Hasil Pencarian

Ditemukan 118 dokumen yang sesuai dengan query

Che Che Dewita Nilam, author

Analisis hukum terhadap kasus sengketa antara Daud Simandjuntak dan Direktorat Jenderal Pariwisata : penerapan asas pemisahan horisontal dalam perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah

Hukum Tanah Indonesia menganut asas pemisahan horisontal, yaitu asas yang menyatakan bahwa pemilikan hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan/atau tanaman yang ada di atasnya. Namun dalam prakteknya, dimungkinkan suatu perbuatan hukum mengenai hak atas tanah meliputi juga bangunan dan/atau tanaman yang ada di atasnya, asalkan perbuatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T18229

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Henson Mulianto Salim, author

Tinjauan yuridis penerbitan sertipikat hak pengelolaan No. 1/Tanjung Priok di Jalan Enggano sisi utara sebelah timur = Juridical overview of publishment of hak pengelolaan No. 1/Tanjung priok certificate in east side of northern Enggano Road

Warga Jalan Enggano Sisi Utara Sebelah Timur, Jakarta Utara, Jakarta, berada dalam keadaan yang tidak tentram dengan dilakukannya beberapa kali percobaan perampasan tanah warga yang dilakukan oleh PT Pelindo II. Warga yang telah menduduki tanah tersebut sejak tahun 1948 berada pada posisi hukum yang kurang kuat dibandingkan dengan PT Pelindo...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S64364

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Cahya Febriana, author

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengosongan tanah atas pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya = Authority of the regional government in implementing the disposal of land for use of land without rightful permits or proxies

Penggunaan tanah tanpa izin yang berhak menjadi permasalahan bagi pemegang hak atas tanah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengosongan atas pemakaian tanah tanpa izin yang berhak dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Makati Wandansari, author

Pengecualian aspek penguasaan fisik yang dipersyaratkan dalam rangka pendaftaran hak atas tanah: studi putusan nomor 978 K/PDT/2014 = Exception on physical tenure that required in matter of land rights registration: case study: Supreme Court decision No. 978 K/PDT/2014

Tesis ini menganalisis bagaimana hukum agraria nasional mengatur mengenai aspek penguasaan fisik, yang dipersyaratkan dalam prosedur untuk melakukan pendaftaran tanah menjadi hal yang dikecualikan, sebagaimana sengketa tanah yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 978 K/PDT/2014, tanggal 26 Agustus 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sihombing, B.F., author

Pergeseran kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah dan swasta (studi kasus pengaturan pemilikan penguasaaan tanah di Provinsi DKI Jakarta)

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan pengendalian tanah pada Pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu dan pergeserannya. Studi ini juga berupaya mengungkap persamaan kebijakan dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya, mengungkap penyatuan persepsi pemerintah dalam memformulasikan bentuk-bentuk ganti rugi pada setiap kebijakan pertanahan di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

D1009

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Asep Sunarya, author

Sengketa kepemilikan tanah antara perorangan dengan instansi pemerintah (analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295 Pkrydv2004)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31857

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Simamora, Helen Elizabeth, author

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) mengenai peralihan hak atas tanah (studi kasus di kota Pontianak) = Legal protection for parties on binding sale and purchase agreement of the transfer of land title (case studies in Pontianak)

Tanah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Hak atas tanah memberikan nilai ekonomis bagi para pemegang haknya yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan. Namun, hak atas tanah bukanlah instrumen investasi sehingga pemanfaatannya harus mengedepankan fungsi sosial. Berdasarkan karakteristiknya, hak milik atas tanah menjadi hak atas tanah yang paling diingini oleh seluruh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31884

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Stephanie Amanda Bintoro, author

Perlindungan hukum pemegang hak guna bangunan diatas tanah hak pengelolaan : analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK/Pdt/2011 = Legal protection of building rights title holder above right management land : analysis of Judicial Review Court Desicion No. 276 PK/Pdt/2011

Pemberian Hak Pengelolaan pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak nya untuk dapat mengusahakan tanah tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Namun tujuan sebenarnya diberikannya Hak Pengelolaan tersebut sebenarnya merupakan sebuah usaha untuk menyediakan tanah-tanah tersebut untuk pihak-pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu diatas tanah Hak Pengelolaan dapat diterbitkan hak-hak atas tanah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T38924

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Josephine Susilowati, author

Perubahan pencatatan nama pemegang hak atas tanah dalam sertipikat hak atas tanah bersama di rumah susun = Changes on the registered owner of land in the deed of common land in condominium

Beberapa tahapan dalam proses pensertipikatan satuan rumah susun (sarusun) adalah pengesahan akta pemisahan dan pertelaan. Kepemilikan atas tanah tempat rumah susun berdiri akan berubah dari kepemilikan tunggal penyelenggara pembangunan menjadi bagian tak terpisahkan dari kepemilikan bersama yang terpecah sesuai dengan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) tiap satuan rumah susun. Kepemilikan hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53493

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ronald Harmoko Awang, author

Perlindungan Hukum bagi Pembeli Tanah atas Tindakan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Jual Beli dari Sertipikat Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/PID.B/2021/PN.SBY) = Legal Protection for Land Buyers from the Actions of Land Deed Officials in Composing Sale and Purchase Deeds Proceeds from Counterfeit Certificates (Study of Surabaya District Court Verdict Number 789/PID.B/2021/PN.SBY)

Sengketa pertanahan umumnya terjadi karena adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual atau sebaliknya. Akan tetapi pada penelitian ini terdapat penipuan yang tidak hanya dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian, melainkan salah satu pihak yaitu penjual yang bekerjasama dengan PPAT. Mereka melakukan penipuan terhadap pembeli dengan membuat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian