::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Epakartika, author

Masyarakat sipil memiliki peranan penting dalam agenda pemberantasan korupsi. Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran masyarakat sipil dalam kegiatan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan melibatkan beberapa pihak lain seperti Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dari tulisan ini setidaknya menunjukan bagaimana pelibatan...

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019

364 INTG 5:2-2 (2019)

Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Donal Fariz, author

Hasil kerja pemberantasan korupsi biasanya paralel dengan dukungan politik dari kekuasaan. Selama lima tahun belakangan ini, KPK mengalami berbagai serangan politik yang dimulai dari polemik pemilihan calon Kapolri, penggunaan Hak Angket oleh DPR hingga revisi UU KPK di akhir pemerintahan. Problem terbesar KPK juga muncul dari pasang-surutnya dukungan dari Presiden...

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019

364 INTG 5:2 (2019)

Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Desca Lidya Natalia, author

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran media massa dalam membentuk persepsi publik mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kerja pemberantasan korupsi dan korupsi ...

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019

364 INTG 5:2 (2019)

Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Rizky Oktavianto, author

Pelaksanaan Operasi tangkap tangan (OTT) sebagai salah satu strategi yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak kasus korupsi di Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Kubu kontra menilai OTT KPK tidak berdampak signifikan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, ilegal dan mengancam privasi. Sementara kubu pro menilai OTT KPK mampu mengungkap...

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019

364 INTG 5:2 (2019)

Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Kanti Pertiwi, author

Gerakan antikorupsi telah mendominasi wacana publik di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Berbagai program telah dilakukan oleh garda depan dalam memberantas korupsi di negeri ini, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, perjalanan itu tidak bebas dari turbulensi dan ambiguitas, baik di...

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019

364 INTG 5:2 (2019)

Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Kurnia Ramadhan, author

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera berganti. Berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masa jabatan lima pemimpin lembaga anti-rasuah ini terbatas hanya selama empat tahun. Atas dasar itu tulisan berikut akan mencoba menilai kinerja KPK selama kurun waktu 2016-2018. Adapun yang menjadi fokus penilaian terbagi...

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019

364 INTG 5:2 (2019)

Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Wahyu Dewantara Susilo, author

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di setiap K/L/P/D. SPI merupakan pengukuran yang menggabungkan pengalaman dan persepsi dari perspektif pegawai, pengguna layanan, dan eksper terhadap kondisi integritas di suatu K/L/PD....

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019

364 INTG 5:2 (2019)

Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Siti Nurfitriah Farah Dewi, author

Salah satu penyakit yang dapat merusak tatanan perekonomian suatu negara adalah korupsi. Namun ada banyak pendapat yang menyatakan pula bahwa korupsi juga dapat berlaku sebagai efficiency enhancing grease, dimana korupsi justru dapat meningkatkan berbagai sisi perekonomian antara lain pertumbuhan dan investasinya. Sehingga perlu diketahui apakah benar korupsi tersebut dapat menurunkan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002

T20214

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Jerry Thomas, author

ABSTRAK: Tesis ini bertujuan untuk mengetahui konsep perdagangan pengaruh yang diatur di dalam Pasal 18 Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi Tahun 2003 UNCAC. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut belum menerapkan peraturan mengenai perdagangan pengaruh dalam hukum positif. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian normatif...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49394

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Agus Nuryanto, author

Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki2 dua makna pokok: sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventifterkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harapannya,masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputipemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakanpengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin. Adapun...

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2017

T49368

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak