Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan terhadap dugaan adanya praktik manajemen laba (earnings management) melalui discretionary allowance for loan losses pada perbankan setelah program rekapitalisasi, karena perkembangan laba beberapa bank peserta program rekapitalisasi periode 2000-2005, bervariasi. Laba yang dilaporkan oleh masing-masing bank ada yang cenderung naik, ada yang mula-mula meningkat namun kemudian turun sangat drastis, dan ada pula yang naik lalu turun secara simultan antar periode laporan. Fenomena ini menarik penulis untuk melakukan penelitian apakah hal ini mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya ataukah ada upaya dari manajemen masing-masing bank untuk melakukan manajemen laba. Menurut hasil penelitian Healy (1985), manajemen laba terjadi apabila laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan memiliki kualitas rendah akibat manipulasi praktik akuntansi yang berlaku. Manipulasi dalam penerapan standar akuntansi terjadi sebagai konsekuensi dari adanya pemisahan antara pemilik dan manajemen (the agency problem) yang menimbulkan information asymmetry berupa adverse selection dan moral hazard. Hubungan keagenan antara pemilik, manajemen, pemasok, pelanggan, kreditur dan pemerintah banyak ditentukan berdasarkan angka-angka akuntansi. Praktik manajemen laba dilakukan pada saat laba yang diperoleh perusahaan lebih rendah dari target dan laba yang diperoleh tersebut dikaitkan dengan kompensasi manajemen. Sementara menurut hasil penelitian Burgstahler dan Dichev (1997), perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari penurunan laba dibandingkan periode sebelumnya dan menghindari kerugian. Perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan (financial distress) memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan manajemen laba. Karya akhir ini berupaya membahas beberapa permasalahan; pertama, adakah indikasi bank-bank umum nasional secara keseluruhan melakukan praktik manajemen laba dengan cara meningkatkan laba periode pasca program rekapitalisasi, kedua, adakah indikasi kelompok bank peserta rekapitalisasi dan kelompok bank non rekapitalisasi melakukan praktik manajemen laba dengan cara meningkatkan laba, ketiga, apakah ada indikasi kelompok bank peserta rekapitalisasi melakukan praktik manajemen laba lebih signifikan dibandingkan kelompok bank non rekapitalisasi, dan keempat, faktor-faktor apa yang secara signifikan mempengaruhi bank untuk melakukan praktik manajemen laba. Penelitian dilakukan dengan mengambil data sekunder berupa data laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang dipublikasikan periode tahun 2000 sampai dengan 2005 dari seluruh bank peserta rekapitalisasi dan sebagian bank non rekapitalisasi sebagai sampel. Dalam melakukan analisis indikasi ada tidaknya praktik manajemen laba, penelitian ini mengacu pada model penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh Beaver dan Engel (1996) yang memfokuskan pada diskresi manajemen dalam pembentukan penyisihan kerugian kredit atau discretionary allowance for loan losses (DALL), dan penelitian yang dilakukan oleh Agus Susanto (2003). Dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: pertama, secara umum dari hasil regresi diperoleh nilai rata-rata DALL positif. Hal ini mengindikasikan selama periode pasca program rekapitalisasi terjadi praktik manajemen laba dengan cara meningkatkan laba pada perbankan nasional. Kedua, praktik manajemen laba dengan cara meningkatkan laba dilakukan oleh kelompok bank peserta rekapitalisasi dan kelompok bank non rekapitalisasi. Namun dari uji beda rata-rata menunjukkan kelompok bank rekapitalisasi melakukan praktik manajemen laba lebih signifikan dibandingkan dengan kelompok bank non rekapitalisasi. Selanjutnya ketiga, dari analisis terhadap faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik manajemen laba, diperoleh bukti bahwa faktor karakteristik bank, seperti size, status, kepemilikan, dan kelompok bank rekapitalisasi, merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi praktik manajemen laba. Faktor kedua yang diduga signifikan mempengaruhi praktik manajemen laba adalah motif untuk meningkatkan kinerja/ekspektasi yang diharapkan manajemen bank, dan motif untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum. Sementara faktor lainnya yang juga memotivasi manajemen laba adalah upaya untuk meniminalisasi pembayaran pajak."

"Corporate Social Responsibility (CSR), dewasa ini dianggap sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan modern. Pelaksanaan CSR adalah tanggung jawab perusahaan sebagai lisence to-operate dalam menjalankan fungsi good corporate citizenship bagi suatu perusahaan yang memposisikan reputasi dan citra perusahaan sebagai intangible assets bernilai strategis dalam meningkatkan daya saing menuju terciptanya keberlanjutan perusahaan (towards a sustainable business).Penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan orientasi penelitian, baik yang tidak berhubungan Iangsung yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luasnya pengungkapan tanggung j awab sosial perusahaan, maupun orientasi penelitian berhubungan langsung mengenai pengaruh tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan terhadap kinerja pasar modal yang diukur dengan earnings response coefficient (ERC) untuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2006.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta tahun 2006, dengan total sampel sebanyak 107 perusahaan. Dengan adanya dua tujuan penelitian, maka penelitian ini dibagi menjadi dua model penelitian yang dilakukan dengan pengujian regresi berganda untuk masing-masing model.Hasil penelitian untuk model I menunjukkan diantara 4 variabel yang diuji (size, komisaris independen, umur, dan auditor) hanya variabel size yang berpengaruh positif ferhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan u ntuk model II, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh negatif terhadap ERC yang diukur dengan CAR.

---

Nowadays, CSR is assumed as a part of modem corporate business strategy. Implementation of CSR is a form of corporate responsibility as license-to-operate in running corporate function as good corporate citizenship, to positioning their reputation and image as an intangible assets which is stretegic valued to improve their competitive advantage, toward a suistainable business.

This research has two research study orientations. First, orientation on analysis factors that affecting the width of CSR Disclosure, and the effects of CSR Disclosure on Earnings Response Coefficient (ERC) for companies listed in Jakarta Stock Exchange (JSX) on 2006.

Population in this research is all the companies listed in JSX on 2006, with total sample 107 companies. This research used multiple regression with two models for two research study orientations.

The results f or the first model showed that only one variable (size) from four variables (size, independent commissioner, age and auditor) that has positive significant effect to CSR Disclosure. For the second modet the result showed that CSR Disclosure has negative effect to ERC measured by Cummulative Abnormal Return (CAR)."

"Perkembangan praktek akuntan publik begitu pesat dalam dasawarsa terakhir ini. Banyaknya akuntan publik yang terkena sanksi profesi membuat organisasi profesi dan regulator semakin memunculkan aturan-aturan yang baru dan lebih ketat lagi untuk mengatur praktek akuntan publik. Tujuan dari diciptakannya aturan ini adalah untuk melindungi para pemakai laporan keuangan hasil auditan oleh akuntan publik dari adanya asymetry information yang dapat menyebabkan adverse selection dan juga moral hazard. Dalam penelitian ini digunakan 5 variabel, yaitu: Jumlah SKP, Gender, Jumlah Profesional, Jenis KAP, Umur. Sedangkan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 103 akuntan publik, baik yang terkena sanksi maupun yang tidak terkena sanksi. Data yang diperoleh merupakan data yang sifatnya very confidential. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel jumlah SKP, gender, dan jumlah profesional erpengaruh terhadap pemberian sanksi yang diberikan terhadap akuntan publik. Pada hasil terbukti bahwa akuntan yang memiliki SKP<30 cenderung untuk terkena sanksi dibanding akuntan yang memiliki SKP 30 ≥ . Sedangkan untuk variabel gender, bila dibandingkan dengan kategori akuntan yang tidak terkena sanksi, akuntan yang berjenis kelamin laki-laki cenderung untuk menerima sanksi dibanding akuntan perempuan. Jumlah profesional juga mempengaruhi pemberian sanksi yang diberikan. Artinya bila dibandingkan dengan kategori yang tidak terkena sanksi, jumlah profesional KAP menentukan kecenderungan jenis sanksi yang diberikan."

"Masyarakat awam pada umumnya mengira bahwa akuntansi sekadar pembukuan yang mencatat pemasukan dan pengeluaran uang suatu perusahaan. Namun setelah terjadi kasus-kasus skandal keuangan yang melibatkan korporasi besar di Amerika Serikat seperti Enron, WorldCom, Xerox, Merck, Tyco Inti, Global Crossing, dan Adhellin, masyarakat baru menyadari bahwa produk akuntansi tersebut tidak sekedar buku pencatatan keuangan mengingat cukup luas implikasinya bagi dunia bisnis.Penyebab terjadinya skandal akuntansi ini tak lain adalah ekses penyalahgunaan pedoman akuntansi untuk menutupi kerugian yang dialami oleh perusahaan-perusahaan publik tersebut. Pedoman tersebut di Amerika dikenal dengan GAAP (Generally Accepted Accounting Principle) yang juga digunakan di Indonesia dengan istilah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Pernyataan Standar Audit (PSA) merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan dalam melaksanakan perikatan audit.Profesi akuntan publik membangun keunggulan kompetitifnya dalam masyarakat melalui pengembangan secara berkelanjutan. Pengembangan ini dimaksudkan agar jenis dan kualitas jasa yang disediakan oleh profesi akuntan publik memenuhi kebutuhan masyarakat.Standar Pemeriksaan Keuangan Negara memuat persyaratan profesional Pemeriksa, mutu pelaksanaan Pemeriksaan dan persyaratan pelaporan pemeriksaan yang profesional. Pelaksanaan pemeriksaan yang didasarkan pada standar pemeriksaan akan menjamin kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa melalui pengumpulan dan pengujian bukti secara obyektif. Apabila pemeriksa melaksanakan pekerjaannya dengan cara ini dan melaporkan hasilnya sesuai dengan Standar Pemeriksaaan maka hasil pekerjaannya tersebut akan dapat mendukung peningkatan mutu pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara serta pengambilan keputusan Pemerintah. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara juga merupakan salah satu unsur penting dalam rangka terciptanya akuntabilitas publik.Dalam pelaksanaan tugasnya, akuntan publik berpedoman pada Standar Pemeriksaan Akuntan Publik. Sedangkan BPK-RI dalam pelaksanaan tugasnya awalnya berpedoman pada Standar Audit Pemerintah yang sejak akhir tahun 2007 telah diubah menjadi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.Dengan adanya perbedaan standar pemeriksaan seperti tersebut diatas, bagaimanakah sebenarnya pelaksanaan audit yang dilakukan oleh akuntan publik dan BPK-RI. Dalam karya akhir ini penulis akan melakukan perbandingan standar/pedoman audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik dengan BPK-RI. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metoda statistik melalui uji proporsi dengan metode chi-square dan uji hipotesa."

"Laporan magang ini dibuat dengan tujuan untuk mengevaluasi kecukupan dan ketepatan prosedur audit yang dilakukan atas akun aset tetap PT. AT, dalam audit umum atas laporan keuangan. Pembahasan mencakup prosedur pelaksanaan audit, dan membandingkan prosedur yang dilaksanakan dengan prosedur yang seharusnya menurut standar profesi, sebagaimana penulis dapatkan dalam buku atau literatur auditing yang penulis peroleh selama mengambil mata kuliah audit dan asurans. Evaluasi akan dilakukan dengan membandingkan prosedur yang dilakukan berdasarkan literatur auditing yang diperoleh dengan prosedur yang dilakukan, kemudian penulis akan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut. Berdasarkan observasi penulis, ditemukan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada periode yang berakhir per 31 Desember 2019, meskipun demikian, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP NSX atas aset tetap PT. AT telah dilaksanakan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

---

This report was made with the aim of evaluating the sufficiency and appropriateness of the audit procedures performed on the fixed asset of PT. AT, during general audit of financial statements. The discussion includes the procedures for conducting audits, and comparing the procedures performed with the procedures required according to professional standards, which the author obtained in the audit literature or book, while taking the audit and assurance course. Evaluation will be done by comparing the procedures performed based on the audit literature, with the procedures performed, then the authors will provide recommendations based on the results of the evaluation. Based on observation results of the authors, it is found that the impairment of fixed asset for the year ended on 31 December 2019 is non-existent, however the audit procedures performed by KAP NSX on the fixed assets of PT. AT has been carried out so that sufficient and appropriate audit evidence has been earned in accordance with applicable professional standards."

"Laporan ini membahas mengenai gambaran proses bisnis dan produksi industri minyak, prosedur dalam mengakui pendapatan, perhitungan dasar nilai pendapatan yang dihasilkan dari produksi tersebut, cara penyajian dan pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk pendapatan, proses sistem pengendalian internal pendapatan dan isu kritis di industri perminyakan Indonesia. Pada dasarnya, studi kasus ini bersifat deskriptif serta menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan di PT. ABC yang akan dibandingkan dengan teori dasar dari pendapatan itu sendiri berdasarkan PSAK 23 (Revisi 2010), PSAK 29 (Revisi 1990), PSAK 64 (ED 2011), UU.No. 22 Tahun 2001 serta PP. No. 42 Tahun 2002 mengenai sektor perminyakan hulu di Indonesia dan teori lainnya.

---

The focus of this study explained about the oil industry processes as a whole, basic procedures and concept about revenue recognition, how to calculate the revenue measurement, presentation and disclosure revenue in Financial Statement, implementation of internal control and also explained about critical issues in oil industry Indonesia. Basically, this study focused on descriptive study that compared between in theory and in the field work (Practically) which the theory consists of PSAK 23 (Revised in 2010), PSAK 29 (Revised in 1990), PSAK 64 (ED 2011), Government Regulation in UU. No. 22 Year 2001 and PP. No. 42 Year 2002 about the sector upstream in oil industry Indonesia."

"Skripsi ini memaparkan perlakuan akuntansi atas aktivitas eksplorasi dan pengembangan oleh perusahaan yang bergerak di industri tambang batubara, dalam kasus ini ialah PT ABC. Perlakuan akuntansi yang dibahas atas biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan pada PT ABC berdasarkan pada PSAK 33 (1994): Akuntansi Pertambangan Umum. Skripsi ini juga berkaitan dengan prosedur audit dalam menilai kewajaran akun biaya eksplorasi dan pengembangan tangguhan.This thesis was describes about accounting treatment of exploration and development activities by companies engaged in coal mining industry, in this case is PT ABC. Accounting treatment for costs of exploration and development expenditures on PT ABC based onPSAK 33 (1994): Accounting for The General Mining Industry. This thesis is also related to the audit procedures in assessing the reasonableness of accounts deffered exploration and development cost."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan dari PT ABC yang menjadi satu-satunya perusahaan publik penyewa menara telekomunikasi yang mengakui menaranya sebagai aset tetap di antara perusahaan sejenis lainnya yang mengakui menara telekomunikasi sebagai properti investasi. Dan melihat bagaimana penerapan akuntansi menara telekomunikasi sebagai properti investasi di PT JKL.Penelitian ini bertujuan untuk meneliti menara telekomunikasi pada industri penyewaan menara. Apakah memungkinkan diakui sebagai aset tetap. Dan bagaimana perlakuan akuntansi menara telekomunikasi sebagai properti investasi.

---

The study was conducted to investigate the reasons of ABC CO. whose the only public company that recognizes the telecommunications tower tenant towers as fixed assets of other similar companies that recognize the telecommunications tower as an investment property. And see how the application of accounting telecommunication towers as an investment property in JKL CO. This study aims to examine the telecommunications tower on tower leasing industry. Is it possible recognized as fixed assets. And how the accounting treatment of a telecommunications tower as an investment property."