Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Regulasi pembukuan dengan stelsel kas (pembukuan sederhana) telah berlaku sejak tahun 2022 menyasar Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Namun, terhitung sudah 2 tahun diberlakukan dalam PMK 54/2021, regulasi ini belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap objek regulasi itu sendiri. Pemilihan Kota Depok sebagai lokus penelitian dengan melihat angka pertumbuhan terbaik diantara kota-kota di Provinsi Jawa Barat. Hal itulah yang mendasari penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan WP dengan peredaran bruto tertentu terhadap regulasi pembukuan sederhana di Kota Depok dan menganalisis determinan preferensi WP bersangkutan terhadap penggunaan regulasi pembukuan sederhana yang ditinjau dari asas keadilan dan kemudahan administrasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, dilengkapi dengan teknik kualitatif melalui upaya wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan WP dengan peredaran bruto tertentu terhadap regulasi pembukuan sederhana berada pada kategori “mengingat”/level C1 dan tergolong sebagai tingkat pengetahuan yang rendah. Kemudian, terkait dengan determinan preferensi WP terhadap regulasi ini diketahui bahwa faktor kemudahan menjadi determinan yang paling dominan terasa oleh WP dibandingkan determinan lainnya. Kondisi ini seharusnya dapat terus diperbaiki oleh WP bersangkutan dengan meningkatkan kesadaran diri untuk dapat memahami regulasi yang terkait bisnisnya. Selain itu, perlunya keterlibatan pemerintah untuk menyediakan tools yang mampu memudahkan penyelenggaraan regulasi pembukuan sederhana ini. Pemerataan sosialisasi seharusnya juga menjadi hal yang lebih diperhatikan oleh pembuat regulasi agar “bahasa kemudahan” lebih mudah dipahami oleh objek regulasi. ......Regulations on cash basis accounting (simple bookkeeping) have been in effect since 2022, targeting taxpayers with certain gross turnover. However, despite the implementation of PMK 54/2021 for two years, this regulation has not yet shown a significant impact on its regulation objects. Depok City was chosen as the research site due to its strong growth rates compared to other cities in West Java Province. This forms the basis of research, which aims to assess the level of knowledge among taxpayers with specific gross turnovers regarding the simple bookkeeping regulations in Depok City, and to analyze the determination of taxpayers' preferences for using these regulations, focusing on principles of equity and ease of administration. The research approach used is quantitative, with data collected through surveys, complemented by qualitative techniques including in-depth interviews and literature review. The research findings indicate that taxpayers' knowledge levels regarding simple bookkeeping regulations fall within the 'remember' category/level C1, indicating a low level of knowledge. Furthermore, convenience is identified as the predominant determinant felt by  taxpayers' preferences for these regulations compared to other factors. This highlights the need for taxpayers to enhance their self-awareness and understanding of regulations relevant to their businesses. Additionally, government involvement is crucial in providing tools that facilitate compliance with these regulations. It is also imperative for regulators to ensure equitable distribution of information campaigns to enhance understanding among regulatory subjects about the benefits of compliance.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan studi terhadap alasan pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap kebijakan tax holiday. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji biaya-biaya potensial yang timbul sebagai akibat dari diberikannya insentif dalam bentuk tax holiday. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berdasarkan tujuannya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menemukan alasan pemerintah merubah kebijakan tersebut adalah penyempurnaan legal dan tidak banyak yang memanfaatkan fasilitas ini. Selain itu, biaya-biaya yang timbul akibat dari kebijakan tax holiday berupa biaya langsung dan tidak langsung, dan dapat dikelompokan sesuai konsep biaya insentif yang disampaikan Zee, Stotsky dan Ley menjadi biaya penerimaan, biaya alokasi sumber-sumber, biaya penerapan dan kepatuhan, biaya yang berkaitan dengan korupsi dan transparensi.

---

ABSTRACT
This research is analyzing government rationales regarding policy changes in tax holiday regulation. Furthermore, this research also studies about potential costs of tax incentive that incurred as a consequence incentives giving in the form of tax holiday. This research uses qualitative approach and based on its purpose is categorized as descriptive research. Data collection techniques used are literatures study and depth interview. The result shows that government rationales changing the tax holiday policy are legal improvement and narrow use of the policy. Other than that, the costs arise as a result of giving tax holiday are direct and indirect cost. Based on Zee?s, Stotsky?s, and Ley?s concept regarding cost of incentive, those cost can be categorized to revenue cost, resource allocation cost, enforcement and compliance cost, and cost related with corruption and transparency.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang perlakuan pajak atas biaya litbang di Indonesia dan membandingkan dengan perlakuan pajak atas biaya litbang di negara lain yang mendapatkan insentif pajak. Tujuan dari penelitian ini memetakan bentuk-bentuk insentif pajak di negara lain, dan membandingkan dengan bentuk perlakuan pajak atas biaya litbang pada industri susu di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk-bentuk insentif pajak di beberapa negara seperti Malaysia , Singapura, India menganut model deduction dalam jumlah yang lebih besar dari Indonesia dan bentuk insentif seperti double deduction di Malaysia dan tax credit seperti di Jepang apabila dibandingkan dengan perlakuan biaya litbang di Indonesia yaitu single deduction lebih menguntungkan secara tax saving apabila diterapkan pada industri susu di Indonesia. Untuk pengeluaran aktiva tetap yang dipakai dalam riset, bentuk insentif seperti penyusutan dipercepat memberikan penghematan pajak di tahun-tahun awal.

---

This study discusses the tax treatment of R D cost in Indonesia and compared with the tax treatment of R D cost in other countries that receive tax incentives. The purpose of this study mapping the forms of tax incentives in other countries, and comparing the shape of the tax treatment of R D cost to the dairy industry in Indonesia. The approach used in this research is descriptive qualitative data collection methods in depth interviews and literature study. The results of this study are the forms of tax incentives in some countries such as Malaysia, Singapore, India is a model of deduction in an amount greater than Indonesia and incentives such as double deduction in Malaysia and the tax credit, as in Japan when compared with the treatment of R D cost in Indonesia single deduction that is more advantageous tax saving when applied to the dairy industry in Indonesia. For expenses of fixed assets used in research, incentives such as accelerated depreciation provides tax savings in the early years.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai manajemen pendapatan daerah di Kabupaten Kulon progo khusunya terhadap retribusi objek wisata di Kabupaten Kulon Progo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen retribusi objek wisata di Kulon progo yang dikerjasamakan dengan pihak masyarakat dengan menggunakan teori administrasi pendapatan daerah yang dikemukakan oleh McMaster, serta menganalisis kendala yang timbul dalam memanajemen retribusi objek wisata di Kabupaten Kulon progo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan metode pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif. Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, hasil yang diperoleh menyatakan bahwa terdapat 8 dari 17 indikator yang belum sesuai dengan teori administrasi pendapatan daerah oleh McMaster dalam pemungutan retribusi objek wisata di Kabupaten Kulon Progo. Kendala yang timbul dalam memanajemen retribusi objek wisata diantaranya kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi objek wisata, kurangnya jumlah sumber daya manusia, sarana dalam memungut retribusi yang belum memadai serta kondisi geografis objek wisata di Kabupaten Kulon Progo yang kurang mendukung proses pemungutan retribusi.

---

ABSTRACT
This study analyzes the management of local revenue in Kulon Progo especially towards the tourist attraction charge in Kulon Progo Regency. The purpose of this research are to analyze the management of tourist attraction charge in Kulon progo which is collaborated with the local community based on theory of local tax and charge management by McMaster, and also analyzing the obstacle that arise in managing tourist attractions charge in Kulon progo regency.The research rsquo s approach is quantitative approach, the method of data collection is literature research and field research with qualitative data analysis technique, the results of this study state that in the management system of tourist attractions charge, there are 8 out of 17 indicators that have not been in accordance with the theory of local tax and charge management by McMaster. Obstacles that arise in managing tourist attractions charge are lack of awareness of attractions visitors to pay the charge, lack of human resources, limited amount of facilities and geographical conditions of tourist attractions in Kulon Progo that are not support the process of levy collection.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis substansi penghasilan yang diterima oleh prinsipal dan kesesuaian dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding PT AG. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Substansi penghasilan yang diterima prinsipal adalah royalti dan imbalan jasa teknik dan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa banding tidak sesuai dengan maksud dari P3B serta konsep passive dan active income. Sehingga diperlukan penegasan definisi royalti dan kriteria agen tidak bebas dalam UU PPh dan pembenahan internal Pengadilan Pajak dalam menentukan Majelis Hakim yang memutus suatu sengketa. ......This thesis aims to analyze substance of income received by principal and suitability of judges? basic considerations in deciding PT AG?s appeal dispute. This research was using qualitative approach with literature review and in-depth interview as data-collection technique. Income received by principal are royalties and fees for technical services and basic consideration of judges in deciding appeals does not appropriate with intent of tax treaty also passive and active income concepts. There should be clear definition about royalties and criteria of dependent agent in Income Tax Law and internal improvements by Tax Court in determining judges who decided disputes.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang latar belakang perubahan kebijakan pemungutan PPN atas Hasil Tembakau, serta mengkaji pemberlakuan perubahan kebijakan PPN atas Hasil Tembakau bila ditinjau dari asas ease of administration. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berdasarkan tujuannya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang perubahan kebijakan pemungutan PPN atas Hasil Tembakau adalah sebagai langkah awal kembali kepada mekanisme ketentuan umum PPN, dan pemberlakuan perubahan kebijakan PPN atas Hasil Tembakau sudah memenuhi keempat asas asas ease of administration. ......The focus of this undergraduate thesis are describing the background of Value Added Tax withholding policy change on supplying of tobacco products and analyzing the implementation of Value Added Tax withholding policy change on supplying of tobacco products from the concept of ease of administration principal. This research applies qualitative approach and using field research and depth interview in collecting data. The result of this research is the background of this policy change is as the first step back to the general provision of VAT mechanism, and the implementation of VAT withholding policy change on supplying of tobacco products meets the fourth principle of the principles of ease of administration.

Abstrak :
Sunset policy tahun 2008 dan reinventing policy tahun 2015 bertujuan meningkatkan penerimaan pajak yang dinilai belum mencapai hasil yang maksimal sekaligus untuk memeperkuat basis data di Direktorat Jenderal Pajak. Skripsi ini merupakan studi kasus evaluasi sunset policy dan reinventing policy yang dilakukan di KPP Pratama Depok Cimanggis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sunset policy telah berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan pajak khususnya bagi KPP Pratama Depok Cimanggis. Sebaliknya reinventing policy dapat dikatakan gagal baik dari sisi meningkatkan kepatuhan maupun dari sisi menambah penerimaan pajak. ...... Sunset policy in 2008 and reinventing policy in 2015 aimed at increasing tax revenues that have not achieved its maximum potential, also to strengthen database at the DJP. This thesis is a case study evaluation about reinventing policy and sunset policy conducted in KPP Pratama Depok Cimanggis. This study is a qualitative research data collection through in-depth interviews. The results of this study indicate that sunset policy has succeeded in improving tax compliance and increase tax revenue especially for KPP Pratama Depok Cimanggis. However reinventing policy has failed both in terms of improving compliance and also from the side to add tax revenue.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis kebijakan pajak penghasilan bagi pengembangan seni pertunjukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah seni budaya, termasuk seni pertunjukan, memerlukan insentif pajak yang dapat memberikan manfaat adil bagi pemangku kepentingan dalam dunia seni pertunjukan sehingga kehidupan berseni dapat berjalan dengan baik melalui pendanaan swasta yang didorong oleh kebijakan pemerintah. Penerapan kebijakan Pajak Penghasilan dalam rangka pengembangan seni pertunjukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 belum efektif dalam memotivasi perusahaan untuk menyumbang dalam kegiatan seni. Kebijakan pajak penghasilan atas seni dan budaya di Negara Amerika Serikat adalah berupa insentif pajak yaitu status tax exempt bagi organisasi seni yang memenuhi syarat pada section 501(c)(3) Internal Revenue Code. Sedangkan di Filipina, diterapkan kebijakan Pengurangan Pajak Terbatas dan Pengurangan Pajak Penuh dalam menentukan besaran sumbangan yang diberikan kepada organisasi kebudayaan

---

This thesis study about the analysis of income tax?s policy given for development of performing arts. This study use a qualitative approach with data collection techniques through the literatur research and field research. The Results of this thesis is arts and culture, include performing arts, need a tax incentive that gives fair benefits for stakeholders in performing arts. So that, live of arts can run as well with private funding through supports of public policy. The application of income tax?s policy for development of performing arts is ineffective to encourage corporation to contibutes in the arts activities. In United States, tax incentive policies on arts and cultures are tax exempt status for qualified arts organization through section 501(c)(3) Internal Revenue Code. While in the Phillipines, the tax incentive policy is about limited deductibility and full deductibility in determine the amount of contributions which are given to cultural organizations.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis tentang upaya serta kendala manajemen pajak yang dilakukan oleh PT XYZ group dari sisi PPN yang dilakukan pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah penelitian cross sectional, dan dengan teknik pengumpulan data dari wawancara mendalam serta kajian data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan PT XYZ dilakukan melalui fungsi manajemen pajak yaitu tax planning, tax organizing, tax actuating dan tax controlling serta menemui beberapa kendala terkait penerapan fungsi tersebut. Peneliti menyarankan perlu adanya evaluasi terkait perlakuan tersebut karena masih ada beberapa aspek yang grey area sehingga dengan adanya evaluasi diharapkan ada opsi manajemen pajak lainnya yang bisa dilakukan agar tidak terjadi dispute penerapan di kemudian hari. ...... This study analyzed the effort and the constraints of tax management conducted by PT XYZ group in terms of VAT conducted in 2015. The research method used in this study includes qualitative research approach. This type of research based on the goal is a descriptive study, based on the merits is pure research, based on the time dimension is a cross sectional study, and the data collection techniques of in depth interviews and review of field data. The results showed that the efforts made by PT XYZ is done through tax management functions, namely tax planning, organizing tax , tax actuating and controlling as well as meet some obstacles related to the implementation of these functions. Researchers suggest the need for an evaluation related to such treatment because there are still some aspects that gray area so that the evaluation is expected to have more tax management options that can be done to avoid dispute the application at a later date.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai implikasi perubahan mekanisme assume and discharge menjadi cost recovery pasca PP 79 Tahun 2010 dalam pengenaan PBB terhadap K3S eksplorasi hulu migas ditinjau dari asas ease of administration yang kemudian dijadikan dasar untuk evaluasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perubahan mekanisme assume and discharge menjadi cost recovery terhadap pengenaan PBB eksplorasi hulu migas tidak sesuai dengan asas ease of administration dan tidak memenuhi 6 dimensi evaluasi kebijakan. Saran yang dapat diberikan adalah mekanisme assume and discharge diberlakukan kembali untuk K3S eksplorasi hulu migas.

---

ABSTRACT
This research explain about implication of the change of assume and discharge mechanism into cost recovery mechanism post Government Regulation No. 79 Year 2010 in the imposition of land and building tax for the upstream oil and gas contractor during the exploration phase reviewed by the ease of administration principle which then used as the evaluation ground to the policy. This research used quantitative descriptive approach and qualitative data collection method. This research concludes that the change of assume and discharge mechanism into cost recovery mechanism for the imposition of land and building tax for upstream oil and gas exploration activity is unsuitable with the ease of administration principle and unfulfilled the 6 dimensions of policy evaluation. An advice to resolve this issue is to re apply the assume and discharge mechanism for oil and gas contractor during the exploration phase.