Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Fadhil Firjatullah
Dampak kebijakan upah minimum terhadap industri padat karya: studi kasus Indonesia = The effects of minimum wage policy on labor-intensive industries: Indonesia case study
"Studi ini bertujuan membandingkan dampak kebijakan upah minimum terhadap tingkat employment dan rata-rata upah buruh di industri padat karya dan padat modal. Dengan menggunakan metode Pooled OLS dan Fixed Effects serta data Survei Industri Besar dan Sedang tahun 2011-2015, hasil estimasi menunjukkan bahwa kenaikan UMR memiliki dampak positif terhadap tingkat employment di industri padat karya, tetapi tidak bagi industri padat modal. Kenaikan UMR juga memiliki hubungan yang positif dengan rata-rata upah di industri padat karya. Hal ini berbeda dengan industri padat modal, kenaikan UMR justru berdampak negatif terhadap rata-rata upah.
There has been a long-standing debate about the effectiveness of minimum wages as a social welfare policy for labor. To continue this discussion, this study aims to compare the effects of minimum wage policy towards the employment rate and average workers wage in Indonesias labor-intensive and capital-intensive industries. By using panel data from Indonesia Annual Manufacturing Survey for the years 2011-2015, this study found that an increase in the regional minimum wage has a positive relationship with the employment rate in labor-intensive yet not in capital intensive industries. Moreover, this study also shows the existence of a positive relationship between the minimum wage level and the average workers wage in labor intensive industries. On the contrary, in capital intensive industries, an increase in the minimum wage level significantly diminishes workers average wages."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Theodorus Frederik Nico Agusta
Peninjauan Ulang Statistik Kriminal Indonesia: Telaah Mengenai Reliabilitas dan Validitas Data Kejadian Kejahatan = Reassessing Criminal Statistics in Indonesia:
A Study on Reliability and Validity of Crime Events Data.
"Tesis ini ditulis dalam rangka menganalisa reliabiilitas dan validitas dari pencatatan kriminal di Indonesia. Ketiga jenis sumber data, yaitu pencatatan Polri, survey korban di dalam Susenas, dan data kewilayahan Podes, digunakan dan didiskusikan pada karya ini. Terdapat enam parameter untuk validitas dan reliabilitas yang dipertimbangkan: content validity, criterion validity, construct validity, internal consistency, test-retest reliability, dan alternate-form reliability. Dengan memperoleh pengertian mengenai bagaimana data kriminalitas Indonesia dianalisa validitas dan reliabilitasnya, perkembangan upaya pembuatan kebijakan dan penanggulangan kejahatan di masa depan diharapkan untuk bisa menggunakan data kriminalitas secara lebih baik dengan memperhitungkan kelebihan dan kekurangannya. Metode penelitian ini dirancang berdasarkan perspektif mixed method dan data yang digunakan berasal dari pengolahan data sekunder, studi literatur dan analisa konten. Hasil yang didapat tidak seragam, dengan pertimbangan validitas dan reliabilitas yang memenuhi standar untuk content validity, test-retest reliability, dan alternate-form reliability, sedangkan berbagai persoalan dan hasil yang kurang diperoleh pada parameter-parameter yang lain.
The study is conducted to analyse the reliability and validity of Indonesian crime statistics. All three kinds of crime data sources: police statistics, victimisation survey in Susenas, and neighbourhood data in Podes, are utilised and discussed. Six non-independent parameters for validity and reliability combined are considered; content validity, criterion validity, construct validity, internal consistency, test-retest reliability and alternate-form reliability. It is hoped that by understanding how Indonesian crime data fares in terms of reliability and validity, the future directives on policymaking and crime mitigation efforts are able to benefit more from the crime data given the advantages and limitations. The research is conducted on mixed method perspective and the primary data source is obtained from data mining, literature study and content analysis. Result obtained is ambivalent, with considerable content validity, test-retest reliability and their alternate-form reliability, while ensuing problems are detected otherwise."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yasmeen
Harga Kepemilikan Anak: Sebuah Studi Motherhood Penalty di Indonesia = Cost of Having Kids: A Study of Indonesia's Motherhood Penalty
"Selama bertahun – tahun, perempuan terus berusaha menghilangkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki – laki dalam setiap aspek kehidupan. Salah satunya dalam pekerjaan. Fenomena kesenjangan upah antar gender bukanlah sebuah fenomena yang asing ditelinga masyarakat. Menggali fenomena kesenjangan upah antar gender, terdapat pula didalamnya kesenjangan upah antar tenaga kerja perempuan yang sudah memiliki anak dan yang belum. Isu ini disebut sebagai motherhood penalty. Dengan data dari IFLS gelombang empat (2007) dan lima (2014), serta metode difference in differences dan propensity score matching, penulis menggali lebih dalam eksistensi motherhood penalty di Indonesia beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya. Faktor – faktor sosio demografi digunakan dalam melihat pengaruhnya dalam eksistensi motherhood penalty di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan balita merupakan pemicu utama adanya penalti upah yang diberikan pada tenaga Penelitian ini menemukan bahwa terdapat motherhood penalty dalam lingkup pekerjaan di Indonesia. kerja perempuan yang juga merupakan ibu
For years, women have tried to close the gap between women and men in every aspects of life, among which is in work. The gender pay gap phenomenon is not an odd issue in the society. Aside from the gap between genders, there is also a gap between female labors, namely the “motherhood penalty”. With data from the fourth (2007) and fifth (2014) wave of IFLS, the writer used difference in differences and propensity score matching methods to dig further information on the existence of Indonesia’s motherhood penalty and its supporting factors. Socio demographic factors are also used to see the phenomenon further. This study found that confirm that motherhood penalty exists in Indonesia"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Melsasyavia Nurfitriana Ramadhany Syam
Disabilitas Dan Gender: Dekomposisi Kesenjangan Upah di Indonesia = Disability and Gender: Decomposition of Wage Gaps in Indonesia
"ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2018 untuk menguraikan kesenjangan upah penyandang disabilitas menjadi bagian yang dapat dijelaskan dan tidak dapat dijelaskan pada tingkat rata-rata. Dengan menggunakan dekomposisi Blinder-Oaxaca, bagian yang dapat dijelaskan berkontribusi sebesar 75,04% dalam kesenjangan upah penyandang disabilitas. Pencapaian tingkat pendidikan merupakan faktor penjelas terbesar yang memperlebar kesenjangan upah ini. Sementara itu, potensi diskriminasi menjadi kontributor utama kesenjangan upah gender antara penyandang disabilitas, bahkan bagian yang dapat dijelaskan tidak signifikan setelah dilakukan kontrol terhadap produktivitas penyandang disabilitas. Terlepas dari status disabilitasnya, perempuan mengalami diskriminasi upah terhadap laki-laki di Indonesia.
ABSTRACT
This study analyzes the data from Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) year of 2018, to outline the disability wage gap into the explained and unexplained parts at an average level. Using Blinder-Oaxaca decomposition, the explained part contributes up to 75.04% in the disability wage gap. Achievement in the education level is the highest explanatory factor in widening the gap. Furthermore, the potential for discrimination is a major contributor to the gender wage gap among people with disabilities, even the unexplained part becomes insignificant after the productivity of people with disabilities is being controlled. Regardless of their disability status, women experience wage discrimination in Indonesia in terms of gender."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aby Dwi Prasetya
On Implication of Ethnic and Religious Diversity towards the Intensity of Identity Conflict: The Case of Indonesia = Implikasi Keberagaman Etnis dan Agama terhadap Intensitas Konflik Identitas: Studi Kasus di Indonesia
"Research related to the diversity and conflict in Indonesia to date concludes that ethnic fractionalization, as an indicator of diversity, is positively related to the level of conflict. However, this research has not included other indicators of diversity, namely ethnic polarization, which is considered better than ethnic fractionalization in explaining conflicts, especially identity conflicts. Using the National Violence Monitoring System (NVMS) data along with 2000 and 2010 Indonesia Census data, this study found that ethnic polarization and religious fractionalization contribute to the increase of identity conflict in Indonesia. Otherwise, there is no statistical proof that validates the positive relationship between ethnic fractionalization and the identity conflict in general. Furthermore, this study also shows that the degree of heterogeneity at district level significantly reduces some aspects of social outcomes, such as trust to non co ethnics, solidarity, participation in community, and perceived safety which act as a channel through which diversity affect identity conflict.
Penelitian terkait dengan keberagaman dan konflik di Indonesia hingga saat ini menyimpulkan apabila fraksionalisasi etnik, sebagai indikator dari keberagaman, berhubungan positif dengan tingkat konflik. Namun, penelitian tersebut belum memasukkan indikator lain dari keberagaman, yaitu polarisasi etnik, yang dianggap lebih baik daripada fraksionalisasi etnik di dalam menjelaskan konflik, khususnya konflik identitas. Dengan menggunakan data dari Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan dan data keberagaman dari Sensus Penduduk tahun 2000 dan 2010, ditemukan apabila polarisasi etnik dan fraksionalisasi agama, berkontribusi terhadap peningkatan konflik identitas. Sebaliknya, tidak ditemukan bukti statistik yang dapat menjelaskan hubungan antara fraksionalisasi etnik dan konflik identitas secara umum. Selain itu, studi ini juga menemukan apabila tingkat keberagaman di suatu wilayah, berpengaruh negatif terhadap beberapa keluaran modal sosial seperti kepercayaan antar-etnis, solidaritas, partisipasi di komunitas, dan perasaan aman, yang berperan sebagai saluran yang menghubungkan keberagaman dengan konflik identitas."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novi Utami
Transisi status pekerja dan produktivitas pekerja: analisis data IFLS 4 dan 5 = Worker transition status and worker productivity: analysis of IFLS 4 and 5 data
"Status pekerjaan kontrak merupakan hubungan kerja tidak standar dan kerap ditemukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pekerja kontrak pada umumnya memiliki jaminan perlindungan kerja yang lemah dan upah yang rendah dibandingkan pekerja tetap. Berdasarkan motivasinya, sebagian besar pekerja kontrak menjadikan pekerjaan kontrak sebagai stepping stone untuk dapat diangkat menjadi pekerja tetap. Dengan demikian pekerja kontrak akan menampilkan performa terbaiknya yang akan berdampak pada produktivitas kerja yang tinggi. Penelitian ini akan mempelajari bagaimana perubahan status pekerja dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap terhadap produktivitas kerja. Dengan menggunakan data IFLS 4 dan 5, hasil regresi tobit standar menunjukkan bahwa perubahan status pekerja berasosiasi negatif terhadap produktivitas pekerja tetap di tahun 2014. Pengaruh perubahan status pekerja menjadi semakin kecil setelah dikontrol oleh variabel karakteristik individu dan karakteristik pekerjaan. Variabel lain yang secara signifikan berpengaruh terhadap produktivitas pekerja di Indonesia yaitu jenis kelamin, pendidikan, status kesehatan, tingkat stres, kepuasan kerja, upah/gaji dan sektor lapangan usaha.
Contract employment status is a non-standard employment relationship and often occurs in many countries, including Indonesia. Contract workers generally have weak guarantees of work protection and lower wages compared to permanent workers. Based on his motivation, most of the contract workers make contract work as a stepping stone to be appointed as permanent workers. Thus contract workers will display their best performance which will have an impact on high work productivity. This study will study how the change in employment status from contract workers to permanent workers on work productivity. By using IFLS 4 and 5 data, the results of the standard tobit regression show that changes in the employment status are negatively associated with the productivity of permanent workers in 2014. The effect of changing employment status becomes smaller after being controlled by variables of individual characteristics and job characteristics. Other variables that significantly influence the productivity of workers in Indonesia are gender, education, health status, stress level, job satisfaction, wage and sectors of business field."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Restu Fitri Ariani
Dampak Pelatihan Terhadap Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia = Training Effect on Indonesia's Labor Mobility
"ABSTRAK
Pindah kerja merupakan berpindahnya seseorang dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Pindah kerja mempunyai dampak positif dan negatif namun dalam kasus Indonesia pindah kerja dapat menyebabkan peningkatan persaingan di pasar tenaga kerja sehingga memicu meningkatnya pengangguran. Teori modal manusia memberikan hipotesis bahwa pelatihan dapat mengurangi pindah kerja. Di Indonesia dalam 5 tahun terakhir jumlah peserta pelatihan secara rata rata mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pelatihan terhadap keputusan untuk pindah kerja pada tenaga kerja Indonesia, dengan menggunakan metode difference in difference dan data panel IFLS tahun 2007 dan 2014. Penelitian ini belum menemukan bukti yang cukup mengenai teori modal manusia bahwa pelatihan dapat mengurangi pindah kerja. Namun, penelitian ini juga memberikan hasil yang signifikan dan berbeda dengan teori model manusia tentang dampak pelatihan khusus di mana jenis pelatihan ini justru meningkatkan pindah kerja pada pekerja di Indonesia. Faktor sosial demografi yang ditemukan mempunyai dampak terhadap pindah kerja diantaranya kohor, gender, dan tempat tinggal. Kemudian faktor karakteristik pekerjaan yang mempunyai dampak signifikan adalah keanggotaan serikat kerja. Individu yang mengikuti serikat pekerja lebih cenderung untuk menetap pada pekerjaan lamanya.
ABSTRACT
Job mobility is the transfer of workers from one job to another. Job mobility has both positive and negative impacts, but in the case of Indonesia, it can cause increased competition in the labor market, thereby triggering increased unemployment. The human capital theory provides the hypothesis that training can reduce job mobility. In Indonesia, in the last five years, the number of trainees has, on average increased. This study aims to determine the impact of training on the decision to move to Indonesian workers, using the difference in difference method and IFLS panel data in 2007 and 2014. This study does not find sufficient evidence regarding the theory of human capital that training can reduce job mobility. However, this study also provides significant results and differs from the human capital theory of the impact of specific training where specific training increases work shifts for workers in Indonesia. Socio demographic factors that found to affect work shifts included cohorts, gender, cities. And the occupational characteristics factor that has a significant impact is the union. Individuals who join a labor union are more likely to stay in their old jobs."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tubagus Mochamad Rizky
Pengaruh Industri 4.0 terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Permintaan Pekerja Produksi di Sektor Manufaktur Indonesia = Industry 4.0 in Indonesia: Impact on Wage Inequality and Production Workers' Demand in Manufacturing Sector.
"Penelitian ini menunjukkan bukti empiris mengenai dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada ketimpangan pendapatan di sektor manufaktur Indonesia. Saat ini, ada perbedaan jelas antara pendapatan pekerja produksi berketerampilan rendah dengan pendapatan pekerja non-produksi berketerampilan tinggi di sektor ini. Tingkat penggunaan TIK pada suatu perusahaan manufaktur menjadi indikator awal paparan Industri 4.0 di sektor. Dengan peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi sektor manufaktur berorientasi ekspor sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Agar kompetitif secara global, sektor ini harus meningkatkan penggunaan TIK. Penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa penggunaan teknologi lebih tinggi dapat menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan disebabkan oleh turunnya permintaan terhadap pekerja produksi berketerampilan rendah. Menggunakan data dari dua survey BPS untuk tahun 2014: Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur dan Survei Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sektor Bisnis, penelitian ini bermaksud untuk menunjukkan hubungan ini. Ini dilakukan melalui penetapan index penggunaan TIK pada tiap perusahaan yang kemudian diregresikan dengan proporsi pekerjaan dan pendapatan pekerja produksi di perusahaan manufaktur. Dari hasil analisa, ditemukan adanya turunnya permintaan atas pekerja produksi berketerampilan rendah secara relatif terhadap permintaan atas pekerja produksi berketerampilan tinggi, beriringan dengan tingkat penggunaan TIK lebih tinggi di perusahaan.
This study provides empirical evidence of the impact of Information and Communication Technology (ICT) has on wage inequality in Indonesian manufacturing sector. Currently, there is clear discrepancy in wage between low-skill production workers and high-skill non-production workers within the sector. The level of ICT use in a manufacturing firm serves as early indicator of Industry 4.0 exposure on the sector. With Making Indonesia 4.0 Roadmap, the government of Indonesia has identified the export-oriented manufacturing sector as an engine of growth. To ensure global competitiveness, this sector must embrace greater ICT integration. Previous studies have shown that greater technology use may cause greater wage inequality due to lower demand of low-skill production workers. Using data from two BPS surveys for year 2014: the Annual Manufacturing Survey and the Business Sector ICT Use Survey, this study aims to show this relationship in Indonesia by developing and assigning ICT use index on manufacturing firms and regressing the index against production workers' employment and wage shares in the firm. From this analysis, there is evidence of decreasing demand for low-skill production workers relative to the demand for high-skill non-production workers, with higher level of ICT use in a firm."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Ibnu Faesal
Pengaruh kebijakan pendaerahan BPHTB dan PBB-P2 terhadap fenomena flypaper effect di Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia = Impact regonalize of land and building title transfer duty and land and building tax policy to flypaper effect phenomenons on Local Government in Indonesia
"Fenomena flypaper effect terjadi ketika respon pemerintah daerah atas transfer pemerintah pusat terhadap belanja pemerintah daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi fenomena flypaper effect pada Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2005-2017, baik secara nasional maupun menurut kelompok pulau. Sementara, Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2 pada Tahun 2011 juga akan diteliti bagaimana pengaruhnya terhadap fenomena flypaper effect yang terjadi. Untuk menganalisa fenomena flypaper effect yang terjadi akan menggunakan pendekatan model birokrasi, perilaku birokrasi yang memaksimalkan belanja daerahnya untuk belanja yang bersifat administratif.
Secara nasional fenomena flypaper effect terjadi di tingkat pemerintah kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2005-2017. Fenomena flypaper effect terjadi, baik sebelum maupun setelah adanya Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2 pada Tahun 2011. Fenomena tersebut disebabkan karena ketergantungan yang tinggi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia atas transfer Pemerintah Pusat untuk belanjanya. Namun, Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2 mempunyai pengaruh yang positif yaitu dengan mengurangi fenomena flypaper effect yang terjadi, seiring dengan meningkatnya PAD melalui peningkatan Pajak Daerah dari BPHTB dan PBB-P2. Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia terbukti memaksimalkan belanja daerahnya dengan menggunakan Dana Transfer Umum untuk Belanja Tidak Langsung.
Menurut kelompok pulau, fenomena flypaper effect terjadi di kelompok Pulau Sumatera; Pulau Kalimantan; Pulau Sulawesi; Pulau Bali dan Nusa Tenggara; dan Pulau Maluku dan Papua, baik sebelum maupun setelah diterapkannya Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBBP2. Namun, dengan diterapkannya kebijakan tersebut, fenomena flypaper effect mengalami penurunan, meskipun sangat rendah. Pemerintah kabupaten/kota pada kelompok Pulau Sumatera; Pulau Kalimantan; Pulau Sulawesi; Pulau Bali dan Nusa Tenggara; dan Pulau Maluku dan Papua cenderung menggunakan Dana Transfer Umum untuk Belanja Tidak Langsung yang bersifat administratif. Perilaku tersebut tetap terjadi meskipun diterapkannya Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2. Sementara, setelah diterapkannya kebijakan tersebut, pendanaan Belanja Langsung dengan menggunakan Pajak Daerah meningkat. Fenomena flypaper effect tidak terjadi di Pulau Jawa. Pemerintah kabupaten/kotanya sudah tidak tergantung terhadap DAU dalam mendanai belanjanya, karena Pajak Daerah atau PAD memang sudah tinggi atau memadai untuk mendanai belanjanya.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dapat dilakukan melalui perluasan basis pajak dengan kebijakan pendaerahan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), dan menerapkan tambahan pajak (opsen). Dengan pertimbangan bahwa kebijakan ini akan lebih efektif dibandingkan dengan Kebijakan Pendaerahan PBB-P2, untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui Pajak Daerah.
The flypaper effect phenomenon occurs when local government responses to intergovernmental transfers to regional government spending is greater than to local government revenue. This study researchs the flypaper effect phenomenon on local governments in Indonesia in 2005-2017, both nationally and according to island groups. Meanwhile, Regonalize of Land and Building Title Transfer Duty (BPHTB) and Land and Building Tax (PBB-P2) Policy in 2011 will also discuss how it affects the phenomenon that occurs. To analyze the phenomenon, the flypaper effect that occurs will be use the bureaucratic mode, a bureaucratic behaviour that maximising local  spending for administrative cost.
Nationally, the flypaper effect phenomenon occurred at the level of local governments in Indonesia during 2005-2017. the flypaper effect phenomenon occurs, both before and after the BPHTB and PBB-P2 Regonalize Policy in 2011. This phenomenon is caused by the high dependency of local governments in Indonesia on the intergovernmental transfers to its expenditure. However, BPHTB and PBB-P2 Regonalize Policy has a positive effect by reducing the flypaper effect phenomenon that occurs, in accordance with using local revenues through increasing the BPHTB and PBB-P2. The local government in Indonesia has proven to maximising local  spending using unconditional grants for indirect expenditures (administrative cost).
According to the island group, the flypaper effect phenomenon occurs in the Sumatra island; Kalimantan island; Sulawesi island; Bali and Nusa Tenggara island; and Maluku and Papua island, both before and after the implementation of the BPHTB and PBBP2 Regonalize Policy. However, with the implementation of the policy, the phenomenon of the effect of flypaper decrease very low. Local government in Sumatra island; Kalimantan island; Sulawesi island; Bali and Nusa Tenggara island; and Maluku and Papua Islands use unconditional grants for indirect expenditures  (administrative cost). This behavior continues to occur even the BPHTB and PBB-P2 Regionalize Policy implemented. Meanwhile, after the implementation of the policy, the spending of direct expenditure using local tax increased. The flypaper effect does not occur in Java. The Java`s local governments are no longer dependent on the unconditional grants in funding their spending, because the local tax is already high or sufficient to fund its expenditure. To increase local revenues, it can be done through an increase in the tax base with regionalize policy, namely the Land and Building Tax in the Plantation, Forestry and Mining Sector (PBB-P3), and using additional taxes. Considering that this policy will be more effective compared to PBB-P2 Regionalize Policy, to increase local revenues through local tax."
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T54987
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ririn Kuncaraning Sari
Pengaruh Kerawanan Pangan terhadap Perilaku Pencarian Pengobatan di Indonesia = The Effect of Food Insecurity to Health Seeking Behaviour in Indonesia
"Berbagai indikator kesehatan Indonesia menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan negara tetangga, khususnya Asia. Untuk dapat meningkatkan satus kesehatan masyarakat, pengobatan penyakit ke fasilitas kesehatan (faskes) modern merupakan salah satu determinan penting. Akan tetapi, besarnya biaya yang harus dikeluarkan dan opportunity cost yang harus dikorbankan sering kali menjadi hambatan dalam pemanfaatan faskes. Hal tersebut terjadi khususnya bagi seseorang yang memiliki keterbatasan sumberdaya atau kemiskinan. Dengan menggunakan indikator persepsi kerawanan pangan untuk menunjukkan individu yang memiliki risiko kesehatan tinggi dan mengalami masalah keterbatasan sumber daya, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh persepsi kerawanan pangan yang dirasakan terhadap perilaku pencarian pengobatan melalui pola rawat jalan ketika sakit. Sebanyak 159.236 individu dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2017 dan Potensi Desa (Podes) 2018 dianalisis dengan menggunakan IVProbit untuk menangani bias akibat endogenitas pada variabel kerawanan pangan. Hasil menunjukkan jika semakin tinggi skor kerawanan pangan individu akan meningkatkan peluang tidak berobat jalan ke faskes modern dalam sebulan terakhir. Hasil yang sama terlihat baik pada sampel yang dikategorikan miskin maupun tidak miskin secara moneter. Selain itu, beberapa faktor sosial, demografi, ekonomi dan karakteristik penyakit juga ditemukan memiliki pengaruh terhadap perilaku individu untuk tidak berobat jalan di faskes modern.
Various Indonesia's health indicators rate represent lower value when compairing with another countries, especially in Asia. To be able to improve public health status, treatment of illness to modern health care is one of the important determinants. However, the the high costs of health care and opportunity costs that have to be sacrificed often be a barriers to utilization of health care. This happens especially for someone who has limited resources or live under the poverty. Using indicators of perception about food insecurity by individuals to describe someone who have high risk in health and have limited resources to fulfill the basic needs, this study aims to see how the perceived of food insecurity affecting someone's health seeking behaviour through outpatient patterns when ill. Total sample of 159,236 individuals from the 2017 National Socio-Economic Survey (SUSENAS) and Village Census (Podes) 2018 were analyzed using IVProbit to handle bias due to endogeneity in food insecurity variables. The results show that the higher raw score of food insecurity will increase the chance of not going for outpatient care in the last month. The same results were seen in both samples that were categorized as poor or not poor in monetary way. In addition, several social, demographic, economic and disease characteristics were also found to have an influence on individual behavior to seek outpatient care in modern health facilities."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>