Ditemukan 308 dokumen yang sesuai dengan query
Lubis, Ridha Rizkiyah, author
Pembuatan akta wasiat (testament) oleh notaris tidak boleh melanggar bagian pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa percampuran harta seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2748 K/Pdt/2022. Hal ini disebabkan karena dalam hal terjadi perkawinan percampuran harta, maka harta bersama dibagi dua antara suami istri dan atas seluruh...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Desi Rohayati, author
Pembatalan perkawinan masih terjadi dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut dikarenakan adanya syarat perkawinan yang tidak terpenuhi sehingga perkawinan tersebut menjadi tidak sah menurut hukum. Salah satu contohnya ialah putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2879/Pdt.G/2019/PA.Kbm, pengajuan pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut dikarenakan wali nikah yang tidak sah. Tujuan penelitian ialah untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Candani Sutana, author
Poligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki memiliki (mengawini) lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam Undang-Undang No.1/1974, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang diatur secara limitatif. Begitu pula dalam lima Hukum Agama yang berlaku di Indonesia. Selain itu, poligami juga mengundang berbagai kontroversi dalam masyarakat. Adapun permasalahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S21088
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Astrid Juni Andriati, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S21083
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Febriana Feramitha, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai akibat putusnya perkawinan pasangan
berbeda agama terhadap harta bersama menurut hukum Islam. Yang menjadi
pokok permasalahan pada penelitian ini adalah apakah perkawinan beda agama
baik yang dilakukan di luar negeri, dengan meminta penetapan Pengadilan,
maupun yang dilakukan diluar lembaga perkawinan yang telah ditetapkan oleh
undang-undang adalah sah dan mempunyai akibat...
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia;;, ], 2010
S22205
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Martha Dinata, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S21550
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Adiar Adrianto, author
ABSTRAK
Penetapan hak asuh anak adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang memberi keputusan kepada bapak atau ibukah anak akan diserahkan pengurusannya ketika terjadi perceraian antara keduanya. Penetapan hak asuh anak tidak serta merta menggugurkan kewajiban dan kekuasaan orang tua pada anak-anak, kewajiban orang tua untuk mendidik dan memelihara anak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22522
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Syarahsmanda Sugiartoputri, author
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2009
S11056
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Josephine Levina Pietra, author
Perjanjian kawin dibuat untuk menyimpangi ketentuan persatuan harta perkawinan yang diatur dalam undang-undang serta dibuat dengan akta otentik untuk kepastian tanggal akta dan didaftarkan agar berlaku pada pihak ketiga yang terikat dengan para pihak pembuat perjanjian kawin. Akta otentik ini dibuat di hadapan pejabat berwenang, yakni seorang Notaris yang tunduk...
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T52255
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Martiman Prodjohamidjojo, author
Jakarta: Pradnya Paramita, 1991
346.016 MAR t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
