Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kedudukan Halal Haram sangat penting dalam Islam. Ia merupakan bagian dari kerangka dasar ajaran agama Islam yang meliputi aspek Aqidah, Syariah, dan Akhlak. Ia juga mencakup aspek dunia dan akhirat serta mencakup aspek perdata dan publik. Kepentingannya tidak hanya untuk penganut Agama Islam, tetapi juga untuk semua manusia. Fakta yang ditemukan di lapangan ternyata tidak sesuai dengan pedoman yang diajarkan Islam, karena belum optimalnya kesungguhan dari Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Konsumen untuk menjalankan ketentuan Tersebut. Padahal, akibat dari menggunakan produk yang haram tidak hanya merugikan individu tetapi juga merugikan masyarakat dan Negara. Selain itu, hukumannya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah sewajarnya jika Pemerintah memberikan perlindungan kepada konsumen muslim, agar terlindung dari produk yang tidak halal. Karena dasar dan alasan pemberian jaminan produk tersebut sangat kokoh, yaitu alasan Filosofis, Yuridis, Sosiologis, Ilmiah, nilai-nilai universal, fakta di lapangan, serta kegunaan praktis. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis dan kasus, serta bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai kedudukan Halal Haram dalam Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang beragam Islam serta dasar pemberian hak kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik bagi Umat Islam di Indonesia, sebagai bentuk perlindungan konsumen, baik ditinjau dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia maupun prinsip Syariah berdasarkan hukum Islam.Halal Haram very important position in Islam. He is part of the basic framework of Islamic teachings which include aspects of Aqeedah (Aqidah), Sharia (Syariah), and Morals (Akhlaq). He also covers aspects of the world and the hereafter and includes aspects of civil and public. Importance not only to followers of Islam, but also for all mankind. Facts discovered in the field was not in accordance with the guidelines taught by Islam, because it is not optimal seriousness of the Government, Business, and Consumers to run Such provisions. In fact, as a result of the unlawful use of products not only harm individuals but also detrimental to society and the State. In addition, the punishment is not only the world but also in the hereafter. As the State is predominantly Muslim, it is inevitable if the government provide protection for Muslim consumers, to protect them from products that are not kosher (halal). Since the basis and reasons for granting guarantees that product is very sturdy, which is the reason Philosophical, Legal, Sociological, Scientific, universal values, facts on the ground, as well as practical usefulness. This study is a normative study with the use of library research and analytical approach and cases, as well as descriptive. The results of this form of analysis and advice regarding the status of the Halal Haram in Islam that must be implemented by every Muslim as well as the diverse basic rights of halal food products, beverages, pharmaceuticals, and cosmetics for Muslims in Indonesia, as a form of consumer protection, both reviewed in the existing regulations in Indonesia as well as the principles of Islamic Sharia law."

"Terdapat perbedaan konsep kepemilikan antara hukum Islam dengan hukum nasional terkait dengan kedudukan bank syariah sebagai pemilik atas rumah. Berdasarkan hukum tanah nasional Indonesia, kedudukan bank sebagai pemilik atas rumah harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat atas tanah. Sedangkan hukum Islam mengatur untuk dibuat secara tertulis terhadap penguasaan suatu benda tetap tetapi tidak diatur secara rinci mengenai bentuk tertulis seperti sertifikat. Yang menjadi pokok permasalahan pertama adalah bagaimana pelaksanaan pembiayaan pemilikan rumah syariah pada akad pembiayaan murabahah, Ijarah muntahiya bittamlik, musyarakah mutanaqisah di Bank Syariah, kemudian kepemilikan rumah atas nama Bank Syariah ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah dalam pemilikan rumah. Setelah dilakukan penelitian didapat data kemudian pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menyatakan, berdasarkan hukum Islam kedudukan bank sebagai pemilik atas rumah sudah sah sedangkan berdasarkan hukum tanah nasional, tidak ada bukti tertulis seperti sertifikat atas tanah tercantum nama bank yang membuktikan bahwa bank membeli & memiliki rumah, karena sertifikat atas tanah tercantum nama nasabah.

---

AbstractThere is difference concept of ownership between Islamic Law and National Law relating the position of Islamic bank as the owner of the house. Because according land law in Indonesia, evidence that the Islamic banks as the owner of the house is certificate of land. While Islamic law not regulate in detail about evidence of ownership is certificate of land. The first main problem is how the implementation Islamic financing ownership house in contract murabahah, ijarah al muntahiyah bi al tamlik, musyarakah mutanaqishah and ownership house of Islamic Bank according Islamic law dan positive law in Indonesia and the constraints faced by Islamic Banks in ownership house. The data processing is done by using a qualitative approach, resulting in descriptive data analysis. In analyzing the data obtained, this research uses empirical legal research. The results of this research stated, position of the bank as the owner according Islamic law is valid, but based on the Land law in Indonesia, there is not evidence of ownership certificate of the land under the name of the Islamic Bank that prove banks buy & own house, because the certificate of land under the name of customer directly."

"Tinjauan Yuridis Perjanjian Murabahah sebagai bentuk pembiayaan pada Bank Syariah merupakan suatu kebutuhan atas nasabah yang tidak mau menggunakan riba, latar belakang ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat Indonesia atas pembiayaan yang berbasis syariah. Permasalahan dalam hal ini bagaimana penerapan akad murabahah ditinjau dari segi dana ganti rugi atau ta?wid dan bagaimana tanggung jawab penyelesaian yang dilakukan oleh Bank X apabila PT. Z tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar. Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan Penelitian normatif hukum. Dalam Penelitian skripsi ini menganalisis perjanjian murabahah pembiayaan modal limit fasilitas atau yang dikenal dengan Line Facility dari segi dana ganti rugi dan riba. Memasuki tahun 2008 pihak Nasabah PT.Z mengalami suatu kendala yakni tidak dapat membayar tepat waktu, sehingga Bank X mengambil tindakan berupa restructuring dan rescheduling sehingga aspek musyawarah harus diutamakan sehingga tidak memberatkan masing-masing pihak. Fee perpanjangan termasuk dalam klasifikasi dana ganti rugi dan riba, dan tindakan restructuring dan rescheduling upaya dalam hal nasabah agar mampu memenuhi kewajibannya.

---

Legal review as a form of Murabaha financing agreement with Bank Syariah is a need for customers who do not want to use usury, this background is a need for the people of Indonesia over sharia-based financing. The problem in this case how the application of murabaha contract terms of the indemnity fund or ta'wid and how the responsibilities of the settlement made by Bank X if PT. Z can not perform its obligation to pay. The method used in this thesis using a normative study of law.

In this thesis research analyzed the agreement limits the capital financing murabaha facility, known as Line Facility in terms of compensation funds and usury. Entering the year 2008 the Customer PT.Z experience a constraint that can not pay on time, so that Bank X takes the form of restructuring and rescheduling actions so that deliberative aspect should take precedence so as not to burden each party. Renewal fee is included in the classification of compensation funds and usury, and the act of restructuring and rescheduling efforts in terms of customers being able to meet its obligations. "

"Kematian merupakan hal yang pasti dialami oleh setiap manusia, dan akibat hukumnya tidak dapat dihindari. Salah satu akibat hukum dari kematian yaitu terdapatnya peralihan harta peninggalan dari pihak yang mati kepada pihak yang masih hidup, yang termasuk ke dalam hukum kewarisan. Persoalan yang muncul dalam hukum kewarisan salah satunya terjadi pada kasus perkara waris dalam Penetapan Waris No.24/Pdt.P/2009/PA.JP yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 18 Juni 2009. Dalam kasus ini terjadi kewarisan di mana pewaris meninggal dunia tanpa adanya keturunan atau meninggal dalam keadaan kalalah. Kasus tersebut kemudian berkembang karena terdapat gugatan dan berakhir dalam akta perdamaian Putusan No.750/Pdt.G/2009/PA.JP. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan mengenai pembagian waris dalam hal pewaris meninggal kalalah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, bagaimana pengaturan waris yang terdapat dalam Penetapan Waris No.24/Pdt.P/2009/PA.JP dan Putusan No.750/Pdt.G/2009/PA.JP dan bagaimana analisisnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Penelusuran data dilakukan dengan menggunakan data kepustakaan melalui studi dokumen pada instansi terkait, yaitu Pengadilan Agama. Temuan data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Saudara pewaris dapat ikut mewaris apabila pewaris meninggal dalam keadaan kalalah, kesepakatan para pihak dalam suatu akta perdamaian berkaitan dengan pembagian kewarisan dibolehkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

---

Death is inevitable by every human being, and the legal consequences can not be avoided. One of the legal consequences of the death include the inheritance law. Issues that arise in the inheritance law cases occur in cases determination of Inheritance No.24/Pdt.P/2009/PA.JP set by the Jakarta Pusat Religious Court on June 18, 2009. In cases where this occurs, inheritance heir died without offspring or die in a state of kalalah. The case is then developed with a lawsuit and ends in Verdict No.750/Pdt.G/2009/PA.JP. Problems studied in this thesis include how is inheritance in accordance with the provisions testator died kalalah based on Compilation of Islamic Law, how the arrangements contained in the Stipulation determination of Inheritance No.24/Pdt.P/2009/PA.JP and Verdict No.750/Pdt.G/2009/PA.JP and how the analysis is based on Islamic Law Compilation. Data retrieval is done by using the data in the literature through the study of documents related institutions, the religious court. Findings Data were analyzed using qualitative methods. Siblings can participate in case where heir died of kalalah, the agreement of the parties to a deed of peace deals with the division of inheritance is allowed in the Compilation of Islamic Law."

"Setiap tahun, kebutuhan perumahan bertambah namun pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum maksimal, masalah ini kian diperparah dengan semakin terbatasnya lahan untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melihat kenyataan ini, akhirnya, konsep pemukiman horizontal pun mejadi pilihan.Di sisi lain dalam Islam dikenal sebuah lembaga ekonomi bernama Wakaf. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai peranan wakaf uang bagi pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan teori penelitian normatif deskriptif yang menggambarkan investasi wakaf uang untuk pembangunan rumah susun. Aspek penting dalam pengelolaan wakaf uang tidak hanya pembentukan kekayaan (asset) wakaf uang itu sendiri, tapi juga bagimana agar wakaf uang jumahnua dapat bertambah hingga dapat mengembalikan pokok wakafnya dan hasilnya dapat membantu sesama. Maka, fungsi paling penting dan tak dapat terpisahkan dari wakaf uang kegiatan investasi. Skripsi ini memberikan alternatif investasi yang dapat dilakukan atas wakaf uang dengan melakukan studi komparasi dengan Social Investment Limited Bank (SIBL) Banglades dan WAREES Investment Ltd Singapura, selain itu skripsi ini juga memberikan model pengelolaan dari mulai tahap investasi hingga tahap penghunian dan pelepasan rumah susun yang dibangun dengan dana wakaf uang.

---

Every year, the demand of housing has been increasing yet the supply has not yet met the need of people with low income optimally. Such situation is worsened by the limited amount of available land to build housing for low income people. Looking at this fact, finally, horizontal housing or apartment has become an option. In the other side, Islam recognizes the economic institution called Waqf. This research analyzes the role of waqf fund in providing affordable apartment for the low income people. This research uses descriptive-normative research theory which depicts the investment of waqf fund using the model of horizontal housing or apartment. The most important aspect in the management of waqf fund is not only on the sustainability of the principal assets itself, but also the management of waqf fund to generate advantages continuously in order to recover the principal of the endowment fund or waqf fund and also to give social benefits as waqf fund is a charitable donation for public purpose. Therefore, the most important and inseparable function of waqf fund is the investment. This minithesis would like to give alternative way to invest waqf fund by conducting comparative study with Social Investment Limited Bank (WIBL) Bangladesh and WAREES Investment Ltd Singapore, also this minithesis would like to propose a model of the management of waqf fund, from the initial investment process until the final stage of transferring the apartment to the tenant which is built by waqf fund."

"Dalam peraturan UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam terdapat ketentuan tentang rukun-rukun dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan yang sah. Adanya penyimpangan dari rukun dan syarat-syarat perkawinan yang sah berupa pemalsuan identitas jenis kelamin dapat menjadikan tujuan dari perkawinan rusak. Sehingga dengan sebab itu dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Untuk hukum Islam tentang pembatalan perkawinan itu terdapat konsep pembatalan fasid dan fasakh yang mana memiliki ketentuan sebab-sebab yang berbeda dalam menentukan perkawinan itu batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan dengan menggunakan putusan pengadilan. Dari peraturan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, jika ditelaah lebih lanjut maka ditemukan adanya pengaturan yang tidak secara rinci dan spesifik dalam menentukan pembatalan yang disebabkan pemalsuan identitas jenis kelamin. Oleh karena dilatarbelakangi hal tersebut, penulis tertarik membuat skripsi Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin. Penulisan skripsi ini digunakan metode yuridis normatif dengan cara mengolah bahan pustaka atau data sekunder dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Untuk metode pengelolahan dan analisis data digunakan metode kualitatif. Setelah dilakukan penelitian dari skripsi ini, ditemukan bahwa Pemalsuan identitas jenis kelamin melanggar syarat utama perkawinan yang mana kedua calon mempelai haruslah laki-laki dan perempuan. Sehingga perkawinan dapat dimohonkan pembatalan perkawinan yang mana dalam hukum Islam disebut pembatalan fasid dengan akibat perkawinan ?batal demi hukum?.In the regulations of Law No. 1 of 1974 and the provisions of Islamic law are the pillars and the terms of the implementation of legal marriage. Deviations pillars and requirements valid marriage in the form of gender identity fraud can make a destination wedding becomes damaged. So as to cause it can petition for annulment of marriage. For Islamic law on the Annulment of marriage there is the concept Annulment of fasid and fasakh which has provisions different causes in determining the marriage null and void or can be canceled by using the court decision. In Act No. 1 of 1974 and KHI if studied further will find rules that are not detailed and specific in determining what caused the cancellation of gender identity fraud. Therefore this backdrop, the authors are interested in creating a essay about Marriage annulment against gender identity fraud according to UU No. 1 Tahun 1974 ang KHI. This essay used normative juridical method by processing of library materials or secondary data by means of data collection study document. After doing research of this essay, it was found that gender identity fraud contravene the essential requirements weddings where the bride and groom must be a male and female. So that the marriage can be requested annulment of marriage which in Islamic law is called the Annulment of fasid due to marriage "null and void"."

"Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 telah membuat banyak bank yang menjalankan usaha berdasarkan bunga, terpuruk dan tidak bisa menjalankan fungsinya lagi dengan baik untuk dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah keterpurukan yang di alami bank-bank yang ada di Indonesia hanya bank syariah yang dapat bertahan karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan jual beli dalam penghimpunan dan penyaluran dana. BTN Syariah yang sebagai Unit Usaha Syariah dari Bank Tabungan Negara (BTN) menyediakan pembiayaan murabahah perumahan (KPR Syariah) bagi nasabahnya yang dilakukan dengan prinsip juak-beli atau murabahah. Salah satu elemen penting untuk dapat terlaksananya pembiayaan murabahah perumahan (KPR Syariah) ini adalah akad yang dilakukan antara pihak bank syariah dengan nasabah. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah tinjauan Hukum Perikatan Islam mengenai akad pembiayaan murabahah, menguraikan kendala yang ada serta menganalisis akad pembiayaan murabahah perumahan (KPR Syariah) pada BTN Syariah. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan. Dalam akad pembiayaan murabahah ini harusnya sesuai dengan Hukum Perikatan Islam yang berlandaskan pada syariat Islam. Namun pada kenyataannya ada beberapa klausul dalam akad tersebut yang kurang sesuai dengan syariat Islam, antara lain klausul mengenai penagihan seketika, denda tunggakan, dan juga klausul mengenai asuransi. Klausul-klausul tersebut kurang memihak nasabah dan mengandung unsur ketidaksetaraan dan keadilan karena lebih memihak kepada pihak bank, seperti misalnya penagihan seketika tanpa klarifikasi oleh bank dan pembayaran klaim yang diterima bank. Kendala-kendala dalam akad pembiayaan ini juga tidak dapat dipandang sebelah mata, diantara kendala tersebut salah satunya adalah pengawasan yang kurang maksimal dari pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS). Untuk itu dibutuhkan solusi-solusi dari kendala-kendala tersebut agar akad tersebut sehingga dapat sesuai dengan Hukum Perikatan Islam."

"Perkawinan termasuk poligami adalah salah satu kepentingan umat manusia. Poligami adalah ikatan perkawinan yang seorang suami memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan. Islam membatasi poligami hanya sampai empat orang istri dan menetapkan persyaratan adil terhadap para istri. Hakikat poligami dalam Islam adalah suatu sarana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat manusia dan untuk melindungi manusia dari pengumbaran nafsu syahwat serta untuk mengangkat harkat dan derajat kaum wanita, mengingat poligami yang terjadi sebelum Islam adalah poligami yang tidak terbatas dan tanpa adanya syarat untuk berlaku adil. Terdorong oleh beragamnya penafsiran mengenai hakikat dan pelaksanaan poligami serta masuknya poligami dalam ketentuan hukum positif di Indonesia maka tulisan ini bermaksud untuk mencari hakikat poligami menurut hukum Islam dan juga untuk meneliti efektivitas KHI di Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara poligami. Untuk itu dilakukan analisis kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Bogor dalam kurun waktu 1992-2000. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan menerapkan metode kualitatif dalam pengolahan dan analisis data sekunder."