Ditemukan 152 dokumen yang sesuai dengan query
Arif Maulana, author
Tesis ini mengkaji tentang perkembangan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dan permasalahan konstitusionalitas pengisian jabatan melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlaku saat ini. Masalah konstitusional kedudukan wakil kepala daerah dan persoalan pemaknaan pemilihan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30110
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Yoana Setiabudi, author
Tesis ini membahas tentang keabsahan perjanjian yang ditandatangani para pihak dalam rangka jual beli tanah yang belum bersertipikat dan perlindungan hukum terhadap pembeli atas tanah yang belum bersertipikat dalam suatu perjanjian pada putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 28 PDT 2015 PT BTN Tesis ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai perjanjian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45375
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mayang Devi Azhara, author
Kewenangan Presiden dalam hal menetapkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan haknya dalam kekuasaan legislasi. Kewenangan tersebut diberikan secara langsung oleh Konstitusi dalam hal terjadi keadaan genting yang memaksa. Adanya kewenangan tersebut ditakutkan melampaui kewenangan Lembaga Legislatif sebagai lembaga utama yang memiliki kekuasaan legislasi. Mengenai hal tersebut, diperlukan suatu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Mayang Devi Azhara, author
Kewenangan Presiden dalam hal menetapkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan haknya dalam kekuasaan legislasi. Kewenangan tersebut diberikan secara langsung oleh Konstitusi dalam hal terjadi keadaan genting yang memaksa. Adanya kewenangan tersebut ditakutkan melampaui kewenangan Lembaga Legislatif sebagai lembaga utama yang memiliki kekuasaan legislasi. Mengenai hal tersebut, diperlukan suatu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Asad, author
Jakarta: Pustaka Islam, 1954
297.639 MUH u
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nolen, W.H.D., author
Haarlem: Boek- en Handelsdrukkerij Planeta, 1949
BLD 973 NOL b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Rizcky Rezza Bramansyah, author
Penelitian ini membahas tentang fenomena penolakan integrasi Norwegia ke dalam Uni Eropa meskipun menerima kerugian materi dan non materi dengan tidak menjadi anggota. Semenjak menjadi negara berdaulat, Norwegia telah mengalami dua kali referendum yang keduanya menghasilkan tidak bergabungnya Norwegia ke dalam komunitas Eropa tersebut. Rumusan pertanyaan yang hendak dijawab dalam...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Zain Badjeber, author
Naskah rancangan pembukaan undang-undang dasar negara Indonesia disusun atas dasar pancasila yang digagas Ir Soekarno melalui pidatonya pada 1 juni 1945....
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2016
342 JKTN 001 (2016)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Bala Bakri, author
Hak dan Kewajiban Asasi Manusia secara hakikat, seyogyanya dimaknai sebagai dua dimensi yang memiliki relasi kausalitas dalam tataran praktis atas keseluruhan upaya dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa "kesempurnaan" manusia dalam membangun relasi sosialnya adalah ketika sanggup menyeimbangkan kedua dimensi tersebut. Dalam hakikat penciptaannya, Tuhan telah...
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2019
342 JKTN 12 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Andi Mattalatta, author
KESEPAKATAN bersama dalam rumusan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya mempertegas sistem Presidensiil Dalam rangka memperkuat sistem presidensial secara konsisten, maka pelaksanaan fungsi partai politik secara sunguh-sungguh harus terus diupayakan. praktik koalisi memang dilegalkan sebagaimana penjelasan Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945. Pembentukan koalisi partai politik menjadi keniscayaan dalam sistem...
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2017
342 JKTN 005 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
