Ditemukan 17227 dokumen yang sesuai dengan query
Paulus Agung Hernowo, author
Skripsi ini membahas tanggung jawab nakhoda dalam pengangkutan barang; clean B/L yang tidak sesuai dengan resi mualim karena adanya letter of indemnity yang diterbitkan oleh pengirim barang (shipper) untuk pengangkut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan data primer dan data sekunder yang diolah secara kualitatif.
Hasil penelitian...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S25062
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Donni Taufiq, author
Skripsi ini membahas tentang kemerdekaan Negara Kosovo ditinjau dari segi Hukum Internasional. Permasalahan hukum internasional yang akan dibahas adalah Pertama, mengenai hak penentuan nasib sendiri (right of self-determination), yang dalam skripsi ini akan ditunjukkan bahwa kemerdekaan Kosovo menunjukkan bahwa bangsa Kosovo-Albania merupakan pemegang hak penentuan nasib sendiri ini. Kedua, intervensi...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S26251
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Laura Anastasya Youningsih, author
Eksepsi selain tidak berkuasanya hakim dalam hukum acara perdata tidak diatur dalam HIR. HIR hanya menyebutkan mengenai eksepsi mengenai berkuasanya hakim atau eksespsi mengenai kompetensi yang diatur dalam Pasal 125 ayat (2), 133, 134, 135, dan 136 HIR. Jenis-jenis eksepsi selain mengenai kompetensi absolut dan relatif yaitu eksepsi disqualificatoir, eksepsi...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S22578
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Wandha Benny Bintorom author
Skripsi ini membahas adanya penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) yang dilakukan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) terhadap PT Natrindo Telepon Seluler (NTS) dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi. Telkomsel merupakan pemain lama yang memiliki jaringan mapan sedangkan NTS adalah pemain baru dalam pasar telekomunikasi seluler. Pemain baru butuh untuk berintekoneksi dengan pemain...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S21399
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Irfano Adonis, author
Dalam rangka pembiayaan PT. IKPP mengeluarkan surat utang global melalui SPV-nya yang berbadan hukum Belanda. SPV ini menerbitkan surat utang, dimana aset-aset PT. IKPP dijadikan jaminan. Dalam proses pembayaran surat utang tersebut, PT. IKPP menggugat kreditur di Pengadilan Negeri Bengkalis. Dalam pertimbangannya Hakim melihat secara khusus keberadaan SPV ini dianggap...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S26221
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Sandi Wahyudi, author
Negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan pekerjaan yang layak serta melindungi hak setiap warga negaranya, baik yang terdapat dalam wilayahnya maupun yang terdapat di wilayah negara lain, saat mereka melakukan pekerjaan tersebut. Kantor perwakilan baik diplomatik maupun konsuler, berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional berperan dalam melindungi warga negara pengirim di...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S26231
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Nur Syamsiati D., author
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2a) perubahan ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari empat kewenangan Mahkamah Konstitusi,...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S22591
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Lita Analistya Dipodiputro, author
Skripsi ini membahas pengertian perdagangan dengan system impor parallel secara umum di dunia dan di Indonesia. Pembahasan ini merupakan hal penting karena praktik impor parallel belakangan marak dilakukan oleh banyak pihak dengan ketiadaan peraturan khusus yang mengatur mengenainya. Pembahasan dikhususkan pada impor parallel yang terkait dengan hukum kekayaan intelektual. Berkenaan...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S24738
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Rebecca Fajar Elizabeth, author
Dalam hukum pidana, setiap pihak yang menjalankan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) wajib memperhatikan asas legalitas. Terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, maka hak kostitusional seluruh warga Indonesia dilindungi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika hak-hak konstitusional terlanggar, seorang warga negara dapat mengajukan permohonan judicial review suatu undang-undang...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S22601
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Purba, Rando, author
Kekosongan hukum Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan ketentuan yang rentan menimbulkan masalah sehingga harus segera ditetapkan oleh pemerintah. Munculnya berbagai masalah pemboncengan merek asing terkenal jauh sebelum undang-undang ini berlaku juga disebabkan oleh kekosongan hukum Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S24745
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
