Hasil Pencarian

Ditemukan 134 dokumen yang sesuai dengan query

Anna Purnama Sari, author

Tanggung jawab PPAT atas akta yang dibuat dihadapannya : tinjauan yuridis terhadap akta jual beli yang harganya tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya = The land deed official's responsibility of the deed made up before him : judicial review of the sale and purchase deed the price is not the true fit / Anna Purnama Sari

ABSTRAK
Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Peranan PPAT sangatlah penting dalam proses pendaftaraan tanah....

2013

T33037

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Veen, J.A. van, author

Peraturan-peraturan hukum tentang pendaftaran dan balik nama dari harta tetap dan kapal (dilengkapi sampai Okt.1954)= De wettelijke verordeningen betreffende de in-en overschrijving van onroerende zaken en schepen (bijgewerkt tot 1 october 1954) / J.A. Van Veen ; penerjemah, G.H. Soangkoepon L. Tobing

Buku ini terutama disusun untuk keperluan para pegawai Djawatan Padjak. Di dalam buku ini terdapat himpunan mengenai peraturan-peraturan tentang pendaftaran dan balik nama harta tetap dan kapal. Diterjemahan dalam bahasa Indonesia dari teks dalam bahasa Belanda. Sebagian besar digunakan istilah-istilah yang dipakai oleh Djawatan Padjak dalam surat-menyurat resmi...

Djakarta: N.V.vh G.C.T.van Dorp and Co., 1954

K 336.291 VEE wt

Buku Klasik Universitas Indonesia Library

Jovita, author

Implikasi dari pemalsuan tanda tangan salah satu pihak dalam akta jual beli yang dibuat oleh PPAT: studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1175 K/PID/2016 = Implications of the signature falsification of one party in the buying and selling act made by the land deed official: study Supreme Court number 1175 K/PID/2016

PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, ada PPAT yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. PPAT dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, terutama apabila akta tersebut cacat hukum karena kelalaiannya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54053

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Enrico Herinanto Tanzil, author

Penguasaan hak atas tanah berdasarkan akta hibah palsu: studi putusan Pegadilan Tinggi Pontianak nomor 21/PID/2016/PT PTK = Ownership the right of land based on fake gift deed: Pontianak High Court Judgement number 21/PID/2016/PT PTK study

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan penting dalam sistem pertanahan di Indonesia. Peranan tersebut dilihat dari PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik yang berhubungan dengan tanah. Pada kenyataannya masih banyak PPAT yang melakukan kelalaian dan ketidaktelitian dalam menjalankan jabatannya tersebut yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53521

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dian Syaferli, author

Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak yang melakukan Wanprestasi dalam perjanjian kerjasama kajian terhadap tanggung jawab dalam jabatannya: studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 75/PDT/2018/PT. YYK = Notary / PPAT as a people who breach of contract in a cooperation agreement letter to study the responsibilities in that position: analysis of High Court decision in Yogya number 75/PDT/2018/PT. YYK

Penelitian ini membahas mengenai Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama kajian terhadap tanggung jawab dalam jabatannya. Ada 2 rumusan masalah dalam penilitian ini yaitu Notaris/PPAT sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama yang berkaitan atau tidak dengan lingkup kewenangannya dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54542

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dewi Maretha, author

Keabsahan akta notaris tentang perjanjian akan jual beli yang harganya tidak sesuai dengan harga sebenarnya (Analisis kasus di Jakarta Barat)

Jual beli adalah perbuatan hukum yang sering dilakukan dalam masyarakat. Jual beli hendaknya dituangkan dalam bentuk akta otentik. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum. Tetapi tidak semua masyarakat melakukan jual beli dalam bentuk otentik, khususnya yang memiliki keterbatasan dana dan ilmu pengetahuan. Sehingga mereka seringkali melakukan jual beli secara...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16517

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Joice Ishak Soelaiman, author

Persertifikatan tanah secara massal di Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat

ABSTRAK
Masalah tanah merupakan masalah yang sangat pelik disebabkan ketidak-seimbangan antara tanah yang tersedia dengan jumlah kebutuhan akan tanah. Sering terjadi perselisihan menyangkut masalah tanah. Sebab itu diperlukan kepastian hukurn dan kepastian hak akan penguasaan tanah. Hal itu dapat dicapai dengan dilakukannya pendaftaran tanah.

Masyarakat mendaftarkan haknya atas tanah untuk mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rizaldi Malkan Husni, author

Kendala pelaksanaan putusan pengadilan dalam penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah: studi putusan Mahkamah Agung nomor 3136 K/Pdt/2017 = Obstruction on the implementation of the court decision on issuance of duplicate land rights certificate: a case study of Supreme Court decision number 3136 K/Pdt/2017

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah berdasarkan Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2017, sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah akibat hukum penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah sebagai akibat perintah putusan pengadilan, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jesslyn Diva Amelia, author

Aspek anonimitas pada perjanjian jual beli kebendaan digital berbentuk Non-Fungible Token (NFT): studi hukum perdata Indonesa = The anonimity aspect in the sale and purchase agreement of digital property in the form of Non-Fungible Token (NFT): a study of Indonesian civil law

Anonimitas merupakan salah satu fenomena yang kerap terjadi dalam perjanjian, tak terkecuali pada perjanjian jual beli kebendaan digital berbentuk Non-Fungible Token (NFT). Hingga saat ini, baik secara regional maupun global belum terdapat suatu kesepahaman tentang batasan umum terhadap anonimitas. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kejelasan identitas para pihak yang melakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dini Shanti, author

SKMHT didalam hal tanah sebagai jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan

Sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahwa eksekusi agunan memang bukan perkara mudah. Tapi banyak bank memasang kuasa hipotik dan itu pun masih banyak sisi rumitnya. Surat kuasa untuk memasang hipotik (SKMH) yang nilai pembebanan Hak Tanggungannya tidak didaftarkan ke Kantor Pertanahan, menjadikan bank/kreditur menanggung resiko dikemudian hari, Begitu pula terhadap...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

S20922

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian