Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemuda tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan, atau tidak sedang mengikuti pelatihan (NEET) menjadi masalah yang krusial ketika status NEET melekat pada periode waktu yang lama (persistensi). Faktor kunci dalam menentukan persistensi status NEET adalah modal manusia yang dimiliki pemuda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan modal manusia yang diukur melalui capaian pendidikan dan pengalaman mengikuti pelatihan dengan persistensi status NEET pemuda di Indonesia dalam perspektif longitudinal. Pembahasan diperdalam dengan menelaah keterkaitan antara modal manusia dan persistensi NEET dengan tipologi NEET, yaitu NEET pengangguran, mengurus rumah tangga, dan putus asa. Peneliti menggunakan data panel individu Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2019, 2020, dan 2021 serta mengaplikasikan Regresi Logistik Multinomial. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan tinggi menurunkan peluang pemuda untuk persisten menjadi NEET dibanding pendidikan rendah. Pengalaman mengikuti pelatihan juga menurunkan peluang untuk persisten menjadi NEET. Di sisi lain, pada subsampel kelompok NEET, pendidikan tinggi meningkatkan peluang pemuda menjadi NEET pengangguran dan menurunkan peluang menjadi NEET mengurus rumah tangga dan putus asa dibanding pendidikan rendah. Sementara itu, persistensi NEET lebih mencirikan kelompok NEET mengurus rumah tangga dibanding pengangguran. Temuan penting lain dalam penelitian ini adalah aspek gender dan status perkawinan penting dalam menentukan peluang pemuda persisten menjadi NEET tipe tertentu.

---

Youth not in employment, education, or training (NEET) becomes a crucial problem when NEET status persists for a long period. The youth's human capital is a critical factor in determining the persistence of NEET status. This study examines the relationship between human capital as measured by educational attainment and experience in attending training with the persistence of youth NEET status in Indonesia from a longitudinal perspective. The author conducts an in-depth discussion by examining the relationship between human capital and the persistence of NEET with the NEET typology, namely unemployed, carers-cared, and discouraged NEET. The researcher used individual panel data from the National Labor Force Survey (Sakernas) for August 2019, 2020, and 2021 and applied Multinomial Logistic Regression. The analysis results show that higher education reduces the probability of persistently becoming NEET compared to lower education. The experience of attending training also lowers the probability of persistence as a NEET. On the other hand, in the subsample of the NEET group, higher education increased the probability of becoming unemployed NEETs and decreased the youth's probability of becoming carers-cared and discouraged NEETs compared to lower education. Meanwhile, NEET persistence characterized the carers-cared NEET rather than being unemployed NEET. Another important finding in this study is that aspects of gender and marital status are essential in determining the chances of youth becoming persistent in NEET and becoming certain types of NEET."

"Penelitian ini menganalisis dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan Kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Indonesia. menggunakan simulasi kemiskinan dengan metode Modifikasi Garis Kemiskinan dan Modifikasi Pengeluaran dengan memanfaatkan indikator-indikator pendahulu angka kemiskinan/leading indicators. Berdasarkan hasil simulasi, ditemukan bahwa pemberian kompensasi BLT BBM dapat menekan angka kemiskinan dibandingkan tanpa adanya kompensasi. Pada skema tanpa adanya kompensasi, angka kemiskinan yang akan terjadi pada September 2022 diprediksi sebesar 10,36 persen (mengalami kenaikan 0,82 persen dibandingkan Maret 2022). Pada skema yang dilakukan oleh pemerintah (kompensasi diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima program Bantuan Langsung Tunai (BPNT), maka kemiskinan diperkirakan sebesar 9,56 persen (mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dibandingkan Maret 2022). Pemberian kompensasi dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin saat terjadinya shock ekonomi. Akan tetapi, ditemukan bahwa masih tingginya persentase rumah tangga yang berada pada kelompok dengan 10 persen pengeluaran per kapita terendah (desil 1) yang tidak tercakup ke dalam sasaran penerima manfaat (exclusion of error), yaitu sebesar 55,35 persen dan hanya 44,65 persen rumah tangga yang menerima manfaat program. Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa pemberian program bantuan kepada rumah tangga yang lebih tepat sasaran akan jauh lebih efektif dan efisien dalam menekan angka kemiskinan dibandingkan dengan melakukan perluasan cakupan bantuan kepada rumah tangga penerima Program Indonesia Pintar (PIP) ataupun menambah nominal bantuan. Skema pemberian bantuan yang mengarah pada rumah tangga yang lebih tepat tidak hanya menghasilkan angka kemiskinan yang lebih rendah, tetapi juga menghasilkan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan gini ratio yang lebih rendah dibandingkan skema lainnya. Exclusion error pada desil 1 dapat dikurangi dengan melakukan perbaikan, pembaruan, dan integrasi basis data terpadu dikombinasikan dengan data pendukung lainnya dengan melihat karakteristik kerawanan sosial yang dimiliki oleh rumah tangga miskin. Basis data penerima bantuan yang lebih akurat akan berperan sangat penting dalam tahap perencanaan program dan keberhasilan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis inferensial menggunakan regresi logistik ordinal, kecenderungan rumah tangga yang menerima Kompensasi BLT BBM untuk berada dalam kemiskinan dibandingkan menjadi rentan miskin dan tidak miskin semakin besar seiring dilakukannya minimalisasi exclusion error menjadi 25 persen dan 15 persen. Ini menjadi pembahasan dan temuan yang menarik. Hal ini tidak berarti bahwa pemberian Kompensasi BLT BBM akan membuat rumah tangga menjadi jatuh ke dalam kemiskinan. Akan tetapi justru sebaliknya, kecenderungan yang semakin besar menandakan bahwa kompensasi BLT BBM semakin menjangkau kelompok rumah tangga miskin yang berada pada desil terendah. Adanya pemotongan besaran bantuan sosial juga dapat berdampak buruk bagi pemulihan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin yang membuat angka kemiskinan menjadi lebih tinggi. Terakhir namun tidak kalah penting adalah menjaga stabilitas harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan pokok agar tidak terlalu tinggi sehingga daya beli masyarakat tidak semakin menurun.

---

This study analyzes the impact of fuel price raising and Direct Cash Assistance (BLT BBM) compensation on poverty in Indonesia using poverty simulation with the Poverty Line Modification and Expenditure Modification methods by utilizing leading indicators. Based on the simulation results, it was found that the BLT BBM compensation program can reduce the poverty rate compared to without BBM compensation. In the no compensation scheme, the poverty rate in September 2022 is predicted to be 10.36 percent (an increase of 0.82 percent compared to March 2022). In the scheme implemented by the government (compensation is given to recipients of the Family Hope Program (PKH) or recipients of the Direct Cash Transfer (BPNT) program), poverty is estimated at 9.56 percent (an increase of 0.02 percent compared to March 2022). Compensation programs can be a short-term solution to restore the purchasing power of the poor and the vulnerable poor during an economic shock. However, it was found that a high percentage of households in the lowest 10 percent of per capita expenditure (decile 1) were not included in the target beneficiaries (exclusion of error) at 55.35 percent and only 44.65 percent of households received program benefits. The main finding in this study is that providing assistance programs to more targeted households will be much more effective and efficient in reducing poverty than expanding the coverage of assistance to households receiving the Indonesia Smart Program (PIP) or increasing the amount of assistance. Schemes that target more appropriate households not only result in lower poverty rates, but also lower poverty depth index, poverty severity index, and gini ratio compared to other schemes. Exclusion error in decile 1 can be reduced by improving, updating, and integrating the integrated database combined with other supporting data by looking at the social vulnerability characteristics of poor households. A more accurate database of beneficiaries will play a very important role in the program planning stage and the success of poverty alleviation. Based on the results of the inferential analysis using ordinal logistic regression, the tendency of households receiving BLT BBM Compensation to be in poverty compared to being vulnerable to poverty and not being poor increases as the exclusion error is minimized to 25 percent and 15 percent. This is an interesting discussion and finding. This does not mean that the BLT BBM compensation will make households fall into poverty. On the contrary, the increasing trend indicates that BLT BBM compensation is increasingly reaching poor households in the lowest decile. A cut in the amount of social assistance can also have an adverse impact on the recovery of the purchasing power of the poor and vulnerable poor, which makes the poverty rate higher. Last but not least, it is important to maintain the stability of the prices of goods and services, especially basic needs, so that the purchasing power of the community does not decline further."

"Studi ini bertujuan membandingkan dampak kebijakan upah minimum terhadap tingkat employment dan rata-rata upah buruh di industri padat karya dan padat modal. Dengan menggunakan metode Pooled OLS dan Fixed Effects serta data Survei Industri Besar dan Sedang tahun 2011-2015, hasil estimasi menunjukkan bahwa kenaikan UMR memiliki dampak positif terhadap tingkat employment di industri padat karya, tetapi tidak bagi industri padat modal. Kenaikan UMR juga memiliki hubungan yang positif dengan rata-rata upah di industri padat karya. Hal ini berbeda dengan industri padat modal, kenaikan UMR justru berdampak negatif terhadap rata-rata upah.

---

There has been a long-standing debate about the effectiveness of minimum wages as a social welfare policy for labor. To continue this discussion, this study aims to compare the effects of minimum wage policy towards the employment rate and average workers wage in Indonesias labor-intensive and capital-intensive industries. By using panel data from Indonesia Annual Manufacturing Survey for the years 2011-2015, this study found that an increase in the regional minimum wage has a positive relationship with the employment rate in labor-intensive yet not in capital intensive industries. Moreover, this study also shows the existence of a positive relationship between the minimum wage level and the average workers wage in labor intensive industries. On the contrary, in capital intensive industries, an increase in the minimum wage level significantly diminishes workers average wages."

"Tesis ini ditulis dalam rangka menganalisa reliabiilitas dan validitas dari pencatatan kriminal di Indonesia. Ketiga jenis sumber data, yaitu pencatatan Polri, survey korban di dalam Susenas, dan data kewilayahan Podes, digunakan dan didiskusikan pada karya ini. Terdapat enam parameter untuk validitas dan reliabilitas yang dipertimbangkan: content validity, criterion validity, construct validity, internal consistency, test-retest reliability, dan alternate-form reliability. Dengan memperoleh pengertian mengenai bagaimana data kriminalitas Indonesia dianalisa validitas dan reliabilitasnya, perkembangan upaya pembuatan kebijakan dan penanggulangan kejahatan di masa depan diharapkan untuk bisa menggunakan data kriminalitas secara lebih baik dengan memperhitungkan kelebihan dan kekurangannya. Metode penelitian ini dirancang berdasarkan perspektif mixed method dan data yang digunakan berasal dari pengolahan data sekunder, studi literatur dan analisa konten. Hasil yang didapat tidak seragam, dengan pertimbangan validitas dan reliabilitas yang memenuhi standar untuk content validity, test-retest reliability, dan alternate-form reliability, sedangkan berbagai persoalan dan hasil yang kurang diperoleh pada parameter-parameter yang lain.

---

The study is conducted to analyse the reliability and validity of Indonesian crime statistics. All three kinds of crime data sources: police statistics, victimisation survey in Susenas, and neighbourhood data in Podes, are utilised and discussed. Six non-independent parameters for validity and reliability combined are considered; content validity, criterion validity, construct validity, internal consistency, test-retest reliability and alternate-form reliability. It is hoped that by understanding how Indonesian crime data fares in terms of reliability and validity, the future directives on policymaking and crime mitigation efforts are able to benefit more from the crime data given the advantages and limitations. The research is conducted on mixed method perspective and the primary data source is obtained from data mining, literature study and content analysis. Result obtained is ambivalent, with considerable content validity, test-retest reliability and their alternate-form reliability, while ensuing problems are detected otherwise."

"Selama bertahun – tahun, perempuan terus berusaha menghilangkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki – laki dalam setiap aspek kehidupan. Salah satunya dalam pekerjaan. Fenomena kesenjangan upah antar gender bukanlah sebuah fenomena yang asing ditelinga masyarakat. Menggali fenomena kesenjangan upah antar gender, terdapat pula didalamnya kesenjangan upah antar tenaga kerja perempuan yang sudah memiliki anak dan yang belum. Isu ini disebut sebagai motherhood penalty. Dengan data dari IFLS gelombang empat (2007) dan lima (2014), serta metode difference in differences dan propensity score matching, penulis menggali lebih dalam eksistensi motherhood penalty di Indonesia beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya. Faktor – faktor sosio demografi digunakan dalam melihat pengaruhnya dalam eksistensi motherhood penalty di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan balita merupakan pemicu utama adanya penalti upah yang diberikan pada tenaga Penelitian ini menemukan bahwa terdapat motherhood penalty dalam lingkup pekerjaan di Indonesia. kerja perempuan yang juga merupakan ibu

---

For years, women have tried to close the gap between women and men in every aspects of life, among which is in work. The gender pay gap phenomenon is not an odd issue in the society. Aside from the gap between genders, there is also a gap between female labors, namely the “motherhood penalty”. With data from the fourth (2007) and fifth (2014) wave of IFLS, the writer used difference in differences and propensity score matching methods to dig further information on the existence of Indonesia’s motherhood penalty and its supporting factors. Socio demographic factors are also used to see the phenomenon further. This study found that confirm that motherhood penalty exists in Indonesia"

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2018 untuk menguraikan kesenjangan upah penyandang disabilitas menjadi bagian yang dapat dijelaskan dan tidak dapat dijelaskan pada tingkat rata-rata. Dengan menggunakan dekomposisi Blinder-Oaxaca, bagian yang dapat dijelaskan berkontribusi sebesar 75,04% dalam kesenjangan upah penyandang disabilitas. Pencapaian tingkat pendidikan merupakan faktor penjelas terbesar yang memperlebar kesenjangan upah ini. Sementara itu, potensi diskriminasi menjadi kontributor utama kesenjangan upah gender antara penyandang disabilitas, bahkan bagian yang dapat dijelaskan tidak signifikan setelah dilakukan kontrol terhadap produktivitas penyandang disabilitas. Terlepas dari status disabilitasnya, perempuan mengalami diskriminasi upah terhadap laki-laki di Indonesia.

---

ABSTRACT

This study analyzes the data from Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) year of 2018, to outline the disability wage gap into the explained and unexplained parts at an average level. Using Blinder-Oaxaca decomposition, the explained part contributes up to 75.04% in the disability wage gap. Achievement in the education level is the highest explanatory factor in widening the gap. Furthermore, the potential for discrimination is a major contributor to the gender wage gap among people with disabilities, even the unexplained part becomes insignificant after the productivity of people with disabilities is being controlled. Regardless of their disability status, women experience wage discrimination in Indonesia in terms of gender."