Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 163 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Budiharso
Abstrak :
Tesis ini tentang hubungan petugas Bimmas dengan warga masyarakat di wilayah Polsek Pamulang. Masalah penelitian saya adalah interaksi petugas Bimmas dengan warga masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polsek Pamulang. Penelitian ini mencakup kebijaksanaan Kapolsek berkenaan dengan kegiatan Bimmas, hubungan formal dan hubungan sosial petugas Bimmas dengan warga masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mendukung kajian ini saya melihat interaksi interpersonal sebagai rangkaian kegiatan petugas Bimmas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengamatan terlibat dan wawancara berpedoman. Selanjutnya saya melihat hubungan antara petugas Bimmas dengan warga dan perspektif keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas Bimmas Polsek menggunakan interaksi/komunikasi interpersonal menyampaikan pesan-pesan Polri berkenaan dengan masalah keteraturan dan ketertiban sosial sehingga mewujudkan rasa aman warga masyarakat. Dengan interaksi/komunikasi interpersonal, petugas Bimmas Polsek dapat secara langsung menyampaikan pesan-pesan kepada warga, dan warga dapat segera memberikan reaksi terhadap pesan-pesan tersebut. Pesan-pesan tersebut memungkinkan mudah diterima oleh warga, karena dalam hubungan interpersonal terjalin hubungan perasaan dan emosi yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga apa yang dikatakan petugas seolah-olah seperti apa yang para warga pikirkan. Implikasi dari tesis ini adalah perlunya petugas Bimmas Polsek membangun jaringan sosial dengan mengembangkan pendekatan-pendekatan langsung secara interpersonal kepada warga. Karena dengan melalui jaringan-jaringan sosial di desa-desa tersebut suatu sistem komunikasi sosial akan terbangun, sehingga memudahkan bagi petugas untuk menyampaikan pesan-pesan kepolisian secara cepat kepada seluruh warga. Penerapan pendekatan interpersonal perlu juga diikuti kontrol yang mewadahi sehingga dampak negatif dari suatu interaksi dapat dikurangi. Sedangkan kegiatan-kegiatan nyata yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas hubungan inter-personal kepada anggota Polri antara lain sebagai berikut di bawah ini. Meningkatkan ketrampilan interpersonal (interpersonal skill) kepada para petugas Bimmas Polsek, terutarna kemampuan-kemampuan dasar perorangan yang terdiri dari ketrampilan mengamati, ketrampilan mendengarkan, ketrampilan untuk bertanya, ketrampilan mendiskripsikan, ketrampilan meringkas pesan yang diterimanya, dan ketrampilan memberikan umpan balik (feed back). Ketrampilan-ketrampilan tersebut merupakan ketrampilan dasar bagi setiap manusia untuk dapat berkomunikasi/berinteraksi dengan lingkungannya. Tanpa ketrampilan dasar tersebut atau salah satu diantaranya terganggu, maka manusia tidak akan dapat berkomunikasi dengan sempurna. Mengadakan pelatihan-pelatihan berkomunikasi yang efektif guna menumbuhkan rasa percaya diri bagi petugas Bimmas Polsek, sehingga mereka tidak canggung menghadapi warga. Dibuat suatu panduan tentang sistem komunikasi interpersonal yang memungkinkan dapat membantu petugas Bimmas Polsek dalam interaksinya dengan warga. Meningkatkan ketrampilan manajerial/kepemimpinan di tingkat Polsek, sehingga Kapolsek dan Kanit mampu bekerja sama dengan para anggotanya merencanakan hingga mengontrol kegiatan-kegiatannya secara konsisten, sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif. Hubungan interpersonal antara petugas dengan warga sangat sulit dikontrol oleh Kapolsek, oleh karena itu diperlukan adanya partisipasi aktif dari warga untuk dapat mengontrol kinerja petugas Polri di tengah-tengah masyarakat, sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat dikurangi. Partisipasi warga dalam bentuk materi yang disampaikan kepada/melalui petugas hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi pemeliharaan kamtibmas.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T1026
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mamoto, Benny Jozua
Abstrak :
Tesis ini adalah tentang Kejahatan Perbankan dalam Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang terjadi antara tahun 1997 sebelum krisis sampai dengan pertengahan tahun 1998. Yang menjadi fokus adalah penyimpangan ketentuan perbankan dalam bentuk kolusi dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pemeriksa bank dari Bank Indonesia dengan pejabat bank yang diperiksa, termasuk didalamnya pihak terafiliasi bank tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kwalitatif dengan tehnik pengumpulan data secara wawancara dengan pedoman, penelitian dokumen, dan kajian dokumen. Wawancara dilakukan untuk dapat menjelaskan latar belakang, hubungan satu dokumen dengan yang lainnya, dalam rangka merekonstruksi suatu peristiwa dengan benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengawasan Bank Indonesia periode 1994-1997 menggunakan sistem Dedicated Team yang menggabungkan pengawasan (off site supervision) dengan pemeriksaan (on site supervision). Penggabungan kedua fungsi itu telah menimbulkan moral hazard bagi pihak pengawas dan pemeriksa bank dengan pemilik atau pengelola bank yang diperiksa. Dedicated Team memiliki kewenangan yang sangat besar tetapi tidak diikuti dengan pengawasan yang memadai, hal itu membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Dedicated Team juga telah menciptakan hubungan pengawas dan pemeriksa bank dengan pihak bank yang diperiksa menjadi hubungan personal yang akrab dan baik, sehingga sistem pengawasan tidak berfungsi sesuai ketentuan, karena peran pemeriksa telah berubah menjadi konsultan. Hubungan personal yang akrab telah menciptakan hubungan saling percaya secara personal yang lebih dominan dibanding hubungan saling percaya dalam sistem yang impersonal. Kepercayaan secara personal itu lebih mudah dimanipulasi dan diselewengkan, karena tidak ada mekanisme kontrol yang secara obyektif menjadi rambu-rambu yang membatasi batas-batas kebolehan manipulatif para pihak. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kolusi antara pengawas dan pemeriksa bank dengan pihak bank yang diperiksa. Disamping faktor penyebab kolusi diatas, adanya intervensi kekuasaan (Presiden) juga dominan menjadi penyebab terjadinya kolusi dan korupsi. Kedudukan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota kabinet dan anggota Dewan Moneter, yang membuat kedudukannya tidak independen, dapat dengan mudah diintervensi oleh Presiden untuk kepentingan keluarga dan kroninya(abuse of economic power and abuse of political power). Pejabat Bank Indonesia juga memanfaatkan intervensi kekuasaan tersebut (Reference Power) untuk menarik keuntungan pribadi dengan cara memberi fasilitas dan kemudahan; tidak menindak, membiarkan terjadinya pelanggaran, membantu merekayasa laporan agar tidak ditindak sesuai ketentuan perbankan; pihak bank yang diperiksa memberikan imbalan kepada pengawas dan pemeriksa BI secara berjenjang dalam berbagai bentuk untuk kepentingan pribadi pejabat BI. Implikasi dari tesis inl adalah perlunya dibentuk organ pengawas bank yang betul-betul independen dan dipisahkan antara fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan, dan perlu peningkatan peran satuan-satuan kerja agar lebih profesional, adanya check and balance serta kepatuhan pada Kode Etik Profesi. Selanjutnya, bagi pihak yang melakukan intervensi sehingga terjadi penyimpangan ketentuan perbankan, maka pihak tersebut dapat dimasukkan dalam kategori pihak terafiliasi, yang dapat di proses menurut hukum. Apabila pihak tersebut tidak termasuk dalam kategori pihak terafiliasi, maka Bank Indonesia dapat menetapkannya dengan cara memperluas penafsiran pasal 1 huruf 15. f Undang-Undang Perbankan. Tesis ini juga dapat dimanfaatkan oleh penyidik kasus perbankan, khususnya yang menyangkut KLBI dan BLBI yang terjadi pada periode diterapkannya sistem pengawasan Dedicated Team, sehingga mempermudah untuk menetukan arah penyidikan dalam menjerat pelakunya.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T4482
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Krishna Murti
Abstrak :
Dalam kajian antropologi, hubungan antar suku bangsa menempati posisi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya kajian-kajian yang dilakukan oleh para ilmuwan yang mengkonsentrasikan pada masalah ini, di antaranya yang dilakukan oieh Prof. DR. Parsudi Suparlan, Ph.D yang mengkonsentrasikan ilmunya dalam kajian hubungan antar suku bangsa. Dalam hubungan antar suku bangsa terdapat batas-batas sosial yang berfungsi untuk menunjukkan antara mereka yang tergolong dalam satu suku bangsa yang sama dengan, mereka yang tergolong dalam satu suku bangsa yang lain. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan sosial budaya dari masing-masing suku bangsa yang berbeda tersebut, yang antara lain dapat dibagi atas perbedaan pengungkapan, struktur sosial serta pandangan dunia luar yang berhubungan dengan pengungkapan, dan adanya pengenalan diri dari satu kelompok terhadap kelompok lain maupun penerimaan terhadap kelompoknya. Karena itu penulis mencoba menggambarkan pola atau corak yang terjadi dalam hubungan antar suku bangsa yang terjadi pada masyarakat di permukiman nelayan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, terutama yang terjadi di tempat-tempat umum seperti pasar, jalan raya, dan tempat-tempat bertemunya para warga dalam menjalankan aktivitas dan dinamika sosial mereka sehingga tercipta suatu keteraturan hubungan antar warga yang saling menguntungkan, baik yang bersifat relatif stabil maupun ketika terjadi konflik yang perlu diselesaikan. Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif, penulis berusaha untuk terlihat langsung dalam kehidupan masyarakat Muara Baru yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda. Berangkat dari hal tersebut diharapkan akan terkumpul banyak informasi dari beberapa pihak yang terkait sehingga dapat terlihat gejala-gejala sosial dalam masyarakat sesuai makna yang diberikan atau dipahami oleh para warga di lingkungan Muara Baru. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal yang cukup signifikan berkaitan dengan objek penelitian. Di sekitar permukiman nelayan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, penulis menemukan bahwa hubungan antar suku bangsa terlihat dari kegiatan ekonomi mereka di pasar lkan Muara Baru, serta di dalam kehidupan kemasyarakatannya sendiri. Di antaranya terlihat dari kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan yang stabil karena atribut atau jati diri kesukuan diredupkan dengan sendirinya oleh warga yang berasal dari suku bangsa-suku bangsa berbeda, di samping adanya peran yang besar dari pihak Polsek Metro Penjaringan dalam rangka memantapkan kestabilan hubungan di antara warga Muara Baru. Kestabilan hubungan warga yang berasal dari suku bangsa-suku bangsa itu terwujud dalam corak kehidupan yang terjadi dalam hubungan antar suku bangsa dan dalam keteraturan hubungan sosial yang ada. Sedangkan peranan besar petugas Polsek Metro Penjaringan terlihat dari proses penegakkan hukum yang berlaku berkaitan dengan tugas pokok POLRI baik dalam situasi konflik, situasi normal, serta dalam penanganan kasus yang terjadi di wilayah Muara Baru, di samping peranan dari tokoh masyarakat, Pam Swakarsa, aparat Pemda Kotamadya Jakarta Utara, serta warga Muara Baru sendiri.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T4406
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gatot Tri Suryanto
Abstrak :
Sasaran akhir upaya penegakan hukum adalah terwujudnya keteraturan sosial, keadilan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai institusi terdepan dalam sistem peradilan pidana diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana yang menjadi kewenangannya. Penyidik meneruskan hasil penyidikan ke Penuntut Umum dan menghentikan penyidikan jika perkara tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum(tersangka meninggal dunia, nebis in idem, kadaluwarsa dan dicabut pengaduannya). Masalah penelitian mengenai penyidikan tindak pidana oleh Unit Resintel di Polsek Amarta dan fokus penelitian adalah penyelesaian perkara oleh penyidik, baik secara yuridis maupun non yuridis. Penyelesaian perkara secara yuridis karena kasus-kasus yang terjadi merupakan atensi pimpinan, kasus-kasus menonjol serta kasus-kasus yang sudah diketahui oleh pimpinan. Penyelesaian secara non yuridis karena kasus-kasus tersebut sifatnya ringan, tuntutan atau aduannya sudah dicabut dan secara ekonomi kasus dapat menghasilkan keuntungan berupa uang atau materi. Analisis parmasalahan menggunakan teori yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode etnografi yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara sehingga diketahui latar atau kontek pengambilan keputusan oleh penyidik dalam menyelesaikan perkara. Di dalam tesis ini telah ditunjukkan keputusan penyidik meneruskan perkara ke Penuntut Umum sesuai ketentuan dan menghentikan penyidikan yang cenderung menyimpang dari aturan normatif. Keputusan untuk meneruskan atau menghentikan penyidikan merupakan wewenang Kapolsek selaku pimpinan kesatuan di Polsek Amarta. Implikasi yang dikemukakan meliputi pembenahan sistem administrasi penyidikan, reward dan punishment yang tidak diskriminatif, perbaikan kesejahteraan petugas, pemberdayaan pra peradilan dan standarisasi proses kerja dan hasil kerja serta pertimbangan dibentuknya suatu komisi independen pengawas polisi.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T7908
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Joko Sukamto
Abstrak :
Tesis ini membahas tentang penghuni dan ruang hunian dengan kasus bahasan penggunaan ruang hunian di rumah susun Kemayoran. Tulisan ini mendefinisikan kebudayaan sebagai blue print. Kebudayaan digunakan sebagai acuan bertindak untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia secara universal yang meliputi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan integratif. Setiap tindakan memerlukan ruang yang wujudnya bisa fixed feature space, semi fixed feature space, dan informal space sesuai dengan kebudayaannya. Secara sadar maupun tidak sadar manusia sering menciptakan dan mengubah ruang. Salah satu cara penciptaan ruang dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat perkotaan golongan ekonomi lemah dilakukan dengan peremajaan kampung dengan rumah susun. Tindakan ini merupakan tindakan perubahan ruang dan lingkungan secara menyeluruh dan mendadak yang menyebabkan pudarnya pedoman penggunaan ruang, dan memerlukan pedoman baru. Masalahnya adalah bahwa ruang-ruang dirumah susun tidak cocok dengan kebudayaan warga, hal ini terlihat pada sebagian besar penghuni meninggalkan rumah susun barunya dan yang bertahan mengubah fungsi ruangnya. Bertahannya sebagian penghuni di rumah susun menunjukkan ada sebagian warga yang bisa merubah lingkungan fisik menjadi lingkungan budaya. Lingkungan rumah susun dirubah menjadi lingkungan tempat tinggalnya sehingga ruang ruang menjadi cocok dengan kehidupannya. Dengan demikian penataan dan penggunaan ruang di rumah susun merupakan cermin model acuan interpretasi dan model tindakan pemenuhan kebutuhan yang dikembangkan oleh penghuni dalam menghadapi kondisi lingkungan rumah susunnya. Apa yang dibahas dalam tesis ini adalah bersumber pada pertanyaan pokok bagaimana penghuni menggunakan ruangnya dan seperti apa bentuk-bentuk ruangnya. Pendekatan metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan metoda tersebut saya mencari informasi mengenai prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan hubungan penghuni dan ruang huniannya. Hipotesa saya terbukti bahwa rumah susun tidak cocok. Hal ini terlihat pada penggunaan ruang dengan fungsi majemuk dan banyaknya klaim ruang publik menjadi ruang sosial. Tindakan klaim ruang publik menjadi ruang sosial terjadi diberbagai tempat mulai dari tempat parkir, halaman, dan hampir semua ruang tangga sehingga menjadi gejala umum. Karena umum sifatnya dan diterima sebagai solusi ruang secara meluas maka bisa saya nyatakan gejela ini sebagai kebudayaan baru di rumah susun.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T8985
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Susi Gustina
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan penggunaan lagu oleh anakanak dalam identitas dan peranannya sebagai murid di Sekolah Musik Faasto, Rawamangun - Jakarta Timur, saat melakukan interaksi antar-murid di dalam komuniti sosial tersebut. Murid-murid sekolah musik ini dipandang sebagai individuindividu yang memiliki kebudayaan tersendiri sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka. Kajian ini merupakan studi kasus. Fokus kajian adalah Iagu-lagu yang digunakan oleh murid-murid dalam interaksi yang terjadi. Untuk memahami fokus kajian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada pengamatan dan pengamatan terlibat. Dengan pendekatan ini, saya berusaha untuk mengkaji obyek-obyek kajian, yaitu murid-murid dalam setting yang ada. Pendekatan kualitatif ini juga melibatkan pendekatan interpretif/naturalistik, yang merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menginterpretasi gejala-gejala yang berkaitan dengan makna-makna yang diberikan oleh obyek kajian terhadap lagu-lagu yang digunakan. Perrnasalahan yang dikemukakan dalam kajian ini memperlihatkan bahwa lagu yang digunakan oleh murid-murid dalam interaksi antar-murid, baik secara horisontal maupun vertikal, berfungsi sebagai simbol bagi identitas. Tindakan muridmurid dalam menggunakan lagu dipandang sebagai tindakan simbolik. Sebagai tindakan simbolik, seorang murid memberi makna-makna pada lagu-lagu yang digunakan dalam interaksi untuk memenuhi kebutuhan dalam memperoleh identitasnya (the self) yang berbeda dari murid yang lain (the other).
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T10680
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendrik Andrianto
Abstrak :
Tesis ini tentang kajian perjudian sabung ayam di Bali. Dengan perhatian utama kajian pada keberlangsungan perjudian sabung ayam di Bali karena merupakan salah satu kegiatan adat, juga karena adanya hubungan patron klien antara oknum polisi dengan penyelenggara perjudian sabung ayam. Ruang lingkup masalah penelitian dalam tesis ini adalah masyarakat adat Bali, perjudian sabung ayam yang termasuk "tajen terang" yaitu perjudian yang merupakan kegiatan adat dan "tajen branangan" yaitu perjudian yang merupakan bentuk pelanggaran hukum, hubungan patronklien yang terjadi antara penyelenggara perjudian sabung ayam dengan oknum aparat polisi, aturan-aturan dalam kontes sabung ayam, penggolongan ayam aduan, aturan-aturan taruhan, karakteristik para petaruh dan pengorganisasian penyelenggaraan perjudian sabung ayam baik sebagai bentuk perjudian yang termasuk "tajen terang" maupun "tajen branangan" yang didalamnya termasuk, strategi, manajemen maupun peranan-peranan dan kewenangan-kewenangan para anggota penyelenggara. Pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara etnografi dengan tehnik pengumpulan data meiaiui pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara berpedoman dengan lokasi penelitian di Renon, Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi profanisasi nilai-niiai sakral prosesi keagamaan tajen tabuh rah menjadi bentuk perjudian sabung ayam oieh para penjudi. Profanisasi niiai-nilai sakral oieh para penjudi, yang berbentuk perjudian sabung ayam, telah menjadi lahan oknum polisi untuk mengutip uang sehingga menjadi hubungan patron klien antara oknum polisi dengan penyelenggara perjudian sabung ayam. Tindakan oknum polisi yang melakukan "pengecukan" terhadap "saya tajen" tidak melihat apakah tajen yang sedang diadakan adalah tajen yang berkaitan dengan adat atau yang sakral atau tajen yang profan. Sebaliknya oknum polisi yang datang ke lokasi tajen, tanpa melihat apakah memiliki kewenangan atau tidak dalam melakukan pengakan hukum, dianggap mewakili kekuasaan penegakan hukum. Sehingga hubungan patron klien antara oknum polisi dengan penyelenggara tajen menunjukkan seberapa besar kekuatan polisi dalam masyarakat Bali. Selain itu tindakan oknum polisi tersebut juga menunjukkan pentingnya polisi memerlukan uang "cash and carry". Yang dengan demikian prinsip uang °cash and carry telah menjadi kebudayaan oknum-oknum polisi. Implikasi kajian tesis ini adalah pelarangan dan penindakan secara tegas terhadap perjudian yang selalu rnengiringi pelaksanaan tajen. Memberikan pemahaman terhadap anggota Polri batasan-batasan tajen yang berkaitan dengan adat dan tajen yang bukan adat. Sehingga setiap anggota Polri memahami mana tajen yang melangar hukum dan mana tajen yang bukan pelanggaran hukum. Dalam memberikan batasan-batasan tajen adat dan tajen yang pelanggaran hukum hendaknya Polri melibatkan pemuka-pemuka adat setempat. Sebab penerapan praktek-praktek adat antara satu desa adat dengan desa adat lainnya berbeda (desa mawacara), sehingga berbeda pula dalam pelaksanaan tajen sebagai pelengkap upacara dalam suatu desa adat. E. Daftar Kepustakaan : 26 buku + 6 artikel + 3 makaiah
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T10861
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rudi Antariksawan
Abstrak :
Tesis ini adalah tentang unjuk rasa mahasiswa di Jakarta, perhatian utama dalam kajian ini adalah pada penanganan unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan oteh Sat Dalmas Polda Metro Jaya (studi kasus unjuk rasa mahasiswa universitas Dr. Mustopo). Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kwalitatif, dengan metode etnografi. Mahasiswa sebelum melakukan unjuk rasa sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 harus memberitahukan kegiatannya kepada pihak kepolisian setempat. Namun ada juga mahasiswa yang berunjuk rasa tanpa melakukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian secara resmi. Studi kasus unjuk rasa mahasiswa Universitas Dr. Mustopo adalah salah satu bentuk unjuk rasa mahasiswa yang tidak melakukan pemberitahuan resmi kepada pihak kepolisian. Penanganan unjuk rasa yang tidak melakukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian tentu saja berbeda dengan unjuk rasa yang telah memberitahukan kepada pihak kepolisian. Petugas kepolisian akan panik bila ada unjuk rasa yang tidak ada pemberitahuan, pengamanan jalannya unjuk rasa kurang maksimal karena tidak ada koordinasi antara pemimpin unjuk rasa dengan petugas kepolisian. Studi kasus dalam tesis ini adalah aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Dr. Mustopo yang tidak melakukan pemberitahuan unjuk rasa kepada kepolisian. Akibat dari tidak adanya pemberitahuan unjuk rasa adalah pola penanganan unjuk rasa oleh Sat Dalmas Polda Metro Jaya yang berakhir dengan bentrok fisik antara petugas dan pengunjuk rasa . Salah satu korban kekerasan adalah Kapolres Metro Jakarta Selatan yang sempat dipukul oleh salah satu oknum mahasiswa pengunjuk rasa. Sehingga kejadian tersebut memicu anggota Dalmas menjadi emosional, dengan mengeluarkan tembakan peringatan. Dampak dari tindakan itu, mahasiswa pengunjuk rasa melakukan kekerasan terhadap petugas Dalmas, dengan cara melempar batu. Sehingga terjadi bentrok antar pengunjuk rasa dengan petugas Dalmas. Penanganan masalah tersebut di atas yang dilakukan oleh Sat Dalmas Polda Metro Jaya dengan melakukan tindakan pencegahan agar kerusuhan tidak meluas, kemudian dilanjutkan dengan membubarkan aksi mahasiswa tersebut.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11047
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bakti Andriyono
Abstrak :
Tesis ini tentang Kajian ini mengenai organisasi keagamaan Front Pembela Islam. Perhatian utama tesis ini adalah kegiatan Front Pembela Islam dengan fokus aksi-aksi Front Pembela Islam dengan menggunakan cara-cara radikal sehingga menimbulkan kekerasan kolektif dan konflik. Dalam kajian tesis ini organisasi Front Pembela Islam dilihat dari kegiatan anti maksiat sehingga memperoleh dana (materi) untuk memenuhi kebutuhan individu anggota dan organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat untuk eksistensi dan kegiatan Front Pembela Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi-aksi Front Pembela Islam dengan menggunakan cara-cara radikal sehingga menimbulkan kekerasan kolektif dan konflik. Cara-cara radikal itu terkait dengan eksistensi dan kegiatan organisasi. Eksistensi dan kegiatan organisasi itu adalah: a) anggota FPI sebagian besar adalah golongan masyarakat yang tidak berkecukupan dan kurang terpelajar, b) FPI membentuk Laskar Pembela Islam yang dikerahkan untuk melakukan aksi-aksi radikal, c) Front Pembela Islam tergolong organisasi tradisional dan menggunakan manajemen pesantren. d) Kegiatan Front Pembela Islam dalam bentuk pelayanan keagamaan, pelayanan politik, bisnis organisasi dan aksi-aksi radikal sehingga menimbulkan kekerasan kolektif dan konflik, e) Dukungan dana (materi) dari anggota dan donatur luar kepada organisasi FPI dan dukungan dana (materi) dari donatur luar kepada anggota FPl. Implikasi kajian tesis ini adalah perlunya penguatan Pokes sebagai Kesatuan Operasional Dasar dalam mengantisipasi kegiatan Front Pembela Islam. Penguatan ini dilakukan melalui cara mencukupi peralatan material dan anggaran, menugaskan anggota Intelijen dan Babin kamtibmas Kelurahan untuk menggaiang pimpinan FPI dan mengawasi kegiatan dakwah FPI, melarang aksi lapangan FPI dan memberdayakan satuan kekuatan besar yang merupakan gabungan dari seluruh fungsi untuk yang melakukan upaya melakukan upaya pencegahan aksi lapangan dan penindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh FPI. Daftar Kepustakaan : 60 buku + 36 dokumen
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11096
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sumadi
Abstrak :
Tesis ini menguraikan tentang kegiatan organisasi-organisasi preman di Muara Angke, Jakarta Utara. Fokus dalam tesis ini adalah pola-pola hubungan preman dalam membangun, memantapkan, dan menggunakan kekuatannya, yaitu melalui hubungan kekerabatan, hubungan patron-klien, hubungan kekuatan, dan hubungan kerja sama sehingga preman tetap ada dan dapat beroperasi di tengah-tengah kehidupan serta aktivitas para nelayan, pedagang ikan, pengusaha ikan, dan aparat pemerintah (polisi, tentara, dinas perikanan, kelurahan, kecamatan, dan walikota). Pola-pola hubungan sesama anggota preman dalam satu kelompok adalah hubungan kekerabatan karena mereka memiliki kesamaan dalam hal suku bangsa dan daerah asalnya. Di samping itu, dalam perekrutan dan penempatan para pelaksana di lapangan, pimpinan preman mengutamakan kepada orang-orang yang masih ada hubungan kerabat, kawan dekat, keluarga kawan dekat, orang-orang sekampung atau tetangga kampung dan dikenal baik oleh pimpinan preman tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencari dukungan atas kepemimpinannya, menjaga kekompakan dan keutuhan kelompok preman serta sebagai upaya untuk mempermudah mekanisme kontrol terhadap kegiatan-kegiatan, uang masuk dan uang keluar sehingga tidak timbul konflik di antara mereka. Hubungan antarkelompok preman dipengaruhi oleh hubungan antar sukubangsa, di mana masing-masing sukubangsa sering menonjolkan identitas kesukubangsaannya yang muncul sebagai kekuatan sosial. Kelompok preman Bugis-Makassar menonjolkan identitas suku bangsa dan daerah asalnya yang dikenal dengan istilah siri'. Kelompok preman Kulon menonjolkan identitas suku bangsanya sebagai pendekar atau jawara, sedangkan kelompok preman Madura memperlihatkan budayanya tersendiri yang dikenal dengan istilah carok. Penonjolan identitas kesukubangsaannya ini terlihat dalam memperebutkan dan mempertahankan sumber-sumber daya yang ada di dalam pelabuhan Muara Angke. Hubungan patron-klien berlangsung dalam kelompok preman, yaitu antara pimpinan (sebagai patron) dengan para pelaksana (sebagai kliennya). Hubungan patron-klien juga berlangsung antara preman yang memberikan perlindungan dan rasa aman kepada kliennya, yaitu, para nelayan, pedagang ikan, dan pengusaha ikan, yang membutuhkan perlindungan dan jaminan rasa aman dari preman. Sementara itu, hubungan patron-klien terjadi juga antara preman dengan aparat pemerintah (polisi, tentara, dinas perikanan, aparat kelurahan, kecamatan, dan aparat dari kantor walikota Jakarta Utara). Preman (klien) membutuhkan perlindungan dari aparat pemerintah (patron) dengan konsekuensinya preman memberikan sejumlah "uang setoran" kepada aparat pemerintah. Di samping itu, terdapat juga oknum-oknum aparat pemerintah yang sengaja bekerja sama, melindungi, memelihara, dan memanfaatkan kelompok preman untuk kepentingan dinas dan kepentingan pribadi dari oknum-oknum aparat pemerintah tersebut. Akibatnya, preman dapat dengan leluasa melakukan aksinya tanpa ada yang berani mencegahnya. Dengan demikian, preman tetap ada dan dapat melakukan kegiatannya di tengah-tengah kehidupan dan aktivitas para nelayan, pedagang ikan, pengusaha ikan, dan aparat pemerintah di Muara Angke.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T11011
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>