Ditemukan 980 dokumen yang sesuai dengan query
Christine S.T. Kansil, author
Jakarta: Bina Aksara, 1986
347.01 KAN k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dirgantara Putra, author
Tesis ini membahas tentang harmonisasi antara ketentuan yang dibuat Pemerintah Pusat dengan ketentuan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam kaitannya dengan pungutan retribusi menara telekomunikasi melalui studi kasus Pemerintah Kota Lampung. Di dalamnya juga membahas tentang jenis-jenis pungutan retribusi yang dapat dikenakan terkait keberadaan menara telekomunikasi, tata cara pemungutan, serta bagaimana...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T25315
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Lubis, Sulaikin, author
Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008
347.01 LUB h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Harahap, M. Yahya, author
Jakarta: Sinar Grafika, 2012
345.05 HAR p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Depok: Universitas Indonesia, 2007
342.06 HUK
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ayu Anggita Triandini, author
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas tentang prosedur audit siklus penjualan barang jadi pada PT X yang bertujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa siklus tersebut disajikan secara wajar. Siklus penjualan barang jadi dimulai dari pemrosesan pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas. Auditor mendesain prosedur audit yang sesuai dengan standar audit yang berlaku...
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Amir Martosedono, author
Semarang: Dahara Prize, 1994
345.072 AMI p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
R. Atang Ranoemihardja, author
Bandung: Tarsito, 1981
345 ATA h (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Muhlis, author
2011
S22546
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Devi Meyliana S K, author
ABSTRAK
Lembaga praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana adalah sebagai wadah perlindungan hukum bagi tersangka/terdakwa atas
tindakan penguasa, dalam hal ini adalah pejabat penyidik atau penuntut umum. Dalam
perkara pidana yang diatur secara umum dalam KUHP maupun delik-delik khusus yang
diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, memperkenankan tindakan-tindakan
dalam rangka menangani perkara pidana yang...
2010
S22508
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library