Ditemukan 46 dokumen yang sesuai dengan query
Riski Adi Pranata, author
ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan mengenai pemenuhan kepastian hukum pada studi kasus PT. X yang menggunakan virtual office sebagai tempat kedudukan usaha dalam mengajukan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan asas kepastian hukum pada pengkuhan Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan virtual office berdasarkan studi kasus...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ria Farida Ariyanti, author
Saat ini, terdapat teknologi terbaru di bidang penyiaran yaitu digitalisasi penyiaran dimana terjadi perubahan sistem penyiaran dari analog menuju digital. Sehingga pemerintah memerlukan sebuah penetapan penyelenggara multipleksing sebagai penyelenggara infrastruktur. Setelah diterbitkannya penetapan, muncul gugatan atas penyelenggaraan tersebut karena belum ada peraturan perundang-undangan yang cukup sehingga penyelenggaraan digitalisasi penyiaran tertunda....
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Miggi Sahabati, author
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai Perjanjian Nominee dalam ketentuan hukum di Indonesia; menganalisis sejauh mana ketentuan hukum di Indonesia dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak pemberi kuasa dalam Perjanjian Nominee; dan untuk mengetahui apakah dalam pengembangan investasi Indonesia Perjanjian Nominee dapat menjadi suatu alternatif yang menguntungkan, mengingat kerjasama...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28910
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Afwan Abdi Salam, author
Skripsi ini berupaya untuk menganalisis proses formulasi kebijakan pembatasan ganjil-genap di Provinsi DKI Jakarta dalam perspektif evidence-based policy. Peneliti menggunakan konsep evidence-based policy (Head, 2008) untuk memahami penggunaan bukti dalam tiga dimensi, yaitu political knowledge, scientific (research-based) knowledge, dan practical implementation knowledge yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan. Pendekatan post-positivist peneliti...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ricky Joseph Martua, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik swasta oleh PT PLN (Persero) serta dampak-dampak yang ditimbulkan bagi Independent Power Producer (IPP) dan PT PLN (Persero). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S63763
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Zul Amirul Haq, author
Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum khususnya Pasal 399 ayat (1) juncto Pasal 403 juncto Pasal 407 memberikan kewenangan pada Bawaslu untuk menangangi pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan kesalahan proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu. Namun demikina terdapat beberapa problematika yang muncul dari kewenangan yang telah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fakhril Rafi'i, author
Kepastian hukum merupakan upaya memberikan dasar pijakan hukum yang kuat dalam lingkup pengaturannya bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas memberikan perlindungan hukum pada korban atau masyarakat untuk kasus tertentu. Berkaitan dengan kasus investor robot trading viral blast terkait penipuan dengan menggunakan skema ponzi di Indonesia harus sesuai dengan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ernita Febri Arfianti, author
Dimasa ini kebutuhan masyarakat akan alat bukti semakin meningkat guna dapat menjamin kepastian hukum dalam setiap perbuatan. Alat bukti yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna adalah alat bukti yang otentik, dimana alat bukti tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris diberikan wewenang kepada notaris sebagai...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T47314
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rafli Fadilah Achmad, author
ABSTRAK
Pengujian undang-undang merupakan kewenangan yang paling dominan terjadi di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi hingga empat belas tahun Mahkamah Konstitusi dibentuk belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai batas waktu penyelesaiannya. Tesis ini membahas sekaligus merumuskan urgensi batas waktu penyelesaian pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Metode penelitian yang...
2018
T50182
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Safina Rahmaniar Wanaputri, author
Pengadilan Tata Usaha Angkatan Bersenjata secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa semenjak diundangkannya undang-undang ini maka 3 (tiga) tahun harus dibentuk peraturan pelaksana berbentuk Peraturan Pemerintah mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer. Akan tetapi setelah 19 tahun berjalan, Pemerintah Indonesia belum juga mengeluarkan peraturan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
