Hasil Pencarian

Ditemukan 1052 dokumen yang sesuai dengan query

Leonardo Wirautama S., author

Peran Ikatan Notaris Indonesia Dalam Kerjasama Notaris Dengan Konsultan Kenotariatan Pertanahan Studi Kasus Kerjasama Notaris X Di Jakarta Utara = The Role Of The Indonesian Notary Board In Cooperation With The Notary Notary Consultants (Case Study of Cooperation of Notary X in North Jakarta)

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kealihan dalam bidang kenotariatan dan mempunyai ciri khas tersendiri dalam pembuatan akta yang tidak boleh diperantarakan melalui pihak ketiga. Kasus kerjasama Notaris dengan Konsultan Kenotariaran Pertanahan dalam proses pembuatan akta di Jakarta Utara yang sampai pada saat ini masih terjadi dan harus segera dihentikan....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dea Gusti Amalia, author

Akibat hukum terhadap jabatan notaris yang berkedudukan di wilayah yang mengalami pemekaran daerah dikaitkan dengan undang-undang jabatan notaris (UUJN) dan kode etik notaris studi kasus di Kota Tangerang Selatan = Legal consequences of notary offices domiciled in territory experiencing regional expansion associated with notary law (UUJN) and notary code of ethics case study in South Tangerang City

Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum terhadap Notaris yang berkedudukan di wilayah yang mengalami pemekaran daerah dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris yang tempat kedudukannya mengalami pemekaran daerah dihadapkan pada dua pilihan apakah Notaris akan menyesuaikan tempat kedudukannya dengan Surat Keputusan Menteri miliknya yaitu dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50573

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Airin Ayu Hafsari, author

Implikasi batas usia dewasa bagi notaris dan PPAT terhadap aktanya para pihak pihak ketiga dan notaris serta penerapannya dalam akta notaris = Implication of adult age limit for the notary and PPAT to the due the parties and their application and notary deed / Airin Ayu Hafsari

ABSTRAK
Sebab-sebab batalnya akta notaris karena ketidakcakapan dan kewenangan oleh notaris terhadap aktanya. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris. Ketidakcakpan bertindak dalam akta dikarenakan belum dewasa dan ketidakwenangan bertindak ialah perbuatan hukum bagi orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, Hal ini sudah pasti harus memenuhi kriteria kecakapan dan kewenangan bertindak, jika...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39200

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mal Abrina, author

Batalnya akta hibah bersyarat dikarenakan perjanjian yang tidak dilaksanakan oleh penerima hibah : analisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 23/PDT.G/PN/BDG = Cancellation of the deed of conditional grant due to unexecuted agreement by the grantee : the analysis of the District Court Case No. 23/PDT.G/2008/PN.BDG

Hibah merupakan perjanjian sepihak yang diberikan secara cuma- cuma dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Terdapat perbedaan antara hibah wasiat dengan hibah biasa. Dimana hibah biasa dapat dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup, dan proses balik namanya pun bisa dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup, sedangkan hibah wasiat dapat dilaksankan...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38738

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Angelina, author

Tanggung jawab hukum notaris merangkap PPAT yang melakukan penggelapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ditinjau dari hukum pidana serta kode etik PPAT : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 76/PID/2010/PT.BDG = Legal responsibility of embezzlement case by notary/PPAT from the perspective of criminal law and PPAT's code of ethic : case study on the Verdict of Indonesia's Supreme Court No. 76/PID/2010/PT.BDG / Angelina

ABSTRAK
Tesis ini membahas kasus penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD. Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana tanggung jawab hukum notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan BPHTB ditinjau dari hukum pidana dan kode etik PPAT serta apakah penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik ataukah hanya pelanggaran pidana. Dari...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39037

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bernidica Ditrianbiamalia, author

Kedudukan akta notaris yang diterbitkan oleh notaris yang memiliki 2 (dua) kantor = The status of notary deed were published by a notary who has 2 two office / Bernidica Ditrianbiamalia

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai adanya ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 4 butir 1 Kode Etik Notaris yang mengatur tentang kantor Notaris dimana dalam dua ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Notaris hanya boleh memiliki 1 (satu) kantor dan tidak boleh membuat...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39047

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Daramintha Wulan Marisca, author

Tinjauan yuridis terhadap akta yang dibuat notaris pengganti yang tidak sah pengangkatannya = Judicial review to the deed were made by unauthorized substitute public notary / Daramintha Wulan Marisca

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai adanya seseorang yang mengaku sebagai Notaris Pengganti dari Notaris yang masih aktif dimana orang yang bersangkutan menggunakan nomor Surat Ketetapan pengangkatan palsu dalam membuat akta Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat selaku pengguna jasa dari orang yang bersangkutan karena akta yang dibuat oleh orang yang bersangkutan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39046

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nawang Wulan, author

Tinjauan yuridis kewenangan majelis pemeriksa pusat notaris untuk mengadili sendiri : studi kasus terhadap Putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013 = Judicial review concerning about authority supervisory council notary center to do own prosecute : case study about Decree No. 07/B/Mj.PPN/V/2013 / Nawang Wulan

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah melahirkan Majelis Pengawas Notaris, dalam pemebentukannya dilakukan oleh Menteri. Majelis Pengawas Notaris menjalankan fungsi semi yudisial (semi peradilan) sebagai peradilan profesi notaris yaitu menyelenggarakan sidang, memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan atau kode etik notaris, Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39086

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Syamsiati Duha, author

Pertanggungjawaban notaris terhadap perbuatan membantu melakukan tindak pidana penipuan : analisa Putusan Mahkamah Agung no. 2179K/PID/2009 tanggal 7 Februari 2011 = Accountability notary to help commit acts of criminal fraud : analysis of Supreme Court Decision no 2179K/PID/2009 dated 7 February 2011 / Nur Syamsiati Duha

ABSTRAK
Seorang notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang memperoleh nasihat terkait dengan sebuah akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Akan tetapi sekarang ini bahwa banyak notaris yang mau didikte oleh kliennya sekalipun harus bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan/atau...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39282

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dyah Ayu Kartikasari, auhtor

Legalitas penerbitan cover note oleh notaris/PPAT pada saat realisasi kredit perbankan = Legality issuances of the cover note by notary/PPAT upon realization of bank credit

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dari sekian banyak akta dan surat yang dibuat oleh Notaris / PPAT, yaitu Cover Note. Dalam peraturan jabatan Notaris terutama tentang kewenangan Notaris, tidak ditentukan bahwa Notaris / PPAT berhak untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39266

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian