Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ahmad Zubaidi
"Hubungan antara negara dan agama di dalam kehidupan bangsa Indonesia mempunyai sejarah perjalanan yang panjang. Persoalan ini mulai menjadi penting terutama pada saat bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaannnya di tahun 1945, sebagaimana terlihat pada perdebatan resmi dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Masalah kenegaraan yang menyangkut kedudukan agama ini berpangkal pada masalah "dasar negara" yang pada saat itu menimbulkan pertentangan pendapat dalam bentuk pertentangan ideologi yang sangat rumit.
Dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika membahas pokok-pokok masalah politik dan kenegaraan, terjadilah perdebatan serius antara dua kelompok besar yang berbeda pandangan ideologinya. Perdebatan ini berlangsung antara wakil-wakil dari kalangan Islam dan kalangan kebangsaan (nasionalis). Pembahasan masalah-masalah pokok dalam penyusunan konstitusi, seperti bentuk negara dan batas negara, dapat berjalan secara lancar. Ketika menyangkut soal hak-hak asasi, pembahasannya tidak begitu lancar. Lebih--lebih ketika pembahasan menyentuh masalah dasar negara, suasana sidang menjadi semakin panas dan sulit dicapai persetujuan. Kelompok pertama menghendaki dasar negara Islam, sedangkan kelompok kedua menghendaki dasar kebangsaan serta netral agama.
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa dalam kerajaan-kerajaan dahulu hubungan antara agama dan negara bukan merupakan masalah. Kesatuan agama dan negara diakui dan diterima sebagai hal yang sudah semestinya. Raja bagi para kawula atau rakyat adalah pemimpin kerajaan sekaligus pemimpin agama. Hal ini telah terjadi baik pada masa kerajaan Hindu, kerajaan Budha, maupun masa kerajaan Islam. Sedangkan hubungan antara negara dan agama nampak menjadi masalah yang menimbulkan pertentangan (konflik) dalam diri bangsa Indonesia tepatnya mulai awal abad ke-20. Usaha-usaha untuk mencapai kemerdekaan Indonesia diwarnai oleh adanya perbedaan-perbedaan pendapat bahkan pertentangan antar partai atau golongan tentang kedudukan agama dalam negara Indonesia yang akan dibentuk setelah merdeka."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sutarso
"Pendahuluan
Dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia dari penindasan penjajah selama kurang lebih 350 tahun, telah dirumuskan suatu cita-cita nasional yang sangat luhur seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :
membentuk suatu Pamerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indanesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraaan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial?1)
Sebagai bangsa yang telah merdeka dan berdaulat, bangsa Indonesia berkewajiban dan telah bertekad untuk mewujudkan cita-cita tersebut melalui Pembangunan Nasional di segala bidang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta menggunakan cara pandang Wawasan Nusantara. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan Nasional adalah terwujudnya Masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju dan sejahtera di seluruh tanah air. Pembangunan Nasional dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, bertahap, dan berkesinambungan yang dijabarkan kedalam Pembangunan Jangka Pendek, Jangka Sedang, dan Jangka Panjang. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam setiap tahap pembangunan adalah makin meningkatnya kesejahteraan, keamanan dan kecerdasan seluruh masyarakat serta makin meningkatnya kemampuan bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan tahap berikutnya. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara terencana guna meningkatkan kondisi kehidupan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Oleh karena itu pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan dan berlanjut terus menuju terwujudnya cita-cita nasional. Saat ini bangsa Indonesia telah mampu menyelesaikan Pembangunan jangka Panjang 25 tahun Pertama (PJPT I) yang akan berakhir pada bulan Maret 1994, dan selanjutnya akan memasuki Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun Tahap Kedua (PJPT II) atau memasuki Tahap Tinggal Landas.
Hasil-hasil pernbanguan selama PJPT I secara nyata telah dapat meningkatkan,taraf hidup, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat. Namun dilihat secara keseluruhan hasil-hasil yang telah dicapai belum optimal. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap belum optimalnya hasil-hasil pembangunan adalah kualitas dari penduduk atau sumber daya manusia yang masih rendah. Sumber daya manusia sebagai subyek atau pelaku pembangunan merupakan faktor yang sangat panting dan menentukan dalam mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Di dalam GBHN dinyatakan bahwa : Jumlah penduduk yang sangat besar apabila dapat dibina dan diarahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar dan sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan disegala bidang.
Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar dunia dengan jumlah penduduk sesuai sensus tahun 1990 sebanyak 179.321.641 orang. Angka pertumbuhan penduduk Indonesia juga masih cukup tinggi, meskipun sudah ada penurunan dari 2,3 person pada kurun waktu 1971-1980 menjadi 1,97 person dalam kurun waktu 1980-1990. Dengan angka pertumbuhan yang masih tinggi diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 akan mencapai 216 juta orang. Dengan jumlah penduduk yang demikian besar, dan angka pertumbuhan yang tinggi maka kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, sarana dan prasarana serta kebutuhan yang lain akan terus menerus meningkat. Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat tersebut, pembangunan bidang ekonomi dituntut harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas. Agar hasil-hasil pemba ngunan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan kemampuan pembangunan pada tahap berikutnya, maka laju angka pertumbuhan penduduk harus dapat ditekan dan dikurangi. Hingga saat ini jumlah penduduk yang demikian besar belum dapat dijadikan tenaga kerja yang efektif karena kualitasnya yang masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah justru merupakan beban bagi pembangunan.
Keberhasilan pembangunan karena didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi telah dapat dibuktikan oleh beberapa negara Asia yang kemajuannya demikian pesat seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan?
"
1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Gede Wardhana
"Pada periode 1945 - 1965 kekurangan dana untuk investasi dan kekurangan devisa untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran selalu menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pada periode 1945 - 1965 strategi pembangunan tidak terlalu mengandalkan utang luar negeri dan modal asing.
Pada periode Orde Baru, sejak Pelita pertama sampai sekarang pembangunan ekonomi menempuh strategi pembiayaan dengan dana dalam negeri dan dana luar negeri (utang). Penelitian ini ingin mengetahui:
(1) Pengaruh bantuan luar negeri dan pengaruh modal asing -terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
(2) Pengaruh arus masuk modal asing terhadap investasi dalam negeri.
(3) Penggunaan utang luar negeri untuk investasi bantuan proyek di berbagai bidang.
(4) Potensi sumber-sumber dalam negeri untuk pembangunan nasional.
(5) Dampak (1), (2), (3) dan (4) terhadap ketahanan nasional.
Hasil penelitian menunjukkan:
(1) Selama empat Pelita (1969/70 - 1988/89), pinjaman luar negeri berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (Pendapatan Nasional). Pembiayaan dari dalam negeri saja tanpa bantuan luar negeri secara statistik menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto. Meskipun demikian secara bersama-sama baik pembiayaan dari pinjaman luar negeri maupun pembiayaan dari dalam negeri berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto.
(2) Mengenai , arus modal asing pengaruhnya tidak significant terhadap investasi di Indonesia. Ini berarti modal asing tidak meningkatkan tabungan rakyat Indonesia.
(3) Penggunaan bantuan luar negeri dalam bentuk proyek dialokasikan untuk gatra ekonomi 78,3%; gatra politik 1,8%; gatra sosial budaya 12,8%; gatra pertahanan keamanan 4,1%; gatra kependudukan 2,4%; gatra sumberdaya alam 1,6%.
(4) Beberapa jenis pajak masih bisa ditingkatkan antara lain: Pajak Pertambahan nilai (PPn) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Deregulasi di berbagai sektor untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri, perlu digalakkan.
(5) Sejak tahun 1985 -- 1992 hutang bukan lagi pelengkap untuk pembangunan tetapi sudah mengambil tempat yang besar untuk biaya pembangunan.
(6) Defisit transaksi berjalan merupakan penyakit kronis ekonomi Indonesia.
(7) Kandungan import produk Indonesia masih cukup tinggi sehingga kebijaksanaan ekspor terperangkap ke dalam "lingkaran setan".
(8) Dengan makin meningkatnya pembayaran cicilan utang plus bunga pinjaman tiap tahun maka kemampuan pemerintah berkurang untuk investasi sosial terutama meningkatkan kesejahteraan pegawai.
(9) Akibat dari kondisi tersebut di atas bantuan luar negeri dan modal asing bukan lagi merupakan hambatan, gangguan dan tantangan, tetapi ancaman terhadap ketahanan nasional."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sunarto
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1994
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R. Suhadi
"Latar Belakang. Banyak tulisan tentang minyak bumi namun yang dikaitkan dengan pertahanan keamanan negara (Hankamneg), apalagi secara eksplisit, sulit ditemukan. Sudut pandang tulisan tersebut tergantung latar belakang serta keahlian para penulisnya. Dari sebagian tulisan, yang berhasil diamati oleh penulis, dibagi-bagi seperti tersebut di bawah ini.
Pertama, tulisan oleh para ahli tehnik pertambangan. Kelompok ini melihat energi minyak bumi sebagai produk pertambangan dan pertambangan teknologinya. Tulisan-tulisan kelompok ini lazimnya dituangkan sebagai Hasil-hasil Lokakarya Energi, yang dikeluarkan secara tahunan dan yang dikoordinir oleh Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN) atau Komite Nasional Indonesia (KNI)-world Energy Conference (NEC). Penulisnya antara lain adalah Soedarno Martosewoyol.
Kedua, yang penulisnya bukan ahli teknik pertambangan dan yang dikaitkan dengan keadaan ekonomi di Indonesia. Penulis tersebut melihat kaitan antara elastisitas pendapatan per kapita dan pemakaian beberapa jenis dari energi minyak bumi (Premium, minyak tanah, dan minyak solar). Penulisnya antara lain adalah Bambang Tri joso.2
Ketiga, yang penulisnya terutama melihat tentang penyediaan minyak bumi di Indonesia. Penulis tersebut melihat bahwa energi minyak bumi, yang mempunyai peranan sangat panting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, harus diupayakan ketersediaannya. Penulisnya antara lain adalah RIJ Soetopo3 dan Soehoed. R.4
Keempat, sejarah telah pula mencatat bahwa minyak bumi dapat menjadi sumber konflik. Hal itu seperti yang dapat kita lihat pada Perang Teluk.5
Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas maka dipilih judul tulisan atau thesis ini yaitu "Energi Minyak Bumi dalam (rangka) Ketahanan di bidang Hankamneg."
Depok: Universitas Indonesia, 1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R. Suryadi
"Pendahuluan
Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I I /MFR/1988 dinyatakan bahwa Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara. Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Dengan demikian kemampuan dan ketangguhan bangsa itu untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya harus di hubungkan dengan tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara, yang mencakup bidang idealogi nasional, politik, ekonomi, sosial -budaya dan pertahanan-keamanan.
Kekuatan di bidang idealogi nasional telah berakar pada kepribadian bangsa sendiri yang nampak dalam Pancasila yang telah menjadi jiwa, kepribadian, pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila sebagai ideologi nasional telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.
Kekuatan di bidang politik yang merupakan syarat kelangsungan hidup negara telah berlangsung dengan terbinanya stabilitas politik dengan mengembangkan kehidupan demakratis yang memadukan kebebasan kreatif dan tanggung jawab, dengan telah ditegaskannya Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi segenap organisasi sosial pol i ti k . Lebih jauh Pancasila i ni juga telah membuahkan konsepsi Geopolitik, Wawasan Nusantara. Di sini Pancasila merupakan kebijakan tertinggi, sedangkan Wawasan Nusantara merupakan petunjuk operasional tertinggi.
Kekuatan di bidang ekonomi sedang diusahakan dengan giat dan mencakup kegiatan yang sangat luas seperti, pertanian, industri, pertambangan, energi, perhubungan, pariwisata, perdagangan, koperasi, dunia usaha nasional, tenaga kerja, transmigrasi dan pembangunan daerah. Semua itu diusahakan dalam menuju struktur ekonomi yang seimbang di mana terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh, hal mana akan berjalan secara, bertahap melalui Repelita yang berkesinambungan.
Sesuai Repelita yang sudah berjalan usaha memanfaatkan lautpun terus berkembang, baik di perairan Nusantara, laut wi l ayah maupun Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Menurut Tambunan (1985) dalam tulisannya. "Investasi di bidang perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia" dinyatakan bahwa mulai tahun 1979 sampai 1983 hasil produksi usaha perikanan industri mengalami kenaikan rata-rata /tahun sebesar 12,1%. Potensi sumber daya perikanan di ZEE Indonesia itu adalah 2.115.595 ton/tahun. Sementara itu jumlah kapal penangkap Tuna dan Cakalang bertambah terus dari tahun 1979-1983 dari BCC kapal naik menjadi 88,111,127 dan tahun 1983 beroperasi 131 kapal Indonesia milik perusahaan dalam bentuk BUMN, PMA, PMDN dan Swasta Nasional. Tingkat pemanfaatan di ZEE Indonesia itu tercatat tahun 1983 baru mencapai tingkat 23,29 %, sehingga masih terbuka usaha pengembangan dan peningkatan di bidang perikanan itu."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1989
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Limbong, Washington Robert
"Kemajemukan bangsa Indonesia tergambar dari ras termasuk di dalamnya ciri-ciri fisik tertentu; suku bangsa termasuk di dalamnya kebudayaan; bahasa; struktur masyarakat; sistem politik; identitas diri; solidaritas dan mempunyai wilayah sendiri; agama yaitu yang meliputi agama-agama dunia seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Perbedaan-perbedaan ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, harus diterima sebagai kenyataan dan tidak mungkin dan tidak perlu dirubah. Supaya perbedaan-perbedaan ini tidak merugikan satu sama lain golongan, perlu diadakan pengaturan. Suatu pengaturan hubungan antar golongan, suku bangsa, agama dan lain-lain, hingga berkehidupan dalam keadaan harmoni dan terintegrasi.
Setelah Indonesia merdeka, proses untuk menumbuhkan rasa solidaritas ditengah-tengah masyarakat Indonesia ternyata tidak mudah, diperlukan proses dan untuk waktu yang sangat lama. Karena kelompok-kelompok yang ada sebelum kemerdekaan, terdiri dari banyak organisasi sosial yang masih didasarkan kepada kepentingan. Ada organisasi sosial yang berdasarkan solidaritas kedaerahan, berdasarkan solidaritas agama, berdasarkan solidaritas rasial, berdasarkan solidaritas kesukuan, dan berdasarkan solidaritas keindonesiaan.
Sejarah pertumbuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyangkut beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti halnya konstitusi yang mengalami beberapa kali perubahan hingga pada saat diberlakukan kembali pada tanggal 5 Juli 1959. Sistem demokrasi pada mula kemerdekaan adalah demokrasi Liberal, yang berakibat tumbuhnya partai politik cukup banyak. Keadaan ini tidak pernah menjamin stabilitas nasional dan memberi peluang untuk melaksanakan pembangunan nasional. Terjadi situasi saling mencurigai antara partai politik yang satu dengan yang lainnya, demikian juga terdapat sikap curiga dari daerah-daerah terhadap pemerintah pusat,berkembangnya perasaan kesukuan, kedaerahan, agama, dan golongan. Puncak dari segala kecurigaan yang terjadi, terwujud dalam bentuk pemberontakan-pemberontakan di daerah-daerah.
Kebudayaan atau peradaban, adalah kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat kebiasaan, dan lain-lain kemampuan dan kebiasaan manusia selaku anggota masyarakat. Demikian juga nilai-nilai dan norma-norma, objek dan pola-polas orientasi terhadap objek dalam interaksi sosial, kesemuanya disebut fenomena budaya. Sistem Budaya mengatur aspek kehidupan orang-orang yang dianggap, atau yang rnenganggap dirinya sendiri sebagai pendukung sistem itu. Jadi untuk memperoleh keteraturan dalam suatu masyarakat, fenomena budaya harus dipahami dan diterima sebagai sistem-sistem yang ada oleh semua orang-orang pemilik sistem itu.
Proses modernisasi bukan sekedar strategi pembangunan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat, melainkan suatu pendekatan komprehensif terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Perubahan sosial sebagai akibat modernisasi dalam hal ini sistem kultural, tidak hanya mengesahkan tata kolektif masyarakat tetapi juga menyediakan pedoman bertingkah laku setiap orang. Sistem nilai kultural yang lebih luas yang menggerakkan manusia kearah tindakan rasional. Tindakan rasional meliputi penentuan tujuan yang hendak dicapai secara jelas, perhitungan tentang cara paling efektif untuk mencapai tujuan.
Berhasilnya program-program modernisasi dari negara-negara baru sebagian besar tergantung pada jalannya sistem pendidikan mereka. Sekolah sebagai sarana pencerdasan setiap orang, upaya pembentukan nilai-nilai, mempertumbuhkan sikap batin, membentuk alam pikiran yang rasional. Pendidikan, informasi dan komunikasi secara integral komprehensif merupakan faktor yang mutlak perlu untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Faktor-faktor ini mempunyai, pengaruh langsung atas sistem sosio-kultural masyarakat juga berpengaruh kepada kemampuan untuk menerima gagasan-gagasan baru, sehingga berpengaruh pula pada aspek kehidupan yang,lainnya.
Implementasi hidup bermasyarakat dalam rangka integrasi, membuat setiap anggota masyarakat akan merasa terikat satu dengan yang lain oleh saling pengertian, altruisme dan cinta. Solidaritas, sebagai salah faktor integrasi, mempersatukan manusia-manusia yang hidup di dalam suatu masyarakat pada suatu saat tertentu di dalam sejarahnya. Artinya, orang-orang dari beberapa generasi yang hidup bersama pada saat yang sama. Suatu jenis ikatan yang mempersatukan generasi-generasi yang menyusul merupakan suatu aspek yang sangat penting dari integrasi. Anggota-anggota masyarakat yang semakin dekat hubungannya satu dengan yang lainnya, semakin besar pula rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin besar pula keeenderungan untuk menahan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Hal ini merupakan hasil terwujudnya pola-pola penglihatan (persepsi), perasaan dan penilaian yang dianggap merupakan pola-pola kepribadian masyarakat. Suatu unsur yang sangat penting dari bentuk kepribadian keindonesiaan adalah identitas diri. Setiap orang Indonesia, seharusnya atas segala identitas yang melekat pada dirinya selalu mengutamakan identitas selaku orang Indonesia, kemudian baru diikuti oleh identitas lainnya.
Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data bersifat memaparkan gejala - studi kepustakaan - Pengamatan lapangan-wawancara dengan kelompok-kelompok masyarakat. Gejala atau kenyataan yang terlihat dalam penelitian kemudian ditafsirkan, digambarkan dengan suatu istilah, pernyataan, atau rumusan dalam penulisan selanjutnya.
Integrasi menuntut loyalitas sedangkan modernisasi menuntut kemampuan. Masalah integrasi diwujudkan oleh seperangkat gejala sosial tertentu dalam dunia fisik yang dapat dirasakan, diuraikan, dan diterangkan dalam kerangka pemikiran. Sebagai hasil-hasil yang diperoleh dari pemikiran tersebut, antara integrasi dengan modernisasi tidak selalu serasi tuntutannya. Proses modernisasi mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, dimanapun modernisasi itu terjadi termasuk di Indonesia. Dari berbagai masalah yang ditemui, implementasi modernisasi berkaitan dengan integrasi nasional terdapat banyak kenyataan-kenyataan yang tidak saling mendukung. Sebagai misal, apabila modernisasi didahulukan di satu pihak, maka dipihak lain integrasi akan terabaikan. Integrasi, sebagai wadah pengembangan solidaritas yang besar. Apabila tidak terdapat perasaan terintegrasi dari sesama anggata masyarakat Indonesia, dan ternyata masih dominan perasaan kesukuan, ikatan kepulauan, ikatan keagamaan yang tertutup, bahasa dan ikatan primordial lainnya, dengan sendirinya akan tidak mendukung kepada Ketahanan Nasional.
Hasil-hasil pembangunan sangat dipengaruhi oleh stabilitas nasional dan stabilitas nasional tergantung kepada sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Berdasarkan hasil-hasil dari penelitian terhadap kenyataan-kenyataan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan Modernisasi dan Integrasi Nasional tampak Modernisasi mempunyai gejala-gejala sendiri demikian juga Integrasi Nasional. Kedua macam proses tersebut faktor-faktornya ada yang saling mendukung dan ada pula yang tidak saling mendukung.
Sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat Indonesia, Modernisasi membutuhkan banyak hal sekaligus. Sedangkan disisi lain dari kehidupan berbangsa dan bernegara Integrasi Nasional belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, proses Modernisasi dan Integrasi Nasional dilakukan berdasarkan asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan."
Depok: Universitas Indonesia, 1987
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library