Hasil Pencarian

Ditemukan 285 dokumen yang sesuai dengan query

Amera Dewi Tri Aprisanti, author

Efektivitas pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas tanah-tanah bekas hak milik adat di kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur

Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas tanah-tanah bekas hak milik adat, khususnya di wilayah Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur telah berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi lebih dari setengah tanah-tanah bekas hak milik adat tersebut belum didaftarkan atau tidak bersertifikat. Masalah biaya menjadi kendala yang utama dalam proses...

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T19855

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Armalia Sarah, author

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak atas Tanah Bekas Hak Milik Adat yang Letak Objeknya Mengalami Pemekaran Wilayah di Jakarta Selatan = The Role of Land Deed Officials In The Transfer of Land Rights to Former Customary Property Rights Whose Location is Subject to Regional Expansion in South Jakarta

Penelitian ini membahas mengenai implikasi dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap peralihan hak atas tanah yang mengalami pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah dapat berdampak pada perubahan kewenangan Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat dan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, selain itu adanya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siregar, Yeane Marlina, author

Implikasi hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian, akta kuasa dan akta jual beli yang dibuat oleh notaris/pejabat pembuat akta tanah: studi kasus: putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps.tahun 2018 = Legal implications of department against law in agreement, debt of authority and debt for buying selling made by notary/land titles registator: case study of Denpasar District court decision number 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. 2018

Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian, dimana salah satu pihak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54599

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Catur Wulaningrum, author

Analisis terhadap pelaksanaan pembuatan sertifikat tanah pekarangan transmigrasi lokal di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Pemerintah berkewaj iban menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Penyediaan tanah transmigrasi harus memenuhi kriteria kejelasan areal (clear) dan status tanah harus bebas dari masalah (clean) termasuk dalam penyediaan tanah pekarangan bagi para transmigran lokal di kecamatan Cikedung kabupaten...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T37612

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Farida Ariani, author

Tanggung jawab notaris/PPAT dalam pembuatan akta yang didasarkan pada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) : analisa Putusan PN. Meulaboh nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Mbo = Responsibility notary deed in making that is based on the statement of physical mastery sporadic : District court decision analysis Meulaboh number 03/Pdt.G/2012/PN.Mbo

Banyaknya kepemilikan tanah hasil konversi hak lama yang belum memiliki bukti yang diakui oleh Negara menimbulkan permasalahan sendiri. Oleh karena itu, bukti penguasaan fisik atas tanah dianggap sebagai salah satu solusi kepemilikan hak atas tanah. Hal ini termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T34849

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ferlyn Diana, author

Tinjauan asas Rechtsverwerking dan riwayat kepemilikan dalam menentukan hak kepemilikan yang sah atas tanah : studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 29 tahun 2010 = Review in principle of waiver Rechtsverwerking and ownership history for determining the ownership of title to land : a valid case study review of the Supreme Court Decision Number 29 of 2010

Tesis ini mendalami peran asas pelepasan hak (Rechtsverwerking) dibandingkan dengan kemampuan memaparkan riwayat kepemilikan tanah dalam pembuktian di pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang tujuannya bersifat preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa asas Rechtsverwerking yang saat ini hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebaiknya segera dikuatkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T38719

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mohammad Guntur Priyombodo, author

Kekuatan hukum surat keterangan hibah dapat membatalkan akta jual beli dan sertipikat hak milik no 2150 lkp tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang no 40 pdt 2012 pt tk = The power of law grants letter to cancel deed of sale buy and proprietary certificate no 2150 lkp judicial review of against high court ruling no 40 pdt 2012 pt tk / Mohammad Guntur Priyombodo

ABSTRAK
Sebagai peraturan pelaksanaan UUPA dan penyempurna Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sesungguhnya PP 24/1997 dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang memiliki dan menguasai tanah dengan itikad baik. Pengadilan merupakan langkah hukum terakhir jika terjadi perselisihan tentang hak atas tanah setelah penyelesaian dengan cara musyawarah atau mediasi tidak menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini bermaksud melakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39388

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Antika Insani Khamillia, author

Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang digunakan sebagai pengikatan jaminan dalam perjanjian hutang piutang : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 28 Januari 2010 no. 01/B/Mj.PPN/VIII/2010 dan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tanggal 12 Maret 2007 no. 129/MPW-Jabar/2007 = The misscounduct of the notary in the making of binding for sale and purchace agreement that used as a collateral in loan agreement : case study Decision of Notary Central Supervisory Council dated 28 January 2010 number 1/B/Mj.PPN/VIII/2010 and Decision of Notary West Java Region Supervisory dated 12 March 2007 number 129/MPW-Jabar/2007

Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana yang diatur dalam berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam perbuatan hukum jual beli, para pihak sering...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39258

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Taufik Kemal Hadju, author

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan notaris atas pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan = Judicial review the making of notary certificate of authority relating to land

ABSTRAK
Perluasan kewenangan notaris dalam membuat akta berkaitan dengan pertanahan yang tertera dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menjadi sorotan sampai sekarang karena dalam prakteknya Badan Pertanahan Nasional masih belum sepenuhnya menerima akta dalam bentuk format...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41773

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Attiya Khaitami, author

Keabsahan kepemilikan tanah oleh pihak yang telah melebihi batas kepemilikan tanah dengan melakukan perjanjian pinjam nama analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/PDT/2017 tahun 2017 = Legality of land title ownership of parties who exceeded land ownership limit by way of nominee arrangement analysis of supreme court decree Number 997 K/PDT/2017 of 2017

ABSTRAK
Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Hal ini kemudian yang menjadi landasan reformasi agraria atau dikenal dengan landreform yang salah satu programnya adalah penetapan batas maksimum kepemilikan tanah yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51068

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian