Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam hukum kontrak dikenal adanya beberapa asas perjanjian yang merupakan tiang pokok bangunan hukum perdata di bidang hukum perikatan. Salah satu asas dalam KUH Perdata yang kerap dijadikan pedoman pada saat pelaksanaan perjanjian ada Pacta Sunt Servanda yang mengedepankan kepastian hukum. Dalam kelangsungannya ternyata sulit untuk menerapkan Pacta sunt Servanda secara mutlak terlebih jika terdapat suatu perubahan keadaan fundamental yang mengakibatkan ketidakseimbangan posisi para pihak. Asas Rebus Sic Stantibus adalah salah satu asas yang membatasi keberlakuan Pacta Sunt Servanda dalam asas ini ditekankan bahwa perjanjian akan dilaksanakan oleh para pihak sesuai yang telah disepakati sepanjang lingkungan dan keadaaan pada saat dibuatnya perjanjian tidak berubah untuk masa yang akan datang. Asas Rebus Sic Stantibus telah diberlaku di banyak negara negara Eropa Kontinental dan Amerika sebagai salah satu syarat pengakhiran perjanjian.Thesis ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan mengenai batasan definisi dari perubahan keadaan sebagaimana dimaksud dalam asas Rebus Sic Stantibus sehingga memungkinkan untuk dianulirnya keberlakukan asas Pacta Sunt Servanda serta bagaimana penerapannya di Indonesia.Hasil dari penelitian ini adalah perubahan keadaan barulah dapat dilakukan untuk mengakhiri kontrak dalam hal keadaan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan resiko yang terjadi haruslah benar benar menimbulkan kondisi yang tidak seimbang bagi para pihak Kata Kunci Pacta Sunt Servanda Kepastian Hukum Rebus Sic Stantibus Perubahan Keadaan.

---

There are several principles in Civil Code known as a fundamental pillar in agreement One of fundamental principles that is often used as a guideline when implementing contract is Pacta Sunt Servanda. This principle mainly expressed the matter of legal certainty However it is uneasy to absolutely implement this principle since there are several impracticability conditions of agreements Several requisites of that impracticability among others fundamental change of circumstances which result in an imbalance parties 39 bargaining positions is the legal doctrine allowing for treaties to become inapplicable because of a fundamental change of circumstances. It is essentially an escape clause that makes an exception to the general rule of Pacta Sunt Servanda promises must be kept. This principles has been enforced as a condition of termination of the agreement in many Continental European countries also in the United States.The author used the normative method The research was aimed to answer questions about the limitation of change of circumstances definition of referred in principle Rebus Sic Stantibus When the change of circumstances can possibly make an annulment of the Pacta Sunt Servanda principle and how it is applied in Indonesia.In conclusion change of circumstances must be define as a condition where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party rsquo s performance has increased or because the value of the performance a party received has diminished Keywords Pacta Sunt Servanda Rule of Law Rebus Sic Stantibus Change of Circumstances."

"Krisis Energi Listrik di Indonesia ditandai dengan seringnya pemadaman bergilir di sebagian besar wilayah negeri ini khususnya daerah di luar pulau Jawa Situasi tersebut menuntut PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mengelola ketenagalistrikan di Indonesia mengambil langkah langkah strategis untuk segera mengurangi bahkan menghapus kondisi krisis energi listrik Untuk itu PLN menetapkan langkah strategis Program Percepatan Diversifikasi Energi PPDE 10 000MW yakni dengan membangun pembangkit listrik baru guna menutupi kekurangan pasokan listrik yang terjadi di tanah air Selain pemenuhan tuntutan atas defisit energi PLN Grup juga mendapat tantangan efisiensi biaya PLN dituntut untuk dapat mengoperasikan pembangkit listrik yang dimilikinya dengan Low Cost meskipun harga listrik di Indonesia tidak lebih mahal dibandingkan negara negara tetangga PLN harus mampu setidaknya memproduksi listrik dengan biaya yang lebih rendah dari biaya yang selama ini dikeluarkan PLN dan hal ini mendorong PLN untuk melakukan beberapa perubahan strategi bisnis dalam pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik yang dimilikinya Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara analitis tentang mekanisme Outsourcing yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap program PPDE 10 000MW Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1 Mekanisme Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan PLTU Tahap Supporting antara PT IP dan PT CDB telah memenuhi syarat syarat yang diatur oleh Undang undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen 19 tahun 2012 Tentang Syarat syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain 2 Dengan analisa keuangan biaya dalam pengoperasian PLTU 10 000MW khususnya biaya Kepegawaian menunjukkan bahwa skema kontrak OM dalam Pengelolaan Pembangkit Listrik Program 10 000MW tersebut telah memenuhi tuntutan efisiensi dan efektifitas

---

Power and energy shortage in Indonesia is marked by frequently power cuts in most of Indonesian cities especially outside Jawa island This situation has demanded PLN to take strategic steps through electrification acceleration program known as the 10 000 megawatt MW fast track program The program is to build new power plant to cover the power shortage Furthermore PLN has to deal with in cost efficiency PLN must reduce their cost to operate power plants with low cost It also requires several change in PLN rsquo s business strategies especially in operation and maintenance of power plants Purpose of this research is to describe the outsourcing mechanism in Agreement of Operation and Maintenance Steam Power Plant of 10 000 MW Fast Track Program 10 000MW Steam Power Plat Operation dan Maintenance Agreement Researcher comes to conclusion 1 Agreement of Operation and Maintenance Steam Power Plant of 10 000 MW Fast Track Program between PT IP and PT CDB comply with Law Number 13 Year 2013 concerning Labor and Ministerial Decree No 19 Year 2012 2 analysis of personnel cost in operational of 10 000 MW coal fired steam power plant has proven that Agreement of Operation and Maintenance Steam Power Plant of 10 000 MW Fast Track Program is efficient and effective."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai prosedur pembuatan akta otentik dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara telekonferensi danbagaimana legalitas risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)telekonferensi beserta tanda tangan elektronik di dalamnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Nomor 30Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentangDokumen Perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatanyuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif.Tulisan ini bertujuan untuk memahami prosedur pembuatan akta otentik dalamRisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secaratelekonferensi serta bagaimana legalitas dan kekuatan pembuktian Risalah RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) telekonferensi beserta tandatanganelektroniknya di persidangan Pengadilan. Kesimpulan dari penelitian adalahmekanisme pembuatan akta otentik hasil RUPS telekonferensi meliputipembuatan akta, pembacaan isi akta secara telekonferensi, penandatanganan aktamelalui 1) digital signature, atau 2) tanda tangan konvensional, kemudiandinyatakan di hadapan Notaris dan data digital yang dihasilkan dari RUPStelekonferensi mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta RUPSkonvensional serta dapat menjadi alat bukti dalam proses persidangan dipengadilan. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dibuat ketentuan hukumyang mengatur secara rinci mengenai keabsahan hasil RUPS telekonferensi, sertaperlu adanya perubahan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar memberikanpengertian yang lebih luas mengenai ”bertatap muka” dan ”dibacakan di hadapan”sehingga yang dimaksud dengan”bertatap muka” dan ”dibacakan di hadapan”dapat dilakukan secara telekonferensi agar tidak ada keraguan lagi mengenaiautentikasi suatu akta hasil RUPS telekonferensi.

---

ABSTRACTThe following thesis is examining procedure of making an autentic deed inGeneral Meeting of Shareholders of Limited Liability Company held inteleconference and the legality of the authentic act with elektronic signature inminutes of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company heldin teleconference in accordance with Laws of Limited company, Laws ofInformation and Electronic Transactions, Laws of Notary, and Laws of CorporateDocument. The thesis uses judicial norms approach os research implementationmethod and also assessment of several qualitative data. The following thesis aimsto understand the procedure of making an authentic deed in the Minutes of theGeneral Meeting of Shareholders of Limited Liability Company conductedteleconferences and understand how the legal and evidentiary strength of theminutes of the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companyconducted a teleconference along with electronic signatures in the trial court. Theconclusion of this thesis is the mechanism of making authentic act of the GeneralMeeting of Shareholders of Limited Liability Company held in teleconferenceincludes making of the deed, reading the contents of the deed by teleconference,signing the deed by 1) digital signatures, or 2) conventional signature, and thendeclared the deed in presence the notary, the digital data from the GeneralMeeting of Shareholders of Limited Liability Company held in teleconferencehave the same legal force to the deed of General Meeting of Shareholders ofLimited Liability Company is done conventionally and can become evidence incourt proceedings. The results of this thesis suggest that legal provisions be madeclearly and really detailed about the validity of the General Meeting ofShareholders of Limited Liability Company held in teleconference, as well as theneed for a change in the Laws of Notary in order to give a broader sense of "faceto face" and "read in presence" that is a "face to face" and "read in presence" byteleconferencing so that there is no doubt about the authentication of a deed of theGeneral Meeting of Shareholders of Limited Liability Company held inteleconference."

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh tidak terdapatnya sebuah protokol manajemen krisis pada perbankan yang terintegrasi dalam satu payung hukum untuk mencegah dan menangani situasi krisis perbankan. Dalam penulisannya, metode yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Skripsi ini membahas tentang urgensi dari Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebagai protokol manajemen krisis pada perbankan, serta protokol manajemen krisis perbankan yang ada saat ini di Indonesia. Hasil dari penulisan ini menyatakan bahwa diperlukannya Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebagai Protokol Manajemen Krisis Perbankan.

---

ABSTRACTThe writing of this thesis is motivated by the policy of crisis management protocol in order to prevent and to handle the crisis itself is not implemented yet. Methods used in this writing is the juridical-normative, the method is done by examining material library or a mere secondary material. This thesis is disscused about the urgency of Financial Safety Nets as a Banking Crisis Management Protocol as well as Indonesia Crisis Manajement Protocol that currently exist. The results of this thesis is suggest that the Financial Safety Nets as a Banking Crisis Management Protocol is urgent."