Hasil Pencarian

Ditemukan 346 dokumen yang sesuai dengan query

TH. Trisnaning Utomo, author

Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbuka pada Transaksi yang Berbenturan Kepentingan

Universitas Indonesia, 2002

T36283

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agus Triyono, author

Tinjauan Yuridis terhadap Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Non-Bank Ditinjau dari Undang-undang Perbankan

Universitas Indonesia, 2002

T36285

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rohati, author

Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dalam Rangka Penyesuaian dengan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1995

Universitas Indonesia, 2002

T36288

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Artisa Khamelia Ramadiyanti, author

Kekuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Ditinjau dari Tanggung Jawab Notaris

Universitas Indonesia, 2004

T36292

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Titik Krisna Murti, author

Perubahan Status Hukum Perseroan Terbuka Menjadi Perseroan Tertutup (Go Private)

Go private merupakan salah satu bentuk restrukturisasi struktur kepemilikan yang pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham itu sendiri.Go private bukanlah suatu langkah mundur bagi perseroan terbuka dengan pengalamannya sebagai perseroan terbuka yang wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance sehingga dengan melakukan go private dan tetap menerapkan prinsip-prinsip...

Universitas Indonesia, 2002

T36296

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Vera Lydiana, author

Dampak Kepailitan Yayasan terhadap Harta Pribadi Pengurusnya (Suatu Tinjauan Yuridis)

Akhir-akhir ini yayasan cenderung melakukan aktivitas-aktivitas dan usaha-usaha yang tidak lagi bersifat sosial, namun telah bergeser ke arah komersial. Akibatnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nanor 16 Tahun 2001 Tentang Undang-Undang Yayasan khususnya Pasal 39 ayat (1) maka yayasan maupun pengurusnya dapat dipailitkan apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pengurusannya. Menjadi persoalan:...

Universitas Indonesia, 2004

T36297

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Popy Lelowaty, author

Peran dan Kedudukan Jaminan Asset Pribadi dalam Pelunasan BLBI

Krisis moneter yang melanda banyak negara di Asia mempunyai dampak besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia terutama pada sektor perbankan. Banyak bank-bank nasional yang mengalami kesulitan. Sektor perbankan nasional telah kehilangan kepercayaan nasabahnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Padahal, kepercayaan merupakan modal penting bagi sektor perbankan. Keadaan yang makin...

Universitas Indonesia, 2002

T36299

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Emi Ludfia, author

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Dengan adanya perkombangan okonomi, maka perlu diimbangi dengan perkembangan hukum yang mengatur tentang kegiatan ekonomi, oleh karena itu pada tanggal 30 September 1999 telah di undangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Gaminan Fidusia, dan sebagai Peraturan Pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Oaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Oaminan...

Universitas Indonesia, 2002

T36317

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Denis R. Sibald, author

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Studi Tentang Susunan dan Kedudukan Serta Perbandingannya Dengan Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara)

Judicial review baru ada melalui suatu perjalanan yang cukup panjang yang dimulai ketika kasus Marbury vs Madison terjadi di tahun 1803. Melalui kasus ini, maka esensi dari judicial review itu menjadi dapat dipahami. Judicial review mempunyai keterkaitan dengan Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai lembaga pelaksana dari judicial review. Salah satu esensi pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia...

Universitas Indonesia, 2002

T36322

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Armandi, author

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembayaran Pajak Atas Transaksi Jual-Beli Tanah dan/atau Bangunan

Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang penting ditingkatkan peranannya, dalam meningkatkan sumber pendapatan negara dari pajak tersebut PPAT juga berperan besar karena mereka ditugaskan untuk memeriksa telah dibayarnya Pajak Penghasilan (PPh) dari penghasilan akibat pengalihan hak atas tanah serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebelum Akta dibuat dan ditanda tangani. Undang-Undang Pajak menganut prinsip...

Universitas Indonesia, 2002

T36323

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian