Hasil Pencarian

Ditemukan 218 dokumen yang sesuai dengan query

Belinda Tanto, author

Tumpang tindih hak guna bangunan dan hak pengelolaan di Kawasan Gedung Matahari Lama Cilegon = Overlapping rights of building and management rights at the building of Matahari Lama Cilegon's area

[Pemerintah Kabupaten Serang memberikan Hak Guna Bangunan diatas tanah Negara kepada PT. Genta Kumala selaku developer untuk membangun pusat pembelanjaan modern yang terdiri dari sebuah mall dan beberapa ruko di Kota Cilegon. PT. Genta Kumala menjual ruko kepada masyarakat dengan status Hak Guna Bangunan untuk tiap unit ruko. Jangka waktu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42905

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Christian Arijanto G., author

Tinjauan yuridis akta jual beli palsu yang dibuat PPAT sementara sebagai dasar bagi pendaftaran hak atas tanah = Judicial review of counterfeit deed of sale and purchase made before temporary land deeds officer as the basis for registration land of rights

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Pendaftaran tanah yang baik sangat menguntungkan masyarakat. Tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan dibantu oleh PPAT termasuk PPAT Sementara. Akta PPAT merupakan salah satu sumber utama pemeliharaan data pendaftaran tanah. Tesis ini membahas : A. Kepada siapa tuntutan pemalsuan dapat diajukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28611

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Sarini, author

Status dan kedudukan hak atas tanah yayasan rumah sakit Islam Faisal Makasar(studi putusan peninjauan kembali Mahkamah agung republik Indonesia nomor=31 PK/Tun/2008) = Status and position of land foundation hospital Islam Faisal Makasar (studies review decision of the supreme court of the Republic of Indonesia number: 31 PK/TUN/2008)

Pelepasan hak atas tanah seringkali menimbulkan persengketaan baik antara pemilik ataupun orang yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tanpa adanya alat bukti yang sah. Kepemilikan tanah berdasarkan alat bukti berupa pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris bukanlah merupakan alat bukti kepemilikan atas tanah, tetapi hanya baru terjadi pengikatan semata-mata...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28657

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Sang Ayu Made Ginanti, author

Analisis pembuatan akta Jual beli Oleh PPAT yang dibuat berdasarkan salah satu ketentuan pada putusan pengadilan untuk bertindak dalam dua kedudukan (studi putusan pengadilan negeri Bekasi Nomor 109/PDT.G/2009/PN.BKS Tanggal 23 Juni 2009) = Analysis of the creation of deed of sale and purchase by PPAT created by one of the provisions In court decision to act in two position (study Bekasi district court decision no. 109/PDT.G/2009/PN.BKS June 23rd 2009)

Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tentang tanah sesuai ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, sehingga tanggung jawab profesinya terkait erat dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana harus direalisasikan pelaksanaannya secara teliti, hati-hati,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21677

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Siregar, Desy Kristina, author

Analisis atas peralihan sertipikat hak guna bangunan di atas hak pengelolaan sebagai obyek perjanjian kerjasama bangun guna serah (BGS) antara pemerintah Kabupaten Buton dengan PT Andromeda Sakti = Analysis of the transition of right to build on the land with the right to manage as the object of built operate transfer bot between Pemerintah Kabupaten Buton with PT Andromeda Sakti

Tesis ini membahas tentang peralihan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) sebagai obyek dari Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan PT Andromeda Sakti. HGB di atas HPL memang dapat beralih dan dialihkan kepada Pihak Ketiga, namun sayangnya tidak ada aturan yang tegas apabila...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50322

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bambang Prabowo Soedarso, author

Kedudukan tanah Tongkonan dalam hukum tanah positif : studi kasus tentang jaminan kepastian hukum, khususnya kepastian hak penguasaan tanah Tongkonan Kesu

Ujung Pandang: PLPIIS, 1981

346.598 PRA k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Michael Wisnoe Barata, author

Kepemilikan hak atas tanah bagi warga negara asing dan kewarganegaraan ganda = The ownership of land rights for foreign nationals and dual citizenship

Tesis ini membahas mengenai Kepemilikan Hak-Hak atas Tanah bagi Warga Negara Asing yang ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kewarganegaraan ganda artinya adalah seseorang selain mempunyai kewarganegaraan Indonesia, juga mempunyai kewarganegaraan negara lain (asing). Hal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T29244

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Christianngrum, author

Pelaksanaan putusan pengadian yang mengakibatkan perubahan data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar (analisa putusan Reg. No. 322 PK/ Pdt/ 2008) = Execution of verdict that lead to change data regarding the registered land (verdict analysis reg. No.322 PK/Rev./2008)

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap dapat merubah data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar. Panitera Pengadilan wajib memberitahukan semua isi putusan yang mengakibatkan perubahan data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar kepada Kepala Kantor Pertanahan. Pasal 55 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21706

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Christy Monaita Martanti, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 645 PK/Pdt/2020) = The responsibility of the land deed official as a public official for the cancellation of the sale and purchase deed due to an unlawful act (Case Study of the Supreme Court Review Decision of the Republic of Indonesia Number 645 PK/Pdt/2020)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu dalam hal peralihan hak atas tanah, salah satunya yaitu akta jual beli. Dalam peraturannya telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat akta jual beli dengan blanko kosong. Dalam hal ini ditemukan pelanggaran yang dilakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Athirah Zahra, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembatalan Akta Hibah Tanah dan Bangunan yang Sudah Dihibahkan. (Studi Kasus Putusan No. 3467/Pdt.G/2019/PA.JS) = Responsibilities of Land Deed Officials for Cancellation of Land and Building Grant Deeds that have been Granted. (Case Study of Decision No. 3467/Pdt.G/2019/PA.JS)

Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta autentik oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan berupa akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Syarat objektif tidak terpenuhi pada akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Hal ini dibuktikan dengan Akta Kesepakatan Bersama dan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa objek hibah bukan milik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian