Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"DNA forensik adalah teknik identifikasi individu berdasarkan profil DNA STR. Bercak darah merupakan barang bukti utama dalam kejadian kriminal. Paparan lingkungan diketahui merusak DNA, oleh karena itu penelitian ini menganalisis pengaruh lingkungan terhadap marka STR untuk kepentingan forensik. Bercak darah dari 12 individu diletakkan pada kain katun steril dikelompokkan menjadi 3 kelompok perlakuan lingkungan (dalam, luar dan tanah); 4 kelompok perlakuan lama paparan (1, 7, 14, dan 28 hari). DNA diekstraksi, dikuantifikasi menggunakan PCR real time kuantitatif, dilanjutkan amplifikasi 24 lokus STR. Stabilitas DNA diukur berdasarkan tingkat keberhasilan amplifikasi alel pada 24 lokus STR. Hasil penelitian menunjukkan hubungan bermakna (P<0.05) antara stabilitas DNA dengan pengaruh lingkungan, yang ditemukan pada lama paparan hari ke-7, 14 dan 28. Paparan lingkungan dalam tanah menunjukkan pengaruh kuat terhadap stabilitas DNA. Hasil korelasi Gamma menunjukkan paparan lingkungan memiliki tingkat korelasi yang tinggi terhadap stabilitas DNA, yaitu semakin ekstrim lingkungan dan semakin lama paparan lingkungan tersebut, stabilitas DNA semakin menurun ditunjukkan dengan terjadinya beberapa loss of heterozigosity dan allelic drop-out. Analisis pada tiap lokus menunjukkan semakin panjang fragmen alel pada lokus semakin mudah alel tersebut terdegradasi. Pada penelitian ini lokus CSF1PO (<350 pb), SE33 (360 pb) dan TPOX (250 pb) memiliki kecenderungan allelic drop-out paling tinggi.

---

Forensic DNA is an identification technique based on STR DNA profile. Blood stain is the main evidence in criminal act. Recent researches showed that environment have role to DNA degradation, therefore this research was designed to show environmental effect on DNA STR for forensic application of blood stain. Blood from 12 people dropped on sterile cottons and divided on 3 groups environmental (room, outdoor, soil). Each group has 4 sub-treatments time of environmental exposure (1, 7, 14, 28 days). DNA extracted from treated blood stain, quantified with real time qPCR, then 24 STR locus amplified on multiplex PCR. DNA stability measured based on amplification success rate of 24 STR locus. The results show that there were significant association (P<0.05) between stability DNA and environment effect. DNA on soil has the lowest stability among three environment condition. Significant differences were shown more significant at 28 days. Based on Gamma correlation analysis, the more extreme an environment and the longer DNA being exposed, the more decrease stability of DNA. It was shown by LOH and allelic drop-out. The longer allele, the more increase the rate of DNA degradation. In this research CSF1PO (<350bp), SE33 (<360bp), and TPOX (<250bp) have the lowest stability."

"Melawan penyebaran narasi hoaks, intoleran, ekstremisme, dan radikalisme, peran pemerintah dan masyarakat di media sosial sangat dibutuhkan sebagai kontra dari narasi dan propaganda kelompok teroris. Akan tetapi, masih terdapat bias dalam membangun narasi guna melawan kelompok teroris. Untuk itu perlu dilakukan upaya dekonstruksi kontra narasi terorisme melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi virtual ini adalah untuk melihat sejauh mana konstruksi kontra narasi, kontra propaganda yang dibuat oleh pemerintah, sehingga dapat melihat hal-hal yang perlu dilakukan dekonstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa media sosial BNPT yang berisikan konten kontra narasi kepada kelompok radikal lebih dominan, sehingga memunculkan stigma, secondary deviance terhadap kelompok agama tertentu, penggunaan diksi yang yang sulit diterima oleh masyarakat serta pengemasan konten yang kurang menarik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam penyusunan kontra narasi agar lebih optimal.

---

In terms of against the spreading of hoaxes, intolerance, extremism and radicalism narratives, the role of government and society in social media is urgently needed to counter the propaganda narrative of terrorist groups. However, there are still deficiencies in narrative development that need to be improved through deconstruction efforts. This research uses a virtual ethnographic approach to discover how far the government has constructed counter-narratives and counter-propaganda so that it can see things that need to be deconstructed. The results show that BNPT has paid more attention to religious terrorist groups, potentially leading to the rise of stigma and secondary deviance towards certain religious groups. Also, the diction used by BNPT is difficult to understand for several people. Last, the packaging content is less attractive. Therefore, improving a counter-narrative strategy is needed to be more optimal."

"Tesis ini membahas tentang pengembangan standar pembinaan narapidana teroris juga perlu dilakukan untuk ditujukan kepada semua narapidana teroris, khususnya yang berada di Rutan Khusus Terorisme, karena hal tersebut sangat penting dan dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena upaya derakalisasi masih belum membuahkan hasil yang maksimal hingga saat ini, yang mana hal ini terbukti dari temuan banyak residivis yang mengulangi perbuatannya menunjukkan tidak efektifnya pembinaan narapidana teroris, sehingga meskipun telah mendapat pelatihan di Lapas, pemahaman dan ideologi radikal yang dimiliki oleh narapidana terorisme sulit dihilangkan. Oleh sebab itu peneliti sangat tertarik untuk membahas mengenai deradikalisasi yang di laksanakan di Rutan khusus teroris di Cikeas. Akibatnya, sangat penting bahwa penjara teroris khusus dibangun untuk memberikan pelatihan unik bagi tahanan teroris, terutama dalam inisiatif deradikalisasi. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diawali dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis persoalan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan tipe penelitian deskripstif eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan proses deradikalisasi di Rutan khusus teroris Cikeas, dilakukan dengan 4 (empat) tahapan, yaitu identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial, yang mana pada tahapan rehabilitasi ini ditemukan permasalah terkait belum optimalnya pendampingan yang dilaksanakan kepada para tahanan teroris yang ada di Rutan khusus teroris Cikeas, dan ketiadaan standar pengukuran keberhasilan pelaksanaan program deradikalisasi yang diterapkan di Rutan khusus teroris Cikeas.

---

This thesis discusses the development of training standards for terrorist convicts which also need to be addressed to all terrorist convicts, especially those in the Special Terrorism Prison, because this is very important and needed. This is because the efforts to deracize have not yielded maximum results to date, which is evident from the findings of many recidivists who repeat their actions showing the ineffectiveness of coaching terrorist convicts, so that even though they have received training in prisons, the understanding and radical ideology possessed by them Terrorism convicts are hard to get rid of. Therefore researchers are very interested in discussing deradicalization carried out in the special terrorist detention center in Cikeas. As a result, it is imperative that special terrorist prisons are built to provide terrorist prisoners with unique training, especially in deradicalization initiatives. The theory and concept used is the theory of policy evaluation. This study uses a qualitative method that begins with a descriptive approach to analyze the existing problems. The method used in this study is a field research method with exploratory descriptive research type. The results of this study indicate that the deradicalization process at the Cikeas Special Terror Detention Center was carried out in 4 (four) stages, namely identification and assessment, rehabilitation, re-education, and social reintegration, in which at this rehabilitation stage problems were found related to the not optimal assistance provided to detainees. terrorists in the Cikeas Special Terror Detention Center, and the absence of a standard for measuring the success of the implementation of the deradicalization program implemented in the Cikeas Special Terror Detention Center."

"Paham radikal terbukti dapat mengubah seseorang menjadi kontra dengan ideologi yang dianut sebuah bangsa, sedangkan paham terorisme dapat mengubah sisi kemanusiaan seseorang, tidak terkecuali mantan narapidana terorisme. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kembalinya mantan narapidana terorisme ke dalam kelompok teror adalah ekonomi. Namun dengan adanya komunitas baru yang lebih konstruktif, inklusif dan mandiri secara ekonomi dapat menjadi wadah yang penting dalam mengembangkan pemikiran yang lebih moderat. Penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Ekonomi dan Community Based Prevention (CBP) serta berbagai konsep seperti Deradikalisasi, dan Pentahelix. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan optimalisasi program deradiklaisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi literatur dan dokumen, dan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNPT menerapkan strategi terpadu dan holistik melalui program Kawasan Terpadu Nusantara  di Turen-Jawa Timur sesuai dengan konsep Pentahelix, pemberdayaan ekonomi menjadi fokus utama karena terdapat pelatihan, bantuan finansial dan pemasaran produk, dan upaya deradikalisasi melalui pemberdayaan ekonomi yang berbasis komunitas mampu meningkatkan interaksi dan menguatkan hubungan dengan masyarakat sekitar sehingga mantan narapidana terorisme dapat memiliki wadah yang baru dan meninggalkan kelompok terorisme. 

---

Radicalism ideology contributes to shifting someone's ideology against national shared values. On the other hand, terrorism can deteriorate one's sense of humanity, including former terrorism convicts. One of the factors that can influence the return of former terrorism convicts to terror groups is the economy. However, the existence of a new community that is more constructive, inclusive, and economically independent could be the strategy for developing more moderate thoughts. This study uses the Economic Empowerment and Community Based Prevention (CBP) theory and various concepts such as Deradicalization and Pentahelix. The purpose of this study is to find out the efforts made by the government in increasing the optimization of the deradicalization program. This study uses a qualitative method with a case study approach. Observation, interviews, literature, documents, and reports were used for data collection. The results showed that the National Counter Terrorism Agency of Indonesia (BNPT) implemented an integrated and holistic strategy through the integrated region program in Turen - East Java by the Pentahelix concept, the economic empowerment program is the main focus because there are training, financial assistance and product marketing, and deradicalization efforts through community-based economic empowerment can increase interaction and strengthen relations with the surrounding community so that former terrorism convicts can have a new place and leave terrorist groups."

"Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang aktivitas terorismenya sangat dinamis walaupun perjanjian perdamaian Malino telah ditandatangani. Akar permasalahan konflik horizontal yang belum terselesaikan, menyebabkan aktivitas terorisme di Sulawesi Tengah masih terjadi. Yayasan Wisdom Institute yang berlokasi di Palu Sulawesi Tengah adalah sebuah lembaga yang fokus kegiatannya adalah melakukan pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme yang berada di wilayah Sulawesi Tengah. Pembinaan dilakukan dengan tujuan untuk merubah pemahaman para mantan narapidana teroris yang berpaham Islam-Jihadis-Radikal menjadi Islam Washathiyah-Moderat. Selanjutnya Yayasan Wisdom Institute menggunakan konsep pembinaan 3H (Heart, Hand, Head), Yayasan Wisdom Institute juga mengajak para mantan narapidana teroris untuk menjadi pejuang perdamaian. Kafilah Pejuang Perdamaian adalah sebuah komunitas yang di bentuk sebagai wadah para mantan narapidana terorisme di Sulawesi Tengah untuk berkumpul dan menyuarakan perdamaian di Sulawesi Tengah. Untuk masyarakat umum, Yayasan Wisdom Institute mengadakan seminar-seminar kebangsaan dan melakukan kegiatan pembinaan mental spiritual. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan teori peran (role theory dan SWOT Analysis (Strength, Weakness, Opportuniy, and Threat). Penelitian ini mendeskripsikan strategi Yayasan Kemanusiaan dalam hal ini Yayasan Wisdom Institute dalam upaya Counter Violent Extremism. Berubahnya peran mantan narapidana terorisme dari pelaku kejahatan menjadi pejuang perdamaian menunjukkan keberhasilan dari Yayasan Wisdom Institute. Dari istilah Pejuang Perdamaian yang merupakan identitas baru yang mereka maknai dan identifikasi sendiri setelah mengalami proses transformasi identitas maka lahirlah komunitas baru dengan nama Kafilah Pejuang Perdamaian (KPP). Untuk penelitian selanjutnya direkomendasikan perlu mendapatkan informasi yang utuh tentang karakter dan pergaulan kehidupan sehari-hari mantan narapidana teroris Poso (mantan Jihadis Poso) sebelum dan sesudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sampai akhirnya bergabung dengan Kafilah Pejuang Perdamaian (KPP), dan perlu digali lebih mendalam lagi tentang nasib dan harapan masa depan para narapidana teroris (mantan Jihadis Poso) dan keluarganya.

---

Central Sulawesi is a province with very dynamic terrorism activities despite the signing of the Malino peace agreement. The root cause of the unresolved horizontal conflict has caused terrorism activities in Central Sulawesi to still occur. Wisdom Institute Foundation, located in Palu, Central Sulawesi, is an organisation that focuses its activities on fostering former terrorism prisoners in the Central Sulawesi region. Coaching is carried out with the aim of changing the understanding of former terrorist prisoners who hold the Islamic-Jihadist-Radical ideology into Washathiyah-Moderate Islam. Furthermore, the Wisdom Institute Foundation uses the concept of 3H coaching (Heart, Hand, Head), the Wisdom Institute Foundation also invites former terrorist prisoners to become peace fighters. The Caravan of Peace Fighters is a community formed as a forum for former terrorism prisoners in Central Sulawesi to gather and voice peace in Central Sulawesi. For the general public, the Wisdom Institute Foundation organises national seminars and conducts mental and spiritual development activities. This research is a type of qualitative research, with a descriptive approach. Data collection techniques used in this research are through in-depth interviews and documentation. Furthermore, it was analysed using role theory and SWOT Analysis (Strength, Weakness, Opportuniy, and Threat). This research describes the strategy of the Humanitarian Foundation, in this case the Wisdom Institute Foundation, in its Counter Violent Extremism efforts. The changing role of former terrorism prisoners from criminals to peace fighters shows the success of the Wisdom Institute Foundation. From the term Peace Fighter which is a new identity that they interpret and identify themselves after experiencing the identity transformation process, a new community was born under the name Kafilah Pejuang Perdamaian (KPP). For further research, it is recommended that it is necessary to obtain complete information about the character and daily life of former Poso terrorist prisoners (former Poso Jihadists) before and after leaving the Penitentiary until finally joining the Kafilah Pejuang Perdamaian (KPP), and it is necessary to explore more deeply the fate and hopes for the future of terrorist prisoners (former Poso Jihadists) and their families."

"Perbandingan Perpindahan IKN Indonesia (Tahun 2023) dengan Malaysia (Tahun 1999) dilakukan berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut: a) Kekuatan (S) Jumlah Orang/Penduduk, Luas, Sumber Daya Alam; b) Kelemahan (W); konflik horizontal; tingkat kemiskinan; IPM; c) Peluang (O); Ideologi; etnis; Pendidikan; Militer; Hubungan Pusat dan Daerah; d) Tantangan Radikalisme (T); Kelompok; motif; bentuk gerakan; Modus operandi. Konsep pencegahan potensi radikalisme dalam memindahkan Ibukota Nusantara dapat dilakukan dengan; 1) Integrasi Badan Pertahanan dan Keamanan Wilayah Ibukota Nusantara, 2) Pembangunan Sarana Pertahanan dan Keamanan yang memadai, 3) Pertahanan Keamanan yang cerdas pertahanan, 4) Penguatan nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, 5) Pertahanan Keamanan Sishankamrata dalam mencegah radikalisme dan terorisme.

---

The comparison of the transfer of IKN Indonesia (Year 2023) with Malaysia (Year 1999) is carried out based on SWOT analysis as follows: a) Strength (S) Number of People/Population, Area, Natural Resources; b) Weakness (W); horizontal conflicts; poverty level; HDI; c) Opportunity (O); Ideology; Ethnicity; Education; Millitary; Central and Regional Relations; d) The Challenge of Radicalism (T); Group; motif; form of movement; Modus operandi. The concept of preventing potential radicalism in moving the Capital Region of the Archipelago can be done by; 1) Integration of the Defense and Security Agency of the Capital Region of the Archipelago, 2) Construction of adequate Defense and Security Facilities, 3) Defense and Security that is smart defense, 4) Strengthening the value of Pancasila and Bhineka Tunggal Ika in preventing radicalism and terrorism, 5) Sishankamrata Security Defense in preventing radicalism and terrorism."

"Serangan dan ancaman dari kelompok terorisme dengan target Very Very Important Person (VVIP) beberapa kali terjadi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, evaluasi terhadap sistem pengamanan VVIP menjadi hal yang wajib, agar terulang VVIP yang menjadi korban serangan teroris. Kelalaian petugas pengaman VVIP khususnya tim Pengamanan Pribadi (PAM PRI) menjadi kesuksesan serangan teroris terhadap VVIP. Sanksi kelalaian dalam penerapan SOP sistem pengaman VVIP yang menjadi keharusan agar tidak terulang serangan teroris terhadap VVIP. Penyerangan terhadap objek pengamanan dikarenakan adanya kurang optimalnya strategi pengamanan pribadi yaitu Pertama, terdapat prosedur pengamanan yang tidak dilakukan secara optimal saat objek pengamanan tiba dilokasi kejadian, dimana personel pengamanan seharusnya tiba dilokasi dan mendekati objek sebelum objek turun dari kendaraan. Kedua, kurangnya sinergi antar instasi pengamanan dalam menganalisa situasi dan kondisi diarea kejadian, dimana setelah ditelurusi dan ditelaah bahwa wilayah tersebut terindikasi adanya teroris yang masuk kedalam. Daftar pencarian orang (DPO) . Dalam teori intelijen, teori strategi dan teori aktivitas rutin yang baik dan tepat, tentunya akan dapat menghindari seseorang menjadi target dari kejahatan (terrorism).

---

Very Very Important Persons (VVIP) targeted of attacks and threats by terrorist in a several times. Based on the situation, evaluation of VVIP security system is the important things to mitigate the risk of attacks and threats by terrorist. The negligence of VVIP security officers, especially the Personal Security Team (PAM PRI), was the success of the terrorist attack on VVIP. Sanctions for negligence in implementing the SOP for the VVIP security system are a must so that terrorist attacks against VVIPs are not repeated. The attack on the security object was due to the lack of optimal personal security strategy, namely First, there were security procedures that were not carried out optimally when the security object arrived at the incident location, where security personnel should have arrived at the location and approached the object before the object got off the vehicle. Second, there is a lack of synergy between security agencies in analyzing the situation and conditions in the incident area, where after being traced and reviewed, there are indications of terrorists on the wanted list (DPO). In intelligence theory, strategy theory and routine activity theory that is good and right, of course, will be able to prevent someone from becoming a target of crime (terrorism)."

"Metode pendanaan terorisme di Indonesia semakin berkembang menjadi lebih kompleks dan variatif seiring dengan kemajuan zaman. Awalnya, metode yang digunakan bersifat konservatif seperti penggunaan kurir tunai dan melibatkan badan amal. Namun, saat ini teroris telah memanfaatkan kemajuan teknologi keuangan, khususnya dalam ranah perbankan digital. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis strategi lembaga perbankan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah transaksi pendanaan terorisme di Indonesia. Fokus penelitian juga mencakup pemahaman tentang upaya perbankan dalam mendukung pencegahan pendanaan terorisme secara keseluruhan, terutama dalam konteks era digitalisasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan case-oriented analysis, yang bertujuan untuk memahami satu atau beberapa kasus secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan melibatkan wawancara dengan pihak terkait, seperti AVP AML Development Supervision dan Manager AML Development Supervision dari Compliance Division PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, serta Koordinator Substansi Kelompok Legislasi dari Direktorat Hukum dan Regulasi PT. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perbankan sangat signifikan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah transaksi pendanaan terorisme. Bank menggunakan sistem analisis risiko dan pemantauan transaksi secara real-time untuk mendeteksi pola keuangan yang mencurigakan atau anomali yang dapat terkait dengan aktivitas terorisme. Untuk pencegahan pendanaan terorisme, perbankan mengimplementasikan regulasi dan standar internasional seperti Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML). Perbankan juga terlibat dalam kerjasama dengan lembaga pemerintah, seperti PPATK, melalui pembentukan Public Private Partnership (PPP). Selain itu, kerjasama dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan US OPDAT dengan menyelenggarakan pelatihan bagi Pihak Jasa Keuangan (PJK) terkait Anti-Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pembiayaan Proliferasi Senjata Massal (PPSPM).

---

Terrorism financing methods in Indonesia continue to grow increasingly in a complex and varied manner. From initially using conservative methods such as cash couriers, charities, they are now starting to take advantage of advances in financial technology, such as through banking in the era of digitalization. Thus, this research aims to understand and analyze banking institutions in identifying, reporting and preventing terrorist financing transactions, understanding and analyzing the role of banking in supporting efforts to prevent terrorism financing as a whole, as well as analyzing the role of banking in preventing terrorist financing in the context of the digitalization era. The analysis in this research was carried out using case-oriented analysis, namely an analysis method that aims to understand one or several cases in detail and in depth. The research method used is a case study, namely the role of banking in preventing terrorism financing in Indonesia. Research data was obtained by way of interviews with AVP AML Development Supervision, Compliance Division, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Manager of AML Development Supervision, Compliance Division, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Substance Coordinator of the Legislation Group of the Legal and Regulatory Directorate of Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK). The results of this research show that the role of banks in identifying, reporting and preventing terrorism financing transactions is in identifying suspicious transactions by banks using risk analysis systems and real- time transaction monitoring to detect unusual patterns or financial anomalies that could be related to terrorist activities. To prevent terrorism financing, banks use international regulations and standards such as KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering). Banks also collaborate with government institutions in efforts to prevent terrorism funding in the digital era, such as in addition to collaborating with PPATK in establishing PPP (Public Private Partnership) and collaborating with OJK, US OPDAT by holding training for PJK regarding AML CFT and PPSPM."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan teror apa saja yang dilakukan oleh kelompok terorisme yang menyerang kantor kepolisian, mengetahui sistem keamanan yang sudah diterapkan oleh Polsek Megamendung, Bogor, mengetahui. .solusi .apa .saja .yang .dapat .dilakukan .untuk .mencegah terjadinya aksi teror di Polsek Megamendung, Bogor, dan memberikan solusi strategi pencegahan aksi terorisme di kantor kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis dari berbagai sumber, termasuk dokumen pemerintah, laporan keamanan, serta wawancara dengan Anggota Polsek Megamendung, Bogor. Hasil dari penelitian ini penting untuk menyoroti penerapan CPTED dalam desain dan pengelolaan bangunan kepolisian sangat penting untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi peluang terjadinya kejahatan.

---

The aim of this research is to identify the terrorist actions carried out by terrorist groups targeting police stations, to assess the security systems implemented by Polsek Megamendung, Bogor, and to propose solutions to prevent terrorist acts at Polsek Megamendung, Bogor, as well as to provide strategic solutions for preventing terrorism at police stations. This study employs a qualitative method with analysis from various sources, including government documents, security reports, and interviews with members of Polsek Megamendung, Bogor. The findings of this research underscore the importance of applying CPTED principles in the design and management of police buildings to enhance security and reduce the likelihood of criminal activities."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ancaman pada Mako Brimob Kelapa Dua Depok dari serangan terorisme di masa Pilkada 2024. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis serangan terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, pola sistem pengamanan yang telah diterapkan oleh Mako Brimob Kelapa Dua Depok dalam menghadapi ancaman terorisme dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mitigasi, teori manajemen strategis, konsep pengamanan dan konsep terorisme. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus, yang dilaksanakan di Mako Brimob Kelapa Dua Depok.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Serangan terorisme di Indonesia seringkali memiliki motif ideologis atau separatisme, menuntut respons hati-hati dari pemerintah dalam meningkatkan keamanan dan operasi penegakan hukum. Di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, strategi pengamanan meliputi evaluasi ancaman mendalam, penguatan teknologi keamanan, dan kerjasama internasional untuk intelijen. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi respons krisis tetap menjadi fokus untuk ditingkatkan guna menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks dan beragam.

---

This research is motivated by the threat to Mako Brimob Kelapa Dua Depok from terrorism attacks during the 2024 regional elections. To anticipate this issue, the study aims to analyze terrorism attacks at Mako Brimob Kelapa Dua Depok, the security system patterns implemented there in response to terrorism threats, and the influencing factors.

The theoretical framework includes mitigation theory, strategic management theory, security concepts, and terrorism concepts. This qualitative research employs a case study method conducted at Mako Brimob Kelapa Dua Depok.

The findings indicate that terrorism attacks in Indonesia often have ideological or separatist motives, demanding a cautious response from the government to enhance security and law enforcement operations. At Mako Brimob Kelapa Dua Depok, security strategies include thorough threat assessments, enhancing security technologies, and international intelligence cooperation. However, challenges such as resource limitations and crisis response coordination remain focal points for improvement to address the increasingly complex and diverse terrorism threats."