Ditemukan 75 dokumen yang sesuai dengan query
Bandung: Mandar Maju, 2002
347.016 HER c IV
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Marcivia Rahmani, author
ABSTRAK
Kepemilikan suatu subjek hukum terhadap hak atas tanah, tidak bisa mengesampingkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun bila terjadi transaksi jual-beli hak atas tanah yang tidak sesuai tetapi kemudian tetap dapat terjadi proses pengalihan hak atas tanah, maka hal itu...
2013
T32603
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Anna Purnama Sari, author
ABSTRAK
Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas melaksanakan sebagian kegiatan
pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data
pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Peranan PPAT
sangatlah penting dalam proses pendaftaraan tanah....
2013
T33037
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Enrico Herinanto Tanzil, author
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan penting dalam sistem pertanahan di Indonesia. Peranan tersebut dilihat dari PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik yang berhubungan dengan tanah. Pada kenyataannya masih banyak PPAT yang melakukan kelalaian dan ketidaktelitian dalam menjalankan jabatannya tersebut yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53521
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Reno Amrih Rahajeng, author
Dasar dari pelaksanaan bisnis franchising adalah adanya perjanjian. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang menandatanganinya. Hal ini yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Dengan keluasan isi perjanjian dan penerapannya maka timbullah pertanyaan mengenai posisi tawar franchisee terhadap franchisor dalam perjanjian franchise, kemudian mengenai perlindungan hukum yang memadai bagi franchisee...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T16487
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Romadonita, author
Menurut hukum positif kita jual beli harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hanya jual beli dengan akta yang dibuat oleh PPAT saja yang dapat dipakai untuk pendaftaran di Kantor Pertanahan Seksi Pendaftaran Tanah (pasal 19 PP Nomor 10/1961 jo PP No 24/1997). Dalam praktek sebelum dilakukan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42373
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Eka Septiyaningsih, author
Tesis ini membahas tentang Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Onstandigheden) yang Dilakukan Oleh Notaris/PPAT Atas Pengalihan Sertipikat Tanah yang Dijadikan Jaminan Hutang Piutang dengan Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 247/Pdt.G/2017/PN Blb). Permasalahan meliputi keabsahan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT berdasarkan surat kuasa mutlak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54872
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Joice Ishak Soelaiman, author
ABSTRAK
Masalah tanah merupakan masalah yang sangat pelik disebabkan ketidak-seimbangan antara tanah yang tersedia dengan jumlah kebutuhan akan tanah. Sering
terjadi perselisihan menyangkut masalah tanah. Sebab
itu diperlukan kepastian hukurn dan kepastian hak akan
penguasaan tanah. Hal itu dapat dicapai dengan dilakukannya pendaftaran tanah.
Masyarakat mendaftarkan haknya atas tanah untuk
mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
R. Kadiman, author
Jakarta: Universitas Indonesia, 1971
347.016 KAD a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Rina Puspitasari, author
Penulisan skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap pembatalan Akta Otentik sebagai Akta Pengakuan Hutang (Studi Kasus Putusan No.: 384/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel)” yaitu tentang adanya gugatan pembatalan akta otentik tentang pengakuan hutang dan perjanjian pelunasan hutang dengan dasar adanya penyalahgunaan keadaan (paksaan/tekanan) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat proses pembuatan kedua...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45032
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library