Hasil Pencarian

Ditemukan 540 dokumen yang sesuai dengan query

Paulus W. Mardianto, author

Tinjauan yuridis dan praktek perjanjian perkawinan

Perkawinan adalah suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut. Lembaga Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (B.W) dan Undang Undang Nomor 1/1974. Dalam Pasal undang Undang Nomor 1/1974 disebutkan bahwa yang di maksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992

S20738

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Lutfi Suryawicaksono, author

Pencatatan dan perkawinan beda agama setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan suatu analisa penetapan nomor 85/PDT.P/2014/PN PTI = Registration and cross religion marige under civil administration regulation number 23 2006 ratified court judgement number 85/PDT.P/2014/PN PTI analysis

Skripsi ini membahas tentang pencatatan dan perkawinan beda agama di Indonesia yang diatur tidak hanya di dalam peraturan hukum nasional yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi lebih khusus lagi diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Skripsi ini dibuat untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S63945

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Vina Prisilia Octaviani, author

Hak mewaris anak luar kawin secara penggantian terhadap harta peninggalan keluarga ibu pada golongan Tionghoa non muslim dengan adanya pasal 43 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 = The inheritance rights of children born out of wedlock in place fulfillment to his/her mothers family inheritance for non muslims chinese ethnic after the enacted of article 43 (1) marriage law and the constitutional court verdict No. 46/PUU-VIII/2010

Tesis ini membahas mengenai hak mewaris Anak Luar Kawin secara penggantian terhadap harta peninggalan keluarga ibunya pada golongan Tionghoa Non Muslim setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hukum Waris yang berlaku bagi golongan Tionghoa Non Muslim adalah sesuai Kitab Undang-Undang Hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51075

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hendra Suryadie, author

Tinjauan yuridis tentang izin perkawinan poligami dari pejabat berdasarkan PP. No.10 Tahun 1983 JO PP. No.45 Tahun 1990

Undang-Undang No.l Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia termasuk Pegawai Negeri Sipil. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, tindakan dan ketaatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997

S20705

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hernu Aulia Farhan, author

Urgensi Kriminalisasi Pemaksaan Perkawinan Dalam Hukum Pidana Indonesia = "The Urgency of Criminalizing Forced Marriage in Indonesian Criminal Law"

Skripsi ini membahas mengenai urgensi kriminalisasi pemaksaan perkawinan dalam hukum pidana Indonesia. Termasuk didalamnya adalah membahas mengenai urgensi perlindungan korban kekerasan seksual khususnya pemaksaan perkawinan yang lebih optimal mengingat telah disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebetulnya terkait tindak pidana kekerasan seksual dapat ditemukan pengaturannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hernu Aulia Farhan, author

Urgensi Kriminalisasi Pemaksaan Perkawinan Dalam Hukum Pidana Indonesia = "The Urgency of Criminalizing Forced Marriage in Indonesian Criminal Law"

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pane, Poltak Patrick Verddy Sitorus, author

Biaya Pemeliharaan Anak oleh Orang Tua Pasca Perceraian di Negara Indonesia dan Negara Jerman = Child Maintenance Costs by Parents Post-Divorce in Indonesia and Germany

Hubungan hukum orang tua dan anak tidak pernah hilang walaupun perkawinan kedua orang tua tersebut putus akibat perceraian. Dalam hal putusnya perkawinan akibat perceraian, bapak menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, sedangkan ibu baru ikut memikul kewajiban tersebut jika dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Namun, pengaturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yusmiati, author

Kedudukan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Sirri Setelah Perceraian Perkawinan Pertama : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 09/Pdt.G/2017/PTA JK = Itsbat Marriage Position Against Sirri Marriage After Divorce of First Marriage : Analysis of Religious High Court Decision Number 09/Pdt.G/2017/PTA JK

Penelitian ini mengkaji kedudukan itsbat nikah dalam perkawinan sirri setelah perceraian perkawinan pertama. Perkawinan sirri yang apabila telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama dan kepercayaanya, maka terhadap perkawinan tersebut adalah telah sah menurut hukum agama. Namun demikian perkawinan sirri belum memiliki kekuatan hukum menurut hukum Negara. Untuk memperoleh pengakuan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sylvia Ulfa Zuhardi, author

Upaya Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pada Saat Perkawinan Belum Sah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 284/Pdt.P/2020/PA.Bgr) = Efforts to Legalize Children from Mixed Marriages That Born During Unlegaly Marriages (Study of Bogor Religious Court Decision Number: 284/Pdt.P/2020/PA.Bgr)

Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin (ALK) yang dilahirkan dari perkawinan campuran orangtuanya seharusnya memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Hal ini dilakukan guna...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Meidianti Hanifasari, author

Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap perkawinan yang telah berakhir karena kematian: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 5/PDT/2016/PT.PBR = Annulment of polygamous marriage by heirs towards marriages that have ended due to death: analysis of the sentence of High Court of Pekanbaru case number 5/PDT/2016/PT.PBR

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai syarat-syarat untuk dilangsungkannya perkawinan. Namun tidak sedikit pasangan yang tidak mengikuti peraturan tersebut, sehingga terhadap perkawinan ini dapat dilakukan pembatalan. Dengan adanya pembatalan perkawinan ini memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang mendapatkan kerugian dari perkawinan tersebut, terutama anak terlebih lagi apabila salah satu pihak sudah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian