Hasil Pencarian

Ditemukan 763 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Adam Prawira, author

Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai Bentuk Pelayanan Publik Pasca Dihapuskannya Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) = Inspection of the Implementation of Hajj as a Form of Public Service After the Abolition of Indonesian Hajj Inspection Commission (KPHI)

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang berimplikasi pada dihapuskannya Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) sebagai pengemban tugas dan tanggung jawab di dalam pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Anisa Al Istiqamah, author

Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta wasiat dari pewasiat beragama Islam yang mewaris melalui akta wasiat (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/K/Ag/2018) = Notary responsibility for the making of a will deed from islamic reviews that are being interested through a will (Case study of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 112/K/Ag/2018).

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga, yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Salah satu bentuk wasiat berupa Akta Wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini membahas tentang kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam membuat Akta Wasiat bagi orang Islam. Permasalahannya ialah isi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Houda Muljanti, author

Hubungan kontraktuil antara Parent Firm dan Subkontraktor, suatu tinjauan hukum

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991

S22783

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bloomy, author

Penggunaan barang bukti dalam menentukan kualifikasi pasal 78 dan pasal 82 pada tindak pidana narkotika berdasarkan undang-undang nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika

Persesuaian antara alat-alat bukti, barang bukti dan keyakinan hakim merupakan kesatuan organ yang sangat penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika, artinya tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam proses pemeriksaan tindak pidana narkotika di persidangan sangat perlu keyakinan hakim yang didukung oleh dua alat bukti yang sah, yaitu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S22501

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Lubnah Aljufri, author

Kekuatan hukum pembuktian perjanjian pengikatan jual beli (analisa putusan pengadilan negeri Depok Nomor 120/Pdt.G/2009/PN. Dpk) = Strength of evidence law of sale and purchase agreement : study Depok district court decision No.120/Pdt.G/2009/PN.Dpk

Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak merupakan salah satu bentuk perikatan yang lahir karena kebutuhan masyarakat, hal karena belum dapatnya dipenuhi syarat -syarat untuk melaksanakan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris merupakan perjanjian yang diangkat dan dibuat dari Konsepsi KUHPerdata yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21771

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Pardomuan, Raymond, author

Tinjauan yuridis perlakuan khusus perkreditan terhadap nasabah debitur perbankan pasca bencana alam

Pada Skripsi ini akan dibahas tentang masalah perkreditan, terutama terkait kredit bermasalah pasca bencana alam. Dalam skripsi ini terdapat batasan ilmiah dalam objek pembahasan skripsi yang dikaji, yakni peristiwa Gempa dan Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ? Kabupaten Nias (Sumatera Utara) akhir tahun 2004 dan awal tahun 2005 serta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1223

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Devi Darmawan, author

Tinjauan yuridis penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam tindak pidana pemilihan umum yang telah daluwarsa

Penegakan hukum Pemilihan Umum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang merupakan lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan batas waktu pelaporan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang sangat singkat....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1317

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Dixon, Martin

Cases and materials on international law / Martin Dixon and Robert McCorquodale

London: Black Stone Press Limited, 1998

341.026 8 DIX c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Choky Risda Ramadhan, author

Aspek-aspek hukum perjanjian pada kerjasama antara Perumnas dengan perusahaan pengembang (developer) dalam pembangunan rumah susun bersubsidi

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S21549

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Maulana Hasanudin Hidayat, author

Gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa hubungan kontrak-tual dan implikasinya terhadap ganti rugi yang ditimbulkan (studi kasus putusan Mahkamah Agung no. 1284 K/Pdt/1998 tanggal 18 Desember 2000)

Adanya Perbedaan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum apabila terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian terletak pada apakah terdapat hubungan kontraktual antara para pihak yang bersengketa. Apabila antara pihak yang bersengketa ada hubungan kontraktual maka pihak yang menderita kerugian akibat pelanggaran tersebut dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Apabila tidak ada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian