Hasil Pencarian

Ditemukan 1053 dokumen yang sesuai dengan query

Annafiu Khoiriyyah, author

Kesalahan akibat keberpihakan notaris dalam melakukan pembuatan akta perjanjian peningkatan jual beli: studi putusan majelis pemeriksa pusat notaris nomor 19/B/MPPN/XII/2017 = Fault due to notary's alignment in making deed of buy sell agreement fasting: study of decision of the central supervisory council of notaries number 19/B/MPPNXII/2017

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib menjaga keluhuran jabatannya dengan selalu mentaati UUJN dan Kode Etik Notaris agar Notaris senantiasa berhati-hati dan tidak melaksanakan kesalahan dalam jabatannya, khususnya dalam tugasnya untuk membuat Akta Autentik. Apabila terjadi sedikit kesalahan saja yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka Notaris harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Annida Addiniaty, author

Pembatalan Akta Wasiat Dan Tanggung Jawab Notaris Pembuat Akta Wasiat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dki Jakarta Nomor 48/Pdt.G/2019/Pta.Jk) = Cancellation Testament Deed And Responsibility Of Notary Who Made The Deed (Study Case Decision Of Religious High Court Dki Jakarta Number 48/Pdt.G/2019/Pta.Jk)

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus selalu bersikap hati-hati, penuh rasa tanggungjawab, serta patuh dan tunduk kepada UUJN dan Kode Etik Notaris. Hal tersebut harus dilakukan karena dalam prakteknya, banyak Notaris yang dijadikan turut tergugat dalam suatu perkara yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Tesis ini membahas mengenai penerapan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Febriani Rizky Nuryanfi, author

Analisis yuridis terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti: analisis surat putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia nomor UM.MPPN.06.15-55 tertanggal 04 Juni 2014 = Juridical analysis on notary that served concurrently as a state officer without requesting leave permit analysis on the decree Majelis Pengawas Pusat Notaris Republic of Indonesia number UM.MPPN.06.15-55 dated June 04 2014

Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti, serta untuk mengetahui akibat hukum atas akta yang dibuat oleh notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara tanpa mengajukan permohonan cuti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45072

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lokapita Gusthia, author

Peran majelis pengawas daerah notaris dalam pelaksanaan pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris: studi kasus Putusan Majelis Pengawas Daerah Notaris nomor: 04/MPDN/Kota Bogor/III/2013 = The role of notary local supervisor council in the implementation of article 66 of Law of Notarial Position: a case study of notary local supervision council's Decision No. 04/MPDN/Kota Bogor/III/2013/Lokapita Gusthia

Tesis ini membahas mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Dalam Pelaksanaan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pasal 66 Undang-Undang jabatan Notaris. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35694

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cindy Amelia Iskandar, author

Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani sesuai dengan undang-undang jabatan notaris: studi putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018 = Notary’s responsibilities for drawn up deeds that are not read and signed in accordance with the law on notary position: study of the Territorial Examiner Council of Notaries of Banten Province Decision Number 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur dengan jelas mengenai kewajiban dan larangan Notaris, tetapi hingga saat ini masih ada Notaris yang dalam melaksanakan jabatannya mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut. Hal ini terlihat di dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018 di mana pelapor sepasang suami...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bela Afriani, author

Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas pembuatan akta hibah tanpa persetujuan anak kandung pemberi hibah: studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu nomor 0018/Pdt.G/2017/PTA.Pal juncto putusan Pengadilan Agama Palu nomor 236/Pdt.G = Responsibility of the land deed makers official towards completion of grant deed without biological child consent: case study of Palu High Religion Court Verdict number 0018/Pdt.G/2017/PTA.Pal juncto Palu Religions Court Verdict number 236/Pdt.G/2017/PA

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dilakukan dengan pembuatan akta hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk barang-barang tidak bergerak. Pemberian hibah dapat dilakukan dengan tidak melanggar batas maksimal hibah yaitu 1/3 harta penghibah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vinadita Utari, author

Pembatalan pendirian perseroan terbatas yang didasarkan pemalsuan subjek hukum pemegang saham: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 757/Pdt.G/2017/Pn.Sby = Cancellation of the establishment of a limited liability company based on falsification of legal subjects of shareholders: case study of the Surabaya District Court Decision number 757/Pdt.G/2017/Pn.Sby

Tesis ini membahas mengenai Pembatalan Pendirian Perseroan Terbatas Yang Didasarkan Pemalsuan Subjek Hukum Pemegang Saham. Dalam hal pembuatan dan penandatanganan akta autentik, Notaris seharusnya selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profesional terhadap klien yang membuat akta pendirian perseroan. Hal ini dimungkinkan apabila terdapat itikad tidak baik dari klien yang datang menghadap dan memperlihatkan identitas palsu kepada Notaris. Identitas tersebut adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Leily Tresnarahayu Gunawan, author

Pembatalan akta jual beli tanah yang bermula dari perjanjian gadai sawah: analisis putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 9 April 2019 nomor 106/pdt.g/2018/pn.kwg = Cancellation of land purchase deed starting from a pawn agreement sawah: analysis of the decision of the Karawang District Court dated April 9, 2019 Number 106/Pdt.G 2018/Pn.Kwg

Tugas utama pejabat pembuat akta tanah adalah melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum tertentu. Dari pemahaman tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Monica Permata Yani, author

Tanggung jawab notaris dalam hal tidak melaksanakan kewajiban dan melakukan larangan (studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris tanggal 17 juni 2014 nomor 04/b/mj.ppn/vi/2014) = Responsibility of a notary in the case does not perform its obligation and implement the ban (case study central notary examination council decision dated june 17 2014 Number: 04/B/ Mj.PPN/VI/ 2014)

Notaris merupakan sebuah profesi jabatan umum yang berwenang membuat akta autentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Berawal adanya laporan dari masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah bahwa Notaris tersebut membuat suatu Akta Pengikatan Jual Beli diluar wilayah jabatannya dimana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47156

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Larasati Allegra Farniasari, author

Tanggung jawab hukum notaris atas pembuatan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibatalkan oleh pengadilan akibat cacat hukum (studi kasus: putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 754K/PDT/2011) = The responsibility of the notary againts the power of attorney to encumber security right deed which is cancelled by the court due to the legal defect of the deed (case study verdict of the supreme court of the republic of Indonesia No: 754/K/ PDT/2011)

Tesis ini membahas mengenai Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dapat dianggap cacat hukum serta tanggung jawab hukum notaris atas pembuatan Akta Surat Kuasa Membebankan hak tanggungan yang dibatalkan oleh Pengadilan akibat cacat hukum. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47253

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian