Ditemukan 3668 dokumen yang sesuai dengan query
Arifuddin, author
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan, konsep, historis, dan perbandingan. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah memiliki keberkaitan erat dengan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberkaitan tersebut terlihat dari mekanisme alokasi besaran dana perimbangan. Kewenangan terbatas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan APBN tidak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1935
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Rifqi Mufid Riansyah, author
Perkembangan anak angkat dan pengangkatan anak di Indonesia sudah lama dikenal dengan perbedaan-perbedaan yang ada dengan pluralisme hukum yang terbagi dalam Hukum Perdata Barat, Hukum Adat, Hukum Islam, maupun Hukum Indonesia. Pengangkatan anak tersebut dapat terjadi karena alasan tersendiri dan dapat dijadikan untuk mengatasi permasalahan keluarga yang tidak memiliki atau...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Moeljo Hadi, author
Jakarta: Rajawali, 1998
336.2 MOE d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Titon Slamet Kurnia, author
Bandung: Alumni, 2011
346.048 TIT p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Agnes Setyowati, author
Pajak pengambilan bahan galian golongan C memiliki dua fungsi pajak yaitu budgetair dan regulerend. Selain sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, pajak pengambilan bahan galian golongan C juga berfungsi sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir eksternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari penambangan bahan galian golongan C. Untuk...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas, author
Tesis ini membahas tentang adanya kekosongan hukum yang terjadi dalam penyiaran yang dikaitkan dengan perkembangan platform digital di Indonesia. Hal ini terjadi karena Pemerintah tidak memodernisasi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Kekosongan hukum yang terjadi ini menyebabkan adanya kelemahan dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Attala Triandra, author
PT Pelindo (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan khusus untuk melakukan pengusahaan terhadap kegiatan kepelabuhanan di Indonesia, yang salah satunya adalah penyediaan jasa bongkar muat. Penelitian ini membahas terkait dugaan penguasaan pasar dalam penyediaan jasa bongkar muat yang secara khusus dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero) di...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Telaumbanua, Yamofozu, author
Tesis ini membahas tentang delik suap seringkali dilakukan dalam bentuk mata rantai yang panjang dengan menggunakan penghubung atau perantara sebagai penghubung dalam mewujudkan terjadinya suap yang mengakibatkan sulitnya mengkualifikasikan kedudukan perantara itu sebagai pemberi atau penerima suap. UNCAC telah mengatur tentang penyertaan dalam delik suap. Namun, konsep tersebut belum jelas...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54854
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mega Nurmala Sari, author
Studi ini dilakukan untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab kekalahan DJP di Pengadilan Pajak Indonesia. Belum ditemukan studi ekonomi yang menganalisis secara komprehensif determinan dari kekalahan DJP di Pengadilan Pajak Indonesia yaitu dengan menggunakan data pembuktian, waktu penyelesaian sengketa pajak, nilai awal, jenis pajak, jenis kelamin hakim, jumlah anggota kepaniteraan,...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sri Suhartinah, author
Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional menjadi marak ya arus llu lintas manusia · antar negara, hal ini membawa dampak pada hubungan manusia dibidang ke keluarga khususnya perkawinan campuran internasional. Perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, membatasi perkawinan antara dua orang yang berlainan kewarganegaraannya dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S21084
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
