Ditemukan 327 dokumen yang sesuai dengan query
Nynda Fatmawati Octarina, author
Malang: Setara Press, 2018
364 NYN p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Janathul Firdaus Tirtayasa, author
ABSTRAK
Saat ini korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam lingkungan sipil, melainkan juga sudah masuk ke dalam lingkungan militer, yang melibatkan para prajurit TNI. Permasalahannya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji pengaturan mengenai tindak pidana...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50264
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sinaga, Edward Warisman, author
Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan secara tertulis kepada pihak pelapor (Bank) mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik, Tersangka atau Terdakwa tanpa ijin dari Pimpinan Bank Indonesia. Dalam tesis ini akan dibahas pengaturan ...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53688
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sianturi, Zephaniah Ben Evan, author
Perlindungan hukum bagi justice collaborator secara spesifik berbeda dengan perlindungan tehadap saksi, karena seorang justice collaborator merupakan orang yang melakukan tindak pidana korupsi tetapi menjadi saksi untuk memberikan kesaksian dalam membantu mengungkap tindak pidana. Namun masih terdapat perbedaan penafsiran dan aturan yang dipedomani aparat penegak hukum dalam menetapkan...
2020
T54767
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Arif Gosita, author
Pendahuluan
Penelitian ini penting untuk dilakukan oleh karena beberapa hal sebagai berikut . Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang baru), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 nomor 76), telah menyinggung dan mengatur mengenai masalah ganti kerugian kepada mereka yang dirugikan karena ditangkap,ditahan,dituntut dan diadili,...
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library
Asvera Primadona, author
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "Manajemen perkara tindak pidana umum di kejaksaan suatu telaah kritis guna peningkatan kinerja kejaksaan". Secara khusus tesis ini meneliti tentang pelaksanaan manajemen perkara di Kejaksaan khususnya perkara tindak pidana umum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut : (1) Bagaimanakah sistem manajemen perkara...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T14581
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dedy Setyawan, author
ABSTRAK
Tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 adalah tindak pidana yang mempunyai karakteristik sebagai tindak pidana yang white collar crime hal ini berhubungan dengan pelaku yang mempunyai kekuatan ekonomi ataupun kekuatan...
2007
T19209
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Farkhan Askari, author
Hukum acara pidana ruengatur proses penyidikan dan penuntutan.Penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan dengan syarat-syarat yang telah digariskan dalam KUHAP. Untuk menguji sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan tidak dilakukan secara sah maka terbuka kesempatan untuk melakukan pengawasan dan koreksi terhadapnya. KUHAP memberi hak...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19634
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tiyas Widiarto, author
Ketentuan undang-undang mensyaratkan perlu adanya ijin dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat negara tertentu. Latar belakang dan pertimbangan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang ijin pemeriksaan diantaranya adalah untuk menjaga kewibawaan, martabat dan kedudukan pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini memberikan perlakuan yang berbeda (diskriminasi) antara pejabat...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19446
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
indonesia dinyatakan sebagai negara terkorup nomor 1 di asia pasifik berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh berbagai sumber. keinginan berbagai pihak untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi di indonesia. posisi indonesia tersebut sangat disayangkan mengingat indonesia telah melakukan reformasi pada 1998 dan sepakat memberantas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN...
300 JIH 1:1 2010
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
