Ditemukan 205 dokumen yang sesuai dengan query
Administrative information sharing is being promoted by the Korean government as an innovati measure to improve the quality of public service.......
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Abdul Ravy Rasyid, author
ABSTRAK
Keberadaan Peradilan Administrasi dalam negara Republik Indonesia adalah suatu "conditio sine qua non" dari Negara Hukum Pancasila. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986, Peradilan Administrasi atau yang dapat juga disebut sebagai Peradilan Tata Usaha Negara, secara resmi berdiri. Namun, penerapan dari undang-undang ini...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
M. Rifai Aji Wibowo, author
This thesis discusses about how to select partners in the supply of land rigs based on the criteria for the administrative evaluation, technical evaluation and financial evaluation, using the Analytic Network Process (ANP).
Results of this study indicate that the technical evaluation has the highest weighting, followed by administration evaluation...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2010
T27834
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Diffaryza Zaki Rahman, author
Pada 2005, Bupati Bojonegoro menulis Surat Bupati Bojonegoro No. 050/872/412/12/2005 yang dianggap mengikat PT Asri Dharma Sejahtera untuk bekerja sama dengan PT Surya Energi Raya. Walaupun Surat a quo pada esensinya hanya merupakan surat balasan, Surat a quo dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang mengikat PT Asri Dharma...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Connecticut : Appleton & Lange, 1998
362.173 068 NUR
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Vina Ayu Subagta Tolinggar, author
Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) melalui Surat Keputusan (SK) oleh Kantor Pertanahan yang diikuti dengan pendaftaran HGB untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah dalam rangka jaminan kepastian hukum, pada kenyataannya dapat memunculkan sengketa sebagaimana kasus dalam Putusan MA No. 35/K/TUN/2021. Kasus a quo berkaitan cacat administrasi pada proses pemberian HGB...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Scheilla Aprilia Murnidayanti, author
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan untuk menurunkan compliance cost wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (WP UMKM). Penelitian ini dilakukan pada pada Wajib Pajak yang terdaftar di data Industri Kecil Menengah Jakarta Timur dengan mengacu pada rumus Slovin dari jumlah populasi 484 pelaku UMKM...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rizka Amalia Hasanah, author
ABSTRAK
Praktik kerja profesi di puskesmas dilakukan agar mampu memahami peran, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas. Dalam praktik kerja profesi diberikan pengetahuan, ketrampilan, sikap perilaku, serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas. Hal-hal lain yang dipelajari selama praktik...
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2017
PR-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Bima, author
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Negara hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan pada negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (machtsstaat). Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tentunya tindakan dari pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dibutuhkan suatu pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintah dan pengujian yang dilakukan terhadap tindakan...
Universitas Indonesia, 2012
S43166
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Dadan Hendrawan, author
ABSTRAK
Perkembangan yang menarik di Indonesia saat ini adalah banyaknya
perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Undang-undang
administrasi seperti perbankan, lingkungan hidup, dan lain-lain mengandung
pidana yang sangat berat, yang mestinya khusus untuk rumusan deliknya dibuat
undang-undang pidana tersendiri.Hukum pidana dalam perkembangannya
ternyata semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan
menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Pencantuman
bab...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39091
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
