Ditemukan 57 dokumen yang sesuai dengan query
Agus Jaya Putra, author
Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas dalam melakukan perubahan Anggaran Dasarnya terdapat hal-hal yang memerlukan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk mendapatkan pengesahan, perseroan terbatas haruslah membuat akta perubahan yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Dalam Praktiknya, tidak sedikit kesalahan yang dibuat oleh...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48303
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nadya Yunita, author
Perbedaan pengaturan tentang kedudukan kekayaan negara berpengaruh terhadap kepastian hukum status kekayaan negara pada PT Persero. Mahkamah Konstitusi melalui 2 (dua) putusannya yaitu Putusan No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 menolak permohonan (Para Pemohon) untuk menyatakan bahwa kekayaan negara pada PT Persero adalah kekayaan yang dipisahkan. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45284
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Zaky Zhafran King Mada, author
Direksi dan Komisaris merupakan organ dari Perseroan Terbatas yang memiliki tugas masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas. Direksi bertugas untuk mengurus sehari-hari kegiatan Perseroan sesuai dengan kegiatan usaha dari Perseroan, sedangkan Komisaris bertugas untuk mengawasi Direksi dalam kegiatan usaha Perseroan. Karena Direksi dan Komisaris merupakan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ahmad Mukti Wibowo, author
Tesis ini menganalisis bentuk tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas kerugian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dan menganalisis akibat hukum bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah merugikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:289/Pdt.G/2017/PN Btm. Penelitian ini menggunakan metode penelitian...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Myriam Husna Syahkarim, author
Penelitian ini memfokuskan pada analisa pertanggungjawaban Pelaku Usaha kepada Konsumen menurut hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, Inggris, dan Belanda. Dalam hal Konsumen menderita kerugian yang disebabkan oleh produk yang diproduksi dan/atau diedarkan oleh Pelaku Usaha, maka berdasarkan product liability, Pelaku Usaha wajib bertanggungjawab kepada Konsumen. Atas dasar kerugian...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
FX. Denny Satria Aliandu, author
Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, banyak sekali pelaku usaha yang terlibat dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas, karena tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Negara dapat mengatur dan melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas yakni melalui penerapan aturan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Purba, Widya Olyvia, author
Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan usaha berbadan hukum dengan eksistensi yang sangat baik di Indonesia. Berdasarkan ketentuan mengenai PT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), terdapat tiga buah organ yang menjalankan kegiatan PT yang meliputi RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Anggota Direksi, dan Dewan Komisaris....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Jauza Tsania Herdin, author
Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan perseroan terbatas oleh Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan akibat pada akta perseroan terbatas yang mendasari surat keputusan tersebut diterbitkan menjadi tidak berlaku sebagaimana semestinya. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara penerbitan surat keputusan Menkumham dengan akta perseroan terbatas. Permasalahan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Alta Mahandara, author
Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Pemegang Saham tidak bertanggung jawab atas perikatan dan kerugian yang mengikat/diderita perseroan melebihi saham-saham yang telah disetorkan, yang mana hal tersebut dikenal dengan prinsip tanggung jawab terbatas. Akan tetapi prinsip tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku dalam aspek perpajakan, dimana berdasarkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Aryo Bimo Sadhubudhi, author
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan dengan perjanjian, yang di dalamnya terdapat saham-saham yang di miliki oleh pemegang saham. terhadap kepemilikan saham tersebut pemilik saham diberikan hak untuk menghadiri dan memberikan suaranya dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
