Hasil Pencarian

Ditemukan 35 dokumen yang sesuai dengan query

Dina Rezkyanti, author

Penerapan jangka waktu pelaksanaan lelang eksekusi oleh kreditor separatis setelah dimulainya keadaan insolvensi berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 758/Pdt.Sus/2012). = The enforcement of auction execution period of time pepetrated by secure after insolvet time in accordance with law number 37 year 2004 regarding bankruptcy and suspension of payment (case study supreme court verdict number 758k/Pdt.Sus/2012)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran mengatur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang mempunyai 2 (dua) prosedur dan ketentuan yang berbeda khususnya tentang masa insolvensi. Penelitian ini membahas tentang penerapan ketentuan jangka waktu yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepada kreditur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43080

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Melanie Wijaya Oei, author

Kedudukan hukum pemegang obligasi sebagai kreditor menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang = Bond holders legal position according to law no 37 year 2004 on bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts / Melanie Wijaya Oei

Tesis ini membahas tentang Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pembatalan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh para kreditor pemegang obligasi dengan dasar pertimbangan bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal mengatur pemegang obligasi harus diwakili oleh wali amanat di dalam maupun di luar pengadilan....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46377

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amalia Izzati Hanifah, author

Perlindungan Kreditor Separatis Atas Hapusnya Perjanjian Jaminan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Studi Kasus Putusan No. 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 482/K.Pdt.Sus-Pailit/2016, SCB Singapore Branch v PT. Asmin Koalindo = Legal Protection Of Separatist Creditor For The Abolition Of The Guarantee Agreement Of Suspension Of Debt Payment (Case Study No. 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No. 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, SCB Singapore Branch v PT. Asmin Koalindo =Legal Protection Of Separatist Creditor For The Abolition Of The Guarantee Agreement Of Suspension Of Debt Payment (Case Study No. 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No. 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, SCB Singapore Branch v PT. Asmin Koalindo

ABSTRAK Skripsi ini membahas dan menganalisa mengenai pengajuan PKPU secara sukarela oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) sebagai debitor. Standard Chartered Bank Singapore Branch (SCB), sebagai kreditor separatis Pemegang jaminan corporate guarantee dan gadai saham mengajukan tagihan kepada PT. AKT sebagai penjamin yang melepaskan hak istimewanya sebagai penanggung. Pengurus menolak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dony Prananda, author

Kedudukan hukum BI-checking sebagai bukti adanya kreditor lain sebagai syarat dikabulkannya permohonan PKPU dan kepailitan: Studi kasus Putusan No. 146/PDT.SUS-KPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. = Legal position of BI checking as evidence of the other creditors as a requirement for reorganization and bankruptcy applications to be granted: Case study of decision number : 146/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Ketentuan tentang pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan sangat ringkas dan tidak didukung dengan rangkaian ketentuan serta penjelasan lainnya didalam kaidah tersebut yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Azri Athirah Puteri Gathmir, author

Pengajuan Permohonan Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 = Application for Legal Efforts for Cassation on the Decision on Suspension of Payment (PKPU) after the issuance of the Constitutional Court Decision Number

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan prosedur hukum yang memberikan hak untuk mengajukan rencana perdamaian kepada debitor yang tidak dapat memperkirakan kelanjutan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga debitor dapat merestrukturisasi utang-utangnya. Dalam praktiknya, debitor yang awalnya dimohonkan PKPU oleh kreditornya dapat juga dipailitkan. Kepailitan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dhea Eldi Safiera, author

Kekuatan Pembuktian Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang = The Evidentiary Value of Debtor Information of the Financial Information Service System of the Financial Services Authority in the Case of Postponement of Debt Payment Obligations

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi telah terjadi berbagai perubahan yang memengaruhi sistem hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah alat bukti elektronik Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan yang digunakan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Warakah Anhar, author

Analisis kedudukan bank lessee dan status jaminan fidusia dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang PT Dharmatama Megah Finance = Analysis title of bank lessee and status of fiduciary in the process of suspension of payment of PT Dharmatama Megah Finance / Warakah Anhar

ABSTRAK
PT Dharmatama Megah Finance (“DMF”), suatu perusahaan pembiayaan dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU (sementara) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2014, yang berakhir dengan homologasitanggal 22 September 2014. Meskipun demikian, Perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan PT DMF dengan bank dan perjanjian leasing, menimbulkan beberapa persoalan hukum dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43352

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mokhammad Makhsyar Hadi, author

Penerapan PKPU sebagai metode restrukturisasi utang perusahaan menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penudaan kewajiban pembayaran utang = Implementation of PKPU as a company debt restructuring method according to the Law No. 37 of 2004 regarding bankruptcy and suspension of payment

Tesis ini membahas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai metode penjadwalan kembali pembayaran utang perusahaan dengan mendasarkan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta penerapannya dalam praktik, dan membahas mengenai bentuk pengaturan restrukturisasi utang di Amerika Serikat dan Singapura sebagai perbandingan. Penelitian ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35201

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anak Agung Prisha Anjani Mahatari, author

Penyertaan Personal Guarantor sebagai Termohon dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan No. 92/Pdt.Sus PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst) = Inclusion of a Personal Guarantor as The Respondent in The Application of Suspension of Payment (Analysis of Court Decision No. 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Personal Guarantor atau Penjamin Perorangan seringkali ikut terseret sebagai Termohon dalam proses PKPU dikarenakan kebanyakan diantaranya memiliki keterkaitan erat terhadap debitur utama. Berdasarkan Pasal 254 UU No. 37 Tahun 2004, PKPU tidak berlaku bagi penjamin. Kendati demikian, masih banyak permohonan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan karena Personal Guarantor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Parlindungan, Jobby Cresna, author

Perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang: Pembentukan badan usaha baru sebagai restrukturisasi utang (Analisis Yuridis Putusan No. 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst) = Composition in suspension of payment: Establishment new business entity as debt restructuring (Juridical Analysis Case No. 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)

[ABSTRAK Restrukturisasi Utang adalah sebuah keniscayaan dalam hal Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Kreditur tetapi di lain sisi Debitur masih memiliki itikadi baik dan prospek untuk menjalankan usahanya. Peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengaturan yang pasti dalam hal Restrukturisasi Utang sehingga Debitur dan Kreditur diberikan kebebasan sepenuhnya untuk mencapai kesepakatan dalam...

2015

S58707

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian