Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 68 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Arian Putra Hasyim
Abstrak :
Lembaga keuangan khususnya perbankan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti arus transaksi keuangan di perbankan yang sangat cepat dan terjadi dalam jumlah yang banyak, serta berbagai pilihan transaksi keuangan. Mengingat fungsi dan peran perbankan yang rentan, maka perlu diterapkan prinsip Customer Due Diligence (CDD). Penerapan prinsip Customer Due Diligence merupakan salah satu cara untuk memberantas dan mencegah bentuk-bentuk kejahatan yang berkaitan dengan uang dalam perbankan di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD), pencucian uang di perbankan, dan penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD) pada PT. Bank Mandiri Tbk dalam mencegah pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CDD diatur dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Anti- Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang merupakan implementasi standar rekomendasi dari FATF (Financial Action Task Force). Ada tiga tahapan dalam proses pencucian uang di perbankan, yaitu Placement, Layering, dan Integration. Penerapan CDD di PT. Bank Mandiri Tbk tertuang dalam “Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk”, yang dilakukan dengan melakukan identifikasi nasabah, permintaan informasi & verifikasi data, pemantauan nasabah, EDD (Enhanched Due Diligence), hingga pengkinian data nasabah. Penerapan prinsip Customer Due Diligence (CDD) harus lebih ditingkatkan. Bank harus dapat mengenali nasabahnya dan juga mengetahui transaksi yang dilakukan nasabahnya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan bank. ......Financial institutions, especially banks, are very vulnerable to the possibility of being used as a medium for money laundering and terrorism financing. This is due to various factors such as the flow of financial transactions in banking which is very fast and occurs in large numbers, as well as the various choices of financial transactions. Due to the vulnerable banking functions and roles, it is necessary to apply the Customer Due Diligence (CDD) principle. The application of the principle of Customer Due Diligence is one way to eradicate and prevent forms of crime related to money in banking in Indonesia. The source of data in this research is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The problems discussed in this study are the application of the principle of Customer Due Diligence (CDD), money laundering in banking, and the application of the principle of Customer Due Diligence (CDD) at PT. Bank Mandiri Tbk in preventing money laundering. The research results indicate that CDD is regulated in Article 11 of Financial Service Authority Regulation No. 23 /POJK.01/2019 concerning Amendment to Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering Program and the Prevention of the Financing of Terrorism in the Financial Services Sector which is the implementation of standard recommendations from the FATF (Financial Action Task Force). There are three stages in the money laundering process in banking, namely Placement, Layering, and Integration. Application of CDD at PT. Bank Mandiri Tbk is contained in the "Policy for the Implementation of the Anti-Money Laundering (APU) and Prevention of Terrorism Financing (PPT) Programs of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk”, which is carried out by customer identification, information request & data verification, customer monitoring, EDD (Enhanced Due Diligence), to customer data updates. The application of the principle of Customer Due Diligence (CDD) must be further improved. Banks must be able to recognize their customers and also know the transactions made by their customers, so as to prevent the occurrence of money laundering crimes by using banks.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cindy Caroline
Abstrak :
Perkembangan digital membawa pengaruh yang besar dalam sektor perekonomian di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan adanya inisiatif Bank Indonesia terhadap sistem pembayaran melalui inovasi standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”). Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan mengenai sistem pembayaran digital QRIS, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan standar nasional QRIS mengacu pada PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan PBI Nomor 21/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Adapun implementasi lebih lanjut diatur dalam PADG Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 23/8/PADG/2021 dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS diwujudkan melalui standarisasi monitoring, mitigasi risiko secara internal, penerapan standar keamanan informasi, maupun perlindungan konsumen. Adapun saran yang dapat diberikan, yakni kepada Bank Indonesia untuk dapat mengkaji kebijakan penyelenggaraan QRIS secara berkala mengingat terus berkembangnya teknologi informasi dalam perekonomian. Selain itu, penyedia jasa pembayaran diharapkan dapat mengupayakan penyelenggaraan QRIS bagi merchant untuk mendukung visi Bank Indonesia dalam sistem pembayaran digital. ......Digitalization brings a significant influence on the economic sector in Indonesia. It is supported by the initiative of Bank Indonesia on payment system through the innovation of Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) as the national standard. Hence, this thesis aims to study the regulation regarding QRIS as the digital payment system and the legal protection for consumers in QRIS payment transaction. The writing of this thesis uses a juridical-normative research method with a qualitative approach in conducting the data analysis. The results of this study indicate that the regulation of the QRIS as the national standard refers to PBI Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment System and PBI Number 22/11/PBI/2021 concerning the National Standard of the Payment System. Also, the further implementation is regulated by PADG Number 21/8/PADG/2019 concerning the Implementation of Quick Response Code National Standard for Payment as amended by PADG Number 23/8/PADG/2021 and PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection. Therefore, the legal protection for consumers in QRIS payment transaction is implemented through the monitoring standards, internal risk mitigation, implementation of information security standards, and consumer protection. The recommendation that could be given to Bank Indonesia is to regularly evaluate the QRIS implementation policy due to the development of information technology in the economic sector. Also, payment system providers shall strive the implementation of QRIS in merchants to support Bank Indonesia’s vision on digital payment systems.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Azizah Nadhira
Abstrak :
Pada tahun 2020, Competition Market Authority (“CMA”) Inggris menetapkan bahwa Roland (UK) Ltd., telah melakukan praktik penetapan harga jual kembali, resale price maintenance, terhadap penjualan perangkat alat musik drum elektrik pada pasar perdagangan elektronik. Roland UK melakukan banding terhadap putusan tersebut namun Competition Appeal Tribunal (“CAT”) memutuskan bahwa CMA telah tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap Roland UK. Roland UK melakukan praktik resale price maintenance dengan cara memanfaatkan perangkat lunak pemantau harga untuk memantau harga jual produk terkait yang dijual oleh para reseller dari produk Roland UK. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum persaingan usaha Indonesia jika kasus resale price maintenance serupa dengan yang dilakukan oleh Roland UK terjadi di Indonesia. Penelitian karya tulis ini menggunakan bentuk penelitian berupa penelitian Yuridis-Normatif dengan melakukan tinjauan terhadap putusan Competition Appeal Tribunal Case No: 1365/1/12/20 serta peraturan perundang-undangan mengenai hukum persaingan usaha di Inggris dan Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, jika kasus serupa terjadi di Indonesia, tindakan Roland UK tidak akan dianggap melanggar Pasal 8 UU No. 5/199 karena tidak terpenuhinya sebagian unsur pasal tersebut serta posisi Roland UK yang tidak memenuhi salah satu syarat terpenuhinya pelanggaran resale price maintenance sesuai pedoman KPPU terkait pasal 8 UU No. 5/1999, yakni keharusan pelaku usaha menempati posisi dominan pada pasar yang bersangkutan. ......In 2020, the Competition Market Authority (“CMA”) of the United Kingdom determined that Roland (UK) Ltd., had engaged in the practice of resale price maintenance concerning the sales of electronic drum instruments in the electronic commerce market. Roland UK appealed this decision, the Competition Appeal Tribunal (“CAT”) ruled that CMA was correct in its decision against Roland UK. Roland UK employed resale price maintenance practices by utilizing price monitoring software to monitor the selling price of the related products sold by resellers of Roland UK’s products. This research aims to explore how the Indonesian competition law can be applied if a similar resale price maintenance case, as conducted by Roland UK, were to occur in Indonesia. The form of research approach used in this paper is a Juridicial-Normative approach by reviewing the decision of the Competition Appeal Tribunal Case No: 1365/1/12/20 and relevant legislation regarding competition law in the UK and Indonesia. Based on the conducted research, if a similar case were to occur in Indonesia, Roland UK’s actions would not be considered a violation of Article 8 of Law No. 5/1999 because of the lack of fulfilment of some elements of the article. Furthermore, Roland UK’s position does not meet one of the criteria for the violation of resale price maintenance in accordance to the guidelines made by Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (“KPPU”) related to Article 8 of Law No. 5/1999, which requires the business actor to hold a dominant position in the relevant market.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Higar Alam Indhar Jalu Sakerti
Abstrak :
Salah satu pengaturan di dalam hukum persaingan usaha di Indonesia adalah mengenai perjanjian yang dilarang, dimana pelaku usaha dilarang untuk melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan pelaku usaha lain karena dapat menimbulkan distorsi terhadap persaingan di pasar. Dalam praktiknya, karena semakin sulitnya membuktikan adanya perjanjian tertulis, berkembang sebuah bukti tidak langsung atau bukti petunjuk (bukti komunikasi dan/atau bukti ekonomi), untuk membuktikan adanya perjanjian tidak tertulis dalam perkara perjanjian yang dilarang. Di dalam hukum persaingan usaha, dikenal konsep ekonomi price parallelism, yang menggambarkan kondisi penetapan harga di antara pelaku usaha, tetapi tidak didasarkan pada perjanjian atau kolusi secara sadar di antara pelaku usaha, melainkan murni karena keputusan independen para pelaku usaha sehingga tidak melanggar hukum persaingan usaha. Meskipun demikian, adanya price parallelism di antara pelaku usaha tidak menutup kemungkinan adanya perjanjian tidak tertulis di antara pelaku usaha sehingga dapat melanggar ketentuan di dalam perjanjian yang dilarang. Oleh karena itu, konsep price parallelism dapat dijadikan sebagai bukti ekonomi, tetapi terdapat sebab-sebab tertentu yang menentukan keberlakuannya sebagai bukti ekonomi. Fokus utama dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis bagaimana hubungan price parallelism dengan hukum persaingan usaha di Indonesia dan keberlakuannya sebagai bukti ekonomi di dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Dengan metode penelitian doktriner yang bersifat deskriptif, didapatkan hasil bahwa untuk menentukan hubungan price parallelism dengan hukum persaingan usaha harus didasarkan pada fakta ada atau tidaknya perjanjian di antara pelaku usaha yang menyebabkan terjadinya price parallelism. Sementara itu, untuk menentukan keberlakuan price parallelism sebagai bukti ekonomi harus didahului dengan analisis tambahan untuk melihat ada atau tidaknya perjanjian di antara pelaku usaha, dan/atau untuk melihat independensi para pelaku usaha yang terlibat dalam price parallelism, dan/atau untuk melihat ada atau tidaknya faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya price parallelism. ......Indonesian antitrust law regulates the provisions of prohibited agreements, where companies are prohibited from entering into agreement or arrangements with other companies as it may cause distortions to the competitive market. As it becomes increasingly difficult to prove the existence of a written agreement, indirect evidence or circumstantial evidence (communication evidence and/or economic evidence) is being used to evidence the unwritten agreement in the case of prohibited agreements. In antitrust law, it is known the economic concept of price parallelism, depicting the condition of price fixing among companies, without the existence of conscious agreement or collusion, rather an independent decision of each companies, thus not violating the antitrust law. The existence of price parallelism, however, may not rule out the involvement of unwritten agreements among companies, leading to violations of the provisions of prohibited agreements. Consequently, price parallelism can be used as an economic evidence, but there are certain causes which determine its validity as an economic evidence. In this thesis, the primary focus is to analyze the relevance of price parallelism to the Indonesian antitrust law and its validity as economic evidence in the Indonesian antitrust law. Using the method of descriptive doctrinaire research, the results show that in determining the relevance of price parallelism to the Indonesian antitrust law is dependent on whether or not there were agreements among companies that led to price parallelism. Meanwhile, to ensure the validity of price parallelism as economic evidence must be preceded with factor-plus analysis to determine whether or not there were agreements among companies, and/or to determine the independence of each companies involved in price parallelism, and/or to determine whether or not there were other factors that could cause price parallelism.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Daniel Yonatan
Abstrak :
Mengenai persaingan usaha di Indonsia pengaturannya terdapat pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengatur hukum persaingan usaha di Indonesia secara materiil. Mengenai penegakan hukum materiil persaingan usaha di Indonesia diberikan kewenangannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam Putusan Kppu No. 21/Kppu-L/2015 salah satu hal yang menjadi alat bukti adalah Surat Rekomendasi Teknis Kepala Dinas untuk membuktikan adanya persekongkolan yang mendukung monopsoni. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal yaitu yang pertama adalah berusaha untuk memahami mengenai hukum acara persaingan usaha di Indonesia, kemudian penelitian ini juga berusaha untuk memahami bagaimana pembuktian mengenai persekongkolan monopsoni melalui suatu surat rekomendasi teknis kepala dinas, yang mana dari pada judul dari surat tersebut adalah “rekomendasi”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif, yang mana akan diuraikan terlebih dahulu menurut peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pesaignan usaha di Indonesia dan kemudian dijabarkan perihal putusan KPPU terkait dengan surat rekomendasi teknis kepala dinas, kemudian dilakukan analisis putusan tersebut berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis menyimpulkan bahwa Hukum acara persaingan usaha di Indonesia pada saat ini diatur dalam Peraturan Komisis Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2023, dimana peraturan mengenai hukum acara persaingan usaha ini telah mengalami beberapa perubahan termasuk yang berlaku saat putusan KPPU No. 21/Kppu-L/2015 dikeluarkan yaitu Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010. Perihal surat rekomendasi teknis kepala dinas sebagai pembuktian persekongkolan monopsoni, dapat disimpulkan bahwa keberadaan surat rekomendasi teknis ini tidak secara langsung mengakibatkan persekongkolan monopsoni, melainkan keberadaanya merupakan prasyarat untuk penerbitan Surat Ijin Pembelian/Pengumpulan Ikan dan adanya catatan dalam surat rekomendasi tersebut yang menjadi bukti persekongkolan monopsoni. ......Regarding business competition in Indonesia, the regulations are contained in Law Number 5 of 1999, which in this Law materially regulates business competition law in Indonesia. Regarding the enforcement of material law on business competition in Indonesia, authority is given to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). In Kppu Decision No. 21/Kppu- L/2015, one of the things that is used as evidence is the Technical Recommendation Letter from the Head of Service to prove the existence of a conspiracy to support monopsony. Therefore, this research aims to find out several things, namely the first is trying to understand the procedural law of business competition in Indonesia, then this research also tries to understand how to prove monopsony conspiracy through a technical recommendation letter from the head of the service, which is from the title of the letter is a "recommendation". This research was conducted using a normative analysis method, which will be explained first according to statutory regulations regarding business competition procedural law in Indonesia and then explained regarding the KPPU's decision regarding the technical recommendation letter of the head of service, then an analysis of the decision is carried out based on statutory regulations. The author concludes that business competition procedural law in Indonesia is currently regulated in Business Competition Supervisory Commission Regulation No. 2 of 2023, where the regulations regarding business competition procedural law have undergone several changes, including those that came into effect at the time of KPPU decision No. 21/Kppu-L/2015 was issued, namely KPPU Regulation no. 1 of 2010. Regarding the technical recommendation letter from the head of the department as proof of a monopsony conspiracy, it can be concluded that the existence of this technical recommendation letter does not directly result in a monopsony conspiracy, but rather its existence is a prerequisite for the issuance of a Fish Purchase/Collection Permit and there is a note in the recommendation letter that is evidence of a monopsony conspiracy.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Norman Subiyako Sumadi
Abstrak :
Sektor keuangan krusial bagi pembangunan nasional Indonesia dan penguatannya esensial untuk peningkatan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk mengatur dan mengawasi sektor keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Namun, wewenang luas OJK menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan. Pembentukan Badan Supervisi OJK melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 diperlukan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi OJK, membantu DPR mengawasi OJK, dan memperkuat sektor keuangan nasional. Dengan menggunakan metode penilitan doktrinal, tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan, fungsi, dan efektivitas pelaksanaan fungsi BS OJK terhadap OJK dan di bandingkan dengan Badan Supervisi yang ada di Belanda dikaitkan dengan kewenangannya. hasil penelitian menunjukan kinerja BS OJK dalam melakukan pengawasan terhadap OJK berpotensi kurang efektif dikarenakan BS OJK hanya mempunyai wewenang "pengawasan intern". Yang artinya, pengawasan yang dilakukan terbatas pada aspekaspek internal dan administratif, tanpa adanya kemampuan untuk campur tangan dalam mengintervensi atau menindaklanjuti sendiri hasil penilian yang dilakukannya sendiri. Namun, efektivitas BS OJK belum dapat dinilai sepenuhnya karena masa kerja BS OJK itu sendiri belum genap satu tahun, dengan penunjukan anggota BS OJK baru dilakukan pada Desember 2023. maka penulis ingin memberikan saran kepada Kepada Badan Legislatif untuk mempertimbangkan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada BS OJK, khususnya kewenangan dalam pembahasan dan penyusunan program satu tahun ke depan bersama DPR. Kewenangan ini mencakup kesesuaian implementasi pelaksanaan pengawasan program, memberikan ulasan terhadap hasil pengawasan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan ulasan tersebut. Hal ini diperlukan untuk lebih memaknai keberdaan BS OJK terhadap fungsi pengawasan terhadap OJK itu sendiri. ......The financial sector is crucial to Indonesia's national development and its strengthening is essential for economic improvement. The Financial Services Authority (OJK) was established through Law 21-year 2011 to regulate and supervise the financial sector, maintain the stability of the national financial system, and ensure regulatory compliance. However, OJK's broad powers raise concerns of abuse of power. The establishment of the OJK Supervision Agency through Law No. 4 year 2023 is necessary to improve OJK's performance, accountability, and transparency, help Parliament oversee OJK, and strengthen the national financial sector. By using the doctrinal research method, this paper analyzes how the regulation, function, and effectiveness of the implementation of the BS OJK function on the OJK and compares it with the existing Supervision Board in the Netherlands in relation to its authority. the results show that the performance of the BS OJK in supervising the OJK is potentially less effective because the BS OJK only has the authority of "internal supervision". This means that supervision is limited to internal and administrative aspects, without the ability to intervene or follow up on the results of its own assessments. However, the effectiveness of the BS OJK cannot be fully assessed because the BS OJK's working period itself is not even one year old, with the appointment of BS OJK members only being made in December 2023. Therefore, the author would like to provide advice to the Legislative Body to consider giving greater authority to the BS OJK, especially the authority to discuss and prepare the next one-year program with the DPR. This authority includes the suitability of the implementation of program supervision, providing reviews of the results of supervision, and providing recommendations based on these reviews. This is necessary to give more meaning to the existence of the BS OJK to the supervisory function of the OJK itself.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Aldy Saputra
Abstrak :

Skripsi ini meneliti terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh PT. Transportasi Jakarta dalam menerapkan satu jenis dompet elektronik, yaitu AstraPay sebagai metode pembayaran tiket bus Transjakarta melalui aplikasi Tije. Kebijakan tersebut memberikan celah dugaan adanya praktek monopoli berupa diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan apa konsekuensi hukum yang dapat dijatuhkan kepada PT. Transportasi Jakarta berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yuridis-normatif digunakan dalam penelitian ini dengan dilengkapi penggunaan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta penggunaan pendekatan rules of reason untuk melihat dampak yang ditimbulkan akibat dari pelanggaran yang terjadi. Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa tindakan PT. Transportasi Jakarta memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat atau pengguna Transjakarta tidak memiliki pilihan jenis dompet elektronik selain AstraPay untuk melakukan pembayaran tiket bus Transjakarta melalui aplikasi Tije, sehingga disimpulkan bahwa PT. Transportasi Jakarta telah melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ......This thesis examines the policies made by PT. Transportasi Jakarta is implementing one type of electronic wallet, namely AstraPay as a payment method for Transjakarta bus tickets via the Tije application. This policy provides a loophole for allegations of monopolistic practices in the form of discrimination as regulated in the provisions of Article 19 letter (d) of Law Number 5 of 1999 and what legal consequences can be imposed on PT. Transportasi Jakarta is based on the provisions of Government Regulation Number 44 of 2021 concerning the Implementation of Prohibitions on Monopoly Practices and Unfair Business Competition. The juridical-normative research method used in this research is complemented by the use of secondary data types consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials as well as the use of a rules of reason approach to see the impacts caused by violations that occur. From the research that has been carried out, the results obtained are that the actions of PT. Transportasi Jakarta fulfills all the elements contained in Article 19 letter (d) of Law Number 5 of 1999 and the impact is that the public or Transjakarta users do not have a choice of electronic wallet other than AstraPay to make payments for Transjakarta bus tickets via the Tije application, so it is concluded that PT. Transportasi Jakarta has violated Article 19 letter (d) of Law Number 5 of 1999.

 

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hadijah Hanina
Abstrak :

Skripsi ini menganalisis tentang kontrol merger di Indonesia berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2023, khususnya terhadap kekosongan hukum pada mekanisme pembatalan transaksi merger dan upaya KPPU untuk menanganinya. Skripsi ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif. Merger dapat mempengaruhi persaingan usaha dalam suatu pasar sehingga berdasarkan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999, merger dilarang apabila menimbulkan praktik anti persaingan. Karena hal ini, kontrol merger menjadi persoalan yang penting. Berdasarkan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, Indonesia menganut sistem post merger notification dengan kontrol merger yang diawasi oleh KPPU. Sehingga skripsi ini membahas kontrol merger berdasarkan peraturan terbaru saat ini, yaitu Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023. Terhadap transaksi merger yang dapat menimbulkan monopoli dan praktik persaingan usaha tidak sehat, Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 memberi kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan/atau penetapan pembatalan meger. Hingga saat ini, tidak ada mekanisme pembatalan merger dan prosedur pengembalian ke keadaan semula sehingga adanya ketidakpastian dan kekosongan hukum. Oleh karena itu, skripsi ini menganalisis kekosongan hukum pada penetapan pembatalan merger dan upaya KPPU dalam mengatasinya. ......This thesis analyses merger control in Indonesia based on the Regulation of the Indonesian Competition Commission's (KPPU) Number 3 of 2023, especially on the legal void in the mechanism of cancellation of merger transactions and KPPU's efforts to handle it. This thesis is written using doctrinal research method with normative juridical approach. Mergers can affect business competition in a market so that based on Article 28 of Law Number 5 of 1999, mergers are prohibited if they lead to anti-competitive practices. Because of this, merger control becomes an important issue. Based on Article 29 of Law Number 5 of 1999, Indonesia adopts a post merger notification system with merger control supervised by KPPU. Therefore, this thesis discusses merger control based on the current latest regulation, namely KPPU Regulation Number 3 of 2023. For merger transactions that may lead to monopoly and unfair business competition practices, Article 47 of Law No. 5 of 1999 gives KPPU the authority to impose administrative sanctions in the form of fines and/or stipulation of merger cancellation. Until now, there is no mechanism for cancelling mergers and procedures for returning to the original state, resulting in uncertainty and legal void. Therefore, this thesis analyses the legal void in the stipulation of merger cancellation and KPPU's efforts in overcoming it.

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Febita Shafira
Abstrak :

Tugas akhir ini akan membahas tindakan Google untuk memblokir cookies pihak ketiga dari browser Chrome melalui kebijakan yang dinamakan Privacy Sandbox. Pokok pembahasan pada penulisan adalah menganalisis apabila terdapat laporan atas implementasi Privacy Sandbox di Indonesia apakah akan melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengantisipasi penanganan permohonan perubahan perilaku jika diajukan oleh Google Indonesia atas penerapan Privacy Sandbox yang dilaporkan. Bentuk penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kebijakan Privacy Sandbox oleh Google sangat mungkin untuk melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena memiliki dampak membatasi pasar dan pengembangan tekonologi, serta menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing pada pasar bersangkutan yaitu jasa penyedia teknologi periklanan digital di Indonesia. Berangkat dari pengalaman Competition and Markets Authority dalam menangani perubahan perilaku yang diajukan oleh Google di Inggris mengenai program Privacy Sandbox, bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kewenangannya untuk menerima suatu permohonan pernyataan perubahan perilaku yang berkaitan dengan privasi individu dapat bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi yang sudah diamanatkan dalam UU Perlindungan Data Pribadi agar dapat memastikan bahwa perubahan perilaku yang dimohonkan tidak mengurangi privasi individu dan mampu mengatasi dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ......This final assignment will discuss Google's actions to block third party cookies from the Chrome browser through a policy called Privacy Sandbox. The main discussion in the writing is to analyze if whether a report against the implementation of the Privacy Sandbox in Indonesia it will result in a violation Article 25 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and how the Business Competition Supervisory Commission can anticipate handling request for changes in behavior if submitted by Google Indonesia regarding the reported implementation of the Privacy Sandbox. This research is conducted through a normative juridical study. Based on the research conducted, Google's Privacy Sandbox policy is very likely to violate Article 25 of Law Number 5 of 1999 because it has the impact of limiting market and technological development, as well as inhibiting potential business actors to become competitors in the relevant market namely providing digital advertising technology in Indonesia. Based on the experience of the Competition and Markets Authority in handling commitments of changes in behavior proposed by Google in the UK regarding the Privacy Sandbox, the KPPU in its authority to accept a request for change in behavior related to individual privacy, can cooperate with the Personal Data Protection Supervisory Agency which has been mandated in the Personal Data Protection Law in order to ensure that the changes in behavior will not reduce an individual privacy and are able to address the alleged violations concerns of Law Number 5 of 1999.

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mischa Giani Annastasia
Abstrak :
Inovasi dan adopsi teknologi telah memberikan banyak manfaat dalam meraih efektivitas dan efisiensi ekonomi. Di sisi lain, pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat kian muncul pada struktur pasar, termasuk pasar digital yang bercirikan multi-sided market. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum mengatur secara spesifik mengenai hal-hal terkait potensi persaingan usaha tidak sehat pada platform digital. Padahal, inovasi bisnis di era digital memiliki perbedaan yang signifikan dengan era konvensional sehingga perlakuan terhadap pelanggaran persaingan usaha berbasis digital tidak dapat disamakan dengan pelanggaran yang sifatnya konvensional. Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus dapat bertindak secara tegas dan tepat sasaran dalam menegakkan hukum persaingan usaha di era ekonomi digital. Oleh karena itu, sudah selayaknya dilakukan reformasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal yang menjadi urgensi adalah melakukan perluasan definisi pelaku usaha, penentuan yurisdiksi Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang ekstrateritorial, serta pengadaptasian norma dengan kemajuan teknologi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah seharusnya mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha. Jika peninjauan ulang tidak segera dilakukan, tantangan yang ada akan semakin melucuti kesehatan iklim usaha Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan meneliti sejauh mana Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat menjawab permasalahan yang ada serta relevan dengan situasi dan kondisi yang berlangsung. Kemudian, melalui pendekatan perundang- undangan dan kasus di berbagai negara, khususnya Australia dan Taiwan, tulisan ini akan menganalisis bagaimana sebaiknya pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 demi menciptakan persaingan usaha yang sehat di era ekonomi digital. ......Innovations and adoptions of technology have provided many benefits in achieving economic effectiveness and efficiencies. On the other hand, violations of fair business competition are increasingly appearing in market structures, including the digital market. Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition has not specifically regulated matters related to potential unfair business competition on digital platforms. While in fact, business innovation in the digital era has significant differences from the conventional era so treatments to digital-based business competition violations cannot be equated with conventional ones. The Business Competition Supervisory Commission must be able to act decisively and precisely in enforcing competition law in the digital economy era. Therefore, it is appropriate to carry out reforms to Law Number 5 of 1999. The urgency is to expand the definition of business actors, determine the extraterritorial jurisdiction of the Business Competition Supervisory Commission, and adapt norms to technological advances. Law Number 5 of 1999 should consider the interests of business actors. If the review is not carried out immediately, the challenges will further disarm the health of Indonesia’s business climate. By using normative juridical research methods, this paper will examine the extent to which Law Number 5 of 1999 can answer existing problems and is relevant to the current situation and conditions. Then, through the statute and case approach in various countries, specifically Australia and Taiwan, this paper will analyze how it is better to regulate Law Number 5 of 1999 to create fair business competition in the digital economy era.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>