Skripsi ini meneliti terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh PT. Transportasi Jakarta dalam menerapkan satu jenis dompet elektronik, yaitu AstraPay sebagai metode pembayaran tiket bus Transjakarta melalui aplikasi Tije. Kebijakan tersebut memberikan celah dugaan adanya praktek monopoli berupa diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan apa konsekuensi hukum yang dapat dijatuhkan kepada PT. Transportasi Jakarta berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yuridis-normatif digunakan dalam penelitian ini dengan dilengkapi penggunaan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta penggunaan pendekatan rules of reason untuk melihat dampak yang ditimbulkan akibat dari pelanggaran yang terjadi. Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa tindakan PT. Transportasi Jakarta memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat atau pengguna Transjakarta tidak memiliki pilihan jenis dompet elektronik selain AstraPay untuk melakukan pembayaran tiket bus Transjakarta melalui aplikasi Tije, sehingga disimpulkan bahwa PT. Transportasi Jakarta telah melanggar Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ......This thesis examines the policies made by PT. Transportasi Jakarta is implementing one type of electronic wallet, namely AstraPay as a payment method for Transjakarta bus tickets via the Tije application. This policy provides a loophole for allegations of monopolistic practices in the form of discrimination as regulated in the provisions of Article 19 letter (d) of Law Number 5 of 1999 and what legal consequences can be imposed on PT. Transportasi Jakarta is based on the provisions of Government Regulation Number 44 of 2021 concerning the Implementation of Prohibitions on Monopoly Practices and Unfair Business Competition. The juridical-normative research method used in this research is complemented by the use of secondary data types consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials as well as the use of a rules of reason approach to see the impacts caused by violations that occur. From the research that has been carried out, the results obtained are that the actions of PT. Transportasi Jakarta fulfills all the elements contained in Article 19 letter (d) of Law Number 5 of 1999 and the impact is that the public or Transjakarta users do not have a choice of electronic wallet other than AstraPay to make payments for Transjakarta bus tickets via the Tije application, so it is concluded that PT. Transportasi Jakarta has violated Article 19 letter (d) of Law Number 5 of 1999.
Skripsi ini menganalisis tentang kontrol merger di Indonesia berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2023, khususnya terhadap kekosongan hukum pada mekanisme pembatalan transaksi merger dan upaya KPPU untuk menanganinya. Skripsi ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif. Merger dapat mempengaruhi persaingan usaha dalam suatu pasar sehingga berdasarkan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999, merger dilarang apabila menimbulkan praktik anti persaingan. Karena hal ini, kontrol merger menjadi persoalan yang penting. Berdasarkan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, Indonesia menganut sistem post merger notification dengan kontrol merger yang diawasi oleh KPPU. Sehingga skripsi ini membahas kontrol merger berdasarkan peraturan terbaru saat ini, yaitu Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023. Terhadap transaksi merger yang dapat menimbulkan monopoli dan praktik persaingan usaha tidak sehat, Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 memberi kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan/atau penetapan pembatalan meger. Hingga saat ini, tidak ada mekanisme pembatalan merger dan prosedur pengembalian ke keadaan semula sehingga adanya ketidakpastian dan kekosongan hukum. Oleh karena itu, skripsi ini menganalisis kekosongan hukum pada penetapan pembatalan merger dan upaya KPPU dalam mengatasinya. ......This thesis analyses merger control in Indonesia based on the Regulation of the Indonesian Competition Commission's (KPPU) Number 3 of 2023, especially on the legal void in the mechanism of cancellation of merger transactions and KPPU's efforts to handle it. This thesis is written using doctrinal research method with normative juridical approach. Mergers can affect business competition in a market so that based on Article 28 of Law Number 5 of 1999, mergers are prohibited if they lead to anti-competitive practices. Because of this, merger control becomes an important issue. Based on Article 29 of Law Number 5 of 1999, Indonesia adopts a post merger notification system with merger control supervised by KPPU. Therefore, this thesis discusses merger control based on the current latest regulation, namely KPPU Regulation Number 3 of 2023. For merger transactions that may lead to monopoly and unfair business competition practices, Article 47 of Law No. 5 of 1999 gives KPPU the authority to impose administrative sanctions in the form of fines and/or stipulation of merger cancellation. Until now, there is no mechanism for cancelling mergers and procedures for returning to the original state, resulting in uncertainty and legal void. Therefore, this thesis analyses the legal void in the stipulation of merger cancellation and KPPU's efforts in overcoming it.
Tugas akhir ini akan membahas tindakan Google untuk memblokir cookies pihak ketiga dari browser Chrome melalui kebijakan yang dinamakan Privacy Sandbox. Pokok pembahasan pada penulisan adalah menganalisis apabila terdapat laporan atas implementasi Privacy Sandbox di Indonesia apakah akan melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengantisipasi penanganan permohonan perubahan perilaku jika diajukan oleh Google Indonesia atas penerapan Privacy Sandbox yang dilaporkan. Bentuk penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kebijakan Privacy Sandbox oleh Google sangat mungkin untuk melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena memiliki dampak membatasi pasar dan pengembangan tekonologi, serta menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing pada pasar bersangkutan yaitu jasa penyedia teknologi periklanan digital di Indonesia. Berangkat dari pengalaman Competition and Markets Authority dalam menangani perubahan perilaku yang diajukan oleh Google di Inggris mengenai program Privacy Sandbox, bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kewenangannya untuk menerima suatu permohonan pernyataan perubahan perilaku yang berkaitan dengan privasi individu dapat bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi yang sudah diamanatkan dalam UU Perlindungan Data Pribadi agar dapat memastikan bahwa perubahan perilaku yang dimohonkan tidak mengurangi privasi individu dan mampu mengatasi dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ......This final assignment will discuss Google's actions to block third party cookies from the Chrome browser through a policy called Privacy Sandbox. The main discussion in the writing is to analyze if whether a report against the implementation of the Privacy Sandbox in Indonesia it will result in a violation Article 25 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and how the Business Competition Supervisory Commission can anticipate handling request for changes in behavior if submitted by Google Indonesia regarding the reported implementation of the Privacy Sandbox. This research is conducted through a normative juridical study. Based on the research conducted, Google's Privacy Sandbox policy is very likely to violate Article 25 of Law Number 5 of 1999 because it has the impact of limiting market and technological development, as well as inhibiting potential business actors to become competitors in the relevant market namely providing digital advertising technology in Indonesia. Based on the experience of the Competition and Markets Authority in handling commitments of changes in behavior proposed by Google in the UK regarding the Privacy Sandbox, the KPPU in its authority to accept a request for change in behavior related to individual privacy, can cooperate with the Personal Data Protection Supervisory Agency which has been mandated in the Personal Data Protection Law in order to ensure that the changes in behavior will not reduce an individual privacy and are able to address the alleged violations concerns of Law Number 5 of 1999.