Ditemukan 1494 dokumen yang sesuai dengan query
Aroman, author
Banyak yang berpendapat bahwa pelayanan kepada masyarakat hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Pendapat tersebut sebenamya kurang tepat, karena dalam kenyataannya pemerintah (organisasi publik) pun salah satu tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service). Oleh karena itu organisasi publik pun perlu memberikan pelayanan yang terbaik...
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T384
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sri Rahayu Tresnawati, author
Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia memulai sebuah langkah baru dalam pelaksanaan pemerintahan, yaitu pembentukan daerah otonom dan desentralisasi fiskal dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-undang No....
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T17194
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
B. Boediono, author
ABSTRAK
Pendistribusian dana antara Pemerintah Pusat dengan Oaerah-Oaerah merupakan suatu permasalahan. Sejarah dan perbedaan-perbedaan ikut menentukan, seperti potensi sumber daya yang dimiliki, dan kebijakan. Per bedaan tersebut juga menimbulkan ketimpangan mengenai tingkat perkembangan ekonomi,...
1995
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yulizar Syafri, author
ABSTRAK
Masalah perubakan dan penciutan kawasan hutan di Indonesia telah menjadi perhatian dan keprihatinan mancanegara. Luas kawasan hutan di Indonesia dilaporkan berkurang ratusan ribu hektar tiap tahunnya, termasuk di dalamnya kerusakan kawasan hutan konservasi.
Menanggapi persoalan tersebut, sejak beberapa tahun belakangan ini pemerintah telah berupaya mencari dan mengembangkan model pengelolaan hutan (konservasi)...
1995
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Irwansyah, author
Perubahan paradigma yang panting dilakukan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah adalah adanya konsistensi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum good governance.
Berbagai karakteristik utama good governance merupakan pilar dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Efektivitas, efisiensi, dan transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah wujud akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan....
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17881
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Edy Purwanto, author
Penelitian tentang Evaluasi Koordinasi Pemedntah Daerah Dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Daerah Tingkat II Badto Selatan ini mengambil lokasi di Kabupaten Barito Selatan yang merupakan salah satu dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang di Propinsi Kalimantan Tengah, dengan luas wilayah 12-664 Km? Banyaknya program pembangunan yang diarahkan...
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T5608
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
London : Routterworths, 1993,
R 342.009 171 241 Wor
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Setiaji, author
Proses penganggaran merupakan hal yang sangat penting, substansi anggaran dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses penganggaran ini berlangsung. Kebijakan anggaran yang ditempuh akan sangat berimplikasi terhadap perkembangan daerah. Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya undarfinancing atau overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran yang pada...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12467
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fikri Hidayat, author
Sebagai Salah satu sumber pendapatan Daerah, eksistensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di era otonomi daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenyataannya, kontribusi BUMD terhadap PAD masih belum optimal. Bahkan, banyak BUMD di beberapa Daerah yang merugi dan justru menjadi beban Pemerintah Daerah yang...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12449
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Endradjaja W.B., author
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan yang optimal merupakan salah satu syarat agar otonomi daerah mempunyai arti bagi pertumbuhan dan perkembangan daerah. Pendapatan asli...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12444
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
