Hasil Pencarian

Ditemukan 118 dokumen yang sesuai dengan query

Aprilia Fransiska, author

Implikasi hukum terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dibuat di luar kantor PPAT: tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor: 35/Pdt.G/2010/PN.TK, tertanggal 29 Nopember 2010 = Legal implications of PPAT's Deed made out of the PPAT's office : Decision Legal Review of Tanjung Karang District Court number : 35/Pdt.G/2010/PN.TK dated November 29, 2010

ABSTRAK
Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT di luar kantor PPAT dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Pengadilan. Dalam kenyataannya, perkembangan kehidupan masyarakat modern untuk semua sektor kehidupan dilakukan berdasarkan kesepakatan demi keefektifan dan efisiensi kerja. Hal ini menimbulkan permasalahan bagaimana implikasi hukum terhadap akta PPAT yang dibuat di luar...

2013

T32711

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dyah Fitri Kusumaningrum, author

Pencabutan hak guna bangunan diatas tanah hak pengelolaan : tinjauan yuridis terhadap pencabutan hak guna bangunan PT. Griya Tritunggal Eka Paksi atas tanah hak pengelolaan Situ Cipondoh = The revocation of right to build on the right of management the revocation of right to build PT. Griya Tritunggal Eka Paksi on the right of management land of Situ Cipondoh

ABSTRAK
Tanah merupakan sumber kehidupan bangsa. Hakekat tanah adalah menyangkut hajat hidup orang banyak maka penguasaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Tesis ini membahas mengenai Hak Pengelolaan yang bagian-bagian tanahnya diberikan hak atas tanah lainnya, misalnya Hak Guna Bangunan. Pemberian Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan adalah...

2013

T32786

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lasono Soejatno

Himpunan undang-undang dan peraturan2 agraria / Lasono Soejatno

Jakarta: Sen Wah Press, 1960

346.040 2 LAS h (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Maulana Hasanudin, author

Perjanjian pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan (studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2425 K/PDT/2015) = Land Use Agreement on HPL by Third Party (Study of the Supreme Court Verdict Number 2425 K/PDT/2015)

ABSTRAK
Hak Pengelolaan sebagai hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Dalam (HPL) dapat dipahami adanya hak menguasai negara sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Substansi HPL meliputi kewenangan publik dan privat untuk: merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan, menggunakan tanah tersebut...

2019

T52391

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Citra Ayu Lestari, author

Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Memastikan Terlaksananya Asas Tunai dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak atas Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 215/Pdt.G/2014/PN.Bks) = The Role and Responsibility of the Ppat to Ensure the Implementation of the Cash Principle in Making Sale and Purchase Deeds in the Process of Sale and Purchase of Land Rights (Analysis of Decision of Bekasi District Court Number 215 /Pdt.G/2014/PN.Bks)

Undang-Undang Pokok Agraria menganut asas yang diterapkan dalam hukum adat. Berkaitan dengan jual beli hak atas tanah, asas yang dianut adalah asas terang dan tunai yang menjadi syarat sahnya jual beli hak atas tanah. Untuk menuhi asas terang, maka jual beli harus dilaksanakan dihadapan PPAT, sedangkan untuk memenuhi asas tunai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52467

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Soraya Rafika Putri, author

Pembatalan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah yang mengetahui adanya cacat hukum: studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 888/K/Pdt/2016 = The annulment of the deed by an authorized deed maker official due to legal related issue. Case study of the decision obtained by the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 888/K/Pdt/2016

Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat umum di bidang pertanahan bisa saja bertindak lalai di dalam pembuatan akta sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta sebagaimana dalam kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888/K/Pdt/2016. Dengan ini Penulis hendak membahas mengenai dua permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54277

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Intan Novita Isyannalia, author

Perjanjian pengikatan hibah atas obyek hak atas tanah: studi kasus antara PT. A dengan PT. B = The agreement on binding of grants to object of land rights: case study between PT. A and PT. B

Secara das sollen, hibah tanah harus dilakukan dengan akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Namun, secara das sein dikenal adanya perjanjian pengikatan hibah tanah. Permasalahan hukum muncul manakala perjanjian tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan pembuatan akta hibah, sedangkan obyek hibah sudah digunakan oleh penerima hibah, seperti dalam kasus Perjanjian Pengikatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53762

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adriansyah, author

Analisis mengenai okupasi tehadap tanah negara dan tanah hak di wilayah DKI Jakarta serta penanganannya

Seringnya terjadi penertiban/penggusuran tanah yang sering kita lihat, dengar dan baca pada media cetak maupun elektronik memberikan inspirasi kepada penulis untuk lebih jauh memahami sebenarnya ada apa yang terjadi dibalik itu semua. Menghadapkan kepada penulis untuk mencari tahu melalui penelitian yang lebih dalam, dengan mengangkatnya dalam bentuk tesis dengan judul...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16378

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amien Ru`ati, author

Status penguasaan tanah yang ditinggalkan pemiliknya di wilayah konflik untuk mengungsi (analisis sengketa di kota Ambon)

Dampak kerusuhan dan konflik di Kota Ambon mengakibatkan penguasaan tanah yang di tinggalkan pemiliknya untuk mengungsi ke daerah yang dianggap aman. Tanah dan bangunan di tinggalkan akhirnya dikuasai oleh pihak lain. Pokok permasalahan yang terjadi, bagaimana kedudukan penyelesaian status kepemilikan tanah yang ditinggalkan oleh pengungsi. Bagaimana penyelesaian di Bengadilan Negeri...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16513

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Marliesa Qadariani, author

Kajian hukum tanah dalam pengelolaan hukum pertanahan di Kota Batam sebagai daerah industri: analisis perjanjian reklamasi pantai Teluk Tering antara pemerintah Kota Batam dengan PT. Batamas Puri Permai

Batam adalah salah satu pulau yang termasuk dalam wilayah Propinsi Kepulauan Riau dan berada di antara perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pada tahun 1973, Pemerintah Indonesia nwnetapkan pulau Batam sebagai daerah industri melalui Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1973. Hal itu diikuti dengan dibentuknya Badan Otorita Batam selaku...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16585

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian