Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu hambatan sosial atas penerimaan kepemimpinan perempuan di Indonesia adalah adanya tradisi patriarki yang sudah berjalan ratusan tahun. Srikandi BUMN merupakan komunitas yang menarik untuk diteliti karena baru dibentuk pada April 2021 sehingga masih sedikit literatur yang membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh Srikandi BUMN serta peranan dari pemimpin perempuan setelah pembentukan Srikandi BUMN. Penelitian ini menjadi penting karena perusahaan BUMN seringkali menjadi pemain kunci dalam berbagai sektor ekonomi, dan kepemimpinan yang efektif di dalamnya dapat memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretivisme dan analisis dokumen serta analisis wacana. Hasil dari penelitian ini mengungkap tantangan yang dihadapi pemimpin perempuan di perusahaan BUMN setelah pembentukan Srikandi BUMN sangat kompleks dan multidimensi. Mereka harus mengatasi unconscious bias yang menghalangi kemajuan karir mereka, menyeimbangkan peran ganda antara profesional dan domestik, mengelola emotional labor serta terus mengembangkan kompetensi untuk mendukung kepemimpinan perempuan yang inklusif dan berorientasi pada hubungan. Pembentukan Srikandi BUMN sendiri memberikan platform bagi perempuan untuk berdaya dalam posisi kepemimpinan, tetapi tantangan sistemik dan budaya tetap harus diatasi untuk mencapai kesetaraan gender. Di samping itu, hasil dari penelitian ini adalah mengeksplor peran-peran penting pemimpin perempuan. Pemimpin perempuan berperan dalam membangun soliditas tim. Mereka tidak bersaing dengan laki-laki, melainkan saling melengkapi. Pemimpin perempuan berperan sebagai partner dalam kerja sama tim, menjaga status dan otonomi setiap anggota tim. Selain itu, pemimpin perempuan juga memiliki empati tinggi dan objektif, yang berkontribusi pada keberagaman gender di level manajemen. Mereka harus menjaga keseimbangan antara perhatian dan cinta kepada keluarga dengan tanggung jawab profesional di perusahaan.

---

One of the social obstacles to the acceptance of women's leadership in Indonesia is the existence of a patriarchal tradition that has been going on for hundreds of years. Srikandi BUMN is an interesting community to research because it was only formed in April 2021, so there is still little literature discussing the challenges faced by Srikandi BUMN and the role of women leaders after the formation of Srikandi BUMN. This research is important because state-owned companies are often key players in various economic sectors, and effective leadership in them can have a significant impact on national economic growth and stability. This research uses qualitative methods of interpretivism, document analysis, and discourse analysis. The results of this research reveal that the challenges faced by female leaders in state-owned companies after the formation of Srikandi BUMN are very complex and multidimensional. They must overcome unconscious biases that hinder their career advancement, balance dual roles between professional and domestic, manage emotional labor, and continue to develop competencies to support inclusive and relationship-oriented women's leadership. The formation of Srikandi BUMN itself provides a platform for women to be empowered in leadership positions, but systemic and cultural challenges must still be overcome to achieve gender equality. In addition, the results of this research explore the important roles of women leaders. Female leaders play a role in building team solidarity. They do not compete with men but complement each other. Female leaders act as partners in teamwork, maintaining the status and autonomy of each team member. Apart from that, female leaders also have high empathy and are objective, which contributes to gender diversity at the management level. They must maintain a balance between concern and love for their family with professional responsibilities in the company."

"Selama beberapa tahun terakhir, Generasi Milenial atau Generasi Y selalu menjadi topik hangat untuk diteliti dan diperbincangkan karena karakteristiknya yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Salah satunya adalah kebiasaan generasi milenial dalam berpindah-pindah perusahaan yang menciptakan munculnya fenomena job-hopping yang kerap bertentangan dengan konsep loyalitas karyawan yang dipegang teguh oleh generasi-generasi sebelumnya. Fenomena job-hopping yang sering dilakukan oleh karyawan milenial ini menimbulkan persepsi buruk seperti kaum pekerja milenial yang melakukan job-hopping tidak setia atau tidak berkomitmen pada tempat bekerja mereka, hanya karena persepsi yang ada menegenai tujuan mereka melakukan job-hopping yaitu untuk mendapatkan gaji yang lebih besar atau alasan yang berkaitan dengan finansial mereka. Namun kenyataannya banyak generasi milenial yang menentang akan stereotip ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi secara langsung perspektif milenial akan fenomena job-hopping dan sejauh mana konsep loyalitas yang mereka terapkan saat bekerja. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tematik analisis. Data penelitian dikumpul dari 14 narasumber dengan pengumpulan data menggunakan in-depth interview. Hasil temuan yang didapat pada penelitian ini menentang persepsi umum mengenai makna kaum milenial melakukan job-hopping, bukan hanya untuk mendapatkan gaji yang lebih besar tetapi mereka lebih menginginkan personal development saat bekerja, lingkungan kerja yang nyaman dan career path yang jelas. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa stereotip “disloyal” terhadap generasi milenial masih terjadi di lingkungan kerja maupun keluarga dan bahkan sudah dianggap lumrah bagi milenial sendiri. Konsep loyalitas yang sebelumnya terus diterapkan oleh generasi yang lebih tua, kini sudah tidak diterapkan lagi karena milenial melihat loyalitas sebagai komitmen dan tanggung jawab pada pekerjaan bukan pada perusahaan.

---

Over the past few years, Millennial Generation or Generation Y has always been a hot topic to be researched and discussed because of its different characteristics from previous generations. One of them is the habit of the millennial generation in moving companies which creates the emergence of the job-hopping phenomenon and often contradicts to the concept of employee loyalty that was firmly held by previous generations. The job-hopping phenomenon itself is often carried out by millennial employees and most of the times creates a bad perception, such as millennial workers being disloyal or not committed to their workplace, only because of the perception that their goal of doing job-hopping is to get a higher salary or other reasons related to their finances. But the reality is that many millennials are against this stereotype. The purpose of this study is to directly explore the millennial perspective on the job-hopping phenomenon and the extent to which the concept of loyalty is applied at work. This research uses qualitative research methods with thematic analysis. Research data were collected from 14 sources using in-depth interviews. The findings in this study challenged the general perception of what it means for millennials to do job-hopping, not only to get a bigger salary but they prefer personal development at work, a comfortable work environment and a clear career path. In addition, the results of the study also show that the stereotype of "disloyal" to the millennial generation still occurs in the work and family environment and is even considered normal for millennials themselves. The concept of loyalty, which previously continued to be applied by the older generations, is no longer applied to millennials because they see loyalty as a commitment and responsibility to work, not to the company."

"Isu keberlanjutan (sustainability) menjadi kian populer seiring dengan gencarnya pemberitaan negatif terkait ketidakseimbangan alam, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan sosial. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang ditargetkan oleh PBB mendorong berbagai industri, termasuk industri fesyen, untuk bersama-sama menangani dampak negatif yang telah dihasilkan selama ini demi kesejahteraan dan keberlanjutan jangka panjang. Istilah fesyen berkelanjutan hadir sebagai remedi dari praktik fesyen dari para merek atau perusahaan yang kurang bertanggung jawab, seperti fast fashion—istilah yang digunakan untuk menunjukkan strategi dan tren dalam industri fesyen yang berlangsung dengan cepat dan efektif. Gen Z sebagai calon pemimpin dan penerus kehidupan mendatang memiliki perspektif yang krusial dan relevan untuk diteliti lebih dalam, ditambah dengan karakteristik gen Z yang dapat dikatakan berkaitan erat dengan fesyen dalam kehidupan mereka sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratori melalui survei dalam bentuk kuesioner dan wawancara mendalam dengan partisipan kuesioner 110 orang, yang 11 diantaranya menjadi partisipan wawancara.Temuan penelitian ini antara lain: (1) Partisipan penelitian yang berasal dari kelompok gen Z sudah menyadari adanya isu dalam industri fesyen terutama terkait sosial dan lingkungan, namun perspektif para partisipan gen Z sangat beragam dalam melihat fesyen berkelanjutan, saat ini masih belum merata tingkat pemahamannya, ada yang sudah kritis dalam memandang istilah tersebut namun ada juga yang belum mengerti atau peduli, (2) Praktik-praktik yang mencerminkan dukungan terhadap fesyen berkelanjutan mulai berkembang dan diterapkan oleh kelompok gen Z dalam penelitian ini dan lingkungan sekitar mereka, namun perilaku ini bukan seratus persen dilakukan karena kesadaran akan konsep fesyen berkelanjutan, terdapat berbagai faktor dan keterbatasan lain yang mendorong perilaku tersebut, (3) Merek fesyen cepat yang praktik dan klaim keberlanjutannya masih menjadi perdebatan (seperti H&M dan Zara) mengesankan bahwa mereka berkelanjutan karena tag atau label yang dicantumkan, namun dalam praktiknya, keberlanjutan tidak dapat dinilai dari klaim material yang di daur ulang atau ramah lingkungan saja , (4) Di mata para partisipan, keberlanjutan yang dilakukan oleh merek atau perusahaan di industri fesyen ini menjadi unique selling, sehingga bukan sepenuhnya dilakukan karena motif altruistik saja, dan (5) Partisipan yang berasal dari kelompok gen Z melihat bahwa perkembangan dan kemajuan keberlanjutan pada industri fesyen di Indonesia akan semakin berkembang dan diadopsi oleh konsumen dan berbagai merek atau perusahaan.Kontribusi utama penelitian ini adalah menghadirkan apresiasi terhadap perpektif gen Z, dari sisi konsumen biasa, dan sebagai tambahan dari fashion insiders untuk memahami sudah sejauh mana pemahaman dan perkembangan fesyen berkelanjutan di Indonesia.

---

The issue of sustainability is gaining increasing popularity amid the incessant negative news regarding natural imbalances, environmental damage, and social injustice. The Sustainable Development Goals targeted by the United Nations encourage various industries, including the fashion industry, to collaborate in addressing the negative impacts that have been generated so far, with the aim of achieving long-term prosperity and sustainability. The term "sustainable fashion" exists as a remedy for the irresponsible practices of certain brands or companies, such as fast fashion—a term used to describe strategies and trends in the fashion industry that rapidly and effectively took place.

As the future successors and the next generation to lead, Gen Z holds crucial and relevant perspectives for further research, especially given their strong connection to fashion in their daily lives. This study used exploratory qualitative methods, conducting surveys in the form of questionnaires and in-depth interviews with 110 participants, of which 11 were interviewees.

The findings of this study are as follows: (1) The majority of Gen Z participants are aware of issues in the fashion industry, particularly related to social and environmental concerns. However, their perspectives on sustainable fashion are highly diverse. While some show critical understanding of the term, others do not comprehend or prioritize it, (2) Practices reflecting support for sustainable fashion have started to develop and be adopted by the Gen Z participants in this study and their surroundings. Nevertheless, their behavior is not consistently aligned with the concept of sustainable fashion, as various other factors and limitations influence their actions, (3) Fast fashion brands, such as H&M and Zara, are still subject to debates regarding their sustainability claims and practices. Despite including tags or labels indicating sustainability in their products, sustainability cannot solely be judged by claims of using recycled or environmentally friendly materials, (4) In the eyes of the participants, sustainability initiatives taken by brands or companies in the fashion industry are seen as unique selling points. This suggests that such actions are not solely driven by altruistic motives, (5) Participants from the Gen Z group anticipate further development and adoption of sustainability in the fashion industry in Indonesia, expecting it to be embraced by consumers and various brands or companies.

The main contribution of this research is to present an appreciation of the Gen Z perspective, both as ordinary consumers and as fashion insiders, in understanding the current level of comprehension and development of sustainable fashion in Indonesia."

"Penelitian ini mengeksplorasi implementasi kebijakan return-to-work (RTW) di Indonesia setelah pelonggaran pembatasan COVID-19. Penelitian ini berfokus pada perspektif karyawan yang telah beradaptasi dan terbiasa dengan pengaturan kerja fleksibel (FWA) selama situasi pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif narasi kebijakan RTW dari sudut pandang karyawan. Pendekatan kualitatif interpretivisme digunakan melalui proses wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 17 partisipan yang dipilih dari berbagai profesi dan perusahaan. Analisis tematik digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul. Hasil temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RTW bagi karyawan di antaranya dimaknai sebagai: (1) Tidak memiliki ruang Alternatif; (2) Hilangnya autonomi kerja, (3) Produktivitas tidak lebih baik, dan (4) Hilangnya motivasi kerja. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian literatur tentang proses kembali bekerja dalam organisasi yang menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi kebijakan RTW bagi manajemen, serta memastikan selarasnya kepentingan organisasi dan karyawan. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada keberlanjutan penelitian RTW yang memberikan wawasan tentang transisi ke pengaturan kerja baru di kondisi kembali kerja pasca pandemi.

---

This study explores the implementation of return-to-work (RTW) policies in Indonesia following the easing of COVID-19 restrictions. It focuses on the perspective of employees who had adapted to flexible working arrangements (FWA) during the pandemic situations. The research aims to provide an Alternatif narrative on the RTW policy from the employees' perspective. A qualitative interpretivism approach was employed, utilizing semi-structured in-depth interviews with 17 participants that selected from various professions and companies. Thematic analysis was employed to analyze the gathered data. The findings indicate that the implementation of the RTW policy such as (1) Lacks viable Alternatif workspace options, (2) Diminishes employees' autonomy in their work, (3) Fails to enhance overall work productivity, and (4) Negatively affects work motivation. This study contributes to the existing body of knowledge by emphasizing the importance of monitoring and evaluating RTW policies, ensuring they align with the interests of both organizations and employees. Furthermore, it contributes to existing research by providing insights into the transition to new work arrangements in the post-pandemic transition period."

"Kemajuan teknologi dan digitalisasi telah menyebabkan disrupsi di berbagai industri, termasuk media. Media massa seperti televisi dan surat kabar yang dulunya merupakan sumber informasi utama bagi masyarakat, kini telah digantikan oleh media online dan sosial. Oleh karena itu, strategi menghadapi tantangan telah diambil oleh banyak perusahaan media melalui proses konvergensi. Dimana perusahaan media yang sebelumnya hanya menghibur audiens platform tertentu, kini harus menjawab kebutuhan audiens di semua platform. Sebuah perusahaan media di Indonesia, perusahaan media “X” juga telah memilih melakukan konvergensi untuk memperluas potensi pasar dan meraih audiens di level yang lebih besar. Konvergensi dimulai pada awal 2020, yang merupakan pembatasan publik akibat pandemi global COVID-19. Perusahaan media “X” pun harus beradaptasi dengan pembatasan berkegiatan yang ditetapkan pemerintah. Hal ini berdampak pada cara kerja dan proses konvergensi. Penelitian ini mengeksplorasi dampaknya terhadap pekerja media, khususnya reporter di perusahaan media “X” dan bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan pekerjanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretivisme, di mana wawancara mendalam akan dilakukan dengan karyawan perusahaan media “X”, yaitu reporternya dan mereka yang berada di level manajer. Temuan menunjukkan perbedaan pandangan antara pemimpin organisasi dengan para reporter dalam hal kebijakan dan perubahan sistem konvergensi. Dimana sistem konvergensi yang bertujuan menghasilkan sistem produksi berita yang efisien dan efektif, menjadi tambahan beban pekerjaan para reporter terutama di tengah pandemi Covid-19. Dengan temuan ini, menjadi pengingat dan turtut dijabarkan saran akan bagaimana perusahaan menjalin hubungan dengan para pekerjanya dan bagaimana meningkatkan motivasi mereka melalui dukungan yang dibutuhkan di saat perubahan dan krisis

---

The advancement in technology and digitalization has caused disruption in various industries, including the media industry. Media companies and channels continue to find ways to stay relevant and survive in gaining the audience’s attention and preferences. Mass media such as television and newspapers that were once the main source of information for the public, has now been replaced by online and social medias. Therefore, a strategy facing the challenge has been taken by many media companies my going through a convergence process. Where the media company which before only entertained a certain platform audience, namely television, printed or radio, now has to answer the needs of audiences on all platforms. A media company in Indonesia, “X” Media company also has taken the step in going through a convergence process. This is done to widen its market potential and grab audiences on a larger level. The convergence began in early 2020, which was also the beginning of public restrictions due to the global COVID19 pandemic. Companies, including “X” media company had to adjust accordingly to government relations. This impacted the way of work and the convergence process. This research explores the impact it has towards the media workers, specifically reporters at “X” media company and how the company addresses the needs of its workers. The research uses a qualitative interpretivism approach, where in-depth interviews has been conducted with “X” media company’s employees, including its reporters and those at the managerial level. The findings show differences in views between organizational leaders and reporters in terms of policies and changes in the convergence system. Which the convergence system, that aims to produce an efficient and effective news production system, has become an additional workload for reporters, especially in the midst of the Covid-19 pandemic. The findings become a reminder and with this the research also provides suggestions on how the company establish relations with its workers and how to enhance their motivation through the needed support in times of change and crisis."

"Pemerintah sejak tahun 2010 telah menunjukan keseriusannya dalam memajukan kesetaraan gender melalui strategi kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia. Strategi ini telah menghasilkan serangkaian kebijakan pengarusutamaan gender yang diperkenalkan ke semua instansi pemerintahan terkait. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik kerja birokrasi saat ini dapat mendukung atau menghalangi gender untuk berkembang dalam instansi dan implikasinya kepada pegawai. Tidak semua pegawai memiliki sudut pandang yang sama, mengingat realitas sosial bersifat plural. Kajian penelitian ini melihat perspektif ASN terhadap kebijakan yang bertolak belakang dengan narasi positif. Dengan pendekatan kualitatif interpretivisme, kuesioner dengan 167 responden dan wawancara semi terstruktur dengan 15 ASN dari instansi Pemerintah Pusat, Lembaga dan Pemerintah Daerah dilakukan dan data dianalisis menggunakan analisis tematik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah meskipun terdapat niat baik dalam kebijakan tersebut, kebijakan ini mungkin belum dapat sepenuhnya dapat dilakukan dalam organisasi. mengingat hal tersebut diharapkan pemerintah dapat meninjau pengelolaan sistem birokrasi guna mendukung kebijakan pengarusutamaan gender kearah yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat membantu organisasi dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender di internal organisasi sehingga memberi dampak positif meskipun dilakukan di sektor publik.

---

Since 2010, the Indonesian government has demonstrated its commitment to gender equality by implementing a gender mainstreaming policy approach. As a result of this policy, all relevant government agencies have implemented a number of gender mainstreaming policies. The goal of this research is to see how present bureaucratic work methods can help or impede gender development inside the agency, as well as what this means for personnel. Given the plural nature of social reality, not all employees share the same point of view. This research project examines ASN's viewpoint on policies that contradict positive narratives. A questionnaire with 167 respondents and semi-structured interviews with 15 ASN from Central Government agencies, Institutions, and Local Governments were done using a qualitative interpretivism approach, and the data were processed using theme analysis. The conclusion to be reached is that, even though the policy is well-intentioned, it may not be properly implemented inside the business. In light of this, it is hoped that the government will conduct a review of the bureaucratic system's administration in order to better support gender mainstreaming programs. Even though it is conducted in the public sector, this research is meant to aid organizations in designing and executing gender mainstreaming policies within the organization so that it has a positive impact."

"Setelah berakhirnya rezim orde baru membuat sistem pemerintahan bergeser menuju arah New Public Management (NPM). Seiring dengan implementasi NPM, pemerintah harus merancang dan mengelola organisasi termasuk ASN sebagai pelaku reformasi birokrasi. Oleh karena itu pemerintah memberlakukan regulasi dan kebijakan tentang pengembangan kompetensi ASN untuk mendorong pegawai yang unggul dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Namun seringkali tujuan organisasi berbeda dengan kepentingan pegawai. Sehingga penting untuk mendengarkan suara-suara pegawai dalam memaknai pengembangan kompetensi. Penelitian ini mengeksplorasi perspektif pegawai dalam menerima pengembangan kompetensi dan bagaimana peran pemimpin dalam praktiknya. Dengan menggunakan metode kualitatif dan mewawancarai 13 pegawai sektor publik yang diawali dengan survei eksplanatori dalam pemilihan informan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan seringkali pengembangan kompetensi dikaitkan dengan pemenuhan kesejahteraan secara finansial. Selain itu makna lain yang menggambarkan pengembangan kompetensi masih terpinggirkan oleh prioritas lainnya. Implikasi praktisnya adalah pemerintah masih perlu mengkaji ulang kebijakan pengembangan kompetensi sehingga dalam praktiknya dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya.

---

After the end of the New Order regime, the government system shifted towards New Public Management (NPM). Along with implementing NPM, the government must design and manage organizations including ASN as agents of bureaucratic reform. Therefore, the government enforces regulations and policies regarding the development of ASN competencies to encourage superior employees in order to achieve organizational goals. However, organizational goals often differ from employee interests. So it is important to listen to employee voices in interpreting competency development. This research explores employee perspectives in receiving competency development and the role of leaders in practice. Using qualitative methods and interviewing 13 public sector employees starting with an explanatory survey in selecting informants. The findings from this research show that competency development is often associated with achieving financial well-being. Apart from that, other meanings that describe competency development are still marginalized by other priorities. The practical implication is that the government still needs to review its competency development policy so that in practice it can be carried out in accordance with its function."

"Sektor keuangan dikenal sebagai sektor yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki, sehingga muncul anggapan di masyarakat bahwa perempuan tidak cocok untuk menjalankan karir di sektor tersebut yang tercermin dari rendahnya persentase perempuan pada sektor. Keberadaan Sri Mulyani Indrawati (SMI), sebagai perempuan yang memegang jabatan politis tertinggi dalam sektor keuangan diharapkan dapat menghilangkan persepsi negatif terkait posisi perempuan dalam sektor tersebut. SMI mendapat sorotan luas di media massa, yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai sumber pengetahuan, sikap, dan ideologi (Van Dijk, 2000). Namun demikian, belum ada riset yang secara sistematis memeriksa bagaimana media mengkonstruksikan kepemimpinan SMI. Penelitian ini mengeksplorasi konstruksi yang dibangun oleh media terhadap SMI. Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi makna dari konstruksi tersebut dan mengevaluasi posisi pemimpin perempuan di masyarakat melalui makna yang dihasilkan. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis secara tematik terhadap 268 artikel yang dikumpulkan lewat database Factiva dan new media podcast. Hasil penelitian menunjukkan representasi media terhadap pemimpin perempuan belum sepenuhnya layak karena masih terdapat stereotip gender dalam membangun konstruksi tersebut, walaupun sudah terdapat pengakuan atas hal-hal yang relevan terkait kepemimpinan. Selain itu, temuan analisis menunjukkan bahwa konstruksi kepemimpinan SMI juga tidak dapat dilepaskan dari konsep Orientalisme: kepemimpinan yang superior adalah yang berafiliasi dengan institusi Barat.

---

The financial sector is known as a male-dominated sector. Assumptions in the society arise, defining that a career in finance isn’t exactly made for women, which is reflected in the low percentage of women in the sector. The existence of Sri Mulyani Indrawati (SMI), as a woman who holds the highest political position in the financial industry, is expected to eliminate this negative perception towards the position of women in the financial sector. SMI receives wide attention in the media, which plays an important role in people's lives as a source of knowledge, attitudes, and ideology (Van Dijk, 2000). However, no research is found that has systematically examined how the media construct SMI leadership. This study explores the construction made by the media towards SMI. The research aims to explore the meaning of these constructions through the meanings generated. The research is conducted through a thematic analysis of 268 articles collected through the Factiva database and new media podcasts. The result of the study shows there are still gaps in the representation of women leaders and men leaders in the media, due to gender stereotypes found in the representation, although recognition of relevant matters related to leadership has already been made. Furthermore, findings also show that the construction of SMI leadership is influenced by the concept of Orientalism: that superior leadership is affiliated with Western institutions. "

"Berbagai tantangan akan dihadapi oleh organisasi dan pemimpin pada organisasi sektor publik seperti era disrupsi teknologi, era volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity (VUCA) serta reformasi birokrasi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penentu bagi organisasi sektor publik untuk menghadapi tantangan tersebut dan mencapai target dan tujuannya. Dasar utama efektifitas kepemimpinan bukanlah pengangkatan tetapi penerimaan orang lain atas kepemimpinan yang bersangkutan. Studi tentang kepemimpinan telah banyak dilakukan, namun penelitian yang mengeksplorasi kepemimpinan dari perspektif emic yaitu anggota atau komunitas yang menjadi subjek penelitian masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna kepemimpinan pada Instansi Pemerintah dari sudut pandang PNS sebagai objek yang dipimpin. Menggunakan pendekatan kualitatif interpretivis, wawancara mendalam semi-terstruktur dilakukan dengan 27 pegawai negeri sipil dari instansi pemerintah pusat, dan data dianalisis menggunakan analisis tematik. Penelitian ini menghasilkan tiga gagasan kepemimpinan yang beragam dari sudut pandang PNS yaitu: (1) PNS merindukan pemimpin yang humanis, (2) PNS merindukan pemimpin yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas, serta (3) PNS merindukan pemimpin lintas generasi. Studi ini menawarkan panduan kepada para pemimpin di sektor publik di Indonesia dengan mengidentifikasi gagasan kepemimpinan pada Instansi Pemerintah dari sudut pandang PNS. Kontribusi utama penelitian ini, yaitu memperkaya kajian literatur tentang kepemimpinan di sektor publik dengan pendekatan eksploratori para objek yang dipimpin di lingkungan Instansi Pemerintah dan menggambarkan bagaimana gagasan para PNS tentang kepemimpinan pada sektor publik di Indonesia.

---

Various challenges will be faced by organizations and leaders in public sector organizations, such as the era of technological disruption, the volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA) era, and the bureaucratic reform that is currently being implemented by the government. Leadership is one of the determining factors for public sector organizations to face these challenges and achieve their targets and objectives. Effective leadership is not dependent on an appointment but on others' acceptance of the leadership in question. Many studies on leadership have been carried out, but research that explores leadership from an emic perspective, namely the members or communities that are the subject of research, is still limited. This study aims to explore the meaning of leadership in government agencies from the point of view of civil servants as the objects being led. Using a qualitative approach, semi-structured in-depth interviews were conducted with 27 civil servants from central government agencies, and the data was analyzed using thematic analysis. This study resulted in three points about leadership that vary from the point of view of civil servants, namely: (1) Civil servants yearn for a humanist leader; (2) Civil servants yearn for leaders who are directly involved in the performance of their duties; and (3) Civil servants yearn for cross-generational leaders. This study offers guidance to leaders in the public sector in Indonesia by identifying leadership ideas in government agencies from the perspective of civil servants. The main contribution of this research is to enrich the literature review on leadership in the public sector with an exploratory approach to objects led by government agencies and to describe the ideas of civil servants about leadership in the public sector in Indonesia."

"Banyaknya para pemain bisnis kedai kopi dalam skala mikro membentuk satu kelemahan dari strategi “red ocean” yaitu “persaingan pasar dagang sangat sengit dan rumit”. Kelemahan dari strategi “red ocean” mengakibatkan beberapa pemilik usaha bisnis kedai kopi tersebut mengambil keputusan yaitu menjual kopi dengan harga yang terjangkau. Keputusan tersebut berpengaruh terhadap barista seperti: penurunan gaji pokok barista, tunjangan dan bonus yang minim, serta tidak ada upah insentif. Penurunan tersebut dinilai mampu menyebabkan kerentanan terhadap profesi barista. Studi ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap kondisi kerentanan yang terjadi terhadap profesi barista berdasarkan pengalaman kerja serta melakukan eksplorasi terhadap konteks yang melatarbelakangi terjadinya kerentanan tersebut. Penelitian dilakukan dengan mempelajari pengalaman hidup yang didapatkan dengan melakukan wawancara secara mendalam dan bersifat semi-terstruktur terhadap 12 barista dalam rentang waktu 1-2 bulan. Penelitian juga dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap pemilik kedai kopi sebagai uji keabsahan data. Penelitian tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan: (1) kerentanan yang disebabkan dari pekerjaan, (2) kerentanan yang disebabkan oleh lingkungan sosial, dan (3) kerentanan yang disebabkan oleh perspektif barista dalam melihat karier kedepan.

---

The large number of coffee shop business players on a micro scale forms one weakness of the "red ocean" strategy, namely "trade market competition is very fierce and complicated". The weakness of the "red ocean" strategy resulted in some coffee shop business owners making decisions by selling coffee at affordable prices. The decision affected baristas such as: lowering barista's salary, allowances and bonuses with minimum standard, and no incentive pay. The decrease is considered to be able to cause precarious to the barista profession. This study aims to explore the conditions of precarious that occur to the barista profession based on work experience and explore the context in which this precarious occurs. The research was conducted by studying the lived experiences obtained by conducting in-depth, semi-structured interviews with 12 baristas over a period of 1-2 months. The research was also conducted by interviewing coffee shop business owners as a test of data validity. The research was analyzed by using thematic analysis. This research resulted in several findings: (1) precarious caused by work, (2) precarious caused by the social environment, and (3) precarious caused by barista’s perspectives on future careers."