Hasil Pencarian

Ditemukan 118 dokumen yang sesuai dengan query

Yasinta Chrisostoma I. L., author

Implikasi hukum blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang sebagai dasar pendaftaran tanah = The implication of the blank form made by a land certificate maker official issued by a unauthorized party as the basis for land registration

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang lalu digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah diatur bahwa dalam setiap peralihan hak atas tanah harus menggunakan formulir sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan. Formulir ini biasa dikenal dengan istilah blanko PPAT.Namun dengan terjadinya kelangkaan blanko...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19640

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hermina Br. S., author

Kekuatan pembuktian hasil scan akta dimana minuta dan salinan akta telah musnah = The proof force of a certificate`s scan in which he minute and the copy hace been destroyed

Notaris dalam kedudukan sebagai Pejabat Umum mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana dibuatnya akta. Akta otentik tersebut berfungsi sebagai alat bukti. Dalam suatu proses pembuktian di...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19643

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sukirman, author

Tinjauan perjanjian persewaan tanah di Pelabuhan Sunda Kelapa

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983

S19497

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Setyowantini, author

Status hukum tanah hak pengelolaan akibat perpanjangan hak guna bangunan yang terbit lebih dahulu sebelum lahirnya hak pengelolaan : analisis terhadap perpanjangan hak guna bangunan PT. Indobuildco

Dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Agustus 1989 No. 169/HPL/BPN/89 telah diberikan Hak Pengelolaan atas nama SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN, atas tanah seluas 2.664.210 M2, terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya didaftarkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T16385

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sirait, Rufinus, author

Perlindungan hukum bagi pemegang hak guna bangunan yang berdiri di atas tanah hak pengelolaan No.1/Ancol

Pemegang Hak Guna Bangunan yang berdiri diatas tanah Hak Pengelolaan mempunyai beberapa kelemahan. Padahal, selaku konsumen atas barang dan jasa, kedudukan mereka adalah lama dengan kedudukan produsen atas barang atau jasa tersebut. Melalui penelitian terhadap pemegang Hak Guna Bangunan yang berdiri diatas tanah Hak pengelolaan. No.1/Ancol, penulis bermaksud menganalisis kelemahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

T18414

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Murdiono, author

Kajian hukum eksekusi hak tanggungan atas tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum kepada kreditor

Pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan) bertujuan menciptakan lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan ciri antara lain mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Salah satu pihak yang sangat berkepentingan dengan tujuan ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16602

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yulianus, author

Pengelakan terhadap pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB) dalam pengalihan hak-hak atas tanah dan atau bangunan yang didahului dengan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan kuasa jual yang dibuat dihadapan notaris di Kotamadya Jakarta Utara = Evaluation towards the income tax (pajak penghasilan) and land tenure income tax (bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan) exaction in the land title and/or building sales that was initiated by the installment sale agreement (perjanjian pengiukatan jual beli) with selling authorization that was made in front of the North Jakarta notary

Dalam pengalihan hak-hak atas tanah dan/atau bangunan yang didahului dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan kuasa jual yang dibuat di hadapan notaris di Kotamadya Jakarta Utara terjadi pengelakan dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan (BPHTB). Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19645

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Laporan akhir : analisis dan evaluasi hukum terkait pertanahan

Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, 2018

346.043 LAP

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Andrieta Isabella Edwina Putri, author

Kedudukan surat keterangan ganti rugi dalam tatanan normatif hukum tanah nasional sebagai alas hak kepemilikan tanah (Studi Putusan Nomor 349/PK/Pdt/2017 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2009/Pn.Pbr)= The standing of certificate of compensation (surat keterangan ganti rugi) within the normative order of the national land law as a basis of a land ownership right (Analysis Of Verdict Number 349/PK/PDT/2017 Juncto Pekanbaru District Court Verdict Number 7)

Tesis ini membahas mengenai kedudukan dan kekuatan Surat Keterangan Ganti Rugi dalam tatanan normatif hukum tanah nasional serta implikasi hukum dari penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi oleh PT Hasrat Tata Jaya di atas tanah yang sudah bersertipikat Hak Pakai dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2007/PN PBR juncto Putusan Nomor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53774

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kusno Ritwan, author

Kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah ganda dalam sengketa melalui Pengadilan tata Usaha Negara analisis putusan PTUN Bandung No. 33/G/2003/PTUN-Bdg tanggal 19 Juni 2003 = Legality of double certificate of land right disputed in Court of State Administration analysis decision of PTUN Bandung number 33/G/2003/PTUN-Bdg, June 19, 2003

Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran hak atas tanah merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak/sempurna menurut ketentuan UUPA, dan PP Nomor 24 Tahun 1997. Keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh Hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19628

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian