in-depth interview and literature study. The result of this research is the implementation of SPIP is not effective because lack of technology, human resource and funding to do proper monitoring and controlling. The result also shows that there are a few Kemenhub personnel who are not comply to regulation therefore commit corrupt practices in Kemenhub."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iranee Anandar
Implementasi Citizen Relation Management sebagai Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terintegrasi di Provinsi DKI Jakarta (Studi di Kelurahan Susukan) = The Implementation of Citizen Relation Management as Integrated Complaint Handling Services in DKI Jakarta (Study in Susukan Subdistrict)
"Penelitian ini membahas mengenai jalannya implementasi Citizen Relation Management sebagai layanan penanganan pengaduan masyarakat terintegrasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai wujud penerapan e-government dan manajemen pengaduan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah implementasi Citizen Relation Management telah berjalan secara efisien dan efektif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif, dengan melakukan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan datanya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa di Kelurahan Susukan, aplikasi Citizen Relation Management telah digunakan sesuai fungsinya dengan baik dan dapat mempermudah penanganan laporan pengaduan masyarakat yang masuk melalui berbagai kanal yang terintegrasi dengan aplikasi tersebut, akan tetapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar implementasinya dapat berjalan dengan lebih baik lagi.
This research discusses the implementation of Citizen Relation Management as Integrated Public Complaint Handling Services held by DKI Jakarta government as one of e-government implementation and public complaint management in performing public services. This research aims to analyze whether the implementation of Citizen Relation Management has worked efficiently and effectively. The research approach applied in this research is a qualitative approach that outlined descriptively by conducting in-depth interviews and library research as data collection methods. This research showed that in Susukan Subdistrict, Citizen Relation Management application has been used for its intended purpose and could simplify the public complaint handling through various integrated complaint channel within the application. However, some aspects must be improved so the implementation could work way better than before."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Adib Rafii
Pengaruh Government Support terhadap Tingkat Partisipasi Karang Taruna Unit RW di Kota Jakarta Timur = The Impact of Government Support on the Participation Level of Karang Taruna on Community Level in East Jakarta
"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh government support terhadap tingkat partisipasi Karang Taruna Unit RW di Kota Jakarta Timur. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data campuran dengan tujuan agar data kuantitatif sebagai sumber data untuk pengujian inferensial, dan data kualitatif sebagai data pendukung untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan Penelitian ini menggunakan kerangka teori government support oleh Korosec & Berman (2006) dan juga tingkatan partisipasi oleh Arnstein (1969) dengan keseluruhan indikator berjumlah empat belas (14). Objek penelitian ini adalah Karang Taruna Unit RW dengan kriteria subjek penelitian antara lain; Ketua Karang Taruna Unit RW, Karang Taruna sudah memiliki SK Kelurahan, dan Karang Taruna sudah menerima dana stimulan. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan pemusatan data modus, dan analisis inferensial yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa government support berpengaruh terhadap tingkat partisipasi Karang Taruna Unit RW di Kota Jakarta Timur. Analisis deskriptif juga mensugesti bahwa dukungan anggaran dapat meningkatkan tingkat partisipasi dari Karang Taruna.
This study aims to test the impact of government support on the participation level of Karang Taruna on community level in East Jakarta. This study uses quantitative approachment with mixed method technique of obtaining data purposively to test the inferential implication of the quantitative data, and qualitative data to capture the descriptive phenomenon based on field observation. This study uses the framework of government support defined by Korosec & Berman (2006) and the ladder of participation based on Arnstein (1969) with total of fourteen (14) indicators being used. The object of this study is Karang Taruna on community level with the criteria of subject; The Head of Karang Taruna on community level, Karang Taruna has been approved by local District, and Karang Taruna has already received dana stimulan bonus. The measure of central tendency in this study uses mode, while the Inferential analysis being used is simple regression. Study shows that government support gives impact on the participation level of Karang Taruna on community level in East Jakarta. Study also suggest that monetary support can raise the participation level of Karang Taruna."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Olivia Putri Natalia
Efektivitas Pelayanan Jak Lingko dalam Meningkatkan Penggunaan Kendaraan Umum di DKI Jakarta (Studi Kasus di Jakarta Barat) = The Effectiveness of the Jak Lingko Services in Increasing the Use of Public Vehicles in DKI Jakarta (Case Study in West Jakarta)
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas layanan Jak Lingko dalam meningkatkan penggunaan kendaraan umum di DKI Jakarta (studi kasus di Jakarta Barat) dan untuk mengetahui apakah semua tujuan kebijakan Jak Lingko sudah tercapai. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data secara kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan survei dengan instrumen penelitiannya adalah kuesioner. Untuk mengukur pendapat dari responden penelitian ini menggunakan skala likert. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan oleh peneliti ialah pengguna kendaraan umum Jak-Lingko di Jakarta Barat. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah 100 responden. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengujian instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kebijakan Jak Lingko secara efektif mampu meningkatkan penggunaan transportasi umum di DKI Jakarta studi kasus di Jakarta Barat. Pengguna Jak Lingko melakukan peralihan dari pengguna transportasi pribadi menjadi menggunakan Jak Lingko sehingga lebih sering menggunakan Jak Lingko. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengatur mutu pelayanan Jak Lingko sehingga pengguna mendapatkan kenyamanan dan keamanan saat menggunakan Mikrotrans Jak Lingko. Jak Lingko membuat biaya menempuh perjalanan menjadi lebih rendah waktu yang ditempuh lebih singkat sehingga lebih efisien dalam waktu perjalanan.
