Hasil Pencarian

Ditemukan 49 dokumen yang sesuai dengan query

Murpraptono Adhi Sulantoro, author

Penentuan Unsur Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara = Determination of State Losses in Corruption in the Context of State Financial Losses Settlement

Tindak pidana korupsi saat ini telah bertransformasi dari delik formil menjadi delik materiil setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 25/PUU-XIV/2016. Beberapa ahli menilai putusan ini lebih memberikan kepastian hukum karena kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi harus dibuktikan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ade Juang Nirboyo, author

Independensi Penyidik Tipikor Di Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengalihan Status Kepegawaian Monjadi Pegawoi Negori Sipil = Independency of Corruption Investigators in the Corruption Eradication Commission in the Transfer of Employee Status to Civil Servants

Tesis ini membahas pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 melalui perbandingan dengan lembaga sejenis KPK di negara lain, yaitu CPIB Singapura dan ICAC Hongkong dengan mengambil best practices dari pengelolaan SDM KPK negara lain tersebut. Permasalahan yang diangkat adalah a) kondisi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rumi Danang Sufianto, author

Lembaga kepailitan dalam pemulihan aset tindak pidana korupsi = Insolvency proceedings in corruption asset recovery

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan mengenai pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, yang kerap kali dinilai masih tidak maksimal dalam pelaksanaannya, terlebih apabila terhadap harta benda tersebut dilakukan pencucian uang ke luar negeri sehingga menimbulkan permasalahan antar jurisdiksi. Pemulihan aset tidak hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum pidana saja, namun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Telaumbanua, Yamofozu, author

Pertanggungjawaban Pidana Perantara Delik Suap Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia = Criminal Liability of Bribes Broker on Corruption in Indonesia

Tesis ini membahas tentang delik suap seringkali dilakukan dalam bentuk mata rantai yang panjang dengan menggunakan penghubung atau perantara sebagai penghubung dalam mewujudkan terjadinya suap yang mengakibatkan sulitnya mengkualifikasikan kedudukan perantara itu sebagai pemberi atau penerima suap. UNCAC telah mengatur tentang penyertaan dalam delik suap. Namun, konsep tersebut belum jelas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54854

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Deny Wahyudi, author

Aspek hukum pertanggungjawaban komisaris PT Sarijaya Permana Sekuritas atas dugaan penggelapan rekening efek nasabah

Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjaminya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Undang-undang Pasar modal memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada Bapepam-LK, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan pasalnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S24936

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Susilo Budiono Djarot, author

Tinjauan yuridis terhadap moritorium remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi = Rerview of moratorium remission juridical crime for prisoners of corruption

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara implisit maupun eksplisit menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum atau negara hukum (rechstaat) bukan negara kekuasaan (machstaat). Lebih jauh bila dikaitkan dengan ide-ide dasar yang terkandung dalam Pembukaan (preambul) UUD 1945, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44540

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Prabowo Hario Tri Cahyo, author

Program Perlindungan Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi = Program for Protecting Justice Collaborator Criminal act of Corruption

ABSTRAK
Penulisan dari tugas karya akhir ini membahas mengenai Program perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK terhadap Justice Collaborator tindak pidana korupsi. Program tersebut dijalankan oleh LPSK sebagai upaya pemberantasan korupsi dengan melindungi Justice Collaborator agar ia dapat bersaksi di pengadilan. Melalui tahapan ndash; tahapan perlindungan seperti...

2018

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Rizti Aprillia, author

Mekanisme Ideal Pengangkatan Pegawai Penghubung di Komisi Yudisial Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara = The Ideal Mechanism of Appointment of Liaison Employee in the Judicial Commission Based on Article 6 of the Law on State Civil Apparatus

Tesis ini membahas tentang mekanisme ideal pengangkatan pegawai Penghubung Komisi Yudisial. Selama ini status kepegawaian Penghubung adalah pegawai honorer yang tidak diatur dalam UU ASN. Hal itu membuat tidak ada kepastian mengenai hak keperdataan Penghubung, baik mengenai jaminan pendapatan (gaji dan tunjangan), perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kepastian status kepegawaian juga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Misbahul Munir, author

Pembentukan Undang-Undang Selama "Lame Duck Session" di Indonesia: Telaah atas Pembentukan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi = Formation of Laws During the “Lame Duck Session” in Indonesia: An Examination of the Formation of Laws Concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD as well as the Law Concerning the Corruption Crime Eradication Commission

Hingga sekarang masih ditemukan banyak masalah mengenai pembentukan undang-undang, dimana salah satunya ialah korupsi legislasi yakni proses pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan prosedur yang secara normatif telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang.....

Bandung: Citra Umbara, 2003

345.023 UND (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian