Hasil Pencarian

Ditemukan 1111 dokumen yang sesuai dengan query

Namira Andrini, author

Tanggung jawab notaris terhadap akta keputusan rapat yayasan (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 5/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI Jakarta/VII/2019) = Notarys responsibility for drawing up deed of meeting resolutions of foundation (Study of decision letter of the notary supervisory board of the province of special capital region of Jakarta number 5/PTS/MJ.PWN. Prov.DKI Jakarta/VII/2019).

Yayasan dapat diartikan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan bersifat idiil, yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Notaris adalah pejabat yang membuat akta pendirian dan perubahan yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54928

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alexander Ariyanto, author

Peran notaris pengganti sebagai salah satu profesi penunjang dalam kegiatan pasar modal = Substitute notary role as one of the profession within capital market activities

Memasuki abad 21 khususnya setelah masa resesi, Indonesia memasuki era transisi di bidang perokonomian terutama dalam aspek moneter, dimana pasar keuangan menjadi fondasi utama untuk menyehatkan kembali perekonomian nasional. Unsur utama pasar keuangan tersebut adalah pasar modal yang berfungsi sebagai media penyalur modal kepada pelaku-pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28883

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Brigitha Elra Yustisia, author

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli terhadap objek jual beli yang belum terpisah dari boedel waris (analisis kasus putusan majelis pengawas pusat notaris Nomor: 0/8/B/MJ.PPN/XII/2014) = Responsibility of land deed officers ppat in drawing up land sale and purchase deeds towards sale and purchase object yet to separate from boedel inheritance a case analysis on verdict of notary central supervisor assembly Nomor: 0/8/B/MJ.PPN/XII/2014)

Profesi Notaris erat kaitannya dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Fungsi dan peran notaris serta PPAT ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum serta menjaga kepentingan pihak yang terkait. Dalam menjalankan tugasnya Notaris dan PPAT tidaklah lepas dari aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Notaris dan PPAT ditunjuk dalam Pasal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43930

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi Mirnasari Gusriana, author

Tanggung jawab notaris terhadap gugatan pihak ketiga setelah berakhir masa jabatannya berdasarkan undang- undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris = The responsibility of notary toward the third-party?s lawsuit after his/her tenure ending based on the law number 30 of the year 2004 about the position of notary

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Aktaotentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Karenanya Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus berlandaskan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28997

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Gana Sumandra, author

Peranan majelis pengawas notaris berkaitan dengan adanya notaris palsu = The role of the notary supervisory board relates to the existence of a fake notary

Notaris sebagai pengemban jabatan kepercayaan memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang kenotariatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Kasus notaris palsu yang belakangan ini marak terjadi di Indonesia tidak seharusnya terjadi dan harus segera di hentikan. Tesis ini membahas tentang peran Majelis Pengawas Notaris dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51096

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gamal Abdul Nasir, author

Aspek hukum sanksi terhadap notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris = Legal aspects of sanctions against notary who violate the provisions in the deed under preparation act No. 30 of 2004 on title notary law

Notaris sebagai salah satu Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya berpegang pada Undang-Undang dan Kode Etik Profesi. Notaris sebagai Pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada Pejabat Umum lainnya. Dalam membuat akta Notaris, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29095

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ardistifirully Ghasani, author

Kewenangan Pemegang Protokol Notaris untuk Melakukan Pembetulan Terhadap Kesalahan yang Dilakukan Oleh Werda Notaris (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 114/Pdt.P/2018/Pn Clp) = The authority of the Holder of the Notary Protocol is to Correct Errors Committed by the Superannuation Notary (Case Study Cilacap District Court Decision No. 114 / Pdt.P / 2018 / Pn Clp)

Tesis ini membahas kasus yang ada pada Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 114/Pdt.P/2018/Pn Clp. Terdapat kekosongan hukum yang mengatur mengenai kewenangan pemegang protokol notaris untuk melakukan pembetulan akta dari seorang werda notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perubahannya, kewenangan pemegang protokol notaris hanyalah mengeluarkan salinan akta, Grosse akta, dan kutipan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

I Gusti Ngurah Agung Widhya Sastra, author

Kedudukan protokol notaris dalam fungsi pembuktian bagi kepentingan werda notaris (studi kasus terhadap putusan MPP Notaris Nomor 07/B/Mj.PPN/XII/2014) = Position function verification notary protocol for retired notary share interests (case study of MPP notary verdict number 07/B/Mj/PPN/XII/ 2014)

Protokol notaris wajib disimpan oleh notaris dan berfungsi sebagai alat bukti tulisan. Notaris wajib untuk menyimpan protokol notarisnya sendiri atau menyimpan protokol notaris dari notaris yang telah berakhir masa jabatannya (werda notaris). Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan hak dan kewajiban Notaris dan Werda Notaris terhadap protokol notaris sebagai dokumen...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46694

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bagus Murwanto, author

Implementasi putusan majelis pengawas pusat notaris terhadap werda notaris (studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris No. 07/B/MJ.PPN/XII/2014 juncto No 3/PTS/MPWN/Provinsi Jawa Barat/IV/2014) = Implementation of decision assembly supervisory center notary to former notary case study center of decision assembly supervisory notary No/07/B/MJ. PPN/XII/2014 in conjunction with the No 3/PTS/MPWN/West Java/IV/2014)

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta notaris yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh. Dan notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan ketentuan, bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, walaupun notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya (Werda...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45632

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tampubolon, Agnes C.R., author

Analisis yuridis keselarasan atara perserikatan perdata notaris dengan kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan jabatan = Juridical analysis conformity between notary public civil association and notary public`s obligations and justifications in notary public`s duties

Saat ini jasa Notaris di dalam berbagai aktifitas masyarakat semakin meningkat. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara hukum yang memiliki prinsip yaitu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, sehingga diperlukan adanya suatu alert bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19639

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian