Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query

Ali Nurdin, author

Ahli waris pengganti menurut hukum Islam

ABSTRAK
Saat ini di Indonesia ada beberapa ajaran yang dijadikan landasan oleh Pengadilan Agama untuk menetapkan Fatwa ahli waris dalara hal ahli waris pengganti, seperti ada ajaran kewarisan Syafii yang patrilinial dan ajaran kewawarisan Hazairin yang bilateral, sudah dapat diduga keputusan ataii penatapan Fatwa antara pengadilan yang satu dengan lainnya berbeda sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan

...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Julia Belinda Djuantoro, author

Pelanggaran masa iddah ditinjau dari hukum Islam, UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam: studi kasus Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 2085/Pdt.G/2004/PA.Ts = Analysis of delinquency to iddah period in terms of Islamic law Marriage Act number 1 of 1974 compilation of Islamic law : case study of Religious Court's Verdict number: 2085/Pdt.G/2004/PA.Ts

Tesis ini membahas mengenai pembatalan perkawinan akibat pelanggaran masa iddah yang ditinjau dari Hukum Islam, UUP dan KHI. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Perkawinan yang melanggar ketentuan iddah seharusnya dibatalkan. Bagi wanita yang putus perkawinannya harus menerapkan secara penuh ketentuan-ketentuan tentang masa iddah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T33157

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

William Winatan, author

Daluwarsa hak menuntut ahli waris terhadap harta warisan : studi kasus Putusan Nomor 318 PK/PDT/ 2008 = Expiration of heir's right to claim towards inheritance : case study Putusan Mahkamah Agung Nomor 318 PK/PDT/2008

Tesis ini membahas mengenai hilangnya hak para ahli waris untuk menuntut harta warisan karena daluwarsa. Ketika seseorang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan akan beralih kepada ahli warisnya. Apabila ketika salah satu ahli waris menguasai secara fisik harta warisan tersebut dalam hal ini tanah warisan selama lebih dari 20 tahun...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38689

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Viondi Yunatan, author

Tanggung jawab ahli waris terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pewaris atas dugaan tindak pidana korupsi ditinjau dari kitab Undang-undang Hukum Perdata = Heiress responsibility for tort lawsuit conducted by the heir over alleged corruption reviewed from Indonesia Civil Code / Viondi Yunatan

ABSTRAK
Dalam hal terjadinya perwarisan, ahli waris tidak hanya mendapatkan hak atas kekayaan, akan tetapi juga kewajiban terhadap utang-utang dan beban-beban lain yang diakibatkan oleh perbuatan pewaris, termasuk di dalamnya kerugian akibat dari Perbuatan Melawan Hukum. Salah satu contohnya adalah pada putusan nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK, dimana Alm. Yusuf Setiawan selaku Direktur PT. Setiajaya Mobilindo didakwa melakukan korupsi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38943

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Stephanie Han, author

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pembuatan bukti sebagai ahli waris dihadapan notaris = The impact of the Constitutional Court Decision related to the review of Article 43 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 on marriage to manufacture evidence as heir before notary / Stephanie Han

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembuatan bukti dihadapan Notaris sebagai ahli waris seorang anak luar kawin terhadap bapak biologisnya. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, semua anak yang lahir di luar perkawinan, merupakan anak luar kawin dapat meminta pengakuan dari bapak biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38702

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simamora, Sovia Febrina Tamaulina, author

Pengaturan pembuatan surat keterangan hak waris dalam ketentuan hukum waris Indonesia : studi kasus Putusan Nomor 98 PK/Pdt/2011 = The regulation of inheritance right certificate in inheritance law of Indonesia : juridical review towards Register Number 98 PK/Pdt/2011

Tesis ini membahas tentang Surat Keterangan Hak Waris, baik yang dibuat oleh Notaris, maupun pejabat yang berwenang lainnya.Mengenai bentuk Keterangan Waris tidak diatur dalam Undang-undang, sehingga Keterangan Waris termasuk akta di bawah tangan. Pengaturan tentang Keterangan Waris hanya ada di Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38988

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Cynthia Paramita Johan, author

Akibat hukum perjanjian penjaminan hak atas tanah menyangkut harta bersama tanpa persetujuan nikah (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2196 K/PDT/1992 tanggal 30 Juni 1994) = The legal consequences of the mortgage agreement of joint marital property without spouse consent (case study supreme court of the Republic of Indonesia verdict No. 2196 K/PDT/1992 dated June 30th 1994)

Guna menjamin suatu kredit, jaminan kebendaan memiliki posisi yang lebih kuat dan strategis bagi penyaluran kredit Bank, khususnya tanah, karena selain memberikan kedudukan sebagai kreditur preferen, secara ekonomis tanah juga mempunyai prospek yang menguntungkan karena harganya yang terus meningkat. Dalam penjaminan suatu benda, harus diperhatikan kewenangan bertindak yang dimiliki penjamin...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41643

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Christine Chandra Koesuma, author

Tanggung jawab notaris sebagai akibat hukum terhadap akta yang tidak memuat identitas saksi instrumentair (studi kasus akta perjanjian sewa menyewa yang dibuat di hadapan notaris X nomor 4 tanggal 14 Juni 2013) = Responsibility of notary as legal effect to the deed which did not contains the instrumentair witness identity case study deed of lease agreement made before notary X number 4 dated 14 June 2013

Suatu akta dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai akta otentik. Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur mengenai bentuk suatu akta otentik. Salah satu yang disyaratkan dalam bentuk suatu akta otentik ialah pencantuman identitas para saksi instrumentair pada akhir atau penutup akta tersebut. Saksi instrumentair sendiri sangat memegang peranan penting...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42338

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Baiq Atika Wulandari, author

Pertanggungjawaban notaris atas pembuatan akta wasiat berisi hibah wasiat berkaitan dengan pasal 966 kitab undang undang hukum perdata studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 183 pdt 2013 PT DKI = Notary's accountability on the establishment of testament consisting bequest in regards with article 966 Indonesian civil code case study Jakarta's high court s verdict number 183 pdt 2013 PT DKI

Akta wasiat tergolong akta partij dimana berisi kehendak penghadap, sehingga Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi akta wasiat. Demikian tersebut apabila yang ditetapkan dalam wasiat adalah harta benda milik pewaris sendiri. Dalam tesis ini, pewasiat dalam wasiatnya menghibahwasiatkan harta benda milik orang lain kepada ahli warisnya. Hal ini merupakan perbuatan melawan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41826

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jennifer Thomasyadi, author

Tinjauan hukum peran lembaga inbreng sehubungan dengan keberadaan hibah menurut kitab undang-undang hukum perdata = The legal review of inbreng institution's role in relation to the existence of grants based on indonesian civil code

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pemberian hibah semasa hidup orang tua kepada salah satu anaknya, dikompensasikan sebagai pelunasan hutangnya. Terkait dengan hibah, dalam Hukum Waris terdapat lembaga hukum seperti inbreng yang terkadang disalahartikan dengan inkorting, sehingga salah penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41855

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian