Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini berlatar belakang bahwa daur ulang merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mendorong diperlukannya insentif pajak bagi industri daur ulang plastik serta menganalisis alternatif pemberian insentif bagi industri daur ulang plastik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor baik fiskal maupun non fiskal yang mendorong pemberian insentif bagi industri daur ulang plastik dari segi strength, weakness, opportunity, dan threat. Insentif fiskal yang dapat diberikan bagi industri daur ulang plastik adalah PPN tidak dipungut sedangkan insentif non fiskal yang dapat diberikan adalah Extended Producer Responsibility. Dengan demikian disajikan analisis berupa kajian insentif yang dapat diberikan bagi industri daur ulang plastik di Indonesia.

---

ABSTRACT

This research has a background that recycling is one of many ways that can be use to overcome the plastic waste problem. The purpose of this study is to analyze the factors that encourage the need for tax incentives for plastic recycling industry and analyzing the alternative of providing incentives for the plastic recycling industry in Indonesia. This study use a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are done through in-depth interviews. The results of this study indicate there are several factors, both fiscal and non-fiscal, that encourage incentives for the plastic industry in terms of strength, weakness, opportunity, and threat. Fiscal incentive that can be given to the plastic recycling industry is non-collected VAT while non-fiscal incentive that can be given is Extended Producer Responsibilty. Thus presented an analysis in the form of incentive studies that can be given to the plastic recycling industry in Indonesia. "

"ABSTRACT

Penelitian ini membahas mengenai kualitas pelayanan informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui akun Twitter @kring_pajak. Kualitas layanan diukur menggunakan lima dimensi SERVQUAL yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method, yaitu dengan penyebaran kuesioner online yang diambil menggunakan teknik accidental sampling pada pihak yang menggunakan layanan akun Twitter @kring_pajak dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan informasi perpajakan yang diberikan oleh DJP memiliki kualitas yang sangat baik dan sudah sangat memuaskan penggunanya karena berdasarkanhpengukuran yanghdilihathdari 5 dimensi dan 24 indikator yang ada di dalam kuesioner, diperoleh nilai tingkat kesenjangan kualitas pelayananhyanghdirasakan dari pengguna akun Twitter @kring_pajak terhadap kualitashpelayanan yanghdiberikan oleh DJP adalah sebesar positif 0,20.

---

ABSTRACT

This study discusses the quality of information services provided by the Directorate General of Taxes through the @kring_pajak Twitter account. Service quality is measured using five SERVQUAL dimensions, namely tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The research method used is a quantitative method with mixed method data collection techniques, by distributing online questionnaires taken using accidental sampling techniques to those who use the Twitter account @kring_pajak and interviews. The results of this study indicate that tax information services provided by DGT have very good quality and are very satisfying for users because based on measurements seen from 5 dimensions and 24 indicators in the questionnaire, the level of service quality perceived by users of the @kring_pajak Twitter account is obtained against the quality of services provided by DGT is positive at 0.20.."

"Penelitian ini membahas analisis putusan gugatan PT A terkait penentuan saat terutang dan pelaporan PPN atas kegiatan ekspor BKP Berwujud serta membandingkan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan Singapura.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus kasus gugatan PT A apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia terkait saat terutang dan pelaporan PPN atas kegiatan ekspor BKP Berwujud serta dengan mempertimbangkan teori serta asas ease of administration dan membandingkan kebijakan terkait saat terutang dan pelaporan PPN atas kegiatan ekspor BKP Berwujud di Indonesia dengan Singapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustkaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar hasil pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa gugatan PT A tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia serta tidak memenuhi asas ease of administration. Dengan dilakukannya perbandingan kebijakan kegiatan ekspor BKP Berwujud antara Indonesia dan Singapura, dapat disimpulkan bahwa baik Indonesia dan Singapura dalam menentukan saat terutang PPN menggunakan pendekatan proxy expenditure tax dan terkait kewajiban pelaporan dapat disimpulkan bahwa peraturan Indonesia dianggap lebih fleksibel bagi Wajib Pajak dan Pemerintah dibandingkan dengan Negara Singapura karena pelaporan yang dilakukan berdasarkan tanggal persetujuan PEB bukan berdasarkan periode pembukuan akuntansi Wajib Pajak.

---

This research discuss about the PT A’s lawsuit decision analysis of the taxable event and VAT filing related to the export of tangible taxable goods and to compared the applicable regulation in Indonesia and Singapore. The purpose of this research is to analyze the suitability of judges’ considerations with the applicable regulation in Indonesia in deciding PT A’s lawsuit dispute matters related to the taxable event and VAT filing on export of tangible taxable goods considering the ease of administration principle and also to compared the Indonesia’s regulation with Singapore’s regulation. This research used a qualitative approach with indepth interview and literature study as a data collection. The results of this research concluded that the consideration of judges in deciding the lawsuit matter does not in accordance with the applicable regulation in Indonesia, theory, and ease of administration principle. The comparison of the Indonesia’s regulations related to export activities with Singapore’s regulation can be concluded that regarding the determination of the expenditure tax proxy to determine the taxable event on the export of tangible taxable goods activities and regarding the filing obligations, it can be concluded that Indonesia’s regulation is more flexible for the Taxpayer and Government rather than the Singapore’s regulation because the basis tax filing in Indonesia is based on the date of approval declaration not from the Taxpayer’s accounting period."

"Perkembangan strategi pemasaran pada online marketplace menghadirkan adanya suatu profesi baru yaitu pemasar afiliasi (affiliate marketing). Adanya ikatan kontrak antara online marketplace dengan pelaku profesi pemasar afiliasi dalam melakukan pemasaran menimbulkan adanya penghasilan bagi pemasar afiliasi. Namun dalam praktiknya, banyak sekali perspektif mengenai penghasilan atas pelaku profesi pemasar afiliasi pada online marketplace. Belum adanya kepastian mengenai klasifikasi dan sistem pemberian pengasilan terhadap program pemasaran afiliasi ini berpotensi untuk menimbulkan ambiguitas mulai dari online marketplace yang melakukan pemotongan pajak penghasilan, hingga pemasar afiliasi sebagai pihak yang dipotong pajak atas penghasilan yang diterima saat harus melaporkan SPT PPhOP secara self assesment system. Sebab, pada dasarnya pengenaan pajak penghasilan akan mengikuti kategori jenis penghasilan yang ada. Maka dari itu diperlukan adanya peninjauan kembali atas kepastian klasifikasi penghasilan yang bersumber dari program pemasaran afiliasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait klasifikasi kategori pajak penghasilan dan proses penerapan pemotongan pajak pada program pemasaran afiliasi di online marketplace. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif diterapkan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh pemasar afiliasi dipotong PPh 21 sebagai imbalan kepada bukan pegawai yang menerima komisi oleh online marketplace selaku badan yang membayarkan penghasilan dan dikategorikan sebagai business income sebagai perkerjaan bebas. Pada praktiknya pemotongan PPh 21 pada program pemasaran afiliasi masih ada beberapa kendala. Kendala tersebut yang paling utama yaitu adanya salah potong tarif PPh 21 dalam perhitungan pajak terutang bagi program pemasar afilaisi dan proses pemberian bukti potong yang belum terpenuhi dari sisi online marketplace.

---

The development of marketing strategies in the online marketplace presents a new profession, namely affiliate marketing. The existence of a working agreement contract between the online marketplace and the affiliate marketer profession in conducting marketing product indicates the emergence of income for affiliate marketers. However, in practice, there are many perspectives regarding the income of the affiliate marketer profession in the online marketplace. The lack of certainty regarding the classification and income generation system for affiliate marketing programs has the potential to create ambiguity, ranging from online marketplaces that withhold income tax, to affiliate marketers who are taxed on income received because basically the imposition of income tax varies according to the category of income. which exists. Therefore, it is necessary to review the certainty of income classification from affiliate marketing programs. The purpose of this study is to obtain and analyze an overview related to the classification of income tax categories and the process of applying tax deductions to affiliate marketing programs in the online marketplace. This research is qualitative research with qualitative data analysis techniques and data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this study state that the income received by affiliate marketers is deducted from Withholding Tax article 21 by the online marketplace as the agency that pays the income and is categorized as business income from free work. In practice, withholding Withholding Tax article 21 in affiliate marketing programs, there are still some obstacles. The main obstacle is the incorrect amount deduction of the Withholding Tax article 21 rate in calculating the tax payable for the affiliate marketer program and the process of Withholding Tax slip that has not been fulfilled from the online marketplace."

"Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap sektor kehidupan manusia, seperti konstruksi, sehingga Pemerintah Indonesia memberikan insentif perpajakan di mana salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. Namun, realisasi insentif tersebut cukup rendah pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor deteminan dalam implementasi kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja pada sektor konstruksi menggunakan teori implementasi dari Grindle dengan menggunakan dimensi content of policy dan context of implementation. Pendekatan penelitian ini adalah post positivistdengan teknik analisa data secara kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang didapatkan dengan mengaplikasikan teknik pengumpulan data melalui field research melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP telah memberikan kebermanfaatan bagi pegawai pada sektor konstruksi. Implementasi tersebut pun dipengaruhi oleh sembilan determinan berdasarkan teori implementasi dari Grindle Indikator di mana interests affected menunjukkan keputusan perusahaan konstruksi memanfaatkan insentif adalah untuk membantu para pegawainya, type of benefits menunjukkan adanya kebermanfaatan bagi pegawai perusahaan konstruksi dengan bertambahnya penghasilan yang diterima, extent of change envisioned menunjukkan keikutsertaan perusahaan konstruksi didasarkan pada tujuan yang jelas untuk membantu pegawai, site of decision making meunjukkan bahwa keputusan perusahaan konstruksi telah melalui proses pengambilan keputusan pada jajaran direksi, program implementors menunjukkan adanya keterlibatan banyak pihak dalam implementasi kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP, resources committed menunjukkan adanya sumber daya yang digunakan perusahaan konstruksi dan juga Kementerian Keuangan dalam implementasi kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP, power, interest, and strategies of actor involved menunjukkan adanya kekuatan, keinginan, dan strategi perusahaan konstruksi untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, institution and regime characteristics menunjukkan adanya alasan perusahaan konstruksi untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, compliance and responsiveness menunjukkan adanya kepatuhan perusahaan konstruksi untuk menjalankan kewajiban pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 DTP. Selain itu, ditemukan dua faktor pendukung, yaitu kondisi finansial wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Namun, terdapat empat faktor penghambat, antara lain keterlambatan petunjuk teknis, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, terbatasnya wajib pajak yang berhak memanfaatkan insentif, dan kendala administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu apresiasi kepada pemerintah dengan keseriusannya untuk membantu pegawai terdampak pandemi COVID-19 dan juga mendorong wajib pajak agar lebih aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah, seperti sosialisasi, kesiapan sistem perpajakan, dan dampak yang ditimbulkan suatu kebijakan kepada masyarakat.

---

COVID-19 has impacted human activities, significantly construction, and the government of Indonesia has stipulated several tax incentives that include tax incentives on employment income tax borne by the government. The realization of the tax incentive was low in 2020 and significantly increased in 2021. This research is purposed to analyze the determinant factor of implementation of a tax incentive on employment income tax borne by the government in the construction sector with the theory of implementation by Grindle. The approach of this research is post-positivist with a qualitative analysis method. The types of data are primary and secondary through interviews and literary studies. The research has shown that the implementation of a tax incentive on employment income tax borne by the government has given a positive impact on the employee in the construction sector. The implementation is affected by the determinant factor of the theory of implementation by Grindle that interests affected shows that the construction company have applied for the incentive with a purpose to help its employee; type of benefits shows that the benefit of the incentive is the increment of income of the construction employee; extent of change envisioned shows that the construction company has a good reason to apply for the incentive which is to help its employee; site of decision making shows that the construction company has had decision making process in the management; program implementors shows that there were a lot of people who have involved in the implementation process; resources committed; power, interest, and strategies of the actor involved shows that the construction company has shown the power, interest, and strategies to involved in the incentive; institution and regime characteristics shows that each stakeholder has its own reason to involved in the incentive; and compliance and responsiveness shows the obedient and responsibility of the stakeholders. Moreover, this research finds out that financial condition and compliance are the supporting factors. On the other hand, delay of the guidance, lack of information, limited recipient, and administrative problems are the obstacles that have affected the implementation. This research has also shown that the government should be appreciated for the effort and encourage the taxpayers to be more active. However, the government needs to improve the accessibility of information, the tax system, and the policy’s effect on the taxpayers."

"UU HKPD yang disahkan tanggal 5 Januari 2022 telah memberikan perubahan terhadap beberapa tarif pajak daerah, salah satunya tarif PBJT atas jasa hiburan tertentu, seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa. Perubahan tersebut adalah adanya kebijakan batas tarif minimum sebesar 40% dari sebelumnya pada undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 hanya diatur batas tarif maksimum sebesar 75%. Kebijakan tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan batas tarif minimum PBJT atas jasa hiburan tertentu pada UU HKPD dan menganalisis strategi yang diberikan oleh pemerintah untuk merespon gejolak yang ditimbulkan dari perubahan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan batas tarif minimum PBJT atas jasa hiburan tertentu pada UU HKPD telah melalui seluruh tahapan formulasi kebijakan, yaitu identifikasi masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Namun, walau sudah melalui seluruh tahapan, terdapat proses yang tidak maksimal pada tahap agenda kebijakan karena kurang mendalamnya kajian akademik yang membahas terkait PBJT atas jasa hiburan tertentu dan tidak dilibatkannya para pelaku usaha di dalam proses public hearing. Selain itu, di dalam penentuan tarifnya terdapat perbedaan usulan antara Pemerintah dan DPR RI, sehingga menghasilkan keputusan akhir bahwa tarifnya ditetapkan menjadi 40%-75%. Adapun, kebijakan batas tarif minimum ini bertujuan untuk meningkatkan local taxing power, dalam rangka mewujudkan asas keadilan, dan mengendalikan dampak eksternal negatif yang timbul dari pemanfaatan jasa hiburan tertentu tersebut. Dalam rangka merespon gejolak yang timbul atas adanya perubahan kebijakan tarif ini, pemerintah kemudian memberikan dua solusi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, yaitu dengan memberikan insentif fiskal sesuai Pasal 101 UU HKPD dan pemilahan jenis pajak dalam satu tempat hiburan yang sama.

---

The HKPD Law which came into effect on January 5, 2022 has changed several regional tax rates, one of which is the Certain Goods and Services Tax (PBJT) rate for certain entertainment services, such as discos, karaoke, nightclubs, bars, and steam baths/spas. The change is the policy of a minimum rate limit of 40% compared to the previous law, namely Law of The Republic Indonesia Number 28 Year 2009 which only regulated a maximum rate limit of 75%. This policy then raises pros and cons from various parties. This research aims to analyze the process of formulating the PBJT minimum rate limit for certain entertainment services in the HKPD Law and analyze the solutions provided by the government to respond to the turmoil caused by this policy. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of field studies through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show that the policy formulation process for PBJT minimum rate limit for certain entertainment services in the HKPD Law has gone through all stages of policy formulation, namely problem identification, agenda setting, selection of policy alternatives, and policy determination. However, even though all the stages have gone through, there is a process that is not optimal at the agenda setting stage due to the lack of in-depth academic studies discussing PBJT for certain entertainment services and the non-involvement of business actors in the public hearing process. Apart from that, in determining the rate there are differences in proposals between the Government and the DPR RI, resulting in the final decision that the rate is set at 40%-75%. Meanwhile, this minimum rate limit policy aims to increase local taxing power, in order to realize the principle of justice, and control negative external impacts arising from the use of certain entertainment services. In order to respond to the turmoil arising from this change in rate policy, the government then provided two solutions that could be utilized by regional governments, namely by providing fiscal incentives under Article 101 of the HKPD Law and sorting the types of taxes within the same entertainment venue. "

"Kemunculan internet yang mendorong berkembangnya online marketplace menimbulkan banyak jenis transaksi dengan skema baru, salah satunya adalah program promosi penjualan yang dilakukan oleh online marketplace PT XYZ. Program ini mengandung unsur jual beli dengan harga di bawah harga wajar, hadiah, serta mengandung adanya unsur undian sekaligus. Perlakuan pajak atas hal ini belum diatur secara rinci dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemotongan pajak penghasilan dalam program promosi penjualan dengan konsep penghasilan (taxable income) dan biaya pengurang dalam pajak (deductible expense) serta menganalisis pajak penghasilan yang melekat pada program promosi penjualan yang dilakukan oleh online marketplace PT XYZ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan studi lapangan kepada pihak ahli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan terkait program promosi ini dari otoritas pajak dan pelaku dalam menentukan pajak penghasilan yang berlaku atas program promosi penjualan oleh online marketplace tersebut. Perlakuan pajak penghasilan dapat dilihat dari skema program promosi yang dilakukan oleh online marketplace yaitu sebagai jual beli dengan potongan harga pada umumnya karena belum ada regulasi yang mengatur secara pasti, hadiah atas kegiatan karena jual beli dibawah harga wajar dilakukan berkaitan dengan kegiatan promosi, diperlakukan penghargaan karena adanya syarat dan ketentuan yang diberlakukan pada program ini, serta dianggap sebagai hadiah undian pada program yang memilih peserta terpilih melalui jalur undian. Adapun alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat regulasi yang secara jelas memberi penegasan mengenai perlakuan pajak penghasilan pada program promosi penjualan oleh online marketplace, sebagaimana yang dilakukan oleh PT XYZ di Indonesia dan melakukan sosialisasi atas peraturan terkait.

---

The emergence of the internet that encourages the development of online marketplaces has led to many types of transactions with new schemes, one of which is a sales promotion program conducted by the online marketplace PT XYZ. This program contains elements of buying and selling at prices below the fair price, prizes, and lottery at once. The tax treatment for this matter has not been regulated in detail in the tax regulations in Indonesia. This study aims to analyze income tax deductions in sales promotion programs with the concept of taxable income and deductible expenses and analyze the income tax attached to the sales promotion program conducted by the online marketplace PT XYZ. This research uses a qualitative approach with literature studies and field studies to experts. The results of this study indicate that there are still different views regarding this promotion program from the tax authorities and actors in determining the income tax that applies to the sales promotion program by the online marketplace. The treatment of income tax can be seen from the promotional program scheme carried out by the online marketplace, namely as a sale and purchase at discounted prices in general because there are no regulations that regulate it for certain, prizes for activities due to buying and selling below fair prices are carried out in connection with promotional activities, are treated as awards because there are terms and conditions that apply to this program, and it is considered a lottery prize in the program that selects selected participants through the lottery. The alternative solution that can be done is to make regulations that clearly provide confirmation of income tax treatment in sales promotion programs by online marketplaces, as is done by PT XYZ in Indonesia and socialize related regulations."