This study aims to determine the effectiveness of Jak Lingko services in increasing the use of public transportation in DKI Jakarta (a case study in West Jakarta) and to find out whether all of the Jak Lingko policy objectives have been achieved. The research approach used in this study uses a quantitative approach. The type of research used in this research is descriptive research with a quantitative approach. The data collection technique used is survey and the research instrument was a questionnaire. In this study using a questionnaire or questionnaire method. To measure the opinions of respondents in this study using a Likert scale. In this study, the population used by researchers was Jak-Lingko public transportation users in West Jakarta. The sample used for this research is 100 respondents. In this study, two instrument testing techniques were used, namely the validity test and the reliability test. The results of the study show that Jak Lingko policy is effectively able to increase the use of public transportation in DKI Jakarta, a case study in West Jakarta. Jak Lingko users have switched from using private transportation to using Jak Lingko so they use Jak Lingko more often. There is a Minimum Service Standard (SPM) that regulates Jak Lingko service quality so that users get comfort and security when using the Jak Lingko Microtrans. Jak Lingko makes travel costs lower, the time taken is shorter, so that travel time is more efficient."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Halifa Nurnadhifa
Kesuksesan Manajemen Perubahan dalam Transformasi Digital Manajemen Aset Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta = The Successful of Change Management in Digital Transformation of Asset Management at DKI Jakarta’s Provincial Transportation Agency
"Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai aset yang signifikan dan Dinas Perhubungan memiliki peran dalam mengelola aset bidang perhubungan di Provinsi DKI Jakarta. Perkembangan teknologi dan tuntutan perbaikan layanan mendorong transformasi digital pada manajemen aset di Dinas Perhubungan DKI Jakarta hingga membawa perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesuksesan manajemen perubahan dalam transformasi digital manajemen aset di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Adapun penelitian ini menggunakan teori model ADKAR oleh Hiatt (2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan sembilan narasumber, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen perubahan dalam transformasi digital manajemen aset di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah sukses, sebagaimana telah menjalankan kelima elemen pada model ADKAR. Namun, terdapat elemen yang masih memerlukan adanya peningkatan yaitu pada elemen ability to demonstrate skills and behavior.
DKI Jakarta Province has significant asset value, and the DKI Jakarta’s Provincial Transportation Agency has a role in managing assets in the transportation sector in DKI Jakarta Province. Technological developments and demand for service improvements have driven digital transformation in asset management at the DKI Jakarta Transportation Agency to bring about change. This study aims to determine the success of management changes in the transformation of digital management assets in DKI Jakarta’s Provincial Transportation Agency. This study uses Hiatt’s (2006) ADKAR model. This study used a post-positivist approach with primary data collection techniques through in-depth interviews with nine informants and analyzed secondary data. The results show that change management in the digital transformation of asset management at DKI Jakarta’s Provincial Transportation Agency has been successful, as it has carried out the fifth element in the ADKAR model. However, some elements require improvements, such as the ability to demonstrate skills and behaviour."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maranatha Ellyda Fabrina
Kualitas Aplikasi JakSehat dari Sudut Pandang Pengguna = The Quality of JakSehat Application from User's Point of View
"JakSehat adalah aplikasi milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang berfungsi sebagai media bagi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah dan nyaman. Dalam rangka mengembangkan pelayanan kesehatan di DKI Jakarta menggunakan aplikasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kualitas aplikasi JakSehat dari sudut pandang pengguna. Analisis dalam skripsi ini menggunakan empat dimensi kualitas e-government dari teori E-Government Quality (E-GovQual) yang dikemukakan oleh Papadomichelaki & Mentzas (2012). Terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data secara kuantitatif, yakni melalui survei, dan tenik pengumpulan data secara kualitatif, yakni melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Survei dilaksanakan secara online melalui platform Google Form dengan menjaring 140 responden. Wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa pihak, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, akademisi, dan masyarakat selaku pengguna aplikasi JakSehat. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggali informasi yang tersedia di jurnal, buku, media sosial, serta laporan suatu lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu sebesar 75,7 persen memandang kualitas aplikasi JakSehat berada pada kategori baik dan hasil tersebut selaras dengan temuan peneliti di level dimensi yang menyatakan keempat dimensi penelitian juga dipandang pengguna berada pada kategori baik. Penelitian ini juga memuat beberapa saran berupa upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas aplikasi.
JakSehat is an application belonging to Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta as a medium for public to get health services access easily and comfortably. In order to develop health services in DKI Jakarta using this application, this research aims to describe the quality of JakSehat application from user’s point of view. In carrying out this study, researchers used four dimensions of e-government quality from the E-Government Quality (E-GovQual) theory proposed by Papadomichelaki & Mentzas (2012). There are two data collection techniques used in this research, namely quantitative data collection techniques, through surveys, and qualitative data collection techniques, through in-depth interviews and literature studies. The survey was carried out online via Google Form and collecting 140 respondents. In-depth interviews were conducted with several parties, namely Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, academics, and citizens as users of JakSehat application. Literature research is carried out by exploring information available in journals, books, social media, and reports from an institution. The research results show that most of respondents, namely 75.7 percent, view the quality of JakSehat application as being in the good category and these results are in line with researchers' findings at the dimension level which states that the four research dimensions are also seen by users as being in the good category. This research also contains several suggestions in order to improve the quality of the application."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutagalung, Bryan Keith Sangap
Model dan komitmen kolaborasi dalam penyediaan sanitasi total berbasis masyarakat di Provinsi DKI Jakarta = Model and commitment of collaboration in the provision of community-based sanitation in DKI Jakarta
"Pada tahun 2019 masih terdapat hampir 25 juta penduduk Indonesia tidak menggunakan toilet, termasuk di DKI Jakarta. Pemerintah berupaya mengatasinya melalui program dengan pendekatan berbasis masyarakat. Meskipun telah terdapat program penyediaan sanitasi, tetapi angka kepemilikan sanitasi layak masih menjadi tantangan. Berbagai kalangan merespon tantangan penyediaan sanitasi layak dengan mewujudkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi nonpemerintah. Akan tetapi dalam implementasinya, masih terdapat aktor yang lalai dalam memenuhi tugas dan kewajiban yang telah disepakati dan hal ini berimplikasi pada terhambatnya pemenuhan sanitasi layak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi model dan komitmen kolaborasi dalam penyediaan sanitasi layak di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif berupa wawancara mendalam ke 8 narasumber, observasi lapangan, dan studi pustaka atas 28 berita maupun dokumen resmi kenegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktor lain dalam upaya pemenuhan sanitasi layak di DKI Jakarta. Hubungan para aktor tersebut tergambarkan melalui desain kelembagaan dari tiap-tiap program. Dalam proses kolaborasi tersebut terdapat beberapa faktor yang memengaruhi komitmen, diantaranya adalah perilaku berkolaborasi, peran kepemimpinan, ketersediaan sumber daya, dan keuntungan yang timbul. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah menjadikan kolaborasi sebagai salah satu opsi kebutuhan sanitasi dan untuk menjamin komitmen dalam kolaborasi nyatanya tidak memerlukan seluruh faktor tersebut hadir secara bersamaan.
In 2019 there were still nearly 25 million Indonesians that do not use toilets, including in DKI Jakarta. The government tries to address it through programs that uses community-based approach. Bappenas (2021) found that the program was not effective enough. However, in its implementation, there are still actors who are negligent in fulfilling their duties and obligations that have been agreed upon and this kind of behavior has hamper the fulfillment of proper sanitation. This study aims to identify the model and commitment of collaboration in the provision of proper sanitation in DKI Jakarta. This research uses a qualitative approach. In terms of data collection, the researcher uses qualitative data collection techniques such as in-depth interviews with 8 informant, sites observation, and literature studies from 28 sources, including newspaper and officials document. The results showed that there are other actors contribution in the fulfillment of proper sanitation in DKI Jakarta. The relationship among the actors is manifested into a institutional design. In the collaboration process, there are several factors influence the commitment, for example collaborative behavior, leadership, resource availability, and benefits of collaboration. It can be concluded that the government has used collaboration as an option for sanitation provision. In terms of commitment in collaboration, it does not require all these factors to be present simultaneously."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Auralia Althooffany Wahyudi
Persepsi publik terhadap praktik tata kelola penggunaan Instagram Kementerian Kesehatan dalam penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek = Public perceiveness of good governance practices on the use of the Ministry of Health's Instagram in handling COVID-19 in the greater Jakarta area
"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi publik di wilayah Jabodetabek terhadap praktik tata kelola penggunaan Instagram Kementerian Kesehatan dalam kerangka interaksi G2C untuk upaya penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2021-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, wawancara mendalam, dan observasi. Teknik pengambilan sampel untuk survei adalah accidental sampling, sedangkan untuk wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 139 orang yang didapatkan melalui kuesioner daring. Data yang diperoleh diolah menggunakan SPSS 23 melalui analisis statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kemenkes telah mengarah pada upaya mencapai tujuan interaksi G2C dalam penanganan COVID-19 melalui penggunaan media sosial Instagram. Hal ini terlihat dari tingginya nilai persepsi publik pada tiga elemen good governance, yakni perceived responsiveness, perceived accountability, dan perceived transparency yang menunjukkan bahwa Kemenkes telah berupaya memberikan respon yang baik, serta akuntabilitas dan transparansi informasi penanganan COVID-19 sudah dirasakan atas publikasi di media sosial Instagram
The purpose of this research is to determine public perceiveness in the Greater Jakarta area towards good governance practices of managing the use of Ministry of Health’s Instagram within the framework of G2C interaction to handle the COVID-19 pandemic in 2021-2022. This research applies quantitative approach with survey methods, in-depth interviews, and observation. Sampling technique for survey utilizes accidental sampling, whereas the in-depth interviews utilizes purposive sampling technique. The number of respondents in this study was 139 people obtained through online questionnaire. The data obtained is processed using SPSS 23 through descriptive statistical analysis. The results of this study indicate that the Ministry of Health has directed efforts to achieve the goal of G2C interaction in handling COVID-19 through the use of social media Instagram. This can be seen from the high score public perceiveness of three elements of good governance, namely perceived responsiveness, perceived accountability, and perceived transparency indicate that the Ministry of Health has attempted to provide a good response, as well as perceived accountability and transparency in handling COVID-19 for publications on social media Instagram. "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rifany Azzahra
Analisis faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagai sistem pemerintahan berbasis elektronik = Analysis of factors determining the success of electronic procurement system (SPSE) implementation as e-government
"Pengadaan barang dan jasa merupakan komponen krusial yang dalam tata kelola pemerintahan. Di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 70% kasus korupsi yang ditemukan dan ditangani oleh KPK berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah menggunakan e-Government dalam bentuk e- Procurement untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP bernama aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang saat ini sudah menjadi Aplikasi Umum SPBE. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi Aplikasi SPSE sebagai SPBE dengan menggunakan teori dari Sirat (2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 dan 11 faktor yaitu visi, misi dan tujuan, strategi, pelatihan, keamanan, kolaborasi, infrastruktur, dukungan pimpinan, budaya organisasi, peraturan,dan keuangan merupakan Penentu keberhasilan implementasi SPSE sebagai SPBE.
Procurement of goods and services is a crucial component in the governance of the government. In Indonesia in 2020 as many as 70% of corruption cases found and handled by the KPK were related to the procurement of goods/services. In overcoming this, the government uses e-Government in the form of e-Procurement to minimize the occurrence of corruption. The E-Procurement developed by LKPP is called the Electronic Procurement System (SPSE) application which is currently an SPBE General Application. Therefore, this research aims to analyze the factors that determine the successful implementation of the SPSE Application as SPBE using the theory from Sirat (2013). The method used in this study is post-positivist, A data collection technique through primary data conducted with in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results showed that 10 of the 11 factors, namely vision, mission and objectives, strategy, training, security, collaboration, infrastructure, leadership support, organizational culture, regulations, and finance are the determinants of the successful implementation of SPSE as SPBE."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>