Hasil Pencarian

Ditemukan 63 dokumen yang sesuai dengan query

Ronald Harmoko Awang, author

Perlindungan Hukum bagi Pembeli Tanah atas Tindakan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Jual Beli dari Sertipikat Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/PID.B/2021/PN.SBY) = Legal Protection for Land Buyers from the Actions of Land Deed Officials in Composing Sale and Purchase Deeds Proceeds from Counterfeit Certificates (Study of Surabaya District Court Verdict Number 789/PID.B/2021/PN.SBY)

Sengketa pertanahan umumnya terjadi karena adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual atau sebaliknya. Akan tetapi pada penelitian ini terdapat penipuan yang tidak hanya dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian, melainkan salah satu pihak yaitu penjual yang bekerjasama dengan PPAT. Mereka melakukan penipuan terhadap pembeli dengan membuat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Shakilla Vyatri Adjany, author

Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Akta Jual Beli Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim.) = Accountability of Land Deed Officers On Sale and Purchase Deeds Made Without The Consent of The Landowner. (Study of The Decision of the East Jakarta District Court Number: 245/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Tim.)

Saat ini terdapat Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB) yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) kemudian dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan. AJB yang dinyatakan cacat hukum tersebut terjadi salah satunya karena tidak ada persetujuan dari pemilik untuk menjual obyek dalam akta jual beli tanpa menguji kebenaran formil....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hendra S., author

Analisis yuridis terhadap pembatalan akta pemberian hak tanggunan serta upaya pejabat pembuat akta tanah dalam meminimalisasi resiko pembatalan akta pemberian hak tanggungan dan sertipikat hak tanggungan : studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST = Juridical analysis against cancellation of APHT and PPAT effort to minimize risk of cancellation of APHT and SHT : study Verdict Number 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Central Jakarta District Court Verdict Number 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST / Hendra S

ABSTRAK
Jaminan utang yang berupa tanah sekarang ini menjadi jaminan yang sangat banyak digunakan oleh pemberi kredit. Jaminan tersebut diikat dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dinamakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang merupakan akta otentik. Namun dalam kenyataannya, terdapat banyak akta otentik yang dibuat oleh PPAT yang digugat dan akhirnya dibatalkan salah...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38987

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Veronika, author

Sistem penanganan kasus pertanahan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan dan rancangan Undang-Undang tentang pertanahan = Handling system of land cases based on the regulation of the head of land office of the Republic of Indonesia No. 3 of 2011 on management assessment and handling of land cases and bill of Law on Land

ABSTRAK
Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat hidupnya. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat dari mana mereka berasal, dan akan ke mana pula mereka pergi. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial dan kultural....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38944

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Ridhwan Indra, author

Mengenal undang-undang hak tanggungan

Jakarta: Trisula, 1997

346.043 64 RID m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Pandita, author

Analisis Kinerja Kebijakan SIPPT sebagai salah satu sarana pengadaan fasos fasum di DKI jakarta

Kebijakan SIPPT diterapkan oleh Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1971 awalnya sebagai suatu kebijakan pengendalian pembebasan tanah dan pengadaan infrastruktur FASOS FASUM di DKI Jakarta. Seiring dengan makin tertibnya bukti kepemilikan tanah, maka saat ini SIPPT lebih berperan sebagai kebijakan pengadaan infrastruktur FASOS FASUM. Setelah kebijakan berjalan selama lebih dari 35...

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008

T-Pdf

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Chantiqa Shakira Dewi, author

Aspek penawaran pembayaran tunai dalam lembaga konsinyasi dalam perspektif KUHPerdata dan undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum = The aspects of offering cash payments in consignment Institutions in the accordance of Indonesian civil code and act number 2 of 2012 for land procurement for public development

Lembaga Konsinyasi merupakan Lembaga hukum yang disediakan undang-undang sebagai salah satu cara hapusnya perikatan melalui tindakan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan. Yang menjadi dasar hukum adanya Lembaga ini adalah Pasal 1381 dan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Lembaga Konsinyasi juga diterapkan dalam kegiatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library