Hasil Pencarian

Ditemukan 327 dokumen yang sesuai dengan query

Aldila Puspa Kemala, author

Pelecehan Seksual sebagai suatu Tindak Pidana dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual = Sexual Harassment as a Criminal Act In Article 5 and Article 6 of Law Number 12 Of 2022 Concerning the Crime of Sexual Violence

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelecehan seksual membuka peluang dipidananya pelaku-pelaku pelecehan seksual, sehingga timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual, apa saja perbedaan pengaturannya bagaimana pengertian pelecehan seksual sebagai suatu tindak pidana, bagaimana pengaturan terhadap tindak...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Audaraziq Ismail, author

Analisis Yuridis Atas Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1110K/Pid.Sus/2012/Pn.Mad Dan Putusan Pengadilan Nomor 90/Pid.B/2011/Pn.Mdo) = Juridical Analysis of Hospital Criminal Liability (Analysis of Court Decision Number 1110K/ Pid.Sus / 2012 / PNMad and Court Decision Number 90 / Pid.B / 2011 / Pn.Mdo)

Berangkat dari pembaharuan norma dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 4/PUU/-V/2007 tentang Praktek Kedokteran, pembaharuan bentuk Rumah Sakit sehingga menjadi badan usaha serta eksistensinya, dan hukum kedokteran atau hukum kesehatan merupakan cabang ilmu yang masih tergolong muda di Indonesia. Atas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Adv. Juwita, author

Mahar Politik Sebagau Tindak Pidana Pemilihan (Political Dowry as an Election crime)

Jakarta: UI Publishing, 2019

364.131 ADV m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Aditya Wiguna Sanjaya, author

Persinggungan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pemilu dalam konteks pendanaan kampanye pemilu

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis persinggungan antara UU PPTPPU dan UU Pemilu dalam konteks pendanaan kampanye Pemilu, membandingkan pengaturan pencucian uang dalam UU PPTPPU dan UU Pemilu, serta merekomendasikan pengaturan ideal penanganan pencucian uang dalam konteks pendanaan kampanye Pemilu kedepan. Persinggungan antara UU PPTPPU dan UU Pemilu mengenai...

Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023

336 JAC 2:1 (2023)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Furqon Saibatin Singajuru, author

Penerapan restorative justice pada tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum polres cilegon berdasarkan perpol nomor 8 tahun 2021 tentang keadilan restoratif ( studi kasus di Polres Cilegon) = application of restorative justice in criminal acts of abuse in the legal area of Cilegon resort police based on police regulations number 8 of 2021 concerning restorative justice ( case study at Cilegon resort police )

Pada tahun 2022 terkait penempuhan cara restorative justice dalam berbagai kasus yang terjadi di wilayah Polres Cilegon dalam laporan nomor LP/B/169/III/2022/SPKT/CLG/BTN 30 Maret 2022 terkait pasal 351 KUHP terkait kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Dodi Kusnadi terhadap Ahmad Khatib di wilayah kewenangan Polres Cilegon. Desain penelitian ini...

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bambang Waluyo, author

Tindak pidana perpajakan

Jakarta: Pradnya Paramita, 1989

364.133 BAM t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kartika Citrananda, author

Analisis tanggung jawab korporasi dalam perkara pidana dan perdata antara Bank Mega vs PT Elnusa = Analysis of corporate responsibility in criminal and civil case between Bank Mega vs PT Elnusa

Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban korporasi terhadap putusan kasus perdata maupun kasus tindak pidana korupsi yang saling bertentangan yang dilakukan oleh karyawan Bank Mega bekerjasama dengan pihak PT Elnusa sebagai nasabah dan pihak ketiga dengan mengatasnamakan korporasi tersebut menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penilitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Trypu Vevianto, author

Kewenangan penyidikan polisi dan jaksa dalam tindak pidana korupsi : analisis putusan MK nomor 28/PUU-V/2007 perihal pengujian undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 = The right of investigation by the police and the public prosecutor in corruption matter : analysis decision by the constitutional court No. 28/PUU-V/2007 about the reviewing law of the republic of indonesia number 16 of the year 2004 regarding public prosecutor against constitutional law

Tindak pidana pada awalnya merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara. dalam perkembangannya kondisi yang diciptakan akibat tindak pidana korupsi adalah membahayakan keamanan negara, dan akhirnya tindak pidana korupsi menimbulkan bahaya keamanan asimetrik atau non-tradisional yaitu bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena dampak negatifnya telah menambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29370

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Kasmanto Rinaldi, author

Kebijakan oleh Bareskrim Polri Terkait Pengaturan Diskresi dalam Penyidikan Tindak Pidana

Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008

T25172

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Handarbeni Sayekti, author

Peranan Alat Bukti Petunjuk dalam Pembuktian Tindak Pidana (Studi Kasus Perkara atas Nama Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto) / Handarbeni Sayekti

Tesis ini membahas pemeriksaan perkara sidang pengadilan dimana pembuktian merupakan hal yang utama. Hakim harus cermat dan hati-hati dalam menilai alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sadar dalam menilai kekuatan alat bukti tersebut, jika hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang dijatuhkan. Kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T37143

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian