Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Walaupun sudah lama akrab ditelinga masyarakat khususnya pengawai negeri, peraturan penyelenggaraan program pensiun yang komprehensig baru diundangkan pada tahun 1992 melalui UU No. 11 Tentang Dana Pensiun. Skripsi ini berusaha ikut memasyarakatkan seluk beluk Dana Pensiun terkhusus aspek perpajakannya kekalangan akademisi. Dasar yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan atas semua peraturan yang berhubungan dengan Dana Pensiun dan studi atas pendapat para pakar mengenai penyelenggaraan program pensiun di Indonesia. Dampak positif dan negatif dari peraturan peraturan tersebut diulas disini. Berdasarkan Undang Undang Pajak Penghasilan No. 10 tahun 1994, iuran pensiun yang disetor oleh peserta dan memberi kerja dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dan bagi peserta bukan merupakan obyek pajak, sedangkan bagi badan Dana Pensiun penerimaan iuran ini juga bukan merupakan penghasilan kena pajak. Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 651/KMK.04/1994 hasil investasi Dana Pensiun berupa: bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito dan tabungan pada bank di Indonesia serta SBI; bunga dari obligasi dan deviden dari saham yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia debebaskan dari pajak penghasilan. Hasil investasi diluar bidang diatas tetap obyek pajak penghasilan. Fasilitas diatas sebenarnya hanyalah fasilitas penundaan pajak karena saat pembayaran manfaat pensiun peserta akan dikenakan pajak. Mengingat fungsi strategis Dana Pensiun, fasilitas diatas sudahlah tepat yang masih menjadi ganjalan adalah masih dikenakannya pajak atas hasil investasi diluar bidang yang dikecualikan, ini akan mengakibatkan pajak ganda. Penghapusan semua pajak saat mobilisasi dana merupakan saran utama pada skripsi ini, pajak hanya dikenakan saat demobilisasi dana, dengan ini diharapkan hilangnya pajak ganda, mempercepat mobilisasi dana tersedia untuk manfaat pensiun yang pada gilirannya akan menaikkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."

"Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk melihat: Pertama, apakah tujuan pemerintah dalam membentuk kawasan berikat telah dirasakan manfaatnya baik oleh negara maupun perusahaan yang melakukan investasi di kawasan ini. Kedna, sejauh mana penerapan undang-undang perpajakan serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah telah dilaksanakan di daerah kawasan bebas pabean. Ketiga, kendala-kendala apa yang ditemui dalam penerapan undang-undang perpajakan di daerah bebas pabean. Data penulisan bersumber dan Kawasan Berikat Nusantara dan dan Peraturan- Peraturan Pemerintah. Penulisan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan dan peninjauan langsung ke lapangan serta membuat analisa trend dan data yang diperoleh. Hasil penelitian penulis mengenai keistimewaan kawasan berikat di Indonesia, yaitu tidak dipungutnya PPN dan PPn BM untuk barang-barang impor serta transaksi lainnya, selama produksi yang dihasilkan untuk tujuan ekspor. PPN dan PPn BM dipungut bila barang-barang yang dihasilkan dijual ke dalam negeri. Hambatan juga ditemui di kawasan ini yaitu kekurangpahaman dunia usaha di luar kawasan ini sehingga menyebabkan peraturan ini tidak berjalan dengan baik. Walaupun adanya hambatan-hambatan, kawasan ini ternyata tetap menarik investor baik dan dalam maupun luar negeri. Penyerapan tenaga ketja kawasan ini cukup besar baik dan sektor formal maupun informal serta usaha-usaha penunjang kawasan ini. Peningkatan nilai ekspor dan tahun ke tahun tentu saja akan menguntungkan pemerintah, karena seluruh ekspor kawasan ini adalah produk non migas. Meskipun kawasan ini telah menguntungkan pengusaha, rakyat dan pemerintah namun ada beberapa hal yang patut mendapat perhatian, yaitu jasa-jasa di seluruh kawasan berikat di Indonesia sebaiknya juga dikenakan PPN dengan tarif sebesar 0% tanpa adanya diskriminasi. Untuk dapat meningkatkan ekspor non migas sebaiknya peraturan yang diterapkan di kawasan berikat dapat juga diterapkan di pabean Indonesia lainnya terutama untuk kelancaran arus barang."