Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas kesejarawanan, tokoh jurnalisme Indonesia, Rosihan Anwar. Ia dapat disebut sebagai sejarawan karena telah menerapkan metode sejarah dalam sejumlah karyanya. Keistimewaannya sebagai sejarawan adalah kemampuan mengumpulkan sumber-sumber lisan dalam bentuk wawancara dengan para pelaku atau saksi mata peristiwa tersebut. Kendati memiliki kelemahan dalam penggunaan sumber-sumber tertulis karena profesi wartawan memiliki batas waktu untuk penerbitan tulisan, penulisan sejarah Rosihan memiliki kekuatan pada retorikanya yang mampu menyajikan informasi secara menarik dan mudah dipahami oleh khalayak luas. Keberadaannya sebagai pencatat sejarah di masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia menghasilkan karya yang memberi sumbangan kepada historiografi Indonesia berupa pendekatan penulisan sejarah alternatif yang dikenal sebagai sejarah kecil.

---

This paper examines the historicity of Rosihan Anwar, an Indonesian journalist. He qualifies as a historian because he has used historical methodology in several of his writings. His ability to collect oral sources in the form of interviews with actors or eyewitnesses to the event is his speciality as a historian. Despite flaws in the utilisation of written materials due to the journalist profession's deadline for publishing writings, Rosihan's historical writing has a strength in its rhetoric, which is capable of presenting facts in a fascinating and readily understandable manner to a wide audience. His participation as a historian during Indonesia's Independence Revolution resulted in works that contributed to Indonesian historiography in the shape of a petite histoire, an alternative historical writing technique."

"Tulisan ini membahas mengenai westernisasi pakaian yang terjadi pada masyarakat elite pribumi Jawa pada 1900-1942. Terjalinnya hubungan antara masyarakat Eropa dengan pribumi turut mendorong terjadinya akulturasi dalam hal berpakaian. Model pakaian Barat lambat laun mulai diterima dan digunakan oleh masyarakat pribumi, khususnya mereka yang berasal dari kelas sosial atas dan yang mendapat banyak pengaruh pemikiran Barat dalam dirinya. Penelitian ini akan berfokus pada proses westernisasi pakaian masyarakat elite pribumi Jawa pada 1900-1942, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya westernisasi dalam berpakaian di masyarakat elite Jawa, serta dampak yang ditimbulkan dari westernisasi pakaian tersebut. Dalam penulisannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur serta foto dan surat kabar sezaman. Penelitian ini menunjukkan bahwa westernisasi pakaian yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor penyebab, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Adanya westernisasi di bidang fashion dan masuknya produk Barat juga mendorong munculnya profesi baru di kalangan masyarakat pribumi.

---

This article discusses the westernization of clothing on the Javanese native elite in 1900-1942. The relations between Europeans and native encourage the acculturation of clothes. Western fashions gradually began to be accepted and used by the native, especially for those who came from the middle-up class and who got many Western influences on themselves. This study focuses on the process of the westernization of clothing on the Javanese native elite in 1900-1942, factors that cause the westernization of clothing on the Javanese native elite, and the impacts that occur from the westernization of clothing. In writing, this study used a historical research method which is carried out by examining various literature as well as photographs and contemporary newspapers. This study shows that the westernization of clothing is caused by several factors, ranging from economy, social, and education. The existence of westernization in the field of fashion and the influx of Western products have contributed to the emergence of new professions among the native people."

"Penelitian ini menganalisis tentang penerapan kebijakan tentang Romusha (tenaga kerja paksa) dan dampaknya di Sumatera pada 1943—1945. Romusha merupakan tenaga kerja paksa dari hasil kebijakan mobilisasi masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah militer Jepang dengan tujuan untuk kepentingan perang. Kebutuhan perang yang besar akan sumber daya manusia diperlukan untuk menggali sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan pangan dan perang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sejarah dengan melakukan pencarian sumber primer seperti surat kabar sezaman dan memoar. Salah satu sumber primer yang telah diperoleh yaitu buku yang ditulis oleh Takao Fusayama. Buku tersebut ditulis berdasarkan catatan harian atau laporan tentang perjalanannya sebagai seorang tentara Jepang pada divisi unit sinyal di Malaya dan Sumatera. Sumber sekunder yang digunakan antara lain buku teks dan artikel jurnal yang dapat diperoleh melalui Perpustakaan Nasional, Perpustakaan UI, dan secara daring. Tahapan selanjutnya yaitu dilakukan proses kritik sumber sejarah untuk mendapatkan data sejarah serta dilakukan interpretasi untuk menghasilkan fakta-fakta dari data yang sudah didapatkan pada tahap sebelumnya. Setelah ketiga tahapan sebelumnya dipenuhi, maka untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan proses terakhir yaitu historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa romusha di Sumatera dipekerjakan sebagai tenaga kerja dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana, antara lain pembangunan jalur kereta api.

---

This research analyzes the implementation of the Romusha (forced labor) policy and its impact in Sumatra in 1943—1945. Romusha was forced labor as a result of the community mobilization policy implemented by the Japanese military government for the purpose of war. The war needs for human resources was necessary to extract natural resources and fulfill the needs of food and war. The method used in this research is using the historical method by searching for primary sources such as contemporaneous newspapers and memoir. One of the primary sources that has been obtained is a book written by Takao Fusayama. The book was written based on diaries or reports about his journey as a Japanese soldier in the signal unit division in Malaya and Sumatra. Secondary sources used include textbooks and journal articles that can be obtained through the National Library, UI Library, and online. The next step is the historical source criticism process to obtain historical data and interpretation to produce facts from the data that has been obtained in the previous step. After the three previous steps have been fulfilled, to produce research that can be accounted for, the last process is historiography or historical writing. The results showed that romusha in Sumatra were employed as laborers in the construction of facilities and infrastructure, including the construction of railroad lines."

"Musik jazz menjadi salah satu alat perjuangan kesetaraan ras khususnya bagi masyarakat Afro-Amerika di Amerika. Masyarakat Afro-Amerika di Amerika sendiri kebanyakan adalah budak impor dari negara dunia ketiga, dan selayaknya budak mereka dipekerjakan dengan bayaran yang murah. Sejak sebelum kemerdekaan Amerika (tahun 1776), banyak budak afrika yang dikirim ke Amerika hingga penghapusan perdagangan budak impor awal abad 19. Secara kasta sosial mereka cenderung sama dengan suku indian. Mereka menyebar ke seluruh negara bagian, sebenarnya masyarakat kulit hitam ini cukup banyak namun harus diakui bahwa supermasi kulit putih menjadi penghalang untuk menciptakan kesetaraan sosial Musik jazz berkembang di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 di New Orleans, dekat muara Sungai Mississippi, memainkan peran kunci dalam perkembangan musik jazz. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang terdiri dari empat tahapan, yaitu tahap heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menggunakan sumber primer salah satunya surat kabar sezaman yang sudah terdigitalisasi dan kebaruan akan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kaitan musik jazz dengan pergerakan masyarakat Afro-Amerika khususnya di New Orleans, Louisianna.

---

Jazz music became one of the tools to fight for racial equality, especially for the Afro-American community in America. Afro-Americans in America were mostly imported slaves from third-world countries, and as slaves they were employed with low pay. Since before American independence (1776), many African slaves were sent to America until the abolition of the imported slave trade in the early 19th century. In terms of social caste, they tended to be the same as the Indians. They spread throughout the state, actually this black community is quite a lot but it must be recognized that white supremacy is an obstacle to creating social equality Jazz music developed in the United States in the early 20th century in New Orleans, near the mouth of the Mississippi River, played a key role in the development of jazz music. This research uses the historical method, which consists of four stages, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. This research uses primary sources, one of which is digitized contemporaneous newspapers and the novelty of this research lies in the discussion of the relationship between jazz music and the Afro-American community movement, especially in New Orleans, Louisianna."

"Penelitian ini membahas lebih lanjut mengenai proses penerapan kebijakan Influenza Ordonnantie khususnya upaya pembatasan kapal di Pelabuhan Tandjong Priok dalam menangani pandemi influenza di Batavia pada tahun 1920—1922. Kemunculan wabah influenza yang dikenal dengan flu spanyol pada tahun 1918 menimbulkan masalah baru di Hindia Belanda. Selain menghambat aktivitas sehari-hari, korban yang ditimbulkan juga tidak sedikit. Pemerintah Batavia pada awalnya menunjukkan sikap yang lambat dalam merespon wabah tersebut, namun seiring dengan dampak yang ditimbulkannya pemerintah mulai melakukan upaya-upaya penanganan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahapan heuristik sumber sejarah yang digunakan meliputi arsip, surat kabar, buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Hindia Belanda melakukan suatu usaha konkret dalam menangani penyebaran wabah influenza di Batavia melalui pembuatan Influenza Ordonnantie. Pemerintah Hindia Belanda melakukan tindakan pencegahan yaitu memperketat pengawasan terhadap kapal-kapal yang datang baik dari luar maupun kapal yang datang dari Hindia Belanda. Burgerlijke Geneeskundige Dienst (BGD) melalui Komisi Influenza telah merampungkan ordonansi pada tahun 1919, kemudian Influenza Ordonnantie tersebut disahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920 yang berisi peraturan lalu lintas pelabuhan untuk menangani kemunculan dan penyebaran wabah influenza. Kebijakan pembatasan kapal di Pelabuhan Tandjong Priok diterapkan dengan cara pemberlakuan influenza pass, influenza sein, pengecekkan kesehatan, dan karantina kapal. Pembatasan kapal menjadi salah satu faktor yang menekan angka penyebaran virus influenza di Batavia, sehingga pada tahun 1922 virus influenza dinyatakan sudah melandai dan tidak lagi menjadi wabah di Hindia Belanda.

---

This research further discusses the implementation process of the Influenza Ordonnantie policy, specifically the efforts to limit ships at the Tandjong Priok Port in handling the influenza pandemic in Batavia in 1920—1922. The emergence of an influenza outbreak known as the Spanish flu in 1918 caused new problems in the Dutch East Indies. Apart from disrupting daily activities, there were a significant number of victims. The Batavian government had initially been slow in responding to the outbreak; however, they began to make efforts to deal with it as the impacts that came with it worsened. This research employs historical research methods, including four stages: heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The sources used at the heuristic stage consist of archives, newspapers, books, and journals. The findings demonstrate that the Dutch East Indies administration made a substantial effort in dealing with the spread of the influenza pandemic in Batavia by creating the Influenza Ordonnantie. The government also took a preventative measure by tightening the supervision of ships that were coming from outside and from the Dutch East Indies. Burgerlijke Geneeskundige Dienst (BGD), through the Influenza Commission, completed the ordinance in 1919, and it was later ratified by the Dutch East Indies government in 1920, which contained the port traffic regulation to deal with the emergence and spread of the influenza outbreak. The implementation of the ship restriction policy at the Tandjong Priok Port includes the enactment of influenza passes, influenza signals, health checks, and ship quarantine. The ship restriction was one of the factors that suppressed the spread of the virus, which led to the declaration in 1922 that the influenza virus had subsided and was no longer a pandemic in the Dutch East Indies."

"Artikel ini menelaah rangkaian peristiwa konflik yang terjadi pada organisasi Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) Era Nurdin Halid hingga La Nyalla Mattalitti pada 2010-2016. Dimulai dari konflik dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Andi Mallarangeng di tahun 2010 terkait dualisme liga, hingga pembekuan PSSI oleh Kemenpora Imam Nahrawi pada 2015. Dalam setiap konflik yang terjadi, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) sebagai badan sepak bola dunia juga membantu mengatasi masalah yang terjadi pada organisasi PSSI. Akan tetapi, saat PSSI dibekukan oleh Kemenpora yang berarti hal ini bertentangan dengan Statuta FIFA, membuat FIFA juga ikut membekukan PSSI di tingkat internasional sampai Kemenpora mencabut pembekuan PSSI. Hal ini mengakibatkan kompetisi maupun liga yang diadakan oleh PSSI menjadi terhenti termasuk Tim Nasional yang tidak bisa berkompetisi di ajang internasional. Artikel ini bertujuan sebagai pengingat bahwa sepak bola Indonesia pernah mengalami masa-masa kelam akibat adanya intervensi pemerintah yang memiliki kepentingan politik sehingga menimbulkan konflik yang berujung pada pembekuan PSSI. Artikel ini ditulis menggunakan metode sejarah dengan sumber berupa dokumen SK Menpora Nomor 01307 Tahun 2015 dan SK Menpora Nomor 14 Tahun 2016, surat kabar sezaman, buku, artikel jurnal, dan artikel daring. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa terdapat unsur politik dalam setiap konflik yang terjadi pada PSSI Era Nurdin Halid hingga La Nyalla Mattalitti.

---

This article examines the series of conflict events that occurred in the Indonesian Football Association (PSSI) from the Nurdin Halid Era to La Nyalla Mattalitti in 2010-2016. Starting from the conflict with the Ministry of Youth and Sports (Kemenpora) Andi Mallarangeng in 2010 regarding the dualism of the league, to the freezing of PSSI by the Kemenpora Imam Nahrawi in 2015. In every conflict that occurs, the Fédération Internationale de Football Association (FIFA) as world football governing body also help overcome problems that occur in the PSSI organization. However, when PSSI was frozen by the Ministry of Youth and Sports, this meant that this was against the FIFA Statutes, making FIFA also freeze PSSI at the international level until the Ministry of Youth and Sports lifted the suspension of PSSI. This resulted in competitions and leagues held by PSSI being stopped including the National Team which could not compete in international events. This article aims to serve as a reminder that Indonesian football has experienced dark times due to government intervention that has political interests, causing conflict which led to the freezing of PSSI. This article was written using the historical method with sources in the form of Menpora Decree Number 01307 of 2015 and Menpora Decree Number 14 of 2016, contemporary newspapers, books, journal articles, and online media. From the results of this study it can be found that there is a political element in every conflict that occurred in the PSSI Era Nurdin Halid to La Nyalla Mattalitti."

"Penelitian ini mendeskripsikan pemikiran Mohammad Natsir yang berkaitan dengan konvergensi pendidikan. Pemikiran tersebut keterkaitan dengan kebijakan sistem pendidikan nasional pertama 1950-1954 yang unik dan penting bagi Natsir untuk diimplementasikan. Permasalahan utama tugas akhir ini adalah “Bagaimana pemikiran konvergensi pendidikan Natsir terimplementasi dalam sistem pendidikan nasional 1950- 1954” melalui serangkaian metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi yang didasarkan pada sumber primer meliputi arsip undang- undang sistem pendidikan nasional tahun 1950-1954 dan sumber sekunder berupa buku Capita Selekta jilid I-III buah karya pemikiran Mohammad Natsir, artikel, jurnal, tesis dan skripsi pendidikan. Berbeda dari kajian-kajian pemikiran Natsir sebelumnya yang berfokus pada satu sudut pandang, baik politik atau keislaman. Penelitian ini mampu memberi pemikiran baru dari sudut pandang konvergensi pendidikan yang terimplementasi dalam produk hukum sistem pendidikan nasional di Indonesia. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa konvergensi pendidikan adalah “Memusatkan ragam ilmu pada satu titik temu, tanpa mengutamakan salah satu unsur tapi menguasai semua unsur di dalam tubuh pendidikan”. Konvergensi pendidikan dapat dirasakan manfaat dan keberhasilannya dalam implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 1950-1954 sebagai upaya perbaikan dari kemajuan pendidikan dan pengajaran secara inklusif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menambah khazanah sejarah pemikiran dan pendidikan Indonesia.

---

This research will explain thoughts of Mohammad Natsir related to the idea of educational convergence. This thought is related to the policy of the first national education system in 1950-1954 which is considered unique and important for Natsir to implement. The main problem of this final project is "How was Natsir's thought of educational convergence implemented in the 1950-1954 national education system" through the stages of historical research methods namely heuristics, verification, interpretation and historiography originating from primary sources including archives of the national education system laws of 1950-1954 and secondary sources in the form of Kapita Selekta volumes I-III by Mohammad Natsir, articles, journals, educational thesis and thesis. In contrast to previous studies on Natsir's thought which generally focused on one point of view, both political and Islamic. This research is able to provide new thinking from the point of view of educational convergence which is implemented in the legal products of the national education system in Indonesia. The results of this study indicate the conclusion that educational convergence is "Concentrating various knowledge at one meeting point, without prioritizing one element but mastering all elements in the body of education". The benefits and success of educational convergence can be felt in the implementation of the 1950-1954 National Education System Law as an effort to increase the progress of inclusive education and advertising. This research aims to add to the treasures of the history of Indonesian thought and education."

"Artikel ini membahas operasionalisasi jalur kereta api Rangkasbitung – Labuan, beserta dampaknya pada aspek ekonomi dan sosial di Banten Selatan tahun 1906 hingga 1930. Sebelum jalur kereta api dibangun, kondisi daerah Banten Selatan terisolasi sehingga keadaan ekonomi dan sosialnya terpuruk. Melalui hadirnya transportasi kereta api di Banten Selatan, terjadi gerak ekonomi berupa pembukaan perkebunan karet dan pabrik minyak kelapa yang hasilnya lebih mudah diangkut, dan ramainya angkutan penumpang. Kereta api di jalur ini menjadi pendorong migrasi penduduk baru sehingga jumlah penduduk bertambah, dan seiring dengan perkembangan tersebut, tampak dinamika kehidupan sosial dan ekonomi di Banten Selatan. Artikel ini ditulis menggunakan metode sejarah, dengan pengumpulan data berupa arsip, dokumen terjilid, peta, surat kabar, buku, dan jurnal, yang diperoleh melalui Perpustakaan PT Kereta Api Indonesia, Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia, ataupun secara daring.

---

This article discusses the operation of the Rangkasbitung – Labuan railway line, and its impact on the economic and social aspects of South Banten from 1906 to 1930. Before the railway line was built, the South Banten area was isolated so that its social and economic situation deteriorated. With the existence of rail transportation in South Banten, it creates an economic movement in the form of rubber plantations and coconut oil factories opening, and easy mobility of passengers along the Rangkasbitung - Labuan line. In addition, trains also boost migration so that the population increases, which along with these developments shows the dynamics of social and economic life in South Banten. This article is written using the historical method, by collecting data in the form of archives, bound documents, maps, newspapers, books, and journals, which are obtained through the PT Kereta Api Indonesia Library, National Library, National Archives, or through online resources."

"Artikel ini mengkaji tentang pemikiran Sultan Hamengku Buwono IX dalam Kontrak Politik Kesultanan Yogyakarta tahun 1940. Kontrak Politik merupakan sebuah kontrak yang mengatur pemerintahan di daerah swapraja dan hubungannya dengan Pemerintah Kolonial. Terdapat beberapa perbedaan baik dalam proses perundingan maupun hasilnya jika dibandingkan dengan kontrak terdahulu. Kajian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder, seperti arsip, koran sezaman, buku serta jurnal yang berkaitan dengan kajian mengenai kontrak politik dan Kesultanan Yogyakarta. Kajian ini berbeda dengan kajian sebelumnya yang membahas mengenai kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX setelah penobatan. Fokus kajian ini terdapat pada pembahasan mengenai proses perundingan kontrak politik sebelum Sultan Hamengku Buwono IX bertakhta yang dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya serta hasil dari kontrak tersebut. Kajian ini membuktikan bahwa latar belakang pendidikan dan pola asuh yang didapatkan oleh Sultan Hamengku Buwono IX mempengaruhi pemikirannya dalam perundingan kontrak politik. Hal ini dapat ditemukan pada laporan-laporan dan koran sezaman yang menyebutkan bahwa Sultan Hamengku Buwono IX mendapatkan pengaruh pendidikan dan budaya barat. Pendidikan tersebut menyebabkan adanya keterbukaan pemikiran yang sangat berpengaruh pada hasil dari perundingan kontrak politik

---

This article discusses the thoughts of Sultan Hamengku Buwono IX on Yogyakarta Sultanate’s Political Contract 1940. A political contract is a contract that regulates government in the self-governing territory and their relation with the Dutch East Indies Government. There are some differences in both the negotiation process and the outcome when compared to the previous contract. This study uses the historical method which includes four stages, heuristic, criticism, interpretation and historiography. The primary and secondary sources such as archives, newspapers, books and article journals that related to the political contract and Yogyakarta Sultanate were used in this article. This study was different from other studies that discuss the life of Sultan Hamengku Buwono IX after his coronation. The focus of this study is to discuss the political contract negotiation process that was affected by the life of Sultan Hamengku Buwono IX before his coronation. This study proves that the educational background and upbringing obtained by Sultan Hamengku Buwono IX affected his thoughts during the political contract negotiation process. It can be found from reports and newspapers that mention Sultan Hamengku Buwono IX was influenced by western education and culture. This education leads to open-mindedness which greatly influences the outcome of political contract negotiations."

"Penelitian ini mengenai bagaimana dampak kebijakan tataniaga jeruk di Sambas, Kalimantan Barat pada pertanian daerah, beserta respon para petani terhadap kebijakan itu. Kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Gubernur nomor 88 tahun 1988, dengan tujuan untuk membantu para petani jeruk, namun karena beberapa kendala, harga jeruk mengalami penurunan, sehingga membuat para petani jeruk melancarkan berbagai protes. Munculnya kebijakan tataniaga jeruk dikarenakan pemerintahan provinsi melihat peluang, sehingga mereka berniat menyejahterakan petani dan meningkatkan penerimaan daerah. Alasan pemilihan judul tersebut adalah karena menggambarkan konsep dari tema artikel, tentang akibat yang ditimbulkan pembatasan perdagangan dalam pelaksanaan kebijakan tataniaga jeruk. Penelitian sebelumnya tentang tataniaga jeruk di Sambas yang ditemukan penulis berupa laporan daerah oleh tim persepsi daerah SMERU dan penelitian mahasiswa pascasarjana UGM. Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk mengkaji permasalahan tataniaga jeruk beserta dampaknya terhadap pihak yang terlibat. Penulis menggunakan surat kabar sejaman dan beberapa laporan daerah sebagai sumber primer. Metode yang digunakan ialah metode sejarah, melalui pengumpulan sumber yang diverifikasi, interpretasi, dan historiografi. Temuan penelitian adalah kebijakan tersebut ditangani secara salah sehingga menyimpang dari tujuan awalnya, menimbulkan protes dari petani, namun kurang berdampak karena sentralisasi pemerintahan.

---

This research explores the impacts of Citrus Commerce Policy in Sambas, West Kalimantan and the way citrus farmers in Sambas responded to it. The policy was brought out through the Surat Keputusan Gubernur number 88/1988, for the local welfare, but due to false interferences, the citrus's marketprice slightly deteriorated. The policy was issued because the provincial government saw citrus as an opportunity, so they decided to partake in helping the farmers and increases regional incomes. The title was picked because of the concept of “impact of the trade limitation”. The previous researches on citrus commerce in Sambas the writer could find are the regional report by the SMERU Region Perception Team and a thesis by postgraduate students from UGM. This article's purpose is to study the issue of the citrus commerce and its effect on the involved parties. As primary sources, the writer used the same-time newspaper and regional report. This research was made using historical method, through heuristic, verification, interpretation, and historiography. Writer's finding is that the citrus commerce was initially made for the welfare, however, the wrong handling of the policy by monopsony spawned the protest, yet had less effect since the centralistic system used by central government."