Hasil Pencarian

Ditemukan 89 dokumen yang sesuai dengan query

Puspa Amelia, author

Kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan tata tertib dan pemanduan sumpah atau janji jabatan pimpinan dewan perwakilan daerah Republik Indonesia tahun 2017 = The supreme court s authority in judicial review of the rules of procedure and swearing oath of office for the chair of regional representative board of the Republic of Indonesia in 2017 / Puspa Amelia

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kewenangan Mahkamah Agung terkait putusan pengujian yang membatalkan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib serta dilakukannya pemanduan sumpah atau janji terhadap pimpinan DPD yang terpilih pada tahun 2017 yang masih menjadi perdebatan. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama....

2018

T51187

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Frans Andreas, author

Pertarungan wacana: orthodoxa dan heterodoxa atas doxa heteronormativitas dalam arena yudisial (analisis wacana kritis terhadap pasal-pasal kesusilaan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi) = Discourse contestation: orthodoxy and heterodoxy of heteronormativity doxa in the judicial arena (critical of discourse analysis on articles of deciliation in the constitutional court session) / Frans Andreas

ABSTRAK
Tesis ini membahas petarungan pihak yang saling berlawanan dalam mendapatkan ketetapan hukum dari Mahkamah Konstitusi atas konstitusionalitas norma hukum dalam Pasal 284 dan 292 KUHP. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis milik van Dijk dan konsep dari Bourdieu mengenai, doxa, heterodoxa dan orthodoxa. Peneliti berusaha...

2018

T51178

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tigor Einstein, author

Problematika judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 = Problems of judicial review of Government Regulation in Lieu of Law by the Constitutional Court based on the Verdict of Constitutional Court Number 138/PUU-VII/2009

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2018, terdapat 21 Permohonan Pengujian Perppu yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun, tidak ada satupun yang diuji secara substantif. Dengan kata lain, selama ini tidak pernah ada permohonan yang dikabulkan atau ditolak oleh MK. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh adanya...

2019

T53598

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adhi Anuhroho, author

Analisis Yuridis terhadap asas efisiensi berkeadilan berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan

Abstrak
Tesis ini membahas tentang penormaan asas efisiensi berkeadilan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui pada peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan. Tulisan ini menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur efisiensi berkeadilan dalam pengujian konstitusional UU Ketenagalistrikan. Disimpulkan bahwa makna dari efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33...

Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017

340 JHP 47:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Ilham Kurniawan Ardi, author

Desain Peradilan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = UDICIAL DESIGN FOR SETTLEMENT OF DISPUTES RESULTS OF THE GENERAL ELECTION OF THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT IN THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan pasca reformasi nyatanya memberikan angin segar bagi para pihak yang ingin berperkara. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang diberikan pada Pasal 24C ayat (1) yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Melalui kewenangan tersebut banyak gugatan perselisihan hasil pemilu diajukan ke...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Herti Septhiany, author

Prinsip Transparansi Dalam Pengisian jabatan Hakim Konstitusi: Analisis Independensi Hakim Konstitusi = Principle of Transparency in Filling Constitutional Court Position: Analysis Independence of Constitutional Court Justice

Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan yang mempunyai fungsi sebagai penegak konstitusi yang putusannya bersifat final dan sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kewenangan pengisian jabatan hakim konstitusi didelegasikan kepada tiga lembaga berwenang, yaitu Mahkamah Agung. DPR dan Presiden. Pengisian jabatan hakim konstitusi oleh ketiga lembaga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Deystia Ayesha Rae, author

Urgensi parate eksekusi dalam jaminan kebendaan, studi kedudukan parate eksekusi dalam undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 = the urgency of parate execution in secured transaction, study on the parate execution in law no. 42 of 1999 on fiduciary guarantee Post-Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang dibelakangi oleh adanya permohonan uji materil atas ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial atas Sertifikat Jaminan Fidusia serta hak parate eksekusi yang dimiliki...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Indra Fajrul Falah, author

Kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada sehubungan dengan penentuan legal standing bakal pasangan calon : studi kasus putusan mahkamah konstitusi nomor 197-197-198/PHPU.D-VIII/2010

Skripsi ini membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perselisihan Pemilukada berdasarkan UU Pemerintahan Daerah. Namun MK melaksanakannya tidak mendasarkan pada UU. Skripsi ini mengambil studi kasus putusan MK atas perselisihan Pemilukada di Kota Jayapura. Permasalahannya bagaimana MK menjalankan kewenangan memutus perselisihan Pemilukada dan apakah bakal pasangan calon dapat diterima...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1942

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Fajar Paulana, author

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Lembaga Negara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi = Legal Standing of State Institution in Authority Dispute of State Institution in Contittutional Court

Skripsi ini membahas mengenai Kedudukan Hukum Legal Standing Lembaga Negara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi yang dikaitkan dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara terjadi ketika suatu lembaga merasa kewenangannya diganggu, dikurangi dan/atau diambil-alih secara tidak sah oleh lembaga lainnya. Lembaga yang dapat menjadi Pemohon...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Erna Hasanah, author

Kualitas pelayanan penyelesaian perkara sengketa hasil pemilu kepala daerah di Mahkamah Konstitusi = Quality of service for settling disputes regional head election dispute in the Constitutional Court Republic Of Indonesia

Perselisihan hasil Pemilihan umum kepala daerah dapat diperiksa dan diputus secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan pertama, proses pelayanan perkara sengketa pemilu pemilu kepala daerah di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kedua, faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses penerimaan perkara Pemilu Kepala Daerah. Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai mekanisme penyelesaian...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015

T44958

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian