Hasil Pencarian

Ditemukan 10207 dokumen yang sesuai dengan query

Bonar Hasudungan M., author

Suatu tinjauan hukum privatisasi Badan Usaha Milik Negara : studi divestasi Indosat tahap 2

Sebelum tahun 80'an istilah privatisasi masih dikenal dengan sebutan de nasionalisasi. Pada pertengahan tahun 80'an, kebijakan privatisasi telah mulai diterapkan beberapa negara. Negara Inggris adalah salah satu negara yang melakukan privatisasi, khususnya ketika British Telecom sukses diprivatisasi pada tahun 19841. Namun demikian, fakta-fakta empiris juga mengungkapkan bahwa sebenarnya kebijakan privatisasi...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T21167

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Iwan Gunawan, author

Eksistensi prinsip musyawarah mufakat dalam sistem ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali pasca reformasi 1998, secara mendasar mengubah sistem ketatanegaraan, terutama konsepsi kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen "kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR" dan setelah amandemen berubah menjadi "kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD"....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kana Martin, author

Tinjauan yuridis tentang tindak pidana sebagai penyebab pemutusan hubungan kerja: studi putusan pengadilan hubungan industrial nomor: 6/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg dan putusan Mahkamah Agung nomor: 776 K/Pdt. Sus-PHI/2016 = Juridical review of criminal acts as a cause of termination employment relations: industrial relations court decision study number 6/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Plg and Supreme Court decision number 776/K/Pdt.Sus-PHI/2016

Pemutusan hubungan kerja merupakan tindakan pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Salah satu penyebab pemutusan hubungan kerja adalah pekerja melakukan pelanggaran berat atau melakukan tindak pidana. pada kasus yang diteliti penulis ini adalah pemutusan hubungan kerja karena melakukan tindak pidana, selanjutnya dalam rincian rumusan masalah diangkat mengenai pertimbangan dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nasution, Muhammad Fadli, author

Lembaga-lembaga pendukung organisasi (tinjauan terhadap lembaga komite nasional pemuda Indonesia) / Muhammad Fadli Nasution

ABSTRAK
Siapa pun memenuhi fungsi ditentukan oleh hukum order adalah organ. Fungsi-fungsi ini, baik itu dari normcreating sebuah atau karakter norma-menerapkan, semua akhirnya ditujukan pada pelaksanaan sanksi hukum. Sebuah organ, dalam pengertian ini, merupakan indvidual memenuhi tertentu fungsi. Dia adalah organ karena dan sejauh ia melakukan hukum menciptakan atau fungsi hukum yang berlaku. tidak semua individu yang benar-benar...

Universitas Indonesia, 2007

T37050

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indah Sari Septiani Putri Adi Muchtar, author

Ketidaksinkronan produk hukum tentang distribusi urusan pemerintahan kajian khusus produk hukum urusan kehutuhanan = the unsynchronized laws on government affairs distribution special studies on forestry laws / Indah Sari Septiani Putri Adi Muchtar

ABSTRAK
Tesis ini mengkaji ketidaksinkronan berbagai produk hukum yang mengatur distribusi urusan pemerintahan khususnya urusan pemerintahan kehutanan. Secara khusus produk hukum tersebut meliputi UU No. 32 Tahun 2004 jo PP No. 38 Tahun 2007, dan PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ratu Riftia Rizki, author

Politik hukum pengelolaan migas di Indonesia studi politik hukum pengelolaan migas setelah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 puu 2012 tentang pengujian undang undang migas nomor 22 tahun 2001 = The law of political management of oil and gas in Indonesia after the constitution court s decision on judicial ndang gas number 22 of 2001 / Ratu Riftia Rizki

ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama Pertama kaitan mengenai Politik Hukum Pengelolaan Migas dengan teori kedaulatan Migas dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan Kedua Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia dari Massa...

2014

T39337

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fauzi Jazuli, author

Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan program legislasi nasional = The planning and controlling of the national legislation program implementation / Fauzi Jazuli

ABSTRAK
Prolegnas diharapkan dapat menjadi pedoman dan pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, mendukung tugas utama pemerintahan dan pembangunan, serta untuk memenuhi kebutuhan hukum di dalam masyarakat.Tesis ini menganalisa dua permasalahan utama yang terbagi dalam beberapa subbab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif/penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan metode di...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38994

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Krido Sasmita A M Sakali, author

Penerapan doktrin Res IPSA Loquitur sebagai metode pembuktian oleh dokter dalam kasus malpraktek (kajian terhadap kasus tindakan dokter yang berakibat cacat atau meninggalnya pasien) = application of doctrine of res ipsa loquitur as methods of proof by doctor in malpractice case case study measures against doctors that result in patient death or disability

ABSTRAK
Proses pembuktian dugaan malpraktek dengan menggunakan pembuktian secara konvensional, kadang kala menimbulkan pro kontra di masyarakat. Pro kontra ini terjadi karena melihat tidak adanya keseimbangan dalam pembuktian apalagi dokter sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Walaupun disisi lain ada MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan terlebih dahulu dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42182

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fatkhiyah Sufiningtias, author

Tanggung jawab formil akta notaris studi kasus putusan Mahkamah Agung RI nomor 272 k pid 2009 tanggal 10 Juni 2009 = Formil responsibilities of notary deed study case of supreme court of the Republic of Indonesia number 272 k pid 2009 date June 10th 2009

Lembaga Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk kepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Notaris memiliki kewajiban menciptakan otentisitas dari akta-akta yang dibuatnya oleh atau dihadapannya dan otentisitas aktanya hanya dapat tercipta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41394

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizky Muhammad Ikhsan, author

Analisa Perbandingan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 = Comparative analysis of the Authority of the Regional Representative Council in the Establishment Act by Act No. 17 of 2014, the Constitutional Court Decision No. 92/ PUU-X/2012 and the Constitutional Court Decision No 79/PUU-XII/2014

ABSTRAK
Kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang telah diatur pada Pasal 22D UUDNRI 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 serta Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (UU MD3 2009) menempatkan kedudukan DPD tidak setara dengan Presiden atau DPR dalam hal pembentukan undang-undang. Lahirnya, putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012...

2017

T47101

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